Persidiwa FC Pangkul Jadi Desa Pertama Tantang Persipra FC, Serasa Main Di Lapangan Internasional

Tim sepak bola kebanggan kota Prabumulih yakni Persipra mengajak tim Persidiwa FC Pangkul bermain sepak bola, Sabtu (20/2/2021)

KPU OKU Selatan Tetapkan Popo Ali-Sholihien Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) OKU Selatan langsung menetapkan Bupati dan Wakil bupati terpilih Kabupaten OKU Selatan yakni Popo Ali M B Commerce dan Sholihien Abuasir

Ridho Minta Dukungan Gubernur Realisasikan Program Pusat di Kota Nanas

Kota Prabumulih akan mendapatkan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur dari pemerintah pusat.


Pemkot Prabumulih Gelar Syukuran dan Do'a Bersama Pembangunan Flyover Patih Galung



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih menggelar syukuran dan doa bersama atas pelaksanaan Pembangunan Flyover Patih Galung oleh Kementerian PUPR RI di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, pada Selasa (13/7/2021).

Syukuran ditandai dengan penyembelihan satu ekor sapi yang nantinya dibagikan kepada masyarakat dan pembacaan yasin serta doa bersama.

Kegiatan dihadiri Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah V Palembang, Ir Kgs Saiful Anwar MT, Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, Kepala Dinas PUPR Pemkot Prabumulih, H Beni Akbari ST dan seluruh kepala OPD serta jajaran pejabat di kota Prabumulih.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan apresiasi dan rasa syukur atas perjuangan cukup lama akhirnya Flyover Patih Galung yang tidak semua Kabupaten/kota di Sumsel dibantu bakal segera dikerjakan.



"Alhamdulilah disetujui, tidak semua daerah disetujui apalagi flyovernya bagus dan indah sekaligus jadi tempat wisata nantinya. Untuk itu kita lakukan syukuran dan doa bersama," bebernya pembangunan menggunakan dana APBN dan pemerintah kota Prabumulih melalui APBD sudah membuat perencanaan dan membebaskan lahan.

Orang nomor satu di Prabumulih itu menuturkan, nantinya selama pembangunan jalan akan ditutup sementara untuk mobil bertonase besar dan akan dialihkan melalui jalan Lingkar Timur. "Selama pembangunan akan kita backup supaya kalau bisa BBPJN membantu kita lagi untuk pembangunan serta pelebaran jalan di kota Prabumulih," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN wilayah V Palembang, Ir Kgs Saiful Anwar MT mengatakan flyover Patih Galung merupakan 1 dari 12 flyover di atas perlintasan rel kereta api yang diperlukan di Sumsel.


"Prabumulih mendapatkan kesempatan pertama, saya juga tidak tahu. Karena dari Kementerian beberapa kali diperintahkan lihat rencana pembangunan flyover di Patih Galung," akunya.

Pembangunan flyover Patih Galung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekira Rp 100 miliar lebih dengan sistem multiyears dan ditargetkan selesai November 2022 mengingat semua perjanjian dengan PJKA dan lainnya sudah selesai.

"Panjang flyover sekira 382 meter lengkap dengan 5 bentang ada 40 meter dan 50 meter, nantinya akan dibuat U-turn dibawahnya sehingga sangat baik mengatur lalu lintas di Prabumulih ini. Nantinya selama pembangunan Pemkot akan mengatur traffic light dan lainnya," jelas Saiful.

Saiful sangat berterimakasih kepada Walikota Prabumulih yang sudah melakukan pembebasan lahan dan membuat desain flyover menggunakan APBD kota Prabumulih.

"Kami terima kasih sekali kepada Walikota, pada saat tender lahannya sudah siap dan sudah beberapa kali sinergi dengan BBPJN sehingga spesifikasi dan kualitas desain bersama kita sehingga itu memenuhi standar," imbuhnya.



Lebih lanjut Saiful menuturkan, flyover yang dibangun di kota nanas itu nantinya bisa sampai 50 tahun dengan tonase beban sampai 10 ton tekanan ganda.

"Kami minta juga nantinya supaya truk yang bermuatan overload supaya ditegur karena banyak kendaraan lebihi kapasitas lewat dan hal itu sudah ada Peraturan Gubernur nya," tutur Saiful. (Adv/Ing)

Share:

Heboh RSUD Prabumulih Penuh Pasien Covid 19 Hingga Bangun Tenda Darurat, Ternyata Ini Kebenarannya


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Untuk antisipasi lonjakan masyarakat terkonfirmasi Covid 19, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih mendirikan tenda darurat.


Didirikannya tenda darurat ini sempat membuat heboh jagat dunia maya khususnya di kota Prabumulih lantaran banyak info mengabarkan jika RSUD Prabumulih penuh pasien Covid 19.


Menanggapi hal itu, Humas RSUD Prabumulih, H Hernan mengatakan, jika RSUD Prabumulih sudah menyiapkan tenda darurat terhadap lonjakan kasus Covid 19.


"Dikarenakan melonjaknya pasien kemarin sore, kita hari ini bangun Tenda darurat sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid 19," katanya kepada Portalsriwijaya.com, Minggu (11/7/2021).


Hernan menuturkan, adanya tenda itu juga sebagai antisipasi agar  jangan sampai pasien umum bercampur dengan pasien Covid yang mendapat pelayanan tahap awal secara bersama di suatu tempat.


"Jadi dilakukan scanning awal kalau seandainya terindikasi covid maka akan kita masukkan ke ruangan ini namun apabila yang sakit penyakit umum maka kita masukkan ke UGD dan rawat jalan," katanya.


Humas RSUD Prabumulih itu mengungkapkan, saat ini ada terdapat sebanyak 29 Pasien Covid 19 yang dirawat di ruang isolasi RSUD Prabumulih.


"Untuk pasien covid yang kita rawat saat ini ada 29 orang namun itu juga bukan warga Prabumulih sendiri tetapi berasal dari luar di antaranya Muara Enim, Ogan Ilir, dan Tangerang," ucapnya.


Lebih lanjut Hernan menerangkan, persiapan tenda darurat sendiri sudah telah siap dengan 6 tempat tidur dan dari BNPB juga menawarkan kalau memang bertambah lonjakan pasien maka tenda akan kembali ditambah.


 "Kemarin juga kita dapat instruksi dari Kapolres untuk penambahan 10 tempat tidur terhadap pasien covid 19," jelasnya.(Ing)

Share:

Prabumulih Tuan Rumah Badminton Piala Gubernur Super Series 2021 Zona 3



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Kota Prabumulih akan menjadi tuan rumah kejuaraan Badminton piala Gubernur Super Series 2021 yang bakal diselenggarakan pada akhir Juli 2021.

Kota Prabumulih sendiri ditunjuk tuan rumah pelaksanaan piala gubernur Badminton Super Series 2021 zona 3 meliputi Prabumulih, Muaraenim, Pali dan kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Kejuaraan Badminton Super Series 2021 tersebut sengaja digelar Gubernur Sumsel dengan dibagi beberapa zona di seluruh Kabupaten kota tersebut untuk menjaring atlet muda berprestasi di Sumsel.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemprov Sumsel, Drs Ahmad Yusuf Wibowo MSi mengungkapkan kegiatan yang bakal diikuti pelajar SMP dan SMA itu untuk menjaring bibit atlet berbakat di Sumatera Selatan.

"Untuk zona 3 terdiri dari Prabumulih, Muaraenim, Pali dan Kabupaten OKI. Kota Prabumulih akan menjadi tuan rumah," ungkapnya ketika melakukan audiensi di ruang kerja Walikota Prabumulih, Selasa (6/7/2021).

Usai melakukan audiensi, Kadispora dan jajaran bersama Kadiapora Pemkot Prabumulih meninjau lokasi yang bakal dijadikan lokasi pertandingan yakni Gor Harmonis. "Setelah kita tinjau, lapangan dan fasilitas kita lihat memenuhi standar," katanya.

Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM ketika mengapresiasi dan menyambut baik rencana kegiatan piala gubernur Badminton Super Series 2021 tersebut apalagi kota Prabumulih menajdi tuan rumah.

"Kita sambut baik dan kita apresiasi, kita siap menjadi tuan rumah tentunya. Apalagi jadi tuan rumah Porprov sukses dan fasilitas kita lapangan ada," ujarnya.

Sementara itu, Kadispora Pemkot Prabumulih, Joko Firdaus SPd MM membenarkan kota Prabumulih menjadi tuan rumah piala gubernur Badminton Super Series 2021.

"Tadi Kadispora Provinsi telah beraudiensi dengan Bapak Walikota dan beliau menyambut baik kota Prabumulih jadi tuan rumah, usai audiensi kami melihat lapangan bakal jadi tempat pertandingan dan Kasispora Provinsi nilai lapangan bagus serta representatif," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Joko mengatakan kemungkinan akan diselenggarakan akhir Juli dan pihaknya bersama pihak Provinsi nantinya akan melakukan rapat untuk teknis kegiatan dan pembukaan. "Kita juga nanti akan melakukan rapat bersama KONI dan Pengcab PBSI Prabumulih," bebernya.(Ing)
Share:

Prabumulih Tuan Rumah Porwada HPN, Rusunawa Akan Direnovasi Untuk Seluruh Wartawan



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Rencana penunjukkan Kota Prabumulih menjadi tuan rumah HPN/HUT PWI ke-76 dan Pekan Olahraga dan Seni Wartawan Daerah 2022 mendapat dukungan penuh dari Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya.


Hal itu terungkap saat Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar bersama PWI Kota Prabumulih dan hadiri pengurus lainnya, melakukan audiensi dengan Walikota Prabumulih, Jumat (09/07/2021).


Dalam kesempatan itu, Ridho mendukung pelaksanaan HPN/HUT PWI ke 76 serta pekan olahraga wartawan. Bahkan Ridho menginginkan ada lomba adzan serta musabaqoh tilawatil quran antar wartawan se-Sumsel.


"Dalam waktu dekat ini, Pemkot Prabumulih akan merenovasi Rusunawa agar lebih layak ditempati. Sehingga diharapkan nanti dapat digunakan untuk penginapan bagi peserta dari kabupaten/kota se-Sumsel," ujar Ridho. 


Sementara Ketua PWI Sumsel, H Firdaus Komar memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya dalam mendukung pelasanaan HPN/HUT PWI ke -76 serta Porseni wartawan se-Sumsel.


"Kita memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota Prabumulih yang bersedia menjadi tuan rumah HPN/HUT PWI 2022 mendatang. Apalagi, akan digelar ada even tambahan seperti musabaqoh dan lomba lomba azan antar wartawan. Ini baru pertama kali digelar ditingkat propinsi Sumsel," ujar Firdaus lagi. (Ing)

Share:

Asisten 2 Pimpin Monitoring Dan Evakuasi Pembangunan OKU Selatan Tahun 2021



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan OKU Selatan Hermansyah Said SIP didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Zainal Muhtadin SH MM berserta Staf melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten OKU Selatan, Senin (5/7/2021).


Monitoring di hari pertama tersebut diawali di Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan.



Kegiatan monitoring tersebut dalam rangka sinkronisasi data pembangunan berdasarkan laporan dari setiap OPD yang disampaikan setiap bulan kepada Bupati OKU Selatan dengan progress pembangunan yang sedang dilaksanakan di Lapangan.


Sekaligus juga melakukan pembinaan kepada para rekanan atau pemborong yang melaksanakan pekerjaan paket pembangunan di Kabupaten OKU Selatan.


Adapun jadwal monitoring pada Senin (5/7/2021) yakni melihat Pembangunan Jalan Dalam Kota Muaradua, Rehab Kantor Dinas KBPP, Pembangunan Taman exs. Kantor BPP, lanjutan Pembangunan Jalan Desa Bendi - Pakuolan. Selanjutnya utk kecamatan lain akan dilanjutkan pada selasa sampai Jumat mendatang.


Di lokasi pembangunan yang dilakukan Monev, Asisten II dan rombongan disambut oleh PPK, PPTK, Pengawas dan rekanan dari Paket proyek yang saat ini rata2 sedang berjalan pembangunannya.


"Setiap tahun kami melakukan monitoring ke lapangan, tujuannya adalah melihat secara langsung pembangunan dan melakukan pembinaan kepada para rekanan agar bekerja sesuai aturan dan petunjuk yang jelas juga mengutamakan kualitas bangunan sehingga hasilnya dapat bagus dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Asisten II Setda Kabupaten OKU Selatan, Hermansyah Said SIP.(FR86)

Share:

Pegawai Panik PLTU Sumsel 8 Dilalap Jago Merah, Humas Sebut Gedung Mengandung Glaswool



Muaraenim, Portalsriwijaya.comPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 yang terletak Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muaraenim, terbakar alias dilalap si jago merah, pada Jum’at (2/7/2021).


Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan kejadian kebakaran hebat di PLTU Sumsel 8 di Kabupaten Muaraenim tersebut. 


Menurut berbagai info, kejadian kebakaran yang menghanguskan bagian atap gedung itu terjadi sekitar pukul 17.00.


Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat beberapa pekerja sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) kecil dengan suara sirine yang kuat.


Perekam video sendiri merekam dari ketinggian gedung di sebelahnya dan dalam video perekam sempat mengucapkan kalimat 'astafirullahhalazim'.


Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar Sik ketika di konfirmasi melalui via WhatsApp mengaku belum mengetahui kejadian kebakaran di PLTU Huadian Bukit Asam Power.


"Saya cek dulu ya segera saya hubungi terimakasih infonya", kata Kapolres Muara Enim.


Sementara itu, Humas PLTU Huadian Bukit Asam Power Tito Fransisco setelah dikonfirmasi melalui via WhatsApp membenarkan kejadian insiden kebakaran tersebut yang sempat membuat panik para pekerja yang ada di sana.


"Oh iya tadi ada insiden kecil kebakaran di perendam boiler yang memang mengandung bahan glaswool tetapi sudah dipadamkan cepat berkat kesigapan tim pemadam PLTU didukung seluruh unsur bekerjasama dengan sangat baik sehingga tidak terjadi insiden yang lebih besar," ungkap Humas  PLTU Huadian Bukit Asam Power.(Ing)



Share:

Kades Bayur Tengah Sebut Penggunaan Dana Desa Sudah Sesuai Prosedur dan Fungsinya



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Banyaknya keluhan warga terkait insentif  guru TPA tak dibayar, dana pembangunan MCK ditilap dan lainnya, ditanggapi serius oleh Kepala Desa Bayur Tengah Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten OKU Selatan, Suprianto.

Menurut Suprianto, terkait dana insentif Guru TPA yang dikeluhkan dan tidak dibayarkan sebesar Rp 7,2 juta hal itu tidak benar.

"Dana untuk Guru Ngaji sudah kita sampaikan, bahkan ada kwitansi. Mengenai satu guru ngaji yang ikut calon Kepala Desa memang tidak dapat menerima lagi dan sudah kita gantikan dengan yang lain," tegas Kepala Desa ketika diwawancarai melalui Whatsapp, Kamis (1/7/2021).

Suprianto menuturkan, untuk pembangunan MCK yang diinformasikan ditilap kades dimana disepakati 10 unit namun dibangun 5 unit, ternyata hal itu juga tidak benar adanya dan hal itu merupakan fitnah.

"Pembangunan memang benar disepakati di bangun 10 unit, namun berhubung ada perubahan warga penerima BLT jadi jumlah tersebut dikurangi menjadi 5 unit dan itu tertuang dalam APBdes," ujar kades.


Lebih lanjut Kades Bayur Tengah juga membantah terkait peryataan yang menyatakan jika pembangunan jembatan tidak sesuai dan asal.

"Pembangunan jembatan itu juga sudah sesuai dengan ketentuan dan RAB, dikerjakan oleh tukang yang di kontrak. Ada warga yang ikut berkerja di persilahkan demi untuk pembangunan yang lebih baik dan sesuai harapan warga," terang Suprianto.

Untuk diketahui, beberapa waktu yang lalu ada warga yang meminta namanya tidak disebutkan menyurati media terkait hal-hal yang dilakukan kepala desa Bayur Tengah diduga tidak sesuai.

Dalam penyampaiannya sumber itu mengungkapkan pelaksanaan Pembangunan di Desa Bayur Tengah tidak sesuai mekanisme tentang pelaksanaan Dana Desa.

Selain itu dana pembangunan MCK diduga ditilap oknum kepala desa, lalu dana insentif Guru TPA yang tidak disampaikan kepada guru ngaji sebesar Rp 7,2 juta.

"Pembangunan Jembatan di desa tersebut dikerjakan dengan cara bergotong royong padahal semestinya dikerjakan dengan tukang yang bekerja secara upah kontrak," ungkap sumber kepada wartawan. (FR86)
Share:

Akmal Jailani Pamitan Setelah 13 Tahun Pimpin PKB OKU Selatan



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Setelah selama 13 tahun menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten OKU Selatan, Akmal Jailani SH berpamitan ke seluruh kader dan simpatisan partai, Sabtu (26/6/2021).

Akmal Jailani secara resmi menyerahkan kepemimpinan DPC PKB Kabupaten OKU Selatan ke pengurusan baru dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PKB OKU Selatan yang diselenggarakan di Ponpes Al Falah IV.

Banyak suka duka dan keberhasilan di raih partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu di Kabupaten OKU Selatan dibawah pimpinan Akmal Jailani.

Bahkan dibawah kepemimpinan suami Eni Nuraini tersebut, PKB OKU Selatan selalu diperhitungkan dengan terus-terusan meraih banyak kursi di legislatif padahal persaingan partai politik di Bumi Serasan Seandanan itu sangat ketat.

Sejak menduduki jabatan sebagai Ketua pada tahun 2008 silam, Akmal melakukan pengkaderan dan konsolidasi serta terus menghidupkan jaringan-jaringan partai di tingkat bawah.

Pada kesempatan Muscab tersebut, Akmal berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan agar terus membesarkan partai kebangkitan bangsa serta meningkatkan perolehan kursi di DPRD kedepannya.

"Melalui Muscab ini saya secara pribadi bersama keluarga meminta maaf jika selama saya menjabat telah berbuat salah serta menyinggung semua kader, itu semua hanyalah semata-mata untuk membesarkan partai," ujar Akmal.

Anak sulung dari lima bersaudara ini berharap dan berkeyakinan dibawah kepemimpinan yang akan datang PKB OKU Selatan akan terus-terusan baik bahkan makin baik dan jangan justru makin terpuruk. "Saya tidak menginginkan ada perpecahan setelah ada pergantian ketua baru, untuk itu segera rapatkan barisan, koordinasi dan bentuk tim-tim tangguh untuk memenangkan pemilu," pesannya.

Lebih lanjut Akmal menuturkan, PKB merupakan satu-satubya partai yang dimufakati para Kiyai Nahdatul Ulama (NU) untuk itu apa yang menjadi perintah para ulama untuk umat dan untuk lebih baik agar dipatuhi. "Apa yang menjadi perintah para kiyai harus kita jalankan, dan NU adalah keluarga kita harus jadi utama,"tambahnya.

Untuk diketahui, Akmal Jailani menduduki Ketua PKB sejak partai tersebut dipimpin oleh H Muhaimin Iskandar atau sejak 13 tahun tepatnya 23 Juli 2008.(FR86)
Share:

Muscab PKB OKU Selatan, Ardiyan Gama Terpilih Aklamasi Pimpin Dewan Tanfidz 2021-2026


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten OKU Selatan berhasil sukses menggelar Musyawarah Cabang Kabupaten Tahun 2021.


Muscab DPC PKB sukses di gelar pada Sabtu tanggal 26 Juni 2021 bertempat di Pondok Pesantren Al Falah Kecamatan Banding Agung.


Partai berlambang bintang sembilan dan bola dunia memberi amanah kepada Ardiyan Gama SH sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Kabupaten OKUS pada Muscab tersebut. Gama sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan dan sebelumnya menjabat Sekretaris Tanfidz periode 2019-2021.


Muscab PKB Kabupaten OKUS dihadiri Ketua Demisioner Akmal Jailani SH, ajaran pengurus DPW PKB Sumsel, Jonsi Hamka dan Selamat Sunarlis serta pengurus maupun simpatisan.



Pada kesempatan itu Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan melalui Pengurus Jonsi memberikan selamat kepada Ardiyan Gama SH.

"Selamat sukses untuk sahabat Ardiyan Gama, semoga PKB kedepan semakin bangkit dan solid untuk meraih kemenangan di 2024," tegas Jonsi.


"Untuk Ketua Demisioner PKB Kabupaten OKU Selatan Sahabat Akmal Jailani SH kami ucapkan terimakasih atas kepiawaian selama 13 tahun memimpin selalu solid selama 3 priode dan memperoleh 3 kursi di DPRD Kabupaten OKU Selatan. Selamat untuk beliau untuk meniti karier politik di DPW PKB Sumatera Selatan," pungkas Jonsi.



Sementara pada Muscsb itu, Dewan Syuro PKB Kabupaten OKU Selatan kembali ditetapkan Pimpinan Ponpes Al Falah KH Imam Syarbini.


KH Imam Syarbini dalam muscab itu mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya kepengurusan yang baru untuk Tanfidz Kabupaten OKU Selatan. "Semoga semakin bangkit dan solid untuk meraih kemenangan pada masa yang akan datang. Partai PKB  adalah anak NU sudah saatnya kita kembali ke khittoh," tegas Rois Suryah NU Kab OKUS di hadapan peserta dan undangan Muscab.


Dewan Tanfidz DPC PKB terpilih Kabupaten OKU Selatan Ardiyan Gama SH mengungkapkan, terima kasih kepada Akmal Jailani atas kepemimpinan yang selalu memberi bimbingan dan arahan demi kebangkitan dan kesolidan untuk meraih kemenangan serta dapat menambah jumlah kursi di DPRD Kabupaten OKUS.


"Kita akan isi kekosongan kursi di Dapil yang belum mendapat kursi. InsyaAllah kedepan kita menargetkan 5 kursi," tegas pria akrab disapa Gama itu. (FR86)

Share:

Asik Nongkrong di Rel KA, Pencuri Sepeda Diringkus Tim Buser Polsek Prabumulih Timur


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Tim Operasional Polsek Prabumulih Timur berhasil meringkus seorang tersangka pencurian sepeda milik M Fadio (20) di perumahan Vinayaka Jalan Bougenvile kelurahan Gunung Ibul.


Pelaku yakni Rizky Rahmad Sahputra (20) berhasil diamankan saat sedang asyiknya nongkrong di pinggir rel kereta api tepatnya di belakang Rumah Sakit Bunda Prabumulih pada Jumat (25/06/2021).


Dari bukti yang dimiliki tersangka tim satu unit sepeda merk Wimcycle warna hitam berhasil diamankan tim Operasional Polsek Prabumulih Timur.


Menurut informasi yang dihimpun, pelaku melakukan pencurian saat masuk ke teras depan rumah pelapor lalu korban membuka pagar rumah dan langsung mengambil satu unit sepeda merk Wimcycle warna hitam kuning milik korban lalu pergi.


Kapolres Prabumulih, AKBP Siswandi melalui Kapolsek Prabumulih Timur AKP Herman Rozi didampingi Kanit Reskrim Polsek Prabumulih Timur Ipda Haryoni Amin SH mengatakan, jika penangkapan pelaku dilakukan setelah mendapat informasi tentang keberadaan pelaku.


"Saat ini pelaku berhasil kami ringkus tanpa perlawanan oleh petugas kami dan masih menjalani pemeriksaan petugas kita," ucap Kanit Reskrim Polsek Prabumulih Timur.


Akibat peristiwa itu Korban Muhammad Fadil (20) mengalami kerugian sebesar 1,4 juta, selanjutnya guna kepentingan penyelidikan dan proses lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolres Prabumulih.(Ing)

Share:

Prabumulih Siap Jadi Tuan Rumah HPN 2022, Wako : Saya Minta Ditambah Cabor Mengaji atau Azan



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Kota Prabumulih dipercaya menjadi tuan rumah untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan hari ulang tahun PWI ke 76 Tahun 2022 mendatang.


Hal ini disampaikan oleh ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan , H Firdaus Komar dalam acara peringatan HPN dan HUT PWI ke-75 di Kabupaten Banyuasin, pada Kamis (24/6/2021) lalu.

"Kita menunjuk Kota Prabumulih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan HPN tahun 2022, kita yakin Kota Prabumulih mampu mensukseskan acara ini karena sebelumnya sudah pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2019 lalu," jelasnya. 

Selain itu kegiatan diagendakan setiap tahun untuk di Sumatera Selatan, Insya Allah seluruh kabupaten kota akan mendapatkan giliran, momen ini juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jalinan silaturahmi antar anggota dan pengurus PWI mulai dari tingkat Kabupaten Kota hingga ke Tingkat Nasional.

"Melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti Pekan Olahraga wartawan daerah juga diharapkan dapat menjadi motivasi agar para wartawan juga dapat menerapkan pola hidup sehat dengan memiliki hobi berolahraga," harapnya.

Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM sebelumnya menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah kegiatan HPN jika memang ditunjuk oleh PWI Sumsel.

 "Jika kita ditunjuk, tentu kita akan siap. Kita juga memiliki sarana yang memadai untuk memfasilitasi para panitia dan peserta dalam agenda tahunan tersebut," jelas Walikota Prabumulih beberapa waktu lalu.

Ridho menuturkan, Prabumulih sendiri pada 2019 sukses melaksanakan Porprov saat menjadi tuan rumah. Meskipun pelaksanaan Porprov tidak mudah untuk dilakukan untuk menjadi tuan rumah.

"Porprov saja kita sukses apalagi HPN, menjadi tuan rumah porprov tidak gampang buktinya kedepan ini tiga OKU Raya keroyokan jadi tuan rumah sementara kita dulu sendirian, jadi insyaallah kita siap laksanakan HPN di Prabumulih tahun 2022 mendatang," tuturnya. 

Pada kessmpatan tersebut, Ridho meminta agar dalam pelaksanaan HPN 2022 Sumsel di kota Prabumulih ditambah satu cabang olahraga (Cabor) secara khusus yakni mengaji atau lomba azan.

"Kita ingin ada lomba mengaji atau azan karena bagus dan untuk agama, nanti pelaksanaan bisa di islamic center dekat tempat atlet menginap di rusunawa," tambahnya.(Ing)
Share:

Webinar Literasi Digital, Pemkab OKU Selatan Akui Telah Latih Jajaran Digital Skill


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Melalui Dinas Kominfo OKU Selatan telah dilaksanakan kegiatan Webinar Literasi Digital bertajuk Mengglobal di Era Digital di Kabupaten OKU Selatan, Kamis (24/06/2021). 


Kegiatan massif yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI ini bertujuan mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan  kognitif-nya untuk  mengidentifikasi hoaks serta mencegah terpapar berbagai dampak negatif penggunaan internet. 


Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. 


Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait literasi digital. 


"Hasil survei literasi digital yang kita lakukan bersama siberkreasi dan katadata pada 2020 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia masih pada angka 3,47 dari skala 1 hingga 4. Hal itu menunjukkan indeks literasi digital kita masih di bawah tingkatan baik," katanya lewat diskusi virtual. 


Dalam konteks inilah webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI ini menjadi agenda yang amat strategis dan krusial, dalam membekali seluruh masyarakat Indonesia beraktifitas di ranah digital. 


Pada webinar yang menyasar target segmen Aparatur  Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat luas yang sukses dihadiri 287 peserta daring ini, hadir dan memberikan materinya secara virtual, para Narasumber yang berkompeten dalam bidangnya yakni Dr Lintang Ratri Rahmiaji SSos MSi, Bambang Iman Santoso ST MM, Firman Bastari STP MSi, Dr Hendra Alfani MIKom, Pegiat media social yang juga pelaku Doni Koil, Bertindak sebagai Key Opinion Leader (KOL) dan memberikan pengalamannya. 


Dalam Sambutan Bupati OKU Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo OKU Selatan Firman Bastari mengatakan dari program literasi digital ini semoga banyak membawa manfaat bagi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan masyarakat luas kabupaten OKU Selatan. 


Pada Sesi pertama, Dr Lintang Ratri Rahmiaji menjelaskan bahwa sekarang internet telah menjadi Fitfh estate yang mempunyai kekuatan dalam proses demokrasi di Indonesia. 


Selanjutnya pembicara kedua, Bambang Iman Santoso mengatakan bahwa area keamanaan digital harus melindungi perempuan dan anak-anak, juga mengatakan terkait kompetensi keamaan digital dengan memproteksi perangkat keras dan lunak. 


Tampil sebagai pembicara ketiga, Firman Bastari mengatakan terkait dengan manfaat website dan media sosial. Selain itu, terkait dengan digital skill, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pengelola media sosial dan website pemerintah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 


Dr Hendra Alfani sebagai Pembicara ke Empat menegaskan dalam dunia digital kita harus berhati-hati dalam menuliskan sesuatu di media sosial karena harus memperhatikan etika bermedia sosial, karena berhubungan dengan manusia. 


Selanjutnya Doni Koil Sebagai key opinion leader dalam webinar kali ini, menuturkan bahwa kita harus kreatif dalam massa pandemi dengan berbagai skill yang dipelajari dari berbagai sumber yang ada di internet. 


Para peserta mengikuti dengan antusias seluruh materi yang disampaikan dalam webinar ini, terlihat dari banyaknya tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber, salah satunya Aty Toro, menanyakan terkait informasi perusahaan yang tersebar ke luar yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan dijawab oleh Dr Lintang Ratri Rahmiaji bahwa seharusnya  perusahaan tidak bersikap antikritik dan membuat humas internal perusahaan agar informasi perusahaan tidak keluar ke masyarat. 


Webinar ini merupakan satu dari rangkaian 25 kali webinar yang diselenggarakan di Kabupaten OKU Selatan Masyarakat diharapkan dapat hadir pada webinar-webinar yang akan datang.(FR86)

Share:

Heboh..Kapolres Muara Enim Gerebek Beberapa Rumah Wartawan, Ternyata Ini Tujuannya



Muara Enim, Portalsriwijaya.com - Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar SIK didampingi Kasihumas Polres Muara Enim Iptu RTM SItumorang dan Bahbinkamtibmas Desa Karang Raja serta Kelurahan Muara Enim gerebek rumah keluarga Wartawan.


Aksi gerebek rumah wartawan dilakukan orang nomor satu di Polres Muaraenim bersama jajaran tersebut sempat membuat warga heboh dan bertanya ada apa.


Namun ternyata penggerebekan yang dilakukan Kapolres Muara Enim bersama instansi  dilakukan di 3 rumah wartawan semata-mata dalam rangka HUT Bhayangkara Polri ke 75 yang di peringati pada 1 Juli mendatang.


Dalam rangka menyambung tali silaturahmi beberapa bantuan sembako dan uang tunai diberikan Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar Sik kepada keluarga awak media yang saat ini terkena musibah seperti wartawan senior almarhum Samson sinulingga serta keluarga almarhum Khairul Amri.


"Dalam rangka HUT Bhayangkara yang ke 75 kami jajaran kepolisian menggelar anjangsana terhadap keluarga Awak media yang saat ini sedang mengalami musibah dan kepada keluarga kami turut berbelasungkawa karena kepergian wartawan senior yang bertugas di Kabupaten Muara Enim," Kata Kapolres Muara Enim.


Tak hanya itu Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar Sik juga mengunjungi dan memberikan bantuan kepada  salah satu wartawan bernama Usdek yang saat ini sedang terbaring sakit.


"Kepada Saudara kita Usdek semoga lekas sembuh serta dapat bekerja sebagai awak media kembali," ucap Kapolres Muara Enim.(Sam)

Share:

Sering Bakar Atribut APD di Pinggir Jalan, Warga Dekat TPU Pelita Sari Minta Pemkab Muaraenim Sediakan Tempat Khusus Pemakaman Covid 19

 


Muara Enim, Portalsriwijaya.com - Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang berada pada Zona Merah salah satu nya Kabupaten Muara Enim dan Palembang yang saat ini mengalami kasus Covid 19 meningkat.


Namun sangat disayangkan dari kasus yang meningkat Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tak Sediakan Lahan Kuburan yang dikhususkan bagi Jenazah yang meninggal karena Covid 19.


Seperti yang dialami Mulyono warga TPU Pelita Sari kelurahan Pasar 1 mengatakan, jika dirinya khawatir pemakaman covid 19 digabungkan dengan pemakaman lainnya.


"Kalau untuk pemakaman covid 19 kalau lagi kerja sering lihat dan khawatir saja kenapa bisa digabungkan seharusnya kan ada tempat khusus tak ada jarak khusus di karenakan ini kan dekat dengan lingkungan perumahan," kata Mulyono saat di konfirmasi Jumat(18/06/2021).


Sementara itu Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdulrozieq Putra ST, MT mengungkapkan, jika Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyiapkan TPU Khusus Pemakaman Covid 19 di Bangku Barat Kecamatan Tanjung Enim.


"Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan PTBA telah menyiapkan 150 Liang khusus Pemakaman Covid 19 dan untuk pemakaman di TPU Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dan masyarakat menerima tidak ada penolakan namun kalau seandainya ada penolakan dri masyarakat maka pemerintah sudah menyiapkan pemakaman Di TPU Bangku Barat," ungkap Kepala BPBD Muara Enim.


Mulyono Warga Kelurahan Pasar 1 berharap jika pemerintah hendaknya menyediakan pemakaman jenazah khusus Covid 19 .


"Kita Harap pemerintah Kabupaten Muara Enim harusisediakan khusus pemakaman covid dikarenakan jarak dengan lingkungan karena ini perumahan dan petugasnya sering membakar APD di Pinggir Jalan karena sehari hari di sinilah aktivitas kami," harapnya.(Sam)

Share:

DPRD Prabumulih Sahkan Jadwal Pembahasan Dua Raperda, Siap Dukung 'Prabumulih Jadi Kota Sejuta Bioflok'



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Jadwal Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020, Selasa (16/6/2021). 


Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Prabumulih H Ahmad Palo SE didampingi Ketua DPRD Prabumulih Sutarno SE dan Wakil Ketua 1 Ir Dipe Anom. Hadir juga Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM dan Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri.



Tak lupa rapat tersebut turut di hadiri oleh Anggota DPRD Kota Prabumulih, Sektretaris Dewan Heriyani SE, Sekda Prabumulih Elman ST MM beserta jajaran anggota dewan dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.


Adapun Agenda yang di sampaikan dalam Rapat Paripurna tersebut membahas Penyampaian Nota Pengantar Walikota Prabumulih terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.



Tak hanya itu, selain pengesahan jadwal Walikota Prabumulih bersama Wakil Walikota dan Anggota DPRD Lainnya juga melakukan Penyampaian Nota Pengantar Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2020. 


Pada kesempatan itu, Walikota Prabumulih juga meminta dukungan dengan DPRD Kota Prabumulih untuk menjadikan Prabumulih sebagai Kota Sejuta Bioflok dan mohon dibantu penganggaran hibah lahan.


"Dalam rapat kali ini saya ingin mengusulkan kepada Dewan Prabumulih agar Kota Prabumulih bisa menjadi bioflok percontohan dan pariwisata dimana kedepannya nantinya juga akan dibangun Sekolah Tinggi Perikanan berikut pabrik pangannya dan pembibitan serta bisa membantu menganggarkan pembelian lahan untuk menciptakan Kota Sejuta Bioflok," Kata Walikota Prabumulih.



Ditanya adanya usul untuk menciptakan Kota Sejuta Bioflok Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM mengungkapkan, jika kedepan Prabumulih diharapkan bisa dinobatkan sebagai kota Sejuta Bioflok.


"Selama ini kan Prabumulih dikenal sebagai Kota Migas kita harap tak hanya itu kalau bisa Prabu bisa menciptakan Kita sejuta Bioflok makanya kita harap dewan bisa mendukung usulan kita tersebut," ungkap Walikota Prabumulih.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Prabumulih H Ahmad Palo SE menuturkan, setelah paripurna tersebut pihaknya akan melakukan rapat fraksi mengenai tanggapan fraksi terhadap nota pengantar yang sudah disampaikan serta usulan dari Walikota Prabumulih tersebut.


"Terkait usulan dari Walikota Prabumulih nantinya akan kita bahas dan di anggarkan dana pembebasan lahan untuk mewujudkan dan menjadikan Kota Prabumulih menjadi sejuta Bioflok namun untuk pemerataan pembangunan tentu kita harus melihat perda RT RW yang disepakati dan apabila ingin dirubah tentu perda itu harus direvisi dan demi kepentingan masyarakat maka kami akan mendukung program pemerintah," Jelas Ahmad Palo SE.(Adv/Ing)

Share:

Wakil Walikota Prabumulih Serahkan Langsung Dana BLT Untuk Warga Desa Jungai


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH menyerahkan secara simbolis dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) kota Prabumulih, Selasa (15/6/2021).

Kegiatan penyerahan dana BLT dihadiri ratusan masyarakat desa Jungai, Camat Kecamatan RKT, Kepala Desa dan perangkat desa Jungai.


Wakil Walikota Prabumulih H Andriansyah Fikri SH dalam sambutannya menyampaikan, pembagian dana BLT yang diserahkan kepada 177 KK (KPM) sebesar Rp 58 juta berasal dari dana desa (DD) anggaran tahun 2021.

"Kami harapkan untuk BLT dari dana desa ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menerima bantuan ini dengan baik dan bisa membantu ekonomi masyarakat yang sedang menurun ini," harap Wawako.


Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Jungai, Iskandar mengucapkan terimakasih atas pemberian dana BLT yang diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH.

"BLT ini akan kami bagikan secara langsung kepada masyarakat sebesar Rp 58 juta untuk 177 kepala keluarga (KK) dan masing-masing warga menerima sebesar Rp 300.000 per bulannya selama 5 bulan di tahap pertama ini," jelas Iskandar.


Lalu untuk tahap berikutnya atau tahap ke 2 untuk 5 bulan dan tahap ke 3 untuk 2 bulan. "Saya berharap bantuan ini bisa membantu masyarakat desa Jungai dan dimanfaatkan dengan baik. Apalagi sekarang ini harga karet sedang tidak stabil atau terus menurun," katanya.


"Untuk itu, kami selaku kepala pemerintahan desa jungai berterimakasih kepada pemerintah kota Prabumulih yang telah memberikan kontribusi terhadap masyarakat desa jungai," lanjutnya. (Adv/Ing)
Share:

Meski Baru Setahun, Ponpes Al Ittifaqiah Berhasil Ciptakan Banyak Hafidz Al Quran



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Meski baru satu tahun, pondok pesantren (Ponpes) Al-Ittifaqiah Indralaya kampus Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan, telah menorehkan berbagai prestasi gemilang.

Tidak hanya menelorkan santri/santriwan yang sudah pandai ceramah agama dalam berbahasa Arab dan Inggris, ponpes ini juga telah memiliki santri/santriwan yang hafids Al Quran.

Sedikitnya lima santri/santriwan yang telah hafidz Al Quran telah di wisuda pada acara Haplah dan HUT ke 1 Ponpes Al Ittifaqiah Kampus Kuripan, pada Senin (14/6/2021) kemarin.

Wisuda ini dilakukan langsung oleh Ketua Yayasan Al Itifaqiah Indralaya KH Joni Rusli Spd disaksikan langsung oleh Mudir Drs KH Mudrik Qori MA, Camat Tiga Dihaji Inada SPd dan pihak Kementerian Agama Kabupaten OKU Selatan.

"Alhamdulillah walau baru satu tahun berjalan, kita telah berhasil mendidik santri/santriwan hafidz Al Quran yang langsung di wisuda dan diberi piagam," ujar Direktur Al Itifaqiah Indralaya Kampus Kuripan, Ilhamudin MHum.

Menurut Ilhamudin, keberhasilan santri/santriwan ini tidak terlepas dari kegigihan para santri dalam kedisiplinan mengikuti pendidikan di ponpes. Kedepannya, dia berharap akan bertambah lagi para santri yang hafidz Al Quran tersebut.

Tidak hanya hafidz Al Quran, sepanjang masa setahun ini pihaknya telah memiliki santri yang pandai ceramah berbahasa Arab dan Inggris. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kurikulum pendidikan yang mengacu pada kurikulum Al Itifaqiah pusat di Indralaya Ogan Ilir.


Ilhamudin menambahkan, ponpes ini juga tidak hanya menjalankan pendidikan formal semata, akan tetapi sejak tiga bulan terakhir juga membuka pendidikan non formal. ‘"Kita telah membuka pendidikan TK/TPA bagi santri yang ingin belajar mengaji," jelasnya.

Lebih lanjut Ilhamudin menuturkan, untuk tahun ajaran baru kedepan Ponpes Al Itifaqiah telah membuka pendaftaran bagi siswa baru. "Alhamdulillah sudah 109 orang yang mendaftarkan diri walau baru dibuka. Jumlah ini mudah2an akan terus bertambah hingga ditutupnya pendaftaran nanti," tegasnya.

Sementata itu, Mudir Al Ittifaqiah Indralaya Drs KH Mudrik Qori MA mengapresiasi keberhasilan dan prestasi yang telah dicapai oleh Al Ittifaqiah Kampus Kuripan. Atas keberhasilan itu, diharapkan akan menjadi salah satu ponpes yang maju dan lebih unggul di Kabupaten OKU Selatan.

"Sebagaimana Al Ittifaqiah Induk di Indralaya yang unggul dan nomor satu di Sumatera Selatan begitupun Al Ittifaqiah Kampus Kuripan," ungkapnya.

Lebih jauh Mudrik menceritakan, jejak keberhasilan Al Ittifaqiah induk Indralaya dari tahun 1999 menjadi salah satu dari 40 ponpes se-Indonesia yang telah diakui oleh Kementerian Agama Indonesia. Dan pada 2015, masuk dalam 20 besar pesantren berpengaruh di Indonesia.

Selanjutnya pads 2017 mendapat anugerah sebagai ponpes nomor satu dan paling unggul di Sumatera Selatan. "Dan baru-baru ini Kanwil Kementerian Agama juga memberi anugerah sebagai ponpes inovatif," tutupnya.(FR)
Share:

Penantian Lama 265 CJH Prabumulih Untuk Berangkat Haji Kembali Tertunda

 



Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, langsung direspon Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) kota Prabumulih, Yeri Taswin.

Yeri menegaskan, dengan adanya keputusan Menteri Agama itu pihaknya akan langsung mensosialisasikan pembatalan berangkat haji itu kepada seluruh Calon Jamaah Haji (CJH) asal kota Prabumulih.

"Tentu akan kita sampaikan informasi ini ke calon jamaah haji, bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik diambil pemerintah dilihat dari sisi keamanan dan keselamatan jamaah," ungkap Yeri ketika diwawancarai, Kamis (3/6/2021).

Yeri menuturkan, pandemi covid 19 saat ini belum reda alias belum berakhir sehingga pemerintah arab saudi dengan segala pertimbangan memutuskan negara-negara yang belum diterima penerbangan ke jedah atau Madinah termasuk Indonesia.

"Dengan demikian pemerintah memutuskan untuk calon jamaah haji Indonesia tahun ini tidak berangkat, hal ini akan kita sosialisasikan ke masyarakat khususnya para calon jamaah," katanya.

Lebih lanjut Yeri menuturkan, keputusan tersebut tentu tidak terlepas dengan kehendak Allah SWT dan hal itu adalah yang terbaik. Yeri mengimbau kepada seluruh calon jamaah haji asal kota Prabumulih agar tidak berkecil hati atau kecewa namun harus selalu berdoa semoga pandemi Covid 19 segera berakhir.

"Semoga pandemi segera berakhir dan tahun depan mereka mendapat giliran berangkat haji," jelasnya.

Disinggung keputusan tersebut apakah termasuk larangan untuk jamaah Umroh, Yeri Taswin mengungkapkan KMA itu hanya berlaku untuk pelaksanaan haji dan untuk umroh masih menunggu keputusan pemerintah arab saudi.

"Namun karena yang dilarang itu penerbangan dari indonesia maka tenth Umroh juga belum bisa, tapi kita tunggu keputusan karena yang disampaikan menteri agama tadi terkait haji," katanya.

Yeri menjelaskan, sekitar 97 persen calon jamaah haji asal kota Prabumulih dari total sekitar 265 orang sebetulnya telah menjalani vaksinasi covid 19 namun dengan adanya keputusan pembatalan berangkat maka akan disosialisaikan tidak berangkat," tambahnya.(FR)


Share:

PT Tembesi Terkesan Tak Hargai Pemerintah Desa Karangan Prabumulih

  


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Proyek jalan tol yang dibangun di salah satu desa Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah tampaknya belum menemukan titik terang terhadap pihak manajemen PT Tembesi selaku Subcon Pengerjaan Proyek Tol.


Kepala Desa Karangan Salyadi Susanto terlihat geram terhadap subcon PT Tembesi yang terkesan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat dengan pemerintah Desa Karangan.


Sebelum di laksanakan pemanggilan terhadap PT Tembesi Warga bersama perangkat Desa Karangan bersitegang dan sempat menghentikan kegiatan selama beberapa menit di lokasi Pengerjaan Ruas Tol Desa  Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah.


Dalam Pengecekan lokasi titik tersebut Kepala Desa Karangan bersama warga yang dilakukan pekan lalu mempertanyakan dampak lingkungan pencemaran air sungai yang tergenang.


Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wahyudi mengatakan, Jika banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat Pengerjaan Proyek Tol yang dilakukan Pihak Manajemen PT Tembesi selaku subcon Jalan Tol.


"Banyak dampak yang ditimbulkan dari pengerjaan tol salah satunya pencemaran lingkungan salah satunya air sungai yang biasa digunakan untuk  dan akses jalan banyak rusak serta sungai tempat mandi warga yang biasa digunakan untuk mencuci dan mandi bahkan sebagian digunakan untuk dikonsumsi sebagai air minum menyebabkan diare," kata Wahyudi.


Sementara itu Kepala Desa Karangan Salyadi Susanto mengungkapkan, Jika PT Tembesi selalu mengkedepankan kepentingan pribadi serta tak ada cara dengan Pemerintah Desa.(Ing)

Share:

Pamit Pergi Mancing, Warga Kemu Ditemukan Mengapung Disungai dengan Luka di Kepala



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Para mancing mania hendaknya berhati-hati ketika memancing di sungai yang deras agar tidak menjadi korban tenggelam terbawa arus.

Seperti yang terjadi di Desa Negeri Agung Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Warga Desa Negeri Agung geger dengan ditemukannya sosok mayat tanpa busana tersangkut di semak aliran Sungai Saka, pada Sabtu (8/5) sekitar pukul 17.00.

Usut-usut ternyata jenazah tersebut merupakan Salamudin (57) warga Desa Kemu Kecamatan Pulau Beringin. Salamudin pamit kepada keluarga untuk pergi memancing bersama rekan satu desa yakni Hasman Fikri (58).

Keduanya kemudian berangkat menggunakan sepeda motor pada Jumat (7/5) sekitar pukul 15.00. Namun setelah seharian mancing, keduanya tak kunjung pulang.

Keluarga yang resah lalu melapor kepada pemerintah setempat dan melakukan pencarian namun tak membuahkan hasil hingga akhirnya ditemukan oleh warga Desa Negeri Agung.

Saat ditemukan kondisi jenazah Salamudin mengalami sejumlah luka di bagian kepala dengan tanpa busana, sementara temannya Hasman Fikri belum diketahui.

Camat Pulau Beringin, Putra Jaya membenarkan ada warga Desa Kemu hilang saat memancing dan ditemukan tewas di Desa Negeri Agung.

"Dia bersama temannya pergi mancing belum pulang ternyata ditemukan sudah meninggal, temannya belum ditemukan," ungkap Camat kepada wartawan seraya menuturkan jenazah telah dibawa ke RSUD Muaradua.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Selatan Dony Agusta SKM MM membenarkan adanya penemuan mayat tanpa busana mengapung di sungai.

"Saat ini jenazah sudah dibawa ke RSUD Muaradua, bagi pihak keluarga yang dapat datang ke Rumah Sakit," ungkapnya.(FR86)
Share:

Sulastri Tegaskan Hanya Ada Satu LMP di Prabumulih, Yang Lain Ilegal


PRABUMULIH, Portalsriwijaya.com - Sejak beberapa pekan terakhir terjadi kisruh saling berebut kepemimpinan di tubuh Organisasi Masyarakat (Ormas) Markas Cabang (Macab) Laskar Merah Putih (LMP) Kota Prabumulih.


Bahkan beredar surat yang menegaskan jika Ketua cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Prabumulih, Sulastri SSos telah dibekukan. Surat tersebut disampaikan Ketua LMP versi Adek Erfil Manurung.

Tidak hanya saling klim kepemimpinan, kisruh tersebut bahkan bakal masuk ke ranah hukum dan saling ancam melapor ke Polres Prabumulih.

Menanggapi hal itu Ketua LMP Prabumulih, Sulastri S Sos menegaskan tidak ada dualisme di tubuh organisasi LMP Prabumulih dan dirinya memiliki legalitas resmi menduduki posisi sebagai Ketua LMP Kota Prabumulih pada periode 2019-2024.

Beberapa bukti keabsahan ormas LMP yang didudukinya itu antara lain, SK dimiliki Sulastri, Surat Keputusan Kemenkumham Tahun 2019 tanggal 26 November 2019, Surat keterangan terdaftar di Kesbangpol Prabumulih.

"Atas dasar ini kami tegaskan untuk oknum-oknum yang ada di luar dari organisasi kami, dimana mereka masih memakai atribut seragam loreng, mars Laskar Merah Putih, atau mengaku sebagai Ketua Umum Laskar Merah Putih, saya nyatakan itu adalah ilegal," tegas Sulastri di Sekretariat Macab LMP Kota Prabumulih, Sabtu (1/5/2021).

Sulastri menjelaskan jika sampai saat ini tidak ada dualisme kepemimpinan namun hanya satu yakni dirinya dan yang mengaku-ngaku lainnya adalah ilegal.

"Saya harus luruskan permasalahan ini terkait dengan adanya tudingan pembekuan LMP Prabumulih atas nama saya. Dan saya tegaskan saat ini dari markas pusat LMP sudah menunjuk saya sebagai Ketua LMP Prabumulih dan penunjukan itu semua ada dasarnya dengan surat penunjukan yang resmi," bebernya.

Sulastri dan jajaran pengurus mengultimatum pihak LMP Adek Erfil Manurung agar meminta maaf dan bersilaturahmi dengan pihaknya. Jika tidak maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan langkah hukum dalam menyikapi adanya surat pembekuan sepihak dari LMP ilegal di Prabumulih.

"Apabila kedepan ada oknum-oknum di luar sana masih melakukan kegiatan ataupun memakai atribut, kemiripan nama organisasi kami, maka kami akan laporkan ke pihak Polres," jelasnya.

Lebih lanjut tokoh perempuan kota Prabumulih ini kepengurusan dirinya ditetapkan secara prosedural dan bukan melalui asal tunjuk. "Kita merasa dirugikan dan nama kita menjadi tercoreng karena surat pemberitahuan telah dibekukan dan itu justru disampaikan oleh pihak besan," katanya.

Sayangnya Ketua LMP Prabumulih kubu Adek Erfil Manurung belum dapat dikonfirmasi terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Laskar Merah Putih di Prabumulih.

Untuk diketahui, Ormas Laskar Merah Putih di kota Prabumulih merupakan satu diantara organisasi yang eksis bahkan beberapa perusahaan mengandeng organisasi tersebut untuk penyaluran tenaga kerja lokal. (CK)
Share:

Pancasila Tolok Ukur Kualitas Legislasi Nasional



 Jakarta, Portalsriwijaya.com - Pancasila sejatinya menjadi indikator dan tolok ukur nilai-nilai Pancasila dalam berbagai produk hukum nasional. Termasuk di dalamnya soal spirit dari Bhinneka Tunggal Ika dan keadilan hukum.


Demikian benang merah dalam Webinar III Pra Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bertajuk "Revitalisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika" di Jakarta, Jumat (30/4/2021). Perhelatan ini merupakan rangkaian menuju Kongres IV PA GMNI di Bandung, Juni 2021 mendatang.


Menurut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat membuka acara webinar itu, Pancasila telah disepakati sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa atau ijab kabul para pendiri dalam menyatukan negara Indonesia yang majemuk ini.


"Oleh karena itu, kita tidak bisa memahami eksistensi dan kedudukan hukum Pancasila dalam sistem hukum bangsa Indonesia tanpa mempelajari sejarah pembentukan Pancasila oleh pembentuk Pancasila," jelas Basarah yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI tersebut.


Ia mengingatkan kembali sejarah pembentukan Pancasila sejak Sidang BPUK Mei-Juni 1945. Kelahiran Pancasila tak lepas dari Pidato Sukarno 1 Juni 1945 hingga terbentuknya Panitia 8-Panitia 9 hingga PPKI dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi. Kemudian benang merah antara Dekrit Presiden RI Sukarno 5 Juli 1959 sampai kemudian Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Keppres 24 Nomor 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

 

Dekrit Presiden Sukarno merupakan sumber hukum memberlakukan kembali UUD 1945 menggantikan UUD Sementara 1950. Keputusan ini dibuat akibat terjadi kebuntuan antara kelompok nasionalis dan agama dalam menentukan konstitusi negara. Ketika itu terjadi keinginan amat kuat dari sebagian kelompok yang menginginkan Indonesia sebagai negara agama. 


Ahmad Basarah menilai dari substansi hukum Dekrit 5 Juli 1959 antara konsideran menimbang dan diktum putusan jelas ada kesinambungan sebagai upaya menyelamatkan rakyat dan bangsa dengan kembali ke UUD 1945.


Konsideran menyebut, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut." 


"Dengan demikian pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dapat dijalankan dalam bingkai negara hukum Pancasila," tukas Basarah.


Nilai-nilai tersebut sudah tecermin dengan adanya 9 undang-undang terkait syariat Islam seperti UU Wakaf, UU Penyelenggaraan Umrah dan Haji, dan UU Perbankan Syariah. Ia menegaskan sekali lagi, Pancasila sebagai sumber hukum nasional tidak mengenal konsep negara satu agama, melainkan menghormati seluruh agama yang ada. Jadi tidak perlu ada lagi NKRI Bersyariah karena substansi nilai-nilai agama sudah dimasukkan dalam hukum nasional.


Meski secara jelas dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi di sisi lain, urai Basarah, ternyata dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik saat membentuk UU di tingkat DPR maupun DPRD dan pemerintah daerah dalam membuat Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota masih ada yang belum mencantumkan Pancasila sebagai falfasah dan sumber hukum.


Dicontohkan, banyaknya UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003-2020 sebanyak 265 perkara dari 706 perkara. Kemudian Kemendagri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha dan memperpanjang jalur birokrasi.


Narasumber webinar Prof. Jamal Wiwoho, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta menegaskan Pancasila harus menjadi tolok ukur kualitas produk legislasi. Baik kalangan DPR RI, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan wajib menjadikan Pancasila sebagai salah satu dasar dalam menilai keabsahan peraturan perundang-undangan. "Pancasila sekaligus menguji keadilan hukum agar hukum tak menjadi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," jelasnya.

 

Pasalnya, menurutnya, Pancasila selama ini dikatakan merupakan sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu Rakyat, Wilayah, serta Pemerintah Negara.


Jamal Wiwoho mengusulkan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diposisikan sebagai lembaga kontrol dengan tugas menilai dan mencegah terjadi ketidaksesuaian antara regulasi di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Lembaga ini sekaligus mengharmonisasi semua regulasi dalam arti mengharmonisasi rancangan undang-undang (RUU) sebelum menjadi undang-undang, agar tetap sesuai dengan koridornya yaitu nilai-nilai Pancasila.


"Sebaiknya BPIP juga memiliki legal standing mengajukan hak judicial review ke MK dan MA," imbuhnya.

 

Adapun, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum HAM RI, Prof Dr HR Benny Riyanto menambahkan Pancasila diletakkan sebagai acuan utama dalam melakukan filter regulasi. Pembangunan hukum itu adalah fondasi dalam pembangunan nasional sehingga perlu adanya evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, penataan regulasi menjadi prioritas kerja Pemerintah Indonesia.


"Tujuan penataan regulasi agar kondisi perundangan-undangan yang saat ini hiperregulasi, disharmoni, multi-interpretasi, tidak efektif, biaya tinggi, dan kurang berjiwa Pancasila menjadi lebih simplifikasi, harmonis, jelas, lugas, efektif, dan efisien sesuai dengan Pancasila," jelas Benny Riyanto. 


  • Keadilan Hukum

Pada kesempatan itu, Dr. Kunthi Tridewiyanti mengingatkan Pancasila sebagai cita hukum mempunyai tujuan hukum untuk mengayomi manusia dari berbagai macam diskriminasi. Pengayoman manusia tidak dalam arti pasif atau mencegah tindakan sewenang-wenangan tetapi juga perlindungan aktif berupa penciptaan kondisi dan mendorong manusia untuk memanusiakan diri terus menerus.


"Di dalam konstitusi Pancasila, memuat berbagai hak konstitusional bagi semua rakyat termasuk terhadap perempuan. Sebagai pembangunan hukum berkeadilan bagi perempuan, maka Pancasila harus ada setiap landasan hukum nasional. Ini tak hanya sekadar teks dari pasal-pasal tetapi jiwa hukum itu agar memberikan keadilan bagi perempuan," ujar pengajar hukum di Universitas Pancasila tersebut.


Sedangkan, Guru Besar FH Universitas Jember, Prof.Dr. Dominikus Rato menjelaskan sistem hukum Pancasila mempunyai ciri karakteristik hukum yang dinamis sesuai perkembangan masyarakat, akomodatif atau menerima hukum asing yang positif asal harmoni dengan Pancasila. Lalu adaptif-aktif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kreatif dan inovatif yang selalu menemukan sesuatu yang baru.


Menurut dia, dalam pembentukan sistem hukum Indonesia ke depan hendaknya juga kembali pada akar budaya yaitu Sistem Hukum Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika atau menghargai keanekaragaman. "Dengan demikian, kita kembali ke jati diri bangsa".


Di pengujung webinar, Prof. Dr. Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi mengingatkan bahwa Pancasila dari zaman ke zaman selalu menghadapi tantangan untuk memindahkan dari level filosofi ke level operasional-implementatif. Karena itu, patut diupayakan agenda aktualisasi dan penyadaran kembali nilai-nilai Pancasila dengan cara kekinian.


 "Aktualisasi dan penyadaran nilai Pancasila saat ini bisa dimulai dengan membentuk influencer-influencer generasi muda yang benar-benar paham Pancasila dan bisa menyalurkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten-konten media sosial bisa diisi dengan sebanyak mungkin nilai-nilai Pancasila," tutupnya. (CK)

Share:

PA GMNI Gelar Webinar Revitalisasi Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika


Jakarta, Portalsriwijaya.com -  Berkaca dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan tujuan negara ini membuat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional (PA GMNI) menggelar Webinar Nasional II bertajuk 'Revitalisasi Pembangunan Hukum Berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika'.  


Perhelatan ini akan dilaksanakan secara virtual pada Jum’at (30/4/2021) sekitsr pukul 15.00 – 17.30 WIB. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Pra Kongres IV PA GMNI yang akan digelar di Bandung, Juni mendatang.


Menurut Ketua Pokja Hukum Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI, Dr Bayu Dwi Anggono, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sudah semestinya dalam setiap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan pada hukum. 


"Hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana juga dicantumkan di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu menuju masyarakat yang berkeadilan sosial," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut.


Dijelaskan, pembangunan nasional tidak dapat mencapai tujuan bernegara jika tidak disertai adanya suatu politik hukum yang jelas dan terarah. Dalam konteks Indonesia, politik hukum yang jelas dan terarah adalah politik hukum yang bersumber pada Pancasila. 


Tanpa adanya politik hukum yang jelas dan terarah maka dipastikan banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.


"Selama ini masih saja ditemukan keluhan dari warga tentang peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengandung muatan diskriminatif dengan tidak mengingat keragaman bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika," jelas Bayu Anggono.


Banyaknya  perkara ditangani Mahkamah Konstusi (MK) sejak berdiri 2003 adalah bukti yang nyata bahwa Pancasila belum menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.


Sampai dengan sekarang MK telah memutus 3075 perkara. Sebagian terbesar adalah perkara pengujian undang-undang sebanyak 1392 perkara yaitu sekitar 43% dari seluruh total perkara yang sudah diputus. Namun demikian, tidak sepenuhnya putusan permohonan pengujian undang-undang tersebut dikabulkan. MK hanya mengabulkan sekitar 267 permohonan saja, sedangkan yang ditolak ada 498 permohonan.


Mengingat kondisi tersebut, Bayu menambahkan, maka gagasan revitalisasi pembangunan hukum berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mendesak diimplementasikan. Revitalisasi yang dimaksud adalah memastikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dipedomani oleh semua pihak mulai dari pembentukan hukum termasuk pelaksanaan dan penegakan hukum.


Dengan revitalisasi ini maka Pancasila akan dijadikan sebagai paradigma dalam berhukum oleh segenap bangsa Indonesia.


Adapun narasumber dalam Webinar Nasional III tersebut antara lain Prof Dr Arief Hidayat merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi/alumnus GMNI Undip, Prof Dr Jamal Wiwoho merupakan Rektor Universitas Sebelas Maret/UNS Surakarta, Prof Dr Benny Riyanto yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM/alumnus GMNI Undip dan Prof Dr Dominikus Rato merupakan Guru Besar Hukum Kemasyarakatan FH Universitas Jember/alumnus GMNI Jember. 


Webinar ini juga diawali oleh sambutan pembukaan oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP PA GMNI, Dr Ahmad Basarah. 


Peminat dapat mendaftar di link registrasi  http://bit.ly/PAGMNIWebinar04, atau mengikuti streaming lewat kanal YouTube Kabar Alumni GMNI, TV Desa, Facebook Kabar Alumni GMNI dan tayangan langsung serta informasi terkait bisa mengakses laman www.infokongres.com/.(CK/Ril)


Share:

Kota Prabumulih Terima Penghargaan Kota Terbaik ke III di Provinsi Sumatera Selatan


Palembang, Portalsriwijaya.com - Walikota Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM  didampingi Ketua DPRD dan Kepala BAPPEDA Kota Prabumulih menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Santika Premiere Bandara, Jumat (23/4/2021).


Pada Kesempatan ini Pemerintah Kota Prabumulih menerima penghargaan terbaik ke - III tingkat Kota se-Sumatera Selatan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Herman Deru. 


Dalam sambutannya Gubernur Sumsel H Herman Deru Mengenai pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan tema "Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan". 


"Hari ini Pemprov Sumsel selenggarakan Musrenbang Prov menyusun rencana kerja Pada tahun 2022. Di Musrenbang ini masing-masing Daerah menyampaikan programnya untuk di jadikan sebuah konektivitas agar visi misi Sumsel maju untuk semua bisa terangkum, karena tidak ada pembangunan yang dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri," katanya. 


HD menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomi di Sumsel berada di posisi 6 hari seluruh Indonesia meskipun ditengah pandemi covid-19. Menurut hal tersebut menandakan bahwa kinerja Pemprov Sumsel ada manfaatnya dan di perhatikan oleh Pemerintah Pusat. 


Secara Virtual, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan RI, Dr Ir Subandi Sardjoko, MSc mengatakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi. 


Fokus pembangunan RKP 2020 yaitu industri, pariwisata, ketahanan pangan, UKMK, infrastruktur, tranformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan dan reformasi kesehatan.


Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Kepala BPK Sumsel, Kepala Perwakilan BI Sumsel, Anggota DPD RI, Kepala OJK Sumbagsel, Rektor UNSRI, MSCE, Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DPRD se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.(Ril)

Share:

PA GMNI Gelar Webinar Strategi Kebudayaan Dalam Memperkokoh Kepribadian Bangsa


JAKARTA, Portalsriwijaya.com - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) kembali akan menggelar webinar bertema 'Tantangan Dan Strategi Kebudayaan Dalam Memperkokoh Kepribadian Bangsa' pada Kamis (22/4/2021) pukul 15.15 sampai pukul 17.45 WIB. 


Ketua Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI Karyono Wibowo mengatakan, Webinar ihwal kebudayaan ini merupakan webinar seri kedua dan merupakan rangkaian kegiatan Pra Kongres IV PA GMNI yang akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 19-21 Juni 2021 dengan tema 'Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman'. 


"Topik diskusi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi kehidupan bangsa saat ini. Yakni memudarnya kepribadian bangsa yang secara perlahan telah menggerus kebudayaan nasional," kata Karyono. 


Sementara itu, Bambang Barata Aji, Koordinator Pokja Sosial Budaya dalam kepanitiaan Kongres IV PA GMNI mengatakan, lunturnya budaya Nusantara ini menimbulkan hambatan dalam upaya menegakkan nasionalisme dalam menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 


Karenanya, tantangan yang bersifat eksternal maupun internal itu menjadi penting untuk disikapi. Antisipasi terhadap tantangan dibidang budaya ini mesti dilakukan karena bila terlambat risikonya adalah kehancuran. 


Aji menyebutkan, dalam perspektif Bapak Bangsa Bung Karno, tantangan dianalogikan sebagai gemblengan atau tempaan. Bangsa Indonesia dalam perspektif Bung Karno adalah bangsa gemblengan, adalah bangsa bermental banteng yang harus siap hancur lebur bangkit kembali dalam menghadapi tantangan yang ada. 


Tantangan nasionalisme Indonesia dalam bidang kebudayaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan perjuangan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 


Akar budaya yang menjadi identitas bangsa yang telah tumbuh ribuan tahun perlu dirawat dan ditumbuhkembangkan di tengah gempuran budaya luar. 


"Prinsip Tri Sakti Bung Karno (kepribadian dalam kebudayaan), perlu dikedepankan dalam kehidupan bernegara," ujar Bambang Barata Aji. 


Menurut dia, hal tersebut penting karena ukuran budaya selain estitika juga etika. Pandangan kebudayaan Indonesia mengandung unsur keterbukaan. Nasionalisme budaya Indonesia bukan nasionalisme sempit, tetapi nasionalisme yang berpikir terbuka dan berpandangan dunia namun kuat dalam kepribadian nasionalnya. Bung Karno pernah menyampaikan “Kami nasionalis, kami cinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa”. 


Dalam konteks ini menjadi penting memikirkan kembali nasionalisme kebudayaan nasional, juga bagaimana bentuk baru perjuangan kebudayaan nasional (shape and reshaping-think and rethinking). 


"Momen ini dapat memetakan tantangan kebudayaan Indonesia. Baik berupa tantangan: ideologis (efek dasar yang menghancurkan), strategis (efek menengah dan panjang yang mengganggu kepentingan nasional) dan tantangan taktis (kontemporer) yang sifatnya masih bisa dimanfaatkan namun tetap kritis seperti ekses perkembangan teknologi informasi, era disrupsi, budaya pop, dan sebagainya," pungkas Aji. 


Adapun, narasumber yang akan tampil dalam webinar antara lain Prof Dr Ibnu Maryanto merupakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (alumnus GMNI Unsoed Purwokerto), Dr Y Argo Twikromo merupakan akademisi Unika Atma Jaya Yogyakarta (alumnus GMNI Antropologi UGM), Erros Djarot adalah budayawan (anggota Dewan Pakar DPP PA GMNI).


Lalu Prof Dr Wiendu Nuryanti MArc PhD merupakan Wakil Menteri Pendidikan RI 2011– 2014, Wayan Sudarmadja SH MH merupakan Penyantun Rumah Budaya Bedahulu Ubud Bali (alumnus GMNI UGM), Dr Hilmar Farid adalah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Dr Soetanto Soepiadhy SH MH merupakan Ahli Hukum Tata Negara. 


Bagi yang berminat mengikuti webinar agar mendaftar pada link registrasi http://bit.ly/PAGMNIWebinar03. 


Kegiatan tersebut akan disiarkan lewat live streaming di kanal YouTube Kabar Alumni GMNI dan TV Desa, tayangan langsung serta informasi terkait bisa juga didapatkan lewat laman infokongres.com.


Untuk diketahui, Persatuan Alumni GMNI adalah organisasi yang bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka. Berfungsi menyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antar segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya dalam semangat kebersamaan. 


Organisasi berasaskan Pancasila dan penerus ajaran Bung Karno ini terbentuk tahun 2006 dari hasil Musyawarah Nasional Forum Komunikasi  Alumni GMNI III kemudian menjadi Kongres Persatuan dan Kesatuan Alumni GMNI I di Jakarta. (Tim)

Share:

Portalsriwijaya.com

Arsip