Persidiwa FC Pangkul Jadi Desa Pertama Tantang Persipra FC, Serasa Main Di Lapangan Internasional

Tim sepak bola kebanggan kota Prabumulih yakni Persipra mengajak tim Persidiwa FC Pangkul bermain sepak bola, Sabtu (20/2/2021)

KPU OKU Selatan Tetapkan Popo Ali-Sholihien Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Selatan langsung menetapkan Bupati dan Wakil bupati terpilih Kabupaten OKU Selatan yakni Popo Ali M B Commerce dan Sholihien Abuasir

Ridho Minta Dukungan Gubernur Realisasikan Program Pusat di Kota Nanas

Kota Prabumulih akan mendapatkan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah pusat.


Sulastri Tegaskan Hanya Ada Satu LMP di Prabumulih, Yang Lain Ilegal


PRABUMULIH, Portalsriwijaya.com - Sejak beberapa pekan terakhir terjadi kisruh saling berebut kepemimpinan di tubuh Organisasi Masyarakat (Ormas) Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih (LMP) Kota Prabumulih.


Bahkan beredar surat yang menegaskan jika Ketua cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Prabumulih, Sulastri SSos telah dibekukan. Surat tersebut disampaikan Ketua LMP versi Adek Erfil Manurung.

Tidak hanya saling klim kepemimpinan, kisruh tersebut bahkan bakal masuk ke ranah hukum dan saling ancam melapor ke Polres Prabumulih.

Menanggapi hal itu Ketua LMP Prabumulih, Sulastri S Sos menegaskan tidak ada dualisme di tubuh organisasi LMP Prabumulih dan dirinya memiliki legalitas resmi menduduki posisi sebagai Ketua LMP Kota Prabumulih pada periode 2019-2024.

Beberapa bukti keabsahan ormas LMP yang didudukinya itu antara lain, SK dimiliki Sulastri, Surat Keputusan Kemenkumham Tahun 2019 tanggal 26 November 2019, Surat keterangan terdaftar di Kesbangpol Prabumulih.

"Atas dasar ini kami tegaskan untuk oknum-oknum yang ada di luar dari organisasi kami, dimana mereka masih memakai atribut seragam loreng, mars Laskar Merah Putih, atau mengaku sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih, saya nyatakan itu adalah ilegal," tegas Sulastri di Sekretariat Macab LMP Kota Prabumulih, Sabtu (1/5/2021).

Sulastri menjelaskan jika sampai saat ini tidak ada dualisme kepemimpinan namun hanya satu yakni dirinya dan yang mengaku-ngaku lainnya adalah ilegal.

"Saya harus luruskan permasalahan ini terkait dengan adanya tudingan pembekuan LMP Prabumulih atas nama saya. Dan saya tegaskan saat ini dari markas pusat LMP sudah menunjuk saya sebagai Ketua LMP Prabumulih dan penunjukan itu semua ada dasarnya dengan surat penunjukan yang resmi," bebernya.

Sulastri dan jajaran pengurus mengultimatum pihak LMP Adek Erfil Manurung agar meminta maaf dan bersilaturahmi dengan pihaknya. Jika tidak maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan langkah hukum dalam menyikapi adanya surat pembekuan sepihak dari LMP ilegal di Prabumulih.

"Apabila kedepan ada oknum-oknum di luar sana masih melakukan kegiatan ataupun memakai atribut, kemiripan nama organisasi kami, maka kami akan laporkan ke pihak Polres," jelasnya.

Lebih lanjut tokoh perempuan kota Prabumulih ini kepengurusan dirinya ditetapkan secara prosedural dan bukan melalui asal tunjuk. "Kita merasa dirugikan dan nama kita menjadi tercoreng karena surat pemberitahuan telah dibekukan dan itu justru disampaikan oleh pihak besan," katanya.

Sayangnya Ketua LMP Prabumulih kubu Adek Erfil Manurung belum dapat dikonfirmasi terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Laskar Merah Putih di Prabumulih.

Untuk diketahui, Ormas Laskar Merah Putih di kota Prabumulih merupakan satu diantara organisasi yang eksis bahkan beberapa perusahaan mengandeng organisasi tersebut untuk penyaluran tenaga kerja lokal. (CK)
Share:

Pancasila Tolok Ukur Kualitas Legislasi Nasional



 Jakarta, Portalsriwijaya.com - Pancasila sejatinya menjadi indikator dan tolok ukur nilai-nilai Pancasila dalam berbagai produk hukum nasional. Termasuk di dalamnya soal spirit dari Bhinneka Tunggal Ika dan keadilan hukum.


Demikian benang merah dalam Webinar III Pra Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bertajuk "Revitalisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika" di Jakarta, Jumat (30/4/2021). Perhelatan ini merupakan rangkaian menuju Kongres IV PA GMNI di Bandung, Juni 2021 mendatang.


Menurut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat membuka acara webinar itu, Pancasila telah disepakati sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa atau ijab kabul para pendiri dalam menyatukan negara Indonesia yang majemuk ini.


"Oleh karena itu, kita tidak bisa memahami eksistensi dan kedudukan hukum Pancasila dalam sistem hukum bangsa Indonesia tanpa mempelajari sejarah pembentukan Pancasila oleh pembentuk Pancasila," jelas Basarah yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI tersebut.


Ia mengingatkan kembali sejarah pembentukan Pancasila sejak Sidang BPUK Mei-Juni 1945. Kelahiran Pancasila tak lepas dari Pidato Sukarno 1 Juni 1945 hingga terbentuknya Panitia 8-Panitia 9 hingga PPKI dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi. Kemudian benang merah antara Dekrit Presiden RI Sukarno 5 Juli 1959 sampai kemudian Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keppres 24 Nomor 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

 

Dekrit Presiden Sukarno merupakan sumber hukum memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1950. Keputusan ini dibuat akibat terjadi kebuntuan antara kelompok nasionalis dan agama dalam menentukan konstitusi negara. Ketika itu terjadi keinginan amat kuat dari sebagian kelompok yang menginginkan Indonesia sebagai negara agama. 


Ahmad Basarah menilai dari substansi hukum Dekrit 5 Juli 1959 antara konsideran menimbang dan diktum putusan jelas ada kesinambungan sebagai upaya menyelamatkan rakyat dan bangsa dengan kembali ke UUD 1945.


Konsideran menyebut, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." 


"Dengan demikian pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dapat dijalankan dalam bingkai negara hukum Pancasila," tukas Basarah.


Nilai-nilai tersebut sudah tecermin dengan adanya 9 undang-undang terkait syariat Islam seperti UU Wakaf, UU Penyelenggaraan Umrah dan Haji, dan UU Perbankan Syariah. Ia menegaskan sekali lagi, Pancasila sebagai sumber hukum nasional tidak mengenal konsep negara satu agama, melainkan menghormati seluruh agama yang ada. Jadi tidak perlu ada lagi NKRI Bersyariah karena substansi nilai-nilai agama sudah dimasukkan dalam hukum nasional.


Meski secara jelas dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi di sisi lain, urai Basarah, ternyata dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik saat membentuk UU di tingkat DPR maupun DPRD dan pemerintah daerah dalam membuat Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota masih ada yang belum mencantumkan Pancasila sebagai falfasah dan sumber hukum.


Dicontohkan, banyaknya UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003-2020 sebanyak 265 perkara dari 706 perkara. Kemudian Kemendagri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha dan memperpanjang jalur birokrasi.


Narasumber webinar Prof. Jamal Wiwoho, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta menegaskan Pancasila harus menjadi tolok ukur kualitas produk legislasi. Baik kalangan DPR RI, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan wajib menjadikan Pancasila sebagai salah satu dasar dalam menilai keabsahan peraturan perundang-undangan. "Pancasila sekaligus menguji keadilan hukum agar hukum tak menjadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," jelasnya.

 

Pasalnya, menurutnya, Pancasila selama ini dikatakan merupakan sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu Rakyat, Wilayah, serta Pemerintah Negara.


Jamal Wiwoho mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diposisikan sebagai lembaga kontrol dengan tugas menilai dan mencegah terjadi ketidaksesuaian antara regulasi di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga ini sekaligus mengharmonisasi semua regulasi dalam arti mengharmonisasi rancangan undang-undang (RUU) sebelum menjadi undang-undang, agar tetap sesuai dengan koridornya yaitu nilai-nilai Pancasila.


"Sebaiknya BPIP juga memiliki legal standing mengajukan hak judicial review ke MK dan MA," imbuhnya.

 

Adapun, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum HAM RI, Prof Dr HR Benny Riyanto menambahkan Pancasila diletakkan sebagai acuan utama dalam melakukan filter regulasi. Pembangunan hukum itu adalah fondasi dalam pembangunan nasional sehingga perlu adanya evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penataan regulasi menjadi prioritas kerja Pemerintah Indonesia.


"Tujuan penataan regulasi agar kondisi perundangan-undangan yang saat ini hiperregulasi, disharmoni, multi-interpretasi, tidak efektif, biaya tinggi, dan kurang berjiwa Pancasila menjadi lebih simplifikasi, harmonis, jelas, lugas, efektif, dan efisien sesuai dengan Pancasila," jelas Benny Riyanto. 


  • Keadilan Hukum

Pada kesempatan itu, Dr. Kunthi Tridewiyanti mengingatkan Pancasila sebagai cita hukum mempunyai tujuan hukum untuk mengayomi manusia dari berbagai macam diskriminasi. Pengayoman manusia tidak dalam arti pasif atau mencegah tindakan sewenang-wenangan tetapi juga perlindungan aktif berupa penciptaan kondisi dan mendorong manusia untuk memanusiakan diri terus menerus.


"Di dalam konstitusi Pancasila, memuat berbagai hak konstitusional bagi semua rakyat termasuk terhadap perempuan. Sebagai pembangunan hukum berkeadilan bagi perempuan, maka Pancasila harus ada setiap landasan hukum nasional. Ini tak hanya sekadar teks dari pasal-pasal tetapi jiwa hukum itu agar memberikan keadilan bagi perempuan," ujar pengajar hukum di Universitas Pancasila tersebut.


Sedangkan, Guru Besar FH Universitas Jember, Prof.Dr. Dominikus Rato menjelaskan sistem hukum Pancasila mempunyai ciri karakteristik hukum yang dinamis sesuai perkembangan masyarakat, akomodatif atau menerima hukum asing yang positif asal harmoni dengan Pancasila. Lalu adaptif-aktif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kreatif dan inovatif yang selalu menemukan sesuatu yang baru.


Menurut dia, dalam pembentukan sistem hukum Indonesia ke depan hendaknya juga kembali pada akar budaya yaitu Sistem Hukum Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika atau menghargai keanekaragaman. "Dengan demikian, kita kembali ke jati diri bangsa".


Di pengujung webinar, Prof. Dr. Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi mengingatkan bahwa Pancasila dari zaman ke zaman selalu menghadapi tantangan untuk memindahkan dari level filosofi ke level operasional-implementatif. Karena itu, patut diupayakan agenda aktualisasi dan penyadaran kembali nilai-nilai Pancasila dengan cara kekinian.


 "Aktualisasi dan penyadaran nilai Pancasila saat ini bisa dimulai dengan membentuk influencer-influencer generasi muda yang benar-benar paham Pancasila dan bisa menyalurkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten-konten media sosial bisa diisi dengan sebanyak mungkin nilai-nilai Pancasila," tutupnya. (CK)

Share:

PA GMNI Gelar Webinar Revitalisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika


Jakarta, Portalsriwijaya.com -  Berkaca dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan tujuan negara ini membuat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (PA GMNI) menggelar Webinar Nasional II bertajuk 'Revitalisasi Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika'.  


Perhelatan ini akan dilaksanakan secara virtual pada Jum’at (30/4/2021) sekitsr pukul 15.00 – 17.30 WIB. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Pra Kongres IV PA GMNI yang akan digelar di Bandung, Juni mendatang.


Menurut Ketua Pokja Hukum Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI, Dr Bayu Dwi Anggono, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sudah semestinya dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan pada hukum. 


"Hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana juga dicantumkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu menuju masyarakat yang berkeadilan sosial," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut.


Dijelaskan, pembangunan nasional tidak dapat mencapai tujuan bernegara jika tidak disertai adanya suatu politik hukum yang jelas dan terarah. Dalam konteks Indonesia, politik hukum yang jelas dan terarah adalah politik hukum yang bersumber pada Pancasila. 


Tanpa adanya politik hukum yang jelas dan terarah maka dipastikan banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.


"Selama ini masih saja ditemukan keluhan dari warga tentang peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengandung muatan diskriminatif dengan tidak mengingat keragaman bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika," jelas Bayu Anggono.


Banyaknya  perkara ditangani Mahkamah Konstusi (MK) sejak berdiri 2003 adalah bukti yang nyata bahwa Pancasila belum menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.


Sampai dengan sekarang MK telah memutus 3075 perkara. Sebagian terbesar adalah perkara pengujian undang-undang sebanyak 1392 perkara yaitu sekitar 43% dari seluruh total perkara yang sudah diputus. Namun demikian, tidak sepenuhnya putusan permohonan pengujian undang-undang tersebut dikabulkan. MK hanya mengabulkan sekitar 267 permohonan saja, sedangkan yang ditolak ada 498 permohonan.


Mengingat kondisi tersebut, Bayu menambahkan, maka gagasan revitalisasi pembangunan hukum berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mendesak diimplementasikan. Revitalisasi yang dimaksud adalah memastikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dipedomani oleh semua pihak mulai dari pembentukan hukum termasuk pelaksanaan dan penegakan hukum.


Dengan revitalisasi ini maka Pancasila akan dijadikan sebagai paradigma dalam berhukum oleh segenap bangsa Indonesia.


Adapun narasumber dalam Webinar Nasional III tersebut antara lain Prof Dr Arief Hidayat merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi/alumnus GMNI Undip, Prof Dr Jamal Wiwoho merupakan Rektor Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta, Prof Dr Benny Riyanto yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM/alumnus GMNI Undip dan Prof Dr Dominikus Rato merupakan Guru Besar Hukum Kemasyarakatan FH Universitas Jember/alumnus GMNI Jember. 


Webinar ini juga diawali oleh sambutan pembukaan oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI, Dr Ahmad Basarah. 


Peminat dapat mendaftar di link registrasi  http://bit.ly/PAGMNIWebinar04, atau mengikuti streaming lewat kanal YouTube Kabar Alumni GMNI, TV Desa, Facebook Kabar Alumni GMNI dan tayangan langsung serta informasi terkait bisa mengakses laman www.infokongres.com/.(CK/Ril)


Share:

Kota Prabumulih Terima Penghargaan Kota Terbaik ke III di Provinsi Sumatera Selatan


Palembang, Portalsriwijaya.com - Walikota Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM  didampingi Ketua DPRD dan Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Santika Premiere Bandara, Jumat (23/4/2021).


Pada Kesempatan ini Pemerintah Kota Prabumulih menerima penghargaan terbaik ke - III tingkat Kota se-Sumatera Selatan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Herman Deru. 


Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H Herman Deru Mengenai pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan tema "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". 


"Hari ini Pemprov Sumsel selenggarakan Musrenbang Prov menyusun rencana kerja Pada tahun 2022. Di Musrenbang ini masing-masing Daerah menyampaikan programnya untuk di jadikan sebuah konektivitas agar visi misi Sumsel maju untuk semua bisa terangkum, karena tidak ada pembangunan yang dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri," katanya. 


HD menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomi di Sumsel berada di posisi 6 hari seluruh Indonesia meskipun ditengah pandemi covid-19. Menurut hal tersebut menandakan bahwa kinerja Pemprov Sumsel ada manfaatnya dan di perhatikan oleh Pemerintah Pusat. 


Secara Virtual, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan RI, Dr Ir Subandi Sardjoko, MSc mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi. 


Fokus pembangunan RKP 2020 yaitu industri, pariwisata, ketahanan pangan, UKMK, infrastruktur, tranformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan dan reformasi kesehatan.


Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Kepala BPK Sumsel, Kepala Perwakilan BI Sumsel, Anggota DPD RI, Kepala OJK Sumbagsel, Rektor UNSRI, MSCE, Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DPRD se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.(Ril)

Share:

PA GMNI Gelar Webinar Strategi Kebudayaan Dalam Memperkokoh Kepribadian Bangsa


JAKARTA, Portalsriwijaya.com - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) kembali akan menggelar webinar bertema 'Tantangan Dan Strategi Kebudayaan Dalam Memperkokoh Kepribadian Bangsa' pada Kamis (22/4/2021) pukul 15.15 sampai pukul 17.45 WIB. 


Ketua Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI Karyono Wibowo mengatakan, Webinar ihwal kebudayaan ini merupakan webinar seri kedua dan merupakan rangkaian kegiatan Pra Kongres IV PA GMNI yang akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 19-21 Juni 2021 dengan tema 'Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman'. 


"Topik diskusi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi kehidupan bangsa saat ini. Yakni memudarnya kepribadian bangsa yang secara perlahan telah menggerus kebudayaan nasional," kata Karyono. 


Sementara itu, Bambang Barata Aji, Koordinator Pokja Sosial Budaya dalam kepanitiaan Kongres IV PA GMNI mengatakan, lunturnya budaya Nusantara ini menimbulkan hambatan dalam upaya menegakkan nasionalisme dalam menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Karenanya, tantangan yang bersifat eksternal maupun internal itu menjadi penting untuk disikapi. Antisipasi terhadap tantangan dibidang budaya ini mesti dilakukan karena bila terlambat risikonya adalah kehancuran. 


Aji menyebutkan, dalam perspektif Bapak Bangsa Bung Karno, tantangan dianalogikan sebagai gemblengan atau tempaan. Bangsa Indonesia dalam perspektif Bung Karno adalah bangsa gemblengan, adalah bangsa bermental banteng yang harus siap hancur lebur bangkit kembali dalam menghadapi tantangan yang ada. 


Tantangan nasionalisme Indonesia dalam bidang kebudayaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan perjuangan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 


Akar budaya yang menjadi identitas bangsa yang telah tumbuh ribuan tahun perlu dirawat dan ditumbuhkembangkan di tengah gempuran budaya luar. 


"Prinsip Tri Sakti Bung Karno (kepribadian dalam kebudayaan), perlu dikedepankan dalam kehidupan bernegara," ujar Bambang Barata Aji. 


Menurut dia, hal tersebut penting karena ukuran budaya selain estitika juga etika. Pandangan kebudayaan Indonesia mengandung unsur keterbukaan. Nasionalisme budaya Indonesia bukan nasionalisme sempit, tetapi nasionalisme yang berpikir terbuka dan berpandangan dunia namun kuat dalam kepribadian nasionalnya. Bung Karno pernah menyampaikan “Kami nasionalis, kami cinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa”. 


Dalam konteks ini menjadi penting memikirkan kembali nasionalisme kebudayaan nasional, juga bagaimana bentuk baru perjuangan kebudayaan nasional (shape and reshaping-think and rethinking). 


"Momen ini dapat memetakan tantangan kebudayaan Indonesia. Baik berupa tantangan: ideologis (efek dasar yang menghancurkan), strategis (efek menengah dan panjang yang mengganggu kepentingan nasional) dan tantangan taktis (kontemporer) yang sifatnya masih bisa dimanfaatkan namun tetap kritis seperti ekses perkembangan teknologi informasi, era disrupsi, budaya pop, dan sebagainya," pungkas Aji. 


Adapun, narasumber yang akan tampil dalam webinar antara lain Prof Dr Ibnu Maryanto merupakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (alumnus GMNI Unsoed Purwokerto), Dr Y Argo Twikromo merupakan akademisi Unika Atma Jaya Yogyakarta (alumnus GMNI Antropologi UGM), Erros Djarot adalah budayawan (anggota Dewan Pakar DPP PA GMNI).


Lalu Prof Dr Wiendu Nuryanti MArc PhD merupakan Wakil Menteri Pendidikan RI 2011– 2014, Wayan Sudarmadja SH MH merupakan Penyantun Rumah Budaya Bedahulu Ubud Bali (alumnus GMNI UGM), Dr Hilmar Farid adalah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Dr Soetanto Soepiadhy SH MH merupakan Ahli Hukum Tata Negara. 


Bagi yang berminat mengikuti webinar agar mendaftar pada link registrasi http://bit.ly/PAGMNIWebinar03. 


Kegiatan tersebut akan disiarkan lewat live streaming di kanal YouTube Kabar Alumni GMNI dan TV Desa, tayangan langsung serta informasi terkait bisa juga didapatkan lewat laman infokongres.com.


Untuk diketahui, Persatuan Alumni GMNI adalah organisasi yang bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka. Berfungsi menyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antar segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya dalam semangat kebersamaan. 


Organisasi berasaskan Pancasila dan penerus ajaran Bung Karno ini terbentuk tahun 2006 dari hasil Musyawarah Nasional Forum Komunikasi  Alumni GMNI III kemudian menjadi Kongres Persatuan dan Kesatuan Alumni GMNI I di Jakarta. (Tim)

Share:

BSB Prabumulih Sebar Barcode ke Masjid Permudah Warga Bayar Zakat, Infak dan Shodakoh


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih menyebar barcode sebanyak hampir 200 masjid yang ada di kota Prabumulih.

BSB Cabang Prabumulih menyebar barcode bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ke masjid untuk menerapkan transaksi digital alias non tunai menggunakan barcode Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih, Tian Kadaumpu Yamin ketika diwawancarai usai sosialisasi di masjid Al Ikhwan Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara menuturkan pihaknya menerapkan barcode itu untuk memudahkan masyarakat membayar zakat, infaq dan shodakoh.

"Kita melakukan sosialisasi Qris dimana Qris ini adalah salah satu bentuk produk dari BSB yakni berupa pelayanan untuk mempermudah pembayaran khususnya dalam hal ini untuk pembayaran zakat infaq dan shodaqoh," ungkapnya, Senin (19/4/2021).

Tian menuturkan, sosialisasi bersama baznas itu merupakan hari kedua dimana ada 40 masjid di Kecamatan Prabumulih Barat dan Utara dan untuk hari pertama sebanyak 89 masjid disosoalosasikan di Masjid Islamic Center Kecamatan Timur dan Cambai.

"Lalu 37 masjid lagi yang akan kita lakukan di Kecamatan Prabumulih Selatan dan RKT. Tujuan sosialisasi Qris ini sendiri untuk mempermudah masyarakat yang akan menyalurkan zakat infaq dan shodakoh melalui masjid," katanya.

BSB akan menerbitkan barcode untuk masing-masing masjid dan akan disebarluaskan di berbagai tempat keramaian maupun tempat pengajian sehingga masyarakat bisa dengan sangat mudah melakukan pembayaran zakat infak maupun shadaqah.

"Masyarakat hanya membutuhkan HP Android yang bisa mensupport layanan pembayaran Qris contohnya layanan mobile banking Bank Sumsel Babel, mobile banking bank lain, ovo maupun gopay. Kemudian mereka cukup scan barcode itu lalu pilih apa yang akan disalurkan karena ada tiga jenis," bebernya seraya menjelaskan jenis infaq, shodaqoh, zakat mal maupun zakat profesi.

Jika telah dipilih maka warga yang akan menyalurkan cukup scan sebesar dana yang mereka inginkan nanti dana tersebut akan langsung masuk ke rekening masjid yang ada di bank Sumsel Babel atau rekening baznas. "Bantuan itu nantinya bisa ditarik pengurus masjid untuk keperluan pembangunan masjid, disalurkan lagi ke santunan atau apa, jelasnya aman apalagi masa pandemi ini cukup dari rumah sudah bisa berbuat baik menyalurkan bantuan," katanya.

Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan jika pemerintah kota Prabumulih menyambut baik program Qris untuk zakat, infaq dan shodakoh tersebut.

"Yakinkanlah dana yang kita sumbangkan ini akan kita gunakan dengan sebagaimana mestinya, pengelolaan akan transparan dan pasti akan digunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan membesarkan Agama Islam untuk membantu saudara-saudara kita yang seiman dan seagama yang masih kekurangan," katanya.

Fikri juga berharap agar hal itu disebarkan kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan dan lembaga sehingga yang berkeinginan membayar zakar, infaq dan shodakoh bisa langsung secara online.

"Sosialisasi barcode ini harus terus disampaikan kepada masyarakat sehingga yang mau berinfaq, zakat dan shodakoh bisa langsung melakukan secara online, kita sangat mendukung sekali program ini apalagi salama pandemi dianjurkan tidak bertatap muka langsung dengan Qris bisa dilakukan dimana saja tanpa harus datang," bebernya.(Ing) 
Share:

Manaker Tegaskan Akan Bangun BLK UPTP di Prabumulih, Bakal Buka 14 Kejuruan

 


Jakarta, Portalsriwijaya.com - Kementerian Ketenagakerjaan akan mendirikan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) di Prabumulih, Sumatera Selatan.


Rencan tersebut muncul ketika Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerima kunjungan Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, di Kantor Kemnaker, Selasa (13/4/2021).


Menaker Ida mengatakan, pembangunan BLK UPTP di Kota Prabumulih ini direncanakan secara bertahap. Pemilihan program kejuruan akan didasarkan pada kebutuhan SDM oleh dunia usaha/industri di kota Prabumulih dan juga Provinsi Sumatera Selatan.


"Kita akan kembangkan BLK UPTP ini dalam hal sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Untuk pelatihan sesuai standar kompetensi yang sudah ada, dan juga untuk meningkatkan SDM yang ada di Prabumulih yang mampu bersaing di pasar kerja," kata Menaker.


Tentunya Menaker berharap, proses pendirian BLK berjalan lancar, sehingga manfaat keberadaan BLK dapat segera dirasakan masyarakat.


Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas, Budi Hartawan, menambahkan, untuk pembangunan BLK UPTP ini lahan yang akan disiapkan Pemkot Prabumulih seluas 17 hektare.


"Di lahan seluas itu, ada 14 bidang kejuruan yang meliputi Teknik Mekanika/Las, Otomotif, Garmen Appareal, Aneka Kejuruan, Bisnis dan Manajemen, Teknik Informasi dan Komunikasi, Teknik Manufaktur, Pertanian, Bangungan, Migas, Refrigeration, Listrik, dan Elektronika," ujar Budi.


Sementara Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya, mengatakan, Pemkot Prabumulih siap memenuhi kebutuhan lahan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan BLK UPTP di Kota Prabumulih.


"Kita akan siapkan lahan ini karena sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Prabumulih dan Sumatera Selatan," kata Ridho.


Ridho Yahya juga berharap agar pembangunan BLK UPTP ini mampu menciptakan tenaga kerja yang siap pakai di dunia usaha dan industri.


"Harapan saya semoga pembangunan BLK UPTP ini dapat segera terwujud, agar bisa mengembangkan pelatihan yang kompetensi serta menciptakan SDM yang siap bersaing di pasar kerja," pungkas Ridho. (Ril)

Share:

Raih 96,16 Persen Suara Pada Pilkada 2020, Popo-Sholehien Dapat Penghargaan dari MURI

 



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Popo Ali MBCom bersama Wakil Bupati OKU Selatan Sholehien Abuasir SP MSi menerima Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Prestasi Kepala Daerah Pemenang Pemilukada 2020 dengan Tingkat Keterpilihan dalam Presentase Tertinggi. 


Penghargaan dari MURI tersebut diserahkan langsun oleh Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri di Gedung Dewan Kesenian Kabupaten OKU Selatan, Senin (05/04). 


Penghargaan ini diberikan setelah Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan periode 2021-2026 ini berhasil meraih persentase perolehan suara tertinggi dengan Perolehan suara 96,16 persen pada pilkada serentak 2020 lalu.



 

"Dengan hormat, hari ini MURI menyatakan dan mengukuhkan bahwa Bupati dan Wabup yang terpilih telah mencatatkan, menorehkan rekor Indonesia MURI sebagai pemenang Pemilukada dalam tingkat keterpilihan tertinggi," kata Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri. 


Atas penghargaan yang berhasil diraih ini, Bupati OKU Selatan, Popo Ali Martopo BCom menyampaikan, ucapan terimakasih dan mengapresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas Pencapaian Muri ini. Bupati Popo juga menyampaikan bahwa, Penghargaan ini bukan semata-mata milik mereka.


"Ini bukan semata-mata milik kami berdua, melainkan milik kita bersma dan semua pihak termasuk milik Masyarakat OKU Selatan, sebab tidak akan mungkin MURI memberikan penghargaan apa bila pelaksanaan pikada tidak berjalan dengan baik dan tidak akan mungkin kita semua mendapatkan penghargaan tanpa ada dukungan dari semua pihak dan dukungan dari semua Partai Politik," ujar Bupati Popo. 



"Popo juga menyamapaikan perolehan suara 96,16 persen pada pilkada serentak 2020 sebagai hasil kita bersama terkait Pemilihan Pilkada yang baik, aman serta mencapai kesuksesan sehingga kita semua memperoleh Penghargaan yang sangat luar biasa ini," katanya menambahkan. 


Selanjutnya, Bupati Popo juga berharap agar ini dapat memenuhi harapan besar masyarakat yang telah memilihnya. Sebab, masyarakat masih menginginkan suatu perubahan yang berkesinambungan. 


"Pada periode kedua ini saya akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi harapan masyarakat OKU Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi serta menjadikan OKU Selatan yang bersinar," pungkasnya.(Adv/FR86)

Share:

Pegawai Puskesmas Dapat Undian Mobil Yaris BSB Prabumulih


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Eva Susanti yang merupakan pegawai Puskesmas Prabumulih Timur, berhasil memenangkan satu unit mobil Toyota Yaris undian Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang kota Prabumulih, Senin (5/4/2021). 


Warga kota Prabumulih tersebut berhasil menang menyisihkan ribuan nasabah lainnya dalam undian yang digelar BSB cabang Prabumulih disaksikan Walikota Prabumulih diwakili Asisten III Pemkot Prabumulih, HM Rasyid, kepolisian, dinas sosial dan notaris. 


Sayangnya, Eva Susanti yang memenangkan undian mobil tidak hadir langsung dan tak bisa diwaaancarai lantaran masih berada di Lampung. 


Selain Eva Susanti, juga ada 8 pemenang undian lainnya yang berhasil meraih 2 sepeda motor, 2 lemari es, 2 televisi dan 2 lebtop masing-masing dari BSB cabang Prabumulih dan BSB Cabang Pembantu Gelumbang. 


"Kita lakukan pengundian periode 2020 untuk nasabah-nasabah kota Prabumulih dan Capem Gelumbang, biasanya pengundian dilakukan awal Januari namun sekarang diundi pada April 2021," ungkap Kepala Cabang BSB Prabumulih, Tian Kadaumpu Yamin ketika diwawancarai. 


Tian menuturkan, pengundian kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang ramai dihadiri undangan dan para nasabah. 


"Tahun ini karena pandemi sehingga baik undangan dan lainnya dalam pengundian menjadi terbatas, namun kita tetap patuhi protokol kesehatan," tuturnya seraya mengatakan meski terbatas namun tetap menjamin pengundian dilakukan dengan profesional. 


Lebih lanjut Tian membeberkan, tiap masyarakat yang memiliki tabungan bank sumsel Babel dengan isi tabungan minimal Rp 300 ribu karena tiap Rp 300 ribu maka mendapat 1 point undian. 


"Syarat undian nasabah minimal memiliki tabungan Rp 300 ribu dan setiap kelipatan mendapatkan 1 point, selain itu tabungan harus mengendap selama 3 bulan sebelum acara pengundian berlangsung, jadi seluruh nasabah yang memiliki tabungan diatas 300 ribu maka berkesempatan mendapatkan undian," bebernya seraya mengatakan nasabah menang mobil Yaris bukan nasabah yang memiliki tabungan banyak atau sampai Rp 1 miliar namun tidak banyak yang artinya tidak harus miliki tabungan miliaran untuk dapat undian.(05)

Share:

Lantik Pejabat Fungsional dan Administrator, Cik Ujang Minta Jalankan Tugas Sebaik Mungkin


Lahat, Portalsriwijaya.com - Bupati Lahat Cik Ujang melantik pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat pada Jum'at (29/01/2021) di gedung pertemuan Pemkab Lahat.


Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Fitrizal Homizi ST, Pj Sekda Lahat Drs H Deswan Irsyad MPdi, Asisten III Raswan Ansori, SE, Ketua TP PKK Lahat Lidyawati Cik Ujang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Wenny Deswan Irsyad, jajaran OPD terkait dan pejabat yang melaksanakan pelantikan .


Bupati Lahat Cik Ujang SH mengatakan mutasi merupakan yang biasa dalam suatu organisasi guna meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi. 


"Pelantikan hari ini juga diharapkan dapat lebih memacu kinerja pemerintah kabupaten lahat agar dapat berjalan lebih baik lagi dan sebagaimana kita ketahui juga khususnya para pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada hari ini dilantik telah mendapat persetujuan dan ditetapkan melalui Keputusaan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia," jelas Cik Ujang.


Pada kesempatan itu juga dilantik 7 PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional pengelolah pengadaan barang dan jasa. 


"Sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan selamat kepada para pejabat Administrator dan pejabat Fungsional pengelola barang dan jasa yang baru dilantik, semoga saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," tutup Cik Ujang.(06)

Share:

Heboh, Oknum Camat Digerbek di Hotel Bersama Janda, Ditemukan Plat Dinas dan Celurit, Ini Tanggapan Sekda


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Warga kabupaten OKU Selatan sejak beberapa waktu lalu dihebohkan adanya seorang oknum camat berinisial FR (50) yang digerebek tengah berada di hotel bersama seorang janda bersambut pirang pada Minggu (28/3/2021).

Pasangan bukan suami istri itu digerebek petugas Satreskrim Polsek Sekincau ketika berduaan di hotel di kawasan Lampung Barat Provinsi Lampung Barat.

Sang oknum camat itu sendiri ketika membawa diduga selingkuhannya itu menggunakan mobil dinas. Hal itu diketahui ketika petugas yang melakukan penggeledahan di mobil mendapatkan sepasang plat dinas BG 1820 VZ.

Oknum camat di kawasan Ranau tersebut mengganti plat nomor mobil Daihatsu Terios Hitam dengan plat BE 2127 X dan mendatangi hotel bersama wanita inisial H lalu memesan kamar hotel dengan nomor 525.

Tidak hanya sepasang plat dinas, dikutip dari berbagai sumber juga ditemukan satu bilah senjata tajam jenis celurit dari dalam mobil okum camat. Kedua pasangan diduga mesum itu kemudian dibawa ke Polsek Sekincau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Informasi digerbeknya oknum camat bersama wanita berambut pirang itu sontak viral di jagat maya khususnya di Bumi Serasan Seandanan itu.

"Nah kau camat mano itu alangke sengajonyo bawak selingkuhan ke Lampung, pakai mobil dinas pulok," komentar salah satu netizen dalam unggahan beberapa pengguna akun media sosial.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab OKU Selatan menanggapi informasi tersebut menegaskan kepada wartawan jika pemerintah Kabupaten OKU Selatan akan menindak tegas jika informasi tersebut memang benar.

"Jika informasi itu benar akan kita tindak tegas oknum tersebut," tegasnya.

Terlebih kata Sekda, jika memang benar oknum tersebut menggunakan fasilitas negara atau mobil dinas untuk perbuatan tidak benar maka jelas pihaknya akan memproses dengan aturan berlaku.

"Tentu akan kita kenakan aturan hukum berlaku jika memang benar menggunakan fasilitas negara apalagi untuk perbuatan asusila," tambahnya. (FR86) 
Share:

Resedivis Curanmor Banding Agung Keok Dihadiahi Tindakan Tegas Terukur oleh Polisi


Muaradua, Portalsriwijaya.com - Seorang pelaku pencurian rumah yang meresahkan masyarakat Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, akhirnya keok diterjang timah panas jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Banding Agung.


Pelaku yang merupakan residivis itu berinisial CD (31) yang merupakan warga Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas lantaran mencoba kabur dan melawan petugas ketika akan diamankan.


Dari tangan pelaku turut diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Beat berwarna merah putih.


Selanjutnya guna kepentingan penyelidikan dan proses lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Banding Agung.


Kapolsek Banding Agung Iptu Abusama SH kepada wartawan mengungkapkan, pelaku melakukan aksi pencurian di rumah korban pada Jumat (19/2/21) sekira pukul 01.30 atau dini hari.


Saat itu korban sedang tertidur dan pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel kunci pintu melalui celah papan yang terbuka menggunakan potongan kayu papan.


Suasana lingkungan rumah korban yang sepi, membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya mengambil motor milik korban. 


Peristiwa tersebut diketahui saksi berinisial JP dan kemudian melaporkan hal itu ke jajaran aparat di Polsek Banding Agung.


Perugas yang mendapat informasi itu langsung melakukan penyelidikan dan menginrai pelaku selama beberapa pekan.


Setelah diperoleh informasi dan dipastikan pelaku berada di titik yang dicurigai, anggota Polsek Banding Agung melakukan penangkapan dengan tindakan tegas terukur di kediaman orang tua pelaku dan mengamnankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Beat berwarna merah putih.


"Pelaku sudah kami tahan, atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP tentanfg pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara," tegas Kapolsek.(FR86)

Share:

Danny Boestami Kembali Pimpin PSAWI Pusat, Terpilih Secara Aklamasi



Jakarta, Portalsriwijaya.com - Persatuan Ski Air & Wake Board Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Sunlake Hotel Jakarta. Hajatan 4 tahun sekali itu digelar sejak tanggal 26 hingga 27 Maret 2021 


Acara Munas ini dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat diwakili Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen Purn Andri Sutarno. Hadir dalam acara Pembukaan Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Tunggul Senopati SE MTr HAN.


Ketua Umum PSAWI, Danny Boestami dinilai telah membawa banyak keberhasilan oleh 11 pemegang suara yang sah dari Pengurus Provinsi PSAWI. Karena itu 11 pemegang suara itu secara Aklamasi meminta Danny untuk kembali menakhodai PSAWI 2021-2025.


Terpilih sebagai Tim Formatur utk mendampingi Danny dalam menyusun kepengurusan, dari Pengprov Sulsel, Jabar, Sumut dan Sumsel, Lida Yanto, SSos MSi. Formatur diberi waktu 30 hari kerja untuk menyusun kepengurusan secara lengkap.


Dalam kesempatan Munas kali ini, Delegasi Sumsel Lidayanto, Akmal Jailani dan Ahsan Kamal mengusulkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia tahun 2021, dengan pertimbangan karena telah berpengalaman dua kali menjadi Tuan Rumah Kejuaraan Internasional dan Asia Tenggara.


Penulis : Akmal Jailani

Share:

Saling Dorong Tingkatkan Ekonomi Dimasa Pandemi, Wako Prabumulih Sambangi Pagaralam


Pagaralam, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih dipimpin langsung Walikota H Ridho Yahya melakukan kunjungan kerja ke kota Pagaralam.


Dalam kunjungan kerja itu, Walikota Prabumulih bersama Ketua TP PKK Hj Suryanti Ngesti Rahayu dan rombongan disambut dengan hangat oleh jajaran Pemerintah Kota Pagaralam.


Walikota Pagaralam Alpian Maskoni dan Ketua TP PKK Rachma Hareni Noor bersama jajaran Pemkot menyambut hangat kunjungan kerja itu dan mengadakan acara ramah tamah di Rumah Dinas Walikota Pagaralam, pada Kamis (25/03/2021) malam.


Dalam sambutannya, Wako Pagaralam mengucapkan selamat datang kepada Walikota Prabumulih beserta rombongan atas kunjungan silaturahminya kebumi Besemah ini. 


"Semoga kunjungan ini akan menjadi media silahturahmi dan komunikasi Yang positif untuk kemajuan daerah Pagaralam dan Prabumulih," ungkapnya. 


Alpian Maskoni menambahkan, moment kunjungan silaturahmi ini sangat membantu promosi destinasi wisata yang ada di Kota Pagaralam yang tentunya sejalan dengan Visi Kota Pagaralam, implementasinya yaitu melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 


"Pemkot Pagaralam berkomitmen sebagai Kota kunjungan wisata terdepan di Sumsel dan akan tetap berkomitmen menjadi paru-paru bagi Provinsi kita," imbuhnya.


Sementara itu, Walikota Prabumulih mengucapkan terima kasih kepada Walikota Pagaralam yang telah menerima kunjungan Pemkot Prabumulih beserta rombongan dengan baik.


"Kunjungan silaturahmi ini tidak hanya untuk kunjungan kerja saja, tapi untuk saling mendorong dalam berbagai hal seperti meningkatkan perekonomian dari sektor wisata dimasa pandemi Covid-19 saat ini," pungkas Ridho Yahya.(Ril/Ing)

Share:

Tingkatkan Kemampuan, Prajurit Yonkav 5/DPC Latihan Beladiri



Karang Endah, Portalsriwijaya.com - Dalam rangka memelihara kemampuan dan profesionalisme, prajurit Batalyon Kavaleri 5/Dwi Pangga Ceta melaksanakan latihan beladiri bertempat di Mayonkav 5/DPC, Senin (22/3/2021).


Kegiatan latihan beladiri dilakukan para prajurit  secara rutin di markas Yonkav 5/DPC Karang Endah.


Komandan Batalyon Kavaleri 5/Dwi Pangga Ceta Mayor Kav Muslim Rahim Tompo SH MSi menyampaikan bahwa memiliki kemampuan beladiri yang mumpuni merupakan salah satu senjata bagi seorang prajurit untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terkadang tidak dapat diprediksi.


"Karena itu sebagai prajurit TNI Yonkav 5/DPC, kita harus punya standar dalam segala bidang kemampuan termasuk beladiri untuk meningkatkan rasa percaya diri,"


"Keberanian dan ketangkasan serta kesigapan dari segala kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan tugas," terangnya. (Ing)

Share:

Dukung dan Pilih Sofyan Ar Rasyid Jadi Bujang UIN Raden Patah Palembang, Begini Caranya


Palembang, Portalsriwijaya.com - Berangkat dari keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan menambah wawasan dalam dunia pageants/duta pendidikan, Sofyan Ar Rasyid ikut dalam pemilihan Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang.

Selain itu ingin mendapatkan banyak teman baru membuat anak kedua pasangan Akmal Jailani SH dan Eni Nuraini ini mengikuti pemilihan bergengsi tersebut.

Mahasiswa semester 2 UIN Raden Fatah Palembang Program Studi Sistem Informasi dan fakultas  Sains dan Teknologi ini dalam pemilihan itu mendapat nomor urut 13.

Pria kelahiran Palembang pada 18 September 2002 ini bersaing dengan sebanyak 156 orang peserta lainnya.

Untuk menajdi pemanang dan mewakili sebagai bujanh UIN Raden Fatah Palembang tersebut, Sofyan Ar Rasyid memohon dan meminta dukungan seluruh masyarakat serta kerabat maupun keluarga.

VOTE FOR FAST TRACK FINALIST HAS OFFICIALLY OPENED!

Ikatan Bujang Gadis UIN Raden Fatah Palembang telah membuka jalur cepat melalui voting. Dengan jalur ini, kamu bisa memilih peserta favorit kamu untuk mendapatkan gelar Favorit Bujang UIN Raden Fatah Palembang.

Caranya gimana? Gampang banget: - Beli voucher vote di stand yang telah disediakan panitia BG UINRF yaitu di depan Perpus Pusat Lama (Stand Pendaftaran BGUIN RF) depan lapangan volly. atau bisa juga via transfer menggunakan no rekening (rekening Bank BRI : 000801055682504 A.n RA Nadya Viranti.), jika sudah transfer, silakan konfirmasi ke Bujang Andre Saputra 085788159480 (WA saja) - Nominal voucher yang tersedia :

1. Rp.10.000
2. Rp.50.000
3. Rp.100.000
4. Rp. 500.000
5. Rp. 1.000.000

- Masuk ke website : bguinrfpalembang.com
- Kemudian pilih tombol navigasi di pojok kanan atas lalu klik pemilihan
- Pilih peserta favorit kalian lalu masukan kode vouchernya.

"Mohon doa dan dukungannya," kata Sofyan. (05)

Share:

Pemuda Pancasila Tagih Janji PT GHMMI Realisasikan 7 Point Kesepakatan, Hampir Setahun Tanpa Kabar


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Hampir setahun melakukan unjuk rasa dan melakukan kesepakatan dengan PT GH EMM Indonesia (GHEMMI), namun hingga saat ini tidak ada realisasi alias hanya janji-janji belaka.


Terkait hal itu Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menagih janji poin-poin kesepakatan dengan PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) untuk direalisasika.


Adapun point-point yang hingga saat ini tidak dipenuhi antara lain masalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan ketenagakerjaan.


"Pelaporan dampak lingkungan, data valid tenaga kerja asing yang diperoleh dari keimigrasian, proses tender melalui sistem terintegrasi, maupun CSR. Kami menilai butir-butir nota kesepakatan tersebut belum ada yang terealisasikan hingga saat ini," tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila kota Prabumulih, Rifki Baday SH MKn kepada Portal ini, Senin (15/3/2021).


Dengan tidak adanya realisasi dari hasil point-point pertemuan tentu hal itu seolah perusahaan diduga tidak peduli dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut.


Padahal tidak hanya seluruh pengurus Pemuda Pancasila Prabumulih namun warga Kota Prabumulih menantikan implementasi keseluruhan butir-butir kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada pertengahan Oktober 2020 silam tersebut.


Menurutnya, perhitungan APBD yang dapat diserap karena kegiatan operasional yang bukan hanya hampir keseluruhan menggunakan Fasilitas Kota Prabumulih juga berdampak langsung kepada masyarakat sekitar.


"Jangan menganggap remeh apa yang disampaikan Ormas sebagai perpanjangan tangan masyarakat. Kami meminta pihak GHEMMI yang menandatangani perjanjian untuk dapat mengimplementasikan seluruh butir-butir perjanjian tersebut," ungkap Rifki.


Lebih lanjut Ketua MPC PP Prabumulih ini menegaskan, pihak humas maupun pihak Legal Consultant PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) jangan hanya menjadi corong namun tidak bisa menyelesaikan ataupun mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.


"Sehingga akibat yang ditakutkan adalah terjadinya konflik di masyarakat saat ini benar-benar terjadi" tegasnya.


Diketahui sebelumnya, pihak PT GH EMM Indonesia (GHEMMI) dan MPC Pemuda Pancasila Prabumulih telah melakukan pertemuan terkait pembahasan masalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan ketenagakerjaan yang sebelumnya demo aksi tuntutan dilakukan ormas kepemudaan itu di depan kantor PT GHEMMI.


Dalam pertemuan dua pihak tersebut di Cafe Coffee & Mee Kota Prabumulih, diketahui sementara ini ada 4 poin kesepakatan antara pihak PT GHEMMI dan MPC Pemuda Pancasila Prabumulih. 


Diantaranya pertama, PT GHEMMI akan memberikan akan memberikan peluang seluruh rekanan atau vendor secara terbuka agar dapat bersinergi termasuk keterbukaan dengan pihak MPC Pemuda Pancasila Prabumulih.


Poin kedua, PT GHEMMI dan MPC (Maincont) Pemuda Pancasila Prabumulih akan berkomunikasi untuk masalah Amdal dan akan memberikan laporan semester akhir.


Ketiga, PT GHEMMI akan memberikan peluang untuk tenaga kerja (skil/non skil) kepada masyarakat lokal atau sekitar lokasi PT GHEMMI. 


Dan terakhir, pihak MPC Pemuda Pancasila Prabumulih masih tetap akan menunggu kepastian penjelasan dari pihak PT GHEMMI terkait masalah angkutan bertonase besar yang masih melintasi jalan dalam wilayah kota Prabumulih.


Terpisah Humas PT GH EMM Indonesia (GHEMMI), Supri Arison alias Icon ketika coba dikonfirmasi wartawan melalui nomornya hingga saat ini belum memberikan jawaban.(Ing)

Share:

Puluhan Tahun Mandi dan BAB di Sumur Pinggir Jalan, Winro Prihatin Warga GIB


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Meski kota Prabumulih telah maju namun ternyata masih ada masyarakat mandi dan melakukan buang air besar di sembarang tempat dan tak layak. 


Kondisi tersebut masih terjadi terhadap warga yang tinggal di sekitar Jalan Swadaya RT 04 RW 03 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur. 


Warga setempat terpaksa melakukan mandi dan buang air besar di pinggir jalan wilayah tersebut lantaran terdapat mata air sumur yang tidak pernah kering. 


"Kami masyarakat sini sudah puluhan tahun menggantungkan keperluan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di sumur ini," ujar Muslimah ketika dibincangi, Jumat (12/3/2021). 


Muslimah menuturkan, setiap hari belasan warga datang dan mengambil air di sumur tersebut namun untuk air minum tidak menggunakan air itu. 


"Kami dan warga mandi dan minum disini kalau untuk minum kami beli, daerah kami ini tinggi jadi susah air," bebernya seraya bersyukur telah diperhatikan perusahan sekitar sehingga bisa mandi tanpa dilihat orang melintas lagi. 


Prihatin dan peduli dengan kondisi masyarakat yang masih melakukan mandi cuci kakus (MCK) di sembarang tempat, PT Indo Tirta Sriwijaya Perkasa (Winro) bersama Lurah Gunung Ibul Barat dan warga langsung membongkar serta melakukan pembangunan jamban dan dua sumur untuk warga tersebut.


Pembangunan tesebut selain sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama puluhan tahun masih melakukan mandi, mencuci dan buang air besar di tempat tak layak. 


Bahkan sumur tempat warga melakukan mandi dan buang air besar tersebut berada dipinggir jalan tanpa adanya penutup sehingga aktifitas mandi dan BAB bisa terlihat ketika ada yang melintas. 


"Kami prihatin dengan kondisi warga yang melakukan aktifitas mandi, mencuci dan BAB di pinggir jalan tersebut makanya kita bersama lurah dan warga membangun jamban dan sumur untuk warga yang layak," ungkap Pimpinan Winro, Hendri melalui Manager Affair, Dodi Chandra ketika diwawancarai, Jumat (12/3/2021). 


Dodi menuturkan, selain prihatin dengan kondisi warga itu pihaknya juga peduli dengan kondisi lingkungan dimana warga melakukan BAB langsung ke sungai dan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. 


"Intinya kita mendukung juga program pemerintah peduli lingkungan, air menjadi kotor dan penuh sampah. Kita selama ini konsen dengan kondisi lingkungan dan tidak hanya itu kita juga akan terus membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan selagi itu untuk kepentingan masyarakat," bebernya. 


Lurah Kelurahan Gunung Ibul, Joko Arif mengungkapkan pihaknya bersama donatur dan masyarakat membangun jamban tersebut agar sehat dan tidak menyebabkan pencemaran.


"Kami membangun dan membedah sumur ini agar melindungi mata air serta sehat. Harapan kita dengan sumur yang sehat maka lingkungan juga sehat," katanya kepada wartawan saat diwawancarai. (CK)

Share:

Pelajar Tak Bisa Daring di Taman Prabujaya Akibat Kelakuan Tangan Jahil

Petugas perbaiki WiFi di taman Prabujaya


Prabumulih, Portalsriwijaya.com – Kesadaran masyarakat kota Prabumulih menjaga aset pemerintah sepertinya terus mengalami penurunan, terbukti beberapa fasilitas umum diberikan pemerintah justru dirusak.


Satu diantara fasilitas yang dirusak tersebut yakni fasilitas jaringan WiFi gratis yang dipasang Pemerintah kota Prabumulih melalui Dinas Komunikasi dan informasi (Diskominfo) di sejumlah wilayah Prabumulih. 


Fasilitas WiFi gratis disediakan Diskominfo mengalami rusak dan tidak berfungsi karena dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti di kawasan Taman Kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih.


Kondisi tersebut dikeluhkan warga lantaran tidak bisa lagi menggunakan fasilitas WiFi untuk belajar daring anak-anak mereka mengerjakan tugas sekolah.


Begitupun para pelajar yang biasanya mengerjakan tugas melalui daring di taman Prabujaya menjadi terganggu dan tak bisa.


"Sudah beberapa kali, aku ngajak anak kesana untuk memakai fasilitas WiFi gratis yang ada di Taman Kota Prabujaya dekat kantor pak wartawan (PWI) karena sekalian bisa santai dan belajar daring, tetapi sudah 2 minggu belakangan ini tidak bisa masuk (offline), tidak tahu juga apa penyebabnya," ungkap Heru (32), warga Sukajadi kepada wartawan pada Jumat (12/03/2021).


Heru menduga putusnya jaringan internet yang ada di sekitar Taman Prabujaya karena tangan jahil dari orang yang tidak bertanggung jawab yang memutuskan kabel.


"Kerusakan ini juga sudah sering, harapan kita semoga pemerintah kota melalui petugas Satpol PP yang sering berjaga di sekitar lokasi tersebut agar lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terus terjadi," harapnya.


Sering rusaknya fasilitas WiFi tersebut dikeluhkan sejumlah wartawan di kota Prabumulih lantaran kantor PWI berada di areal taman Prabujaya sering ramai awak media memproduksi berita alias mengetik. Dengan adanya kerusakan membuat para kuli tinta yang mengetik di Markas PWI menjadi tidak bisa mengirim dan mengedit berita.


"Kalau rusak begini kan susah semua tidak hanya kita tapi juga masyarakat, untuk itu kami imbau masyarakat khususnya oknum tak bertanggungjawab agar sama-sama menjaga fasilitas WiFi yang telah disediakan oleh pemerintah kota khususnya yang ada di Taman Prabujaya ini," ungkap Ketua PWI Kota Prabumulih, Mulwadi.


Sementara, pegawai teknisi Telkom Prabumulih, Riski membenarkan, jika kerusakan yang terjadi pada kabel fiber indihome (WiFi) Taman Prabujaya hingga menyebabkan jaringannya terganggu karena dirusak orang.


"Sekitar 2 minggu lalu jaringan internet ini rusak akibat kabel fibernya putus dan sudah kami diperbaiki, ini yang ke 2 kali kami memperbaikinya. Untuk penyebab kerusakan sama seperti yang pertama, akibat kabel fiber dirusak orang yang tidak dikenal," katanya.

 

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Prabumulih, Drs Mulyadi Musa MSi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, fasilitas WiFi yang disediakan oleh pemerintah kota Prabumulih untuk bisa digunakan bersama.


"Fasilitas tersebut adalah milik kita bersama, maka wajib kita jaga dan jangan sampai dirusak orang yang tidak bertanggung jawab. WiFi sangat dibutuhkan kan oleh banyak pihak, apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini. Mohon kiranya apa yang menjadi fasilitas Pemerintah untuk bersama kita jaga," tulis Mulyadi.(Ril/Ing)

Share:

Usai Transaksi Ganja di Jembatan, Azwardi Diringkus Satres Narkoba OKU Selatan


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri (33), warga Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres OKU Selatan.


Azwardi diringkus polisi diduga usai melakukan transaksi narkoba di Jembatan 1 Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan, pada Senin (8/3/2021).


Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,08 gram dan 15 lembar kertas papir warna putih di samping tersangka duduk.


Selanjutnya guna kepentingan penyelidikan dan proses lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti digelandang ke sel tahanan Polres OKU Selatan.


Dihadapan petugas, Azwardi mengakui jika narkoba jenis ganja kering tersebut merupakan miliknya. "Iya pak punya saya untuk dipakai," katanya dihadapan polisi.


Sementara itu, Kapolres OKU Selatan AKBP Zulkarnain Harahap SIK melalui Kasat Narkoba Iptu Hendri SH membenarkan adanya penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.


"Pelaku telah kami amankan dan masih menjalani pemeriksaan intensif dari petugas kami untuk pengembangan lebih lanjut," ujarnya.


Kasat Narkoba menuturkan, penangkapan terhadap pelaku itu bermula dari informasi masyarakat ke jajaran Satres Narkoba yang menyebutkan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di jembatan I yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.


Mendapat informasi itu tim Satres Narkoba Polres OKU Selatan langsung melakukan penyelidikan dan mendapati kebenaran informasi. Tak ingin buruannya kabur, petugas langsung meringkus pelaku ketika santai usai melakukan transaksi di jembatan 1 Desa Sugi Waras.(FR86)

Share:

Wendy Dwi Ayu Jabat Wakil Pimpinan Cabang BSB Prabumulih


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Bank Sumsel Babel Cabang Kota Prabumulih mengelar acara serah terima jabatan dan pisah sambut wakil pimpinan cabang dari Nina Pratiwi kepada Wendy Dwi Ayu Surianty di Aula Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih, Selasa (9/3/2021)

Wendy Dwi Ayu Surianty sebelumnya menjabat sebagai Pengelola Risiko Kredit dan Risiko Pasar Divisi Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel. Sementara Nina Pratiwi diberikan promosi jabatan sebagai Pempimpin Cabang Pembantu Tanjung Batu.

Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel kota Prabumulih Tian Kedaumpu Yamin didampingi penyedia umum dan akuntansi Joko Tri Sutrisno mengungkapkan apresiasi dan terimakasih kepada pejabat lama atas jasa yang telah bekerja dengan baik di BSB cabang Prabumulih.

"Kami mengucapkan selamat kepada ibu Nina Pratiwi yang diberikan amanah oleh pimpinan untuk mengemban jabatan baru. Dan selamat datang untuk ibu Wendy dan semoga cepat beradaptasi," ungkapnya.

Tian mengharapkan seluruh pegawai tidak hanya hang baru agar menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik serta bekerjasama tim antara pegawai sehingga apa yang dikerjakan selesai dengan baik dan maksimal.

"Mari kita jalankan tugas dengan baik dan kerjasama yang baik sehingga hasil didapat semaksimal mungkin," katanya.

Pantauan di lapangan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan wakil pimpinan cabang serta pemberian cendramata.

Kegiatan pisah sambut tersebut juga tetap menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.(01)
Share:

Wakapolres Prabumulih Dijabat Mantan Kapolsek Ilir Timur II Palembang


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Setelah dijabat Kompol Masnoni SIK, jabatan Wakapolres Prabumulih diserahterimakan ke Kompol Mario Ivanry SE.

Serah terima jabatan dilakukan Kapolres Prabumulih AKBP Siswandi SH SIK MH dalam upacara serah terima jabatan di halaman Mapolres Prabumulih pada Senin (8/3/2021).

Kompol Masnoni SIK mendapat promosi jabatan sebagai Kanit 4 subdit 1 ditreskrimsus Polda Sumsel, sementara penggantinya Kompol Mario Ivanry SE sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Ilir Timur II Polrestabes Palembang.

Tidak hanya jabatan Wakapolres yang diserahterimakan namun posisi Kapolsek Rambang Kapak Tengah (RKT) saat ini diemban oleh Iptu Kosim yang sebelumnya menjabat sebagai Pasiaga 1 Bag Ops Olres Musirawas.

Kapolres Prabumulih, AKBP Siswandi SH SIK MH mengungkapkan, serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan dinamika organisasi dari upaya tubuh Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

"Mutasi merupakan suatu kebutuhan organisasi sehingga dituntut penuh rasa tanggung jawab dan objektif dalam menjalankan tugas tersebut demi terpeliharanya situasi kamtibmas yang aman dan damai," tegas Kapolres dalam sambutannya pada acara Sertijab tersebut.

Kapolres juga meminta para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan jajaran dan masyarakat tempat bekerja.
"Silahkan sesuaikan diri di tempat yang baru dan bertugaslah dengan penuh tanggung jawab," harapnya.

Pantauan dilapagan, serah terima jabatan tersebut digelar dalam upacara yang tetap mematuhi protokol kesehatan.

Seluruh peserta dan rangkaian acara menerapkan protokol kesehatan dimana peserta memakai masker, menjaga jarak dan peserta yang hadir dibatasi. (Ing)
Share:

Prabumulih Raih WTP KE 8 Berturut-Turut, BPK RI Beberkan Beberapa Alasannya


Palembang, Portalsriwijaya.com - Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan.


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung hampir dua bulan  itu disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Harry Purwaka CSFA diwakili Kepala Sub Auditorat Sumsel II Teguh Prasetyo kepada Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM di Gedung Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Senin (08/03/2021).


Berdasarkan LHP tersebut, Kota Prabumulih dinyatakan menjadi kota tercepat pertama di Indonesia penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dan tercepat pertama di Indonesia menerima LHP BPK tahun 2020. 


Atas keberhasilan itu, Kota Prabumulih diganjar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tahun ini merupakan predikat yang ke 8 kali berturut-turut diraih oleh Kota Prabumulih.


"Laporan hasil pemeriksaan hasilnya adalah kami memberikan opini wajar  tanpa pengecualian (WTP), atas laporan keuangan pemerintah kota prabumulih tahun 2020," ujar Kepala Sub Auditorat Sumsel  II Teguh Prasetyo, ketika diwawancarai usai kegiatan penyerahan LHP LKPD Kota Prabumulih TA 2020.


Dikatakan ada beberapa hal yang membuat kota prabumulih meraih predikat tersebut yaitu kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 


"Serta efektifitas SPI (Sistem pengendalian internal), itu empat hal yang menjadi pertimbangan kami," ungkapnya seraya mengatakan dalam pemberian predikat itu pihaknya tidak melalui proses yang langsung tapi melalui proses.


Lebih lanjut Teguh menjelaskan, Kota Prabumulih merupakan kota pertama se Indonesia yang menyerahkan laporan keuangan auditnya pada tanggal 7 Januari 2021. 


"Bila dihitung pas 2 bulan, kami menyerahkan laporan yang tercepat diseluruh Indonesia," bebernya seraya berharap Prabumulih mendapat reward yang bagus dari pemerintah pusat untuk menambah pendapatan kota Prabumulih.


Pada kesempatan itu pula, Teguh mengimbau kepada Pemerintah Kota Prabumulih untuk meningkatkan pendapatan daerah lantaran APBD Kota Prabumulih masih cukup rendah. "Di Kota Prabumulih pas-pasan, kecil untuk ukuran diwilayah sumatera selatan," ungkapnya.


Sementara, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengatakan keberhasilan pemkot prabumulih meraih WTP dan berhasil menjadi kota tercepat dalam menyerahkan LKPD dan LHP LKPD tahun anggaran 2020 itu, tidak terlepas dari peranan BPK RI. "Alhamdulillah berkat masukan-masukan kawan-kawan dari BPK," ujarnya.


Lanjut Ridho, keberhasilan meraih WTP lantaran setiap tahun diperiksa oleh BPK. "Karena setiap tahun diperiksa kita tahu kelemahan dan tahun depan kita tidak terulang lagi kita perbaiki dan WTP kita dapat," katanya sembari mengatakan sejak awal menjabat dirinya sudah mengimbau kepada pejabat untuk melapor ke BPK sebelum melakukan perjalanan dinas.


Disinggung mengenai langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan WTP,Walikota Innovatip ini  mengatakan sepanjang pihaknya memperbaiki masukan dari BPK. 


"Misalnya temuan sekarang kita perbaiki saya rasa tidak ada masalah," bebernya sembari menegaskan meraih predikat WTP bukan berarti tidak ada kesalahan akan tetapi ada kesalahan yang bisa ditolerir," tambahnya. (Ing)


        




     


   

Share:

Popo Ali Beberkan Target Periode Kedua Jadi Bupati, Fokus Jadikan OKU Selatan Bersinar


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo BCom membeberkan target dan visi misi menjadi Bupati periode kedua di hadapan jajaran dewan dalam paripurna di gedung DPRD OKU Selatan, pada Selasa (02/03/2021) lalu.

Popo mengungkapkan, dalam 100 hari pertama kerja, dirinya dan Wakil Bupati akan lebih focus penanganan dan memprioritaskan untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 agar perekonomian masyarakat kembali meningkat.

"Kita juga akan fokus terhadap dampak bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan beberapa masalah lainnya," kata Popo.

Suami Isyana ini mengaku selain persoalan itu pihaknya juga akan terus komitmen memajukan sektor pariwisata di Kabupaten OKU Selatan, pengembangan wisata alam dan sport touris untuk lebih memberikan rasa nyaman ketika berkunjung ke Kabupaten OKU Selatan.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan penuntasan angka kemiskinan serta lainnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten OKU Selatan kedepan," jelasnya seraya menuturkan akan terus berusaha mewujudkan Kabupaten ‘OKU Selatan Bersinar’.

Pria yang menyelesaikan study atau lulusan universitas di Australia ini menuturkan, visi OKU Selatan Bersinar memiliki artian bahwa Pemkab OKU Selatan dapat menerangi dan memberikan cahaya serta harapan besar bagi masyarakat dalam setiap gerak pembangunan yang aspiratif dan responsif untuk masa depan yang cerah.

"Untuk mencapai visi ini kita telah merumuskan dan menetapkan empat target makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan, IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan wilayah," terangnya.

Sejak tahun 2015 IPM Kabupaten OKU Selatan secara umum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai 64,84 persen dan termasuk dalam kategori sedang atau menengah.

"Pada tahun 2026 IPM OKU Selatan ditargetkan sebesar 69,00 persen, IPM dan Indeks Gini ini diharapkan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKU Selatan yang pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi ditarget mencapai 5,45 persen. Berbagai hal ini pula, diharapkan juga dapat berimbas pada penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan berada pada sekitar angka 8,45 persen pada 2026," jelasnya.

Bupati OKU SelatanSelatan itu menjelaskan, untuk mencapai misi OKU Selatan Bersinar ini juga ada empat visi yang akan ditempuh diantaranya mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber Daya Alam, mewujudkan reformasi birokrasi berdasrakan pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi investasi yang kondusif yang dapat membantu perekonomian masyarakat serta meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik.

"Untuk itu mari berkomitmen bersama, karena kemajuan dan kesejahteraan masyarakat OKU Selatan merupakan tanggungjawab kita bersama, kita tentunya berharap kedepan OKU Selatan akan semakin bersinar," bebernya.

Visi dan misi tersebut nantinya akan dituangkan dalam Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Pasal 19 ayat 3 UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional paling lama tiga bulan setelah kepala daerah dilantik.

"Untuk mencapai visi dan misi ini, tentunya kami sangat mengharapkan bimbingan dari Gubernur Sumsel serta dukungan dari semua pihak baik jajaran Pemerintah Daerah, Forkopimda maupun seluruh elemen masyarakat agar kami dapat melaksanakan dan menjalankan amanah ini dengan baik," harapnya.

Popo Ali juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerjasama mensukseskan pilkada serentak di Kabupaten OKU Selatan dan mewujudkan Pilkada OKU Selatan yang kondusif. "Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang berperan aktif sehingga pilkada di Kabupaten tercinta ini kondusif dan aman," tambahnya. (FR 86)
Share:

Luncurkan Virtual Police, Polres OKU Selatan Pantau Tiap Postingan Media Sosial Melanggar Hukum


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Di zaman yang serba canggih saat ini, media sosial memiliki peran dan dampak besar bagi kehidupan, orang yang kecil bisa seketika viral dan menjadi orang besar begitupun sebaliknya.

Tidak hanya memberikan dampak positif dan baik bagi pengguna namun juga bisa menimbulkan dampak buruk bahkan permasalahan hukum.

Bahkan tak jarang pengguna media sosial harus meringkuk di sel tahanan akibat tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut.

Hal itu terungkap dalam peluncuran Virtual Police oleh Polres OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolres OKU Selatan, AKBP Zurkarnain Harahap SIK menyebut virtual Police tersebut sesuai dengan arahan Kapolri untuk segera mengaktifkan polisi virtual di setiap daerah.

"Kami ucapkan terimakasih atas semua pihak baik pemerintah daerah yang telah mendukung peresmian Virtual Police di OKU Selatan," ungkap Kapolres saat Launching Virutal Police di Mapolres OKU Selatan, pada Rabu (03/03/2021) lalu.


Kapolres menjelaskan, tujuan dibentuknya virtual police tersebut adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial, jika ada unggahan yang bisa dijerat dengan UU ITE.

"Dengan melibatkan influencer yang disukai masyarakat, sehingga proses edukasi dirasakan nyaman dan tidak menakut-nakuti tetapi membuat masyarakat tertarik dan sadar serta memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial," tegas Kapolres.

Zulkarnain berharap dengan diluncurkannya virtual police itu masyarakat dapat belajar dan bisa berkoordinasi dengan jajaran kepolisian sehingga tidak terjerat ke persoalan hukum akibat menggunakan media sosial. "Mari kita berhati-hati bermedia sosial sehingga tidak terjerat hukum," harapnya kepada masayarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati OKU Selatan, Sholehien Abuasir SP MSi berharap masyarakat Kabupaten OKU Selatan khususnya pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosialnya.

"Apabila kita dapat memafaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan dan lain-lain. Tapi jika tidak baik bisa-bisa bermasalah hukum," ujarnya.

Wabup berharap dengan kehadiran Virtual Police  diharapkan dapat meminimalisir kesalahan para pengguna media terjerat masalah bahkan harus mendekam dibalik jeruji besi.

"Masyarakat agar berhati-hati juga karena dengan Virtual police ini petugas akan berpatroli dan mengawasi konten-konten pada media sosial yang memiliki indikasi atau mengandung hoaks, hasutan, ujaran kebencian maupun lainnya," bebernya.

Lebih lanjut Wabup mengapresiasi langkah Polres OKU Selatan yang menghadirkan Virtual Police untuk lebih mengawasi penggunaan media sosial dan diharapkan agar media sosial digunakan dengan baik dan dalam hal positif.

"Melalui ini juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menebar konten-konten yang bersifat melanggar hukum pada media sosial," tambahnya.(FR86)

Share:

Portalsriwijaya.com

Arsip