Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Puluhan warga desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Prabumulih, Jumat (27/12/2019) pagi.
Warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar menunda pelantikan Calon Kepala Desa yang akan dilangsungkan pemkot Prabumulih pada 30 Desember 2019 mendatang, (27/12/2019) sekira pukul 10.00 pagi.
Adapun 7 tuntutan puluhan warga Muara Sungai itu antara lain pertama segera usut tuntas dugaan kecurangan yang dilakukan nomor urut 1 yang juga melibatkan oknum perangkat desa yang membagikan uang kepada pemilih dengan tujuan memenangkan calonnya.
Meminta memberikan sanksi tegas berupa mengundurkan diri apabila terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pilkades yang di tandatangani seluruh calon Kades, pihak kepolisian, sekda, dandim, pengadilan negeri, camat serta Ketua Tim 7.
"Kami juga meminta pelantikan calon Kades Muara Sungai nomor urut 1 ditunda karena secara sadar telah mengabaikan kesepakatan deklarasi damai pada 18 november 2019 yang telah diketahui secara luas oleh warga Muara Sungai yang menibulkan tidak setuju oleh orang yang berlaku curang," teriak Aswandi selaku koordinator aksi damai.
Lalu warga meminta agar dewan memeriksa Kepala Dinas DPMD Kota Prabumulih beserta jajaran yang terlibat dalam Pilkades sementara mereka tidak berani mengambil tindakan tegas tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan calan Kades Muara sungai no urut 1.
"Kami melimpahkan pengaduan tentang kecurangan untuk diproses hukum yang berlaku sebagaimana pasal 60 ayat 4 perwako no 67 Tahun 2019 serta penundaan pelantikan Kades Muara Sungai sebelum adanya keputusan hukum mengenai dugaan kecurangan yang dilaporkan demi terciptanya suasana kondusif di tengah warga desa Muara Sungai," lanjutnya.
Keenam, warga meminta kepada DPRD agar meninjau langsung serta membentuk tim pemeriksa tentang pemanfaatan serta pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa sejak anggaran Tahun 2016 samap 2019 karena selaku warga tidak terlalu dilibatkan dalam perencanaan, kegiatan, pelaksanaan pembangunan aehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan belum ada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat selama kepemimpinan kades yang sekarang.
"Kami minta juga agar memeriksa sistem penganggaran dalam kegiatan fisik serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa yang diduga adanya tindakan sistematis yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi yang beepotensi merugikan negara," tegasnya.
Menanggapi tuntutan warga itu, ketua DPRD Prabumulih yang diwakili anggota DPRD, Deliani SPd mengungkapkan, terkait tuntutan aksi damai ini akan segera di sampaikan dan dirapatkan.
"Untuk ke 7 tuntutan ini kami akan sampaikan ke Ketua DPRD sendiri dan selanjutnya di rapatkan bersama komisi yang lain mengingat beberapa anggota lainnya sedang ada kegiatan dan kalau memang terbukti adanya kecurangan nanti itu akan kita putuskan," bebernya.(Ing)
0 komentar:
Posting Komentar