PWI Prabumulih Resmi Kembalikan Mobil Dinas, Apresiasi Pemkot Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketua dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kota Prabumulih secara resmi mengembalikan mobil dinas jenis Toyota Avanza yang selama ini dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan setelah adanya pernyataan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih yang menyebutkan adanya temuan BPK terkait aturan jika organisasi swasta tidak boleh dipinjamkan kendaraan dinas.

Proses pengambilan mobil dilakukan langsung oleh Ketua PWI Prabumulih, Ronald Atas dan jajaran kepada Bagian Umum Setda Kota Prabumulih, dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum, Ferdi didampingi petugas Bagian Aset, Agus serta sejumlah pegawai Bagian Umum.

Prosesi serah terima berlangsung resmi dan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima, sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah kembali menjadi aset yang dikelola Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum.

Ketua PWI Prabumulih, Ronald Atas dalam keterangannya menegaskan bahwa kendaraan telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Prabumulih. "Dengan berbagai pertimbangan, mobil dinas tersebut sudah kami kembalikan ke Bagian Umum. Sebelumnya kami telah berkoordinasi agar kendaraan diambil langsung karena kondisinya sedang mati dan tidak dapat dioperasikan," ujar Ronald kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan itu, Ronald juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya Bagian Umum atas dukungan yang selama ini diberikan kepada PWI Prabumulih. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bagian Umum Pemerintah Kota Prabumulih atas pinjam pakai mobil dinas yang selama ini telah membantu menunjang aktivitas organisasi PWI Prabumulih. Kini kendaraan tersebut telah kami kembalikan kepada pemerintah," ungkap Ronald.

Lebih lanjut Ronald menuturkan, pengembalian mobil dinas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab PWI Prabumulih terhadap aset milik pemerintah daerah sekaligus mengakhiri polemik yang sempat berkembang. "Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut," tuturnya.

Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima, proses pengembalian kendaraan dinas dinyatakan telah selesai dan seluruh tanggung jawab atas kendaraan tersebut kembali berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum Setda.

Diberitakan sebelumnya, Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih menyebutkan adanya temuan BPK Sumsel terkait 16 mobil dinas yang dipinjam pakaikan ke organisasi swasta. Dari temuan itu, Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih terus melakukan tindak lanjut hingga akhirnya dari 16 mobil terdapat sebanyak 6 mobil lagi yang belum dikembalikan.(Ril/01)

Read More

Konferkab PWI OKU Selatan Berakhir Kisruh, Panitia Minta PWI Pusat Batalkan Hasil Pemilihan

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Konferensi Kabupaten (Konferkab) III Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) OKU Selatan yang digelar di Ruang Serasan Seandanan, Pemkab OKU Selatan, Selasa (23/6/2026), berakhir ricuh. Sejumlah peserta memilih walk out dari ruang sidang setelah proses pemilihan ketua dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Panitia pelaksana bahkan secara tegas menyatakan hasil Konferkab tersebut cacat hukum dan meminta PWI Pusat turun tangan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Menurut keterangan panitia, kericuhan bermula saat tahapan pemilihan ketua berlangsung. Mereka menuding adanya dugaan pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak dari PWI Provinsi Sumatera Selatan.

Panitia menyoroti masuknya nama pemilih yang status keanggotaannya disebut telah tidak aktif atau kartu anggota PWI-nya telah mati lebih dari satu tahun. Namun, menjelang proses pemungutan suara, keanggotaan yang bersangkutan disebut kembali diaktifkan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, panitia juga mempertanyakan perubahan jumlah pemilik hak suara yang sebelumnya telah ditetapkan, namun berubah pada saat-saat terakhir menjelang pemilihan. "Kami menilai telah terjadi pelanggaran terhadap mekanisme organisasi yang berlaku. Ada perubahan jumlah pemilik hak suara pada detik-detik terakhir sebelum pemungutan suara dilaksanakan," ujar Usman didampingi Asmidan selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Konferkab.

Situasi tersebut memicu protes dari sejumlah peserta yang merasa proses pemilihan tidak lagi berjalan sesuai aturan. Sebagai bentuk penolakan, mereka memilih meninggalkan ruang sidang atau melakukan walk out. Panitia menegaskan bahwa berbagai pelanggaran prosedural yang terjadi membuat hasil pemilihan kehilangan legitimasi organisasi. " Panitia Konferkab PWI OKU Selatan menyatakan hasil Konferkab III ini cacat hukum. Karena itu, kami menilai produk yang dihasilkan tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat sesuai aturan organisasi," tegas pernyataan panitia.

Tak hanya itu, panitia juga menuding adanya intervensi dalam jalannya sidang yang dinilai telah mencederai independensi forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten tersebut. Mereka meminta PWI Pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Konferkab dan mengambil langkah tegas guna menjaga marwah organisasi. "Kami meminta PWI Pusat turun tangan dan memeriksa seluruh proses yang terjadi dalam Konferkab ini agar organisasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan perpecahan di internal," lanjut pernyataan tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan WhatsApp menyatakan bahwa anggota yang status keanggotaannya tidak aktif tidak diperkenankan menggunakan hak suara dalam Konferkab. "Tidak bisa. Jika memang terjadi seperti itu, silakan dilaporkan ke PWI Pusat untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terbukti, hasil Konferkab dapat dibatalkan,"ujar Atal.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan H. Oktaf Riady. Ia menegaskan bahwa anggota yang kartu keanggotaannya mati selama lebih dari satu tahun tidak dapat langsung menggunakan hak organisasi. "Anggota yang kartu PWI-nya mati lebih dari satu tahun harus mengikuti kembali proses dan mekanisme keanggotaan sesuai aturan organisasi. Silakan laporkan ke PWI Pusat dengan tembusan ke PWI Sumsel," tegas Oktaf.

Hingga berita ini ditulis, Ketua PWI Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran AD/ART dan dugaan intervensi dalam pelaksanaan Konferkab III PWI OKU Selatan.

Kasus ini kini menjadi sorotan di kalangan insan pers, yang menantikan langkah PWI Pusat dalam menyikapi polemik yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh organisasi wartawan tersebut.(FR86)

Read More

BPK Temukan Pelanggaran, Pemkot Prabumulih Buru 6 Kendaraan Dinas yang Masih Dikuasai Swasta

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketegasan ditunjukkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Prabumulih. Dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel, pemerintah setempat kini bergerak cepat memburu belasan kendaraan dinas yang telanjur dipinjam-pakaikan kepada organisasi swasta. Berdasarkan aturan terbaru, aset negara sama sekali tidak boleh dipinjamkan ke pihak swasta, melainkan hanya antarinstansi pemerintah.

Dari total 16 kendaraan yang sempat berpindah tangan, 10 di antaranya berhasil ditarik kembali ke gudang aset. Kini, tersisa 6 kendaraan dinas lagi yang masih berada di tangan pihak luar.

"Dulu memang diperbolehkan, namun aturan terbaru melarang hal tersebut sehingga menjadi temuan BPK. Kami minta semua kendaraan dikembalikan," tegas Kabag Umum Setda Prabumulih, Ferdi Rambang, didampingi stafnya Agus pada Senin (22/6/2026).

Ferdi menambahkan bahwa mayoritas pengurus organisasi sudah tahu dan berjanji akan mengembalikan aset tersebut. Alasan keterlambatan bervariasi, mulai dari kendaraan yang masih dipakai hingga kondisi mobil yang rusak.

Menanggapi hal itu, Pemkot Prabumulih tidak mau ambil pusing. Selain akan mengirimkan surat teguran resmi, mereka sudah menyiapkan opsi terakhir yang cukup ekstrem. Jika ada organisasi yang beralasan mobilnya mogok atau rusak, Pemkot siap menerjunkan mobil derek untuk menjemput paksa aset negara tersebut.(Ikb)

Read More

Kisah Sukses Operasi Nurwana: Bukti Nyata RSUD Muaradua Menuju Pusat Rujukan Mandiri

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kabar baik datang dari Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Nurwana, seorang warga setempat, berhasil menjalani operasi pengangkatan tumor di RSUD Muaradua. Operasi yang dipimpin oleh dr Egha SpB bersama tim medis tersebut berlangsung hingga larut malam pada Kamis (18/6/2026) dan berjalan dengan sukses.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Perawat Marwiyah, atau yang akrab disapa Maya, asal Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji. Maya turut mendampingi dan merawat Nurwana selama masa pemulihan di rumah sakit. Atas dedikasi tersebut, pihak keluarga menyatakan kepuasan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Muaradua.

"Alhamdulillah, operasi Ibu Nurwana yang dipimpin dr Egha SpB berjalan sukses. Kami sangat berterima kasih atas konsultasi dan arahan beliau di tempat praktik, hingga menyarankan tindakan bedah di RSUD Muaradua," ujar Sahrul, kakak kandung Nurwana kepada Portalsriwijaya.com.

Sahrul juga mengapresiasi seluruh perawat di Ruang Rawat Inap Rakihan Cindo serta Perawat Maya yang sigap mengarahkan pasien. "Pelayanan RSUD Muaradua sekarang sudah semakin baik, tidak seperti yang sering dibilang orang di luar sana. Sabtu pagi ini Ibu Nurwana bahkan sudah diizinkan pulang," tambahnya.

* Respons Direktur dan Komitmen Layanan Prima

Direktur RSUD Muaradua, dr Agus Arif Wijaya SpPD FINASIM turut memberikan apresiasi sekaligus menanggapi komentar negatif yang sempat berkembang di masyarakat. Menurutnya, kritik tersebut menandakan tingginya harapan warga terhadap satu-satunya rumah sakit di OKU Selatan yang melayani lebih dari 420 ribu jiwa ini.

"RSUD terus berbenah dengan menambah layanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Kami ingin menjadi pusat rujukan yang mandiri, bermutu tinggi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan," ujar dr Agus.

Pihak manajemen kini berfokus membenahi sarana prasarana, peralatan medis, ketersediaan obat, serta menanamkan budaya kerja 6S (Salam, Sapa, Senyum, Sentuh, Simpatik, dan Segera) kepada seluruh pegawai.

* Peningkatan Kunjungan dan Rencana Ekspansi Besar

Tingkat kepercayaan masyarakat yang melonjak tercermin dari angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) yang kini mencapai 80–90 persen dari total 80 tempat tidur yang tersedia. Bahkan, saat lonjakan operasi sesar (SC) dan bedah umum, BOR bisa menyentuh 100 persen sehingga sebagian pasien terpaksa dirujuk akibat keterbatasan ruangan.

Menjawab tantangan tersebut, Kemenkes tengah membangun gedung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). PHTC adalah program quick win presidem prabowo selain MBG, yaitu pembangunan RS berkualitas dan lainnya. Fasilitas baru ini nantinya akan menambah sekitar 70 tempat tidur rawat inap berstandar KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) serta ruangan VIP. Selain itu, gedung baru tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti ruang CT Scan, Cath Lab (pemasangan cincin jantung), ruang kemoterapi, serta ruang intensif (ICU) untuk dewasa, anak, dan bayi.Komitmen pemerintah daerah ini telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Muaradua 2025–2029. 

Dalam lima tahun ke depan, RSUD Muaradua ditargetkan tidak hanya melayani spesialisasi dasar, tetapi juga menyediakan layanan mata, saraf, THT, jantung, kemoterapi kanker, hingga cuci darah. "Semua ini kami siapkan agar masyarakat OKU Selatan kelak tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke luar daerah," pungkas dr Agus. (Lipsus-RED)

Read More

TPP OKU Selatan Ikuti OJT Pelaporan Dana Desa, Optimalkan Kerja

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Untuk lebih mengoptimalkan kerja pendampingan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten OKU Selatan, jajaran tenaga ahli (TAPM) TPP Kabupaten OKU Selatan melakukan On the Job Training (OJT) terhadap seluruh tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten OKU Selatan. 

OJT ini dibagi 6 titik yang dipusatkan di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Pulau Beringin, Buay Rawan, Muaradua, Kisam Ilir dan Runjung Agung. OJT ini dipandu oleh PIC Pemanfaatan DD Kabupaten OKU Selatan Sri Mulyanto.

Koordinator TA Kabupaten OKU Selatan, Fery Antoni mengatakan OJT yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendamping desa dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan khususnya dalam penyajian pelaporan kegiatan dana desa berdasarkan format pelaporan yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa.

‘’OJT ini kita fokuskan agar TPP bisa menyajikan pelaporan rutin setiap minggu secara berjenjang mulai dari PLD, PD hingga TA Kabupaten. Dan selanjutnya, menjadi pelaporan Kabupaten OKU Selatan ,’’ ujarnya.

Menurut Fery Antoni, melalui OJT ini diharapkan seluruh TPP OKU Selatan dapat menyusun dan menyampaikan pelaporan berjenjang secara rutin dan terupdate. Dengan seringnya dilakukan OJT ini juga diharapkan semua TPP dapat melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yakni mendampingi, memfasilitasi dan mengawal penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

‘’Setiap TPP kami berharap dapat memastikan program berjalan partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai regulasi Kementerian Desa,’’ harapnya. (02)

Read More