Tersangka Dugaan Korupsi Mantan Kepala Desa Dititip ke Lapas, Kalapas Muaradua Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa

OKU Selatan , Portalsriwijaya.com - Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaradua resmi menerima penitipan seorang tersangka kasus dugaan korupsi berinisial CA dari Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan, pada Selasa (27/10/2026) sore.

Kepala Lapas Kelas IIB Muaradua Hero Sulistiyono Bc IP S menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka kasus dugaan korupsi yang ditahan sementara di Lapas Muaradua tersebut. "Tidak ada perlakuan istimewa, sama dengan yang lain," tegas Kalapas kepada wartawan.

Lebih lanjut Hero Sulistiyono mengatakan penitipan tersangka oleh jajaran kejaksaan negeri Kabupaten OKU Selatan itu dilakukan pada Selasa Sore. Tersangka mengenakan baju tahanan, turun memasuki Lapas dan kemudian proses penyerahan tersangka dilakukan pihak penegak hukum kejaksaan.

"Ya, benar. Sore hari ini pihak kami telah menerima penitipan tersangka berinisial CA yang tersandung kasus dugaan korupsi dari Kejaksaan Negeri OKU Selatan," ujar Kalapas Muaradua.

Penitipan ini dilakukan setelah berkas perkara dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan dinilai telah mencukupi untuk diltingkatkan ke tahap selanjutnya. Tersangka CA selanjutnya akan menjalani penahanan sementara di Lapas Kelas IIB Muaradua sambil menunggu proses pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) untuk menjalani proses persidangan lebih lanjut.

Proses penyerahan tersangka berlangsung dengan aman, tertib dan tetap menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penerimaan tahanan baru yang berlaku di lingkungan Lapas Kelas IIB Muaradua, termasuk pemeriksaan kesehatan awal bagi tersangka.

Baca Juga : Kajari OKU Selatan Tetapkan dan Tahan Mantan Kades Sukarami, Diduga Korupsi Dana Desa Kerugian Rp 759 Juta

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan menetapkan dan menahan mantan Kepala Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan berinisial CA alias Cik Ani, pada Selasa (27/10/2026).

Mantan kepala desa Sukarami itu ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sukarami Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.

Tak main-main, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten OKU Selatan mencapai Rp 759,5 juta atau tepatnya Rp 759.564.810,39.

Selanjutnya tersangka CA dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan ke rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Muaradua, untuk dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. (FR86)

Read More

Kajari OKU Selatan Tetapkan dan Tahan Mantan Kades Sukarami, Diduga Korupsi Dana Desa Kerugian Rp 759 Juta

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan menetapkan dan menahan mantan Kepala Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan berinisial CA alias Cik Ani, pada Selasa (27/10/2026).

Mantan kepala desa Sukarami itu ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sukarami Tahun Anggaran 2022 hingga 2024.

Tak main-main, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten OKU Selatan mencapai Rp 759,5 juta atau tepatnya Rp 759.564.810,39.

Selanjutnya tersangka CA dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan ke rumah tahanan (Rutan) Kelas IIB Muaradua, untuk dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan. 

Kajari OKU Selatan, Bambang Setiawan SH MH Li didampingi Kasi Pidsus, Muhammad Juriko Wibisono SH MH dan Kasi Intel, Alman Noveri SH MH menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti melalui serangkaian proses penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

Selain itu, penyidik juga telah mengumpulkan dokumen terkait memeriksa fisik pekerjaan pembangunan, serta melakukan ekspose perkara sebelum menetapkan CA sebagai tersangka. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP- 01/L.6.23/Fd.2/10/2026 tertanggal 27 Oktober 2026.

"Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sukarami berlangsung selama tiga tahun anggaran yakni 2022, 2023 dan 2024," ungkap Bambang dalam pers rilis di kejari OKU Selatan.

Bambang menjelaskan, dugaan penyimpangan itu diantaranya, pelaksanaan kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat dugaan kekurangan volume pekerjaan pembangunan dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam RAB.

"Penyidik juga menemukan dugaan tidak disalurkannya bantuan dan insentif kepada pihak-pihak yang berhak menerima, serta pengalihan penggunaan anggaran untuk kegiatan lain tanpa mengikuti mekanisme sesual ketentuan peraturan perundang undangan," jelasnya.

Tidak hanya itu, dokumen pertanggung jawaban kegiatan juga diduga tidak sesuai dengan kondisi dan pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, bahkan berdasarkan hasil penyidikan terdapat dugaan penggunaan sebagian Dana Desa untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sejumlah dugaan tersebut didukung alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, dokumen APBDes, dokumen pertanggungjawaban kegiatan, hasil pemeriksaan fisik pekerjaan serta hasil audit Inspektorat Kabupaten OKU Selatan.

Lebih lanjut Kajari menerangkan, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mengacu pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten OKU Selatan dengan Nomor 700.1.2.2/106/LHA.PKKKN/ITKAB/2026 tertanggal 24 Agustus 2026

"Berdasarkan hasil audit diterbitkan Inspektorat Kabupaten OKU Selaran, kerugian negara tercatat sebesar Rp 759.564.81039," terang Bambang dihadapan media.

Selanjutnya terkait penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk mempermudah proses penanganan selanjutnya, mengantisipasi tersangka menghilangkan barang bukti, kabur dan mempengaruhi para saksi. "Tersangka selama 20 hari sejak 27 Oktober 2026 kita lakukan penahanan dan dititip di Lapas Kelas IIB Muaradua," tuturnya.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 2 sebaga dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidiair Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan hukum terkait sebagaimana tercantum dalam penetapan sangkaan penyidik. Kejari OKU Selatan menegaskar penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mengungkap fakta hukum secara menveluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan lain berdasarkan alat bukti yang sah

Kejaksaan juga menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang semestinya digunakan untuk mendukung pembangunan dar meningkatkan kesejahteraan masyarakat (FR86)

Read More

Pengurus DPC PKB Prabumulih Dikukuhkan, Efri Oganda Targetkan Kursi di Legislatif

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Hall Siang Malam Kecamatan Cambai kota Prabumulih, pada Senin (26/10/2026).

Pengukuhan tersebut dirangkai dengan kegiatan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) untuk menjadi langkah awal bagi jajaran pengurus baru untuk memperkuat peran partai dalam kehidupan masyarakat sekaligus mengawal arah pembangunan daerah.

Kegiatan ini dihadiri Walikota Prabumulih H Arlan, Ketua DPW PKB Sumatera Selatan H Nasrul Halim SH, Sekretaris H Sutami dan Bendahara H Ahmad Zakasih, Ketua DPC PKB Prabumulih H Efri Oganda SH serta pengurus dan kader PKB.

Ketua DPW PKB Sumsel, H Nasrul Halim dalam sambutannya mengingatkan bahwa kepengurusan partai bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata.

Nasrul menegaskan, sumpah dan janji yang diucapkan para pengurus memiliki makna penting sebagai bentuk komitmen terhadap partai, bangsa, dan negara. Karena itu, setiap kader diharapkan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas organisasi

"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab moral. Sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan ikatan kepada PKB, bangsa, dan negara. Ini harus menjadi landasan ideologi dalam berpartai," tegas Nasrul.

Setelah menyampaikan arahan, Nasrul secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPC PKB Kota Prabumulih untuk masa bakti 2026–2031.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Prabumulih, H Efri Oganda menyatakan bahwa kepengurusan baru akan berupaya memperkuat eksistensi PKB agar semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan kota.

Efri menjelaskan, partai politik memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal kebijakan dan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. PKB Prabumulih juga menaruh perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan serta penguatan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat.

Lebih lanjut Efri mengaku, komunikasi dan kerja sama dengan partai politik lain, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat akan terus dibangun demi menjaga suasana yang harmonis dan kondusif. "Kami berharap PKB bisa mendapatkan tempat di tengah masyarakat Prabumulih dan ikut berkontribusi dalam mewujudkan Prabumulih Makmur dan Sejahtera. Kami juga berharap ke depan PKB dapat berpartisipasi dalam Pilkada Prabumulih dan memperoleh kursi," ujar Efri

Sedangkan, Walikota Prabumulih H Arlan yang akrab disapa Cak Arlan menyambut harapan agar PKB dapat mengambil bagian dalam mendukung pembangunan daerah. Arlan berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah kota.

Arlan menurutkan, sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. "Harapannya, DPC PKB Prabumulih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jaga keharmonisan dan sinergi dalam mendukung program pembangunan pemerintah," ujarnya.

Arlan juga mendorong agar program kerja PKB Prabumulih dapat dikoordinasikan dengan program Pemerintah Kota Prabumulih sehingga pelaksanaannya dapat berjalan searah dan memberikan dampak positif bagi warga.

Melalui pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 ini, DPC PKB Prabumulih diharapkan tidak hanya memperkuat konsolidasi internal, tetapi juga meningkatkan peran sosial dan politik di tengah masyarakat.

Tantangan ke depan adalah menerjemahkan komitmen organisasi menjadi langkah konkret, mulai dari memperluas komunikasi dengan warga hingga ikut mengawal pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih.(05)

Read More

PDI Perjuangan Prabumulih Targetkan 8 Kursi DPRD dan Posisi Ketua di Pileg Mendatang

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Prabumulih resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) serta jajaran kepengurusan tingkat bawah masa bakti 2025–2030. 

Agenda yang berlangsung di Fave Hotel Prabumulih, Minggu (25/10/2026) sore, menjadi momentum penguatan mesin partai guna menghadapi agenda politik ke depan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Prabumulih Ir Dipe Anom menjelaskan, pembentukan struktur kepengurusan sebenarnya telah rampung beberapa bulan lalu. Namun, prosesi pelantikan formal baru digelar saat ini untuk memberikan legitimasi organisasi yang kuat bagi seluruh kader dalam menjalankan roda partai.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penyerahan surat keputusan (SK) kepengurusan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan Devi Suhartoni.

Dipe Anom menegaskan bahwa konsolidasi ini menjadi pijakan penting untuk menyongsong Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. PDI-P Kota Prabumulih secara terbuka membidik target politik yang signifikan. "Target PDI Perjuangan Kota Prabumulih ke depan adalah meraih delapan kursi DPRD. Dengan capaian tersebut, kami berharap bisa memperjuangkan posisi Ketua DPRD Kota Prabumulih," ujar Dipe.

Target delapan kursi tersebut, lanjut Dipe, dirumuskan berdasarkan kalkulasi politik yang matang dan pemetaan sebaran suara di setiap daerah pemilihan (dapil). Kendati demikian, partai tetap mengantisipasi dinamika regulasi pemilu, termasuk potensi perubahan atau pemekaran dapil. Selain mengejar target baru, PDI-P berkomitmen mempertahankan basis kursi yang sudah ada.

Untuk merealisasikan target tersebut, DPC PDI-P Prabumulih menginstruksikan seluruh kader dan pengurus hingga tingkat akar rumput untuk aktif bergerak di tengah masyarakat. Kader diminta tidak hanya hadir, tetapi juga menyerap langsung keluhan dan aspirasi warga. Aspirasi tersebut nantinya akan disalurkan secara kelembagaan melalui fraksi PDI-P di DPRD Kota Prabumulih maupun DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

"Pengurus dan kader harus merangkul masyarakat, membangun komunikasi, serta memperjuangkan aspirasi dan keinginan warga di wilayah masing-masing," tegas Dipe.

Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan Devi Suhartoni mengingatkan pentingnya soliditas internal sebelum melangkah pada strategi eksternal. Usai pelantikan PAC, ia meminta konsolidasi segera diturunkan ke tingkat ranting dan anak ranting guna memastikan seluruh struktur terisi penuh.

"Sekarang kita konsolidasi ke dalam dulu. Kita lantik PAC, kemudian PAC turun ke ranting dan anak ranting. Semuanya harus terisi. Kalau internalnya sudah bagus, insyaallah yang lain akan melihat bahwa organisasi kita berbeda dan lebih baik," kata Devi.

Terkait peta politik lokal dan hubungan dengan pemerintah daerah, Devi menyatakan fraksi PDI-P di parlemen tetap menjaga kemitraan yang harmonis dengan pihak eksekutif, tanpa harus mengintervensi ranah kebijakan pemerintah secara langsung.(05)

Read More

PKB Prabumulih Dorong Kader Lebih Hadir di Tengah Masyarakat, Muskercab Digelar Besok

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) 2026, geliat konsolidasi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih kian menguat. Tidak sekadar agenda rutin lima tahunan, Muskercab kali ini diproyeksikan menjadi momentum strategis dalam menentukan arah perjuangan partai ke depan.

Pengurus DPC PKB kota Prabumulih secara masif mengajak seluruh kader untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Muskercab yang dijadwalkan berlangsung di Hall 2 RM Siang Malam, Cambai Prabumulih, Senin (26/10/2026). 

Seruan ini bukan tanpa alasan, mengingat Muskercab akan dilakukan usai beberapa agenda seperti orientasi politik, pengukuhan pengurus DPC PKB digelar yang menjadikan forum penting dalam merumuskan kebijakan, strategi politik, hingga penguatan peran partai di tengah masyarakat.

Ketua DPC Prabumulih, H Efri Oganda SH melalui Bendahara, Rifki Baday, SH MKn didampingi Sekretaris DPC PKB, IR Yogi Astrada, ST MSi menegaskan bahwa Muskercab merupakan titik krusial dalam perjalanan organisasi.

"Mari bersama rapatkan barisan, kita sukseskan Muskercab PKB kota Prabumulih. Ini bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum untuk memperkuat arah perjuangan partai ke depan," ujar Rifki Baday, Minggu (25/10/2026).

Menurutnya, orientasi politik, hingga agenda Muskercab yang digelar nantinya akan menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan strategi menghadapi berbagai agenda politik ke depan, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga program-program sosial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Namun demikian, Rifki yang merupakan seorang Notaris dan PPAT muda yang sukses ini menekankan bahwa esensi PKB tidak semata-mata terletak pada kontestasi politik. Lebih dari itu, PKB harus tetap konsisten hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi.

"PKB bukan partai yang hanya muncul lima tahun sekali saat Pileg. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran PKB di Prabumulih kedepan akan lebih dirasakan setiap saat oleh masyarakat, baik melalui kegiatan politik maupun sosial," tegasnya.

Sementara, Sekretaris DPC PKB kota Prabumulih IR Yogi Astrada ST MSi menambahkan, komitmen tersebut menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. PKB, kata dia, terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.

Di lapangan, semangat yang sama juga terlihat dari para kader PKB di sejumlah wilayah kota Prabumulih. Mereka bergerak aktif melakukan sosialisasi orientasi politik dan Muskercab, sekaligus memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat akar rumput. "Kehadiran PKB harus membawa manfaat. Harapan kami, PKB tetap konsisten dalam komitmennya untuk peduli umat dan melayani rakyat," terang Yogi. 

Dengan semangat kebersamaan dan konsolidasi yang semakin solid, orientasi politik hingga Muskercab PKB Kota Prabumulih 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan kepemimpinan kepengurusan PAC PKB di seluruh wilayah yang ada di Prabumulih yang kuat, tetapi juga mempertegas posisi PKB sebagai partai yang responsif, inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (05)

Read More