Dukung Pemerintah, Sejumlah Provider Telekomunikasi di kota Prabumulih Mulai Tertibkan Kabel Semrawut

Perusahaan provider mulai menata kabel-kabel internet yang semrawut di kota Prabumulih. Selengkapnya..

Bupati Edison Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional

Bupati Muara Enim, Edison melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Kamis (19/2/2026)

SPPG Srimenanti Resmi Diluncurkan, Targetkan Pemenuhan Gizi bagi 3000 Siswa

SPPG Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, resmi diluncurkan pada Rabu (18/2/2026).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Lantik Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dan Staff Ahli Iwan Santoso

  



Jakarta, Portalsriwijaya.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melantik dan memimpin pengambilan sumpah dua Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan  Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (1/4), di Jakarta. 

Dua pejabat yang dilantik adalah Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, serta Iwan Santoso sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, dilaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi dari Brigjen Pol Yuldi Yusman kepada Hendarsam Marantoko. 

Yuldi Yusman telah mengemban amanah sebagai Plt Dirjen Imigrasi selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dalam sambutannya, Menteri Agus menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik, sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan membawa tanggung jawab yang melampaui sekadar pelaksanaan tugas administratif. 

"Semoga amanah yang resmi saudara emban mulai hari ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan, tetapi juga sebagai panutan dalam profesionalisme dan etika kerja," ujar Menteri Agus.

Ia mengingatkan bahwa Kemenimipas, sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, mengemban kewenangan yang merupakan pendelegasian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh jajaran kementerian dituntut memberikan kontribusi terbaik demi mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945. "Perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki adalah merupakan pendelegasian dari kewenangan Bapak Presiden kepada kita sekalian," tegasnya.

Menteri Agus juga menekankan bahwa seluruh anggaran yang membiayai kegiatan kementerian bersumber dari uang rakyat, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Menteri Agus turut menyampaikan pesan filosofis yang mendalam kepada seluruh hadirin. Ia mengajak para pejabat untuk memandang setiap momen sebagai kesempatan baru untuk berbuat bermakna, alih-alih terbebani oleh rutinitas jabatan semata. "Setiap saat adalah baru. Dan yang kita jalani adalah sisa. Mudah-mudahan sisa perjalanan yang ada adalah manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan di sisa waktu yang ada bersama kita, bukan hanya kelihatan hidup, tetapi benar-benar hidup," tuturnya.

Dengan kerangka pikir tersebut, Menteri Agus mendorong seluruh jajaran untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu dan menatap ke depan dengan orientasi yang jelas, menjadi berarti bagi sesama. "Saudara sekalian telah mencapai puncak jabatan, namun arah gerak saudara ke depan akan menentukan seberapa besar makna kehadiran saudara bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Pencapaian puncak karier, tegasnya, bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan bahwa jabatan tertinggi sekalipun hanya bermakna apabila digunakan sebagai sarana untuk meninggalkan jejak kebaikan. "Jadikan jabatan ini sebagai alat untuk memperluas manfaat, bukan sekadar gelar atau untuk kebanggaan pribadi semata. Manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menciptakan perubahan yang bermakna, memperkaya pengalaman, dan meninggalkan warisan kebaikan bagi generasi pengganti dan penerus," pungkasnya.

Kepada Hendarsam Marantoko selaku Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Menteri Agus berpesan agar menjadikan 15 Program Aksi Kemenimipas sebagai pedoman dalam mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan serta program-program keimigrasian. "Semoga di bawah kepemimpinan Bapak, Imigrasi memberikan pelayanan semakin baik kepada masyarakat, menjadi instansi yang kuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain," pesan Menteri Agus.

Sementara kepada Iwan Santoso, Menteri Agus menegaskan bahwa posisi Staf Ahli Menteri bukan jabatan seremonial, melainkan peran yang bersifat strategis dan krusial dalam proses perumusan kebijakan. "Jabatan staf ahli adalah jabatan strategis. Saudara diharapkan menjadi radar sekaligus kompas bagi saya dalam merumuskan kebijakan," ujarnya.

Menutup arahannya, Menteri Agus menekankan bahwa di tengah dinamika global yang terus berubah, seluruh insan Kemenimipas tidak bisa lagi bekerja dengan pendekatan yang lama. Soliditas internal dan kolaborasi lintas fungsi menjadi keniscayaan. "Saya berharap kepada seluruh insan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terus menjaga soliditas, menjaga kekompakan, kerja sama kolaborasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agus pun menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Brigjen Pol Yuldi Yusman atas dedikasi selama menjalankan tugas sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi. "Atas nama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Yuldi beserta ibu yang telah mengabdikan pengabdiannya kepada institusi Imigrasi selama ini. Begitu banyak capaian positif dan prestasi selama era kepemimpinan beliau," ujar Menteri Agus.

Ia berharap agar seluruh capaian yang telah dibangun selama masa kepemimpinan Yuldi Yusman dapat dipertahankan dan terus dikembangkan oleh kepemimpinan yang baru. Menteri Agus menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga keutuhan institusi sebagai rumah bersama. "Pohon besar Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan milik kita bersama yang harus kita jaga keutuhan dan kekokohannya sebagai tempat kita berteduh dan bernaung bagi rekan-rekan sampai nanti saat purnatugas," tutupnya.(Fr86)

Share:

Walikota Prabumulih Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Walikota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 di Paripurna DPRD


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Walikota Prabumulih H Arlan menyampaikan nota pengantar terhadap LKPJ Walikta Prabumulih Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan Ke- II DPRD Prabumulih, Selasa (31/3/2026).

Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, wakil-wakil ketua Ir Dipe Anom dan Aryono serta seluruh anggota DPRD Prabumulih lainnya. Dalam paripurna tersebut lebih dulu dimulai dengan agenda pengesahan jadwal pembahasan LKPJ Walikta Prabumulih Tahun Anggaran 2025 oleh anggota DPRD Prabumulih dan kemudian dilanjutkan penyampaian nota pengantar.

Walikota Prabumulih H Arlan dalam penyampaian nota pengantar itu membeberkan sejumlah data diantaranya tingkat kemiskinan di kota Prabumulih sepanjang 2025 mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari tingkat Sumsel. "Sepanjang 2025 juga indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengakami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 79,17 persen," ungkap Arlan dalam sambutannya dihadapan para dewan dan jajaran Pemkot Prabumulih.


Lebih lanjut Arlan menututkan pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Prabumulih sepanjang 2025 juga mengalami kenaikan mencapai 104,6 persen atau sekitar Rp 170 miliar dari target sekitar sebesar Rp 162 miliar. "Sepanjang tahun 2025 juga Pemerintah kota Prabumulih mendapat prestasi dengan penghargaan tingkat nasional dan regional sebanyak sembilan penghargaan," tutur orang nomor satu di kota Prabumulih itu. Disampaikan juga selama tahun anggaran 2025 jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah kota Prabumulih mencapai sekitar Rp 159 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mengungkapkan paripurna digelar tersebut untuk mengesahkan jadwal dan mendengarkan nota pengantar Walikota Prabumulih terhadap pembahasan LKPJ Walikta Prabumulih Tahun Anggaran 2025.

"Setelah mengesahkan jadwal dan mendengarkan nota pengantar kita akan lakukan pembahasan selama sebulan kedepan," ungkapnya seraya mengatakan pembahasan akan dilakukan tingkat komisi masing-masing.

Deni juga mengapresiasi pemerintah kota Prabumulih selama tahun 2025 mendapatkan 9 penghargaan dan berhasap kedepan ditingkatkan terlebih untuk pelayanan maksimal masyarakat. "Harapan kita makin ditingkatkan sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik, program-program pak walikota Makmur Sejahtera (MAS) dapat tercapai," harapnya.(Ikb)

Share:

DPRD Prabumulih Gelar Paripurna LKPJ Walikota Prabumulih Tahun Anggaran 2025


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan Ke- II DPRD Prabumulih dengan agenda pengesahan jadwal pembahasan dan penyampaian nota pengantar walikota terhadap LKPJ Walikota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (31/3/2026). 

Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, wakil ketua 1 Aryono dan wakil ketua Ir Dipe Anom serta seluruh anggota DPRD Prabumulih, para kepala SKPD, Camat Lurah dan lainnya.

Walikota Prabumulih H Arlan dalam penyampaian nota pengantar itu membeberkan sejumlah data diantaranya tingkat kemiskinan di kota Prabumulih sepanjang 2025 mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari tingkat Sumsel.

"Sepanjang 2025 juga indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengakami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sekitar 79,17 persen," ungkap Arlan dalam sambutannya dihadapan para dewan dan jajaran Pemkot Prabumulih.


Lebih lanjut Arlan menututkan pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Prabumulih sepanjang 2025 juga mengalami kenaikan mencapai 104,6 persen atau sekitar Rp 170 miliar dari target sekitar sebesar Rp 162 miliar. "Sepanjang tahun 2025 juga Pemerintah kota Prabumulih mendapat prestasi dengan penghargaan tingkat nasional dan regional sebanyak sembilan penghargaan," tutur orang nomor satu di kota Prabumulih itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mengungkapkan paripurna digelar tersebut untuk mengesahkan jadwal dan mendengarkan nota pengantar Walikota Prabumulih terhadap pembahasan LKPJ Walikta Prabumulih Tahun Anggaran 2025.

"Setelah mengesahkan jadwal dan mendengarkan nota pengantar kita akan lakukan pembahasan selama sebulan kedepan," ungkapnya seraya mengatakan pembahasan akan dilakukan tingkat komisi masing-masing.

Deni juga mengapresiasi pemerintah kota Prabumulih selama tahun 2025 mendapatkan 9 penghargaan dan berhasap kedepan ditingkatkan terlebih untuk pelayanan maksimal masyarakat. "Harapan kita makin ditingkatkan sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik, program-program pak walikota Makmur Sejahtera (MAS) dapat tercapai," harapnya.(Ikb)

Share:

Dinilai Minim Empati, Ketua Bawaslu OKU Selatan DN Disorot Terkait Kasus Pembunuhan dan Biaya Ambulans Korban


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Pernyataan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), berinisial DN, terkait kasus pembunuhan yang menimpa seorang warga menuai sorotan publik. Hal ini menyusul proses pengantaran jenazah korban ke Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang seluruh biaya ambulansnya ditanggung oleh pihak keluarga.

Sejumlah pihak menilai respons yang disampaikan DN sebagai atasan korban dan sebagai Ketua Bawaslu OKUS belum mencerminkan empati yang kuat terhadap kondisi keluarga korban, terutama terkait beban biaya pemulangan jenazah yang cukup besar.

Menanggapi hal tersebut, DN menyampaikan bahwa pihak Bawaslu telah membantu proses evakuasi korban pada tahap awal, namun tidak lagi mengetahui perkembangan selanjutnya. "Kami membantu evakuasi korban dari Rumah Sakit Sabutan Muaradua sampai Rumah Sakit Antonio Baturaja. Selepas dari sana, saya dan kasek tidak mengetahui lagi, yang mengantar jenazah Komisioner Komang dan tiga staf,"  ujar DN dalam keterangannya.

Pernyataan tersebut justru memicu beragam reaksi di tengah masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa sikap tersebut terkesan membatasi tanggung jawab hanya pada tahap awal, tanpa adanya dorongan lanjutan untuk memastikan keluarga korban mendapatkan bantuan, khususnya dalam proses pemulangan jenazah ke daerah asal.

Diketahui, jenazah korban harus dipulangkan dari OKU Selatan ke Rokan Hilir dengan jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya ambulans yang tidak sedikit dan akhirnya sepenuhnya dibebankan kepada keluarga.

“Ini bukan hanya soal prosedur, tapi soal etika kemanusiaan. Disaat keluarga sedang berduka, seharusnya ada kepedulian lebih dari pihak Bawaslu,” ungkap seorang warga.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana peran dan kepedulian lembaga serta instansi terkait dalam membantu masyarakat yang tengah mengalami musibah.

Sejumlah kalangan pun mendorong agar ke depan ada langkah yang lebih konkret dan terkoordinasi, baik dari pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya, agar kejadian serupa tidak kembali membebani keluarga korban.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan peristiwa kriminal tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut sisi kemanusiaan yang membutuhkan kehadiran nyata dari berbagai pihak khususnya Bawaslu Kabupaten OKUS.

Mengingat korban mempunyai tanggung jawab yang cukup besar di Bawaslu OKUS, seharusnya ada perhatian lebih dari Pihak Bawaslu baik dari Ketua maupun staff lainnya.

Berdasarkan sejumlah info yang di gali Wartawan dari berbagai sumber dan di tegaskan oleh ketua Bawaslu bahwa korban Maria Simare-mare selain bertugas sebagai staf di Bawaslu, korban juga di beri tanggung jawab sebagai pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten OKU Selatan.

Ketika di konfirmasi dengan Ketua Bawaslu Doni dan Kepala Kesekretariatan Bawaslu Jailani Hasan di ungkapkan bahwa benar benar bertugas juga sebagai pengelola keuangan, yang dalam hal ini seluruh anggaran harus melalui verifikasi dan persetujuan Korban baru bisa di cairkan,terang Doni di damping Kasek Bawaslu.

Adapun dana yang di kelola korban setia bulan meliputi gaji pegawai dan operasional kantor. Tunjangan Kehormatan dan tunjangan jabatan secara global berjumlah 700 juta setiap bulan,terang Kepala Kesekretariatan pada Wartawan.

Namun, ketika di tanya berapa jumlah anggaran Bawaslu pada tahun ini, di jawab 3,5Miliar pada tahun 2026,Terang Jailani. Jailani Hasan merupakan Kasek Yang baru di tugaskan di Kab OKU Selatan,sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten OKU. Kasek dua Lembaga ini diroling tugas dan tanggung jawabnya. (Fr86/Bram)

Share:

Wabup Widia Ningsih SH MH Sambut dan Dukung SMSI Lahat Jelang Pelantikan

 


Lahat, Portalsriwijaya.com - Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH menyambut hangat audiensi Pengurus Daerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lahat di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Lahat.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua SMSI Lahat Muchtahrim, yang hadir bersama Sekretaris Dafri Yozhari, Wakil Sekretaris Hulid Dias serta Kepala Departemen Teknologi dan Informasi SMSI Lahat, Irhamurin Tajir. 

Dalam pertemuan itu rombongan SMSI menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan yang akan digelar pada 4 April 2026 mendatang di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat.


Ketua SMSI Lahat menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk menyukseskan pelantikan tersebut, termasuk agenda pemberian penghargaan kepada Wakil Bupati Lahat sebagai “Sahabat Pers”. 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan Widia Ningsih terhadap perkembangan dunia jurnalistik di Kabupaten Lahat.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Lahat menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas perhatian serta penghargaan yang akan diberikan. Ia menegaskan bahwa peran pers sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Dalam arahannya, Widia Ningsih juga menekankan kepada seluruh insan pers di Kabupaten Lahat agar senantiasa menyajikan berita yang faktual, berimbang, dan dapat dipercaya. Menurutnya, informasi yang akurat sangat berpengaruh dalam membangun opini publik yang sehat serta mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat tidak anti terhadap kritik. Justru, kritik yang bersifat membangun dinilai sebagai masukan berharga yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara SMSI Lahat dan Pemerintah Kabupaten Lahat, sekaligus menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem media yang profesional, independen, dan bertanggung jawab di Bumi Seganti Setungguan.(Ikb)

Share:


Portalsriwijaya.com

Arsip