Nyalakan Semangat Belajar, PEP Ramba Berbagi Seragam Sekolah untuk Siswa Kurang Mampu

BAGIKAN - PEP Ramba Field membagikan seragam dan perlengkapan sekolah kepada 15 siswa SDN Ramba yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui program SESAMA.(Foto/SKK Migas)


Musi Banyuasin, Portalsriwijaya.com - Bendera Merah Putih berkibar di bawah langit Musi Banyuasin setiap Senin. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ramba berbaris rapi, memberi penghormatan kepada Sang Saka.

Di tengah suasana khidmat itu, pandangan Erma Suryani, sang kepala sekolah, menyapu barisan siswa. Satu hal yang ia sadari: putih-merah seragam mereka tak lagi senada. Ada yang memudar, ada yang kebesaran. Ia mencatatnya dalam hati, lalu bertanya-tanya apa yang bisa ia dan sekolah lakukan.

Pada 29 Mei 2026, datang jawaban atas pertanyaan Erma. Pertamina EP (PEP) Ramba Field, bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4), hendak membagikan seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Tak pikir lama, Erma dan para guru SDN Ramba menyambut baik niatan tersebut. Ia lalu mengecek Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Lima belas orang anak yang penghasilan orang tuanya paling rendah dipilih menjadi penerima bantuan tersebut.

Senin, 2 November 2026, tampak lebih cerah di SDN Ramba. Setelah Merah Putih terbentang di ujung tiang, 15 orang anak tersebut dipanggil ke sebuah ruangan. Tas putih berlogo Pertamina dan Danantara telah berjajar di salah satu sisi ruangan.

Tas tersebut berisi seragam, sepatu, tas ransel, alat tulis, dan botol minum baru. Senyum memancar dari wajah 15 orang anak tersebut. Senyum yang sama juga terlukis di wajah Erma dan guru-guru lainnya. Para siswa berbaris, menunggu giliran mengambil tas putih tersebut. "Alhamdulillah, bantuan ini membuat anak-anak yang tidak mampu menjadi semangat belajar," ucap Erma.

Bantuan seragam sekolah ke SDN Ramba yang dilaksanakan PEP Ramba Field merupakan bagian dari program Seragam Sekolah untuk Semua (SESAMA) dari Pertamina Foundation. Melalui SESAMA, Pertamina Foundation menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah ke berbagai daerah di sekitar wilayah operasional Pertamina.

SDN Ramba menjadi salah satu lokasi pelaksanaan SESAMA karena terletak di ring 1 wilayah operasional Pertamina, yakni wilayah kerja PEP Ramba Field. Lima belas orang siswa penerima manfaat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka dipilih dan diusulkan sebagai penerima manfaat oleh pihak sekolah.

Program SESAMA menjadi bentuk komitmen perusahaan ikut serta dalam peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah operasi. "Melalui SESAMA, kami ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu juga bisa pergi ke sekolah dengan percaya diri dan gembira. Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka menyiapkan bekal masa depan," ucap Hanif Setiawan, Senior Manager Pertamina EP Ramba Field. (Ril/05)

Share:

Legal Opinion Pengacara Teuku Rizkiansyah Bongkar Kejanggalan Fatal, SHM No 12 Terbit di Tengah Sengketa Kasus Tanah Zainal Abidin vs Sudiatno



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sengketa tanah antara ahli waris Almarhum Zainal Abidin dan Sudiatno kembali mengemuka. Kali ini, sorotan tertuju pada terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 yang disebut diterbitkan saat lahan tersebut masih dalam sengketa.

Kejanggalan itu diungkap dalam Legal Opinion yang disusun Teuku Rizkiansyah SH dari Kantor Hukum Teuku Rizkiansyah SH & Associates, selaku kuasa hukum ahli waris.

"Sungguh sangat ironis dalam perkara a quo terdapat satu kejanggalan yang fatal yang tidak pernah dicermati para hakim, yaitu terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 12 seluas 3.950 (meter persegi) atas nama Bapak Sudiatno pada tanggal 3 Agustus 2005," ujar Teuku Rizkiansyah.

* Sengketa Disebut Sudah Terjadi Sejak 2003

Menurut Rizkiansyah, kedua belah pihak sejatinya sudah bersengketa sejak 2003, meski saat itu belum masuk ke ranah pengadilan. "Sebenarnya apa yang menjadi landasan yuridis terbitnya SHM No. 12 tersebut? Padahal kedua belah pihak sejak tahun 2003 telah bersengketa, walaupun belum masuk ke ranah pengadilan, tetapi di lapangan telah terjadi keributan baik fisik maupun psikis," katanya.

Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menerbitkan SHM di atas tanah yang diklaim sedang bersengketa.

* Tidak Tercantum dalam Putusan Kasasi, tapi Dijadikan Dasar Laporan

Kejanggalan lain yang disorot, SHM No. 12 tersebut disebut tidak dicantumkan dalam putusan kasasi.

"Dalam putusan kasasi tidak dicantumkan SHM No. 12. Tetapi SHM No. 12 dijadikan pihak Bapak Sudiatno sebagai dasar untuk melaporkan tindak pidana penyerobotan tanah ke Polda Sumatera Selatan," ujar Rizkiansyah.

Ia menilai, SHM itu kemudian digunakan untuk mengklaim bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat resmi dan sah secara hukum. "Dan dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat/SHM resmi dan sah secara hukum untuk menjatuhkan psikis klien kami serta dijadikan dasar oleh pihak lawan untuk membuat opini yang menyesatkan di masyarakat," katanya.

Klaim tersebut, menurut pihak ahli waris, merugikan ahli waris Almarhum Zainal Abidin, yakni Siti Aisyah, Zainudin, Zend Oktonis, Zen Oktono, Chairul Asroni dan Rudi Hartono.


* Pernyataan Mantan Kades

Kejanggalan itu, menurut pihak ahli waris, semakin menguat setelah pernyataan mantan Kepala Desa Sumber Jaya, Muhamad Syukur alias Ujang Mon, dalam pertemuan Kamis (19/11/2026) di rumah ahli waris Zen Oktono bin Zainal Abidin.

Pertemuan itu dihadiri Kasi Trantib Kecamatan, Lurah Batu Belang Jaya Ismail, perwakilan Polres, Polsek, media massa, mantan BPD periode 2001-2005, dan saksi batas lahan. "SHM No. 12 Tahun 2005 itu benar, tapi posisinya bukan pada tanah yang disengketakan. Pengukurannya dari tanah Zainal ke arah Ranau, bukan ke arah Muaradua. Jadi SHM No. 12 itu mungkin rumah yang ditempati Sudiatno dan kolam renangnya," ujar Ujang Mon dalam pertemuan tersebut.

Pihak ahli waris juga mengklaim telah dua kali memenangkan perkara di pengadilan yakni:

- PN Baturaja No. 11/Pdt.G/2007/PN BTA, 9 Januari 2008 - MENANG

- PT Palembang No. 52/PDT/2008/PT.PLG, 26 Agustus 2008 - MENANG


* Minta BPN dan Penegak Hukum Mencermati Ulang

Berdasarkan Legal Opinion tersebut, ahli waris meminta BPN, Polda Sumsel, dan Mahkamah Agung untuk mencermati kembali landasan yuridis terbitnya SHM No. 12 tanggal 3 Agustus 2005 tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sudiatno, Yayasan Bakti Ibu, BPN, dan instansi terkait belum memberikan keterangan. Portalsriwijaya.com masih membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan hak jawab. (FR86)

Share:

Tanpa Pandang Bulu! Kapolres OKU Selatan PTDH 5 Anggota Terlibat Narkoba, Ini Inisial Kelimannya


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketegasan Kapolres OKU Selatan, AKBP I Made Redi H., S.H., S.I.K., M.I.K., dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan di tengah masyarakat, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lingkungan internal kepolisian.

Sejak menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan pada Juli 2025, AKBP I Made Redi H. telah menunjukkan komitmen penegakan disiplin dan integritas institusi melalui penindakan terhadap lima personel yang terbukti melakukan pelanggaran terkait narkotika hingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri.

Dari lima personel tersebut, tiga telah resmi diberhentikan dan menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026, sedangkan dua lainnya telah menerima putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Polres OKU Selatan, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.

Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari integritas aparat penegak hukum itu sendiri.

"Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas AKBP I Made Redi H.

* Lima Personel Dijatuhi Sanksi PTDH, Berikut Dasar Putusannya

Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Polres OKU Selatan menyampaikan rincian putusan sidang kode etik terhadap lima personel tersebut:

1. Bripka YV - Pelanggaran terkait penyalahgunaan dan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika Diproses sejak November 2025 dan telah menjalani sidang kode etik profesi Polri dengan putusan Nomor PUT/05/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Selain sanksi kode etik, yang bersangkutan juga telah menjalani sidang di Pengadilan Umum dengan vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2 miliar.

2. Bripka ICK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/03/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/240/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

3. Bripka EK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/02/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/241/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

4. Bripka D - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/04/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/242/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.

5. Briptu MRR - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/06/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan.

Dengan demikian, dari lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH, tiga telah menyelesaikan proses pemberhentian, sementara dua lainnya masih berada dalam tahapan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

* Ketegasan Merupakan Bagian dari Pembenahan Institusi

Kapolres OKU Selatan menjelaskan bahwa penegakan kode etik terhadap personel merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan dalam menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan kehormatan institusi Polri. Menurutnya, setiap pelanggaran harus ditindak secara objektif dan adil. Namun, penegakan sanksi juga harus disertai evaluasi terhadap sistem pengawasan serta pembinaan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

"Kami tidak menjadikan banyaknya anggota yang diberhentikan sebagai ukuran keberhasilan. Justru setiap pelanggaran menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperkuat, pembinaan harus diperbaiki, dan integritas harus terus dijaga. Ketegasan diperlukan, tetapi pencegahan jauh lebih utama," ungkap Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan sejumlah individu tidak dapat dijadikan gambaran terhadap keseluruhan personel Polres OKU Selatan yang selama ini menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

"Masih banyak anggota kami yang bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan menjaga kehormatan institusi. Karena itu, pelanggaran yang dilakukan individu tidak boleh dibiarkan mencederai pengabdian anggota lainnya maupun merusak kepercayaan masyarakat," jelasnya.

* Pemberantasan Narkoba Dilaksanakan Secara Menyeluruh

Sejalan dengan pembenahan internal, Polres OKU Selatan terus menempatkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika, serta kegiatan pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda, ketahanan keluarga, dan masa depan masyarakat OKU Selatan.

"Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Baik masyarakat maupun anggota Polri, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Prinsip inilah yang terus kami pegang dalam menjalankan tugas," tegasnya.

* Transparansi untuk Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa keterbukaan mengenai proses penegakan kode etik maupun proses hukum merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi kekurangan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi, memperbaiki sistem, dan menegakkan aturan secara konsisten.

"Kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata. Setiap pelanggaran yang terbukti harus ditindak, setiap kelemahan harus dievaluasi, dan setiap kekurangan harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif mendukung pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

Menutup keterangannya, AKBP I Made Redi H. menegaskan bahwa penegakan disiplin internal dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari komitmen menghadirkan kepolisian yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

"Ketegasan bukan diukur dari banyaknya orang yang dihukum, tetapi dari konsistensi menegakkan aturan dan keberhasilan mencegah pelanggaran terulang. Tujuan kami bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan membangun institusi yang semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat," pungkasnya.(FR86)

Share:

Jemput Bola Layanan Pertanahan, Kantah Prabumulih Gandeng Bank Mandiri Gelar "SAPA PRABU" di Muntang Tapus

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Prabumulih terus memperluas jangkauan pelayanan publik demi memudahkan masyarakat mengurus administrasi agraria. Upaya jemput bola tersebut diwujudkan melalui program unggulan bertajuk Satu Akses Pelayanan Agraria Kantah Prabumulih (SAPA PRABU) yang kali ini menyambangi warga di Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat kota Prabumulih 

Program layanan keliling ini dirancang sebagai terobosan nyata untuk memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat atau mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Melalui program SAPA PRABU, masyarakat tidak perlu selalu datang ke kantor pertanahan untuk mendapatkan informasi maupun mengakses layanan terkait urusan agraria.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Prabumulih, Akhmad Syaikhu SSiT MHmengatakan, program SAPA PRABU merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, efektif, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. "SAPA PRABU hadir lebih dekat, pelayanan pertanahan semakin mudah, menjadi semangat dalam pelaksanaan program tersebut," ujar Akhmad Syaikhu kepada wartawan, Sabtu (21/10/2026).


Akhmad Syaikhu mengaku, melalui kegiatan pelayanan jemput bola ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara lebih cepat, praktis, serta efektif, tanpa harus menempuh perjalanan ke Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. 

Selain memberikan kemudahan akses pelayanan, pelaksanaan SAPA PRABU juga menjadi wujud kolaborasi dan sinergi Kantor Pertanahan Kota Prabumulih bersama Bank Mandiri. Kerja sama lintas sektor tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong terciptanya layanan yang lebih terintegrasi dan inovatif.

"Sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan publik diharapkan tidak hanya semakin mudah diakses, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya. 

Melalui SAPA PRABU, ATR/BPN Prabumulih ingin mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, terpercaya, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelayanan publik terus bertransformasi agar semakin dekat, responsif, dan memberikan kemudahan bagi warga Kota Prabumulih. (05)

Share:

Medco E&P Grissik Ltd. Dorong Pengembangan Usaha Ikan Salai Untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat


Musi Banyuasin, Portalsriwijaya.com - KKKS Medco E&P Grissik Ltd. (Medco E&P Grissik) mendorong pengembangan usaha pengolahan ikan salai di Desa Macangsakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Inisiatif ini dilakukan melalui sosialisasi dan dialog bersama Kelompok Macang Bakti Jaya Makmur (MBJM), pada Senin (16/11) untuk mengoptimalkan potensi hasil budidaya ikan menjadi produk bernilai tambah dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Kegiatan bertema "Mengasap Tradisi, Menguatkan Ekonomi: Perjalanan Ikan Salai" ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Selama ini, Kelompok MBJM telah menjalankan kegiatan pembibitan dan budidaya ikan. Melalui pengolahan hasil budidaya menjadi ikan salai, kelompok MBJM diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Fredy, salah satu anggota Kelompok MBJM, menyambut baik inisiatif tersebut. "Terima kasih kepada Medco. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengembangkan usaha kelompok. Permintaan ikan asap cukup tinggi sehingga kami melihat peluang untuk mengembangkan usaha ini," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim Medco E&P Grissik juga berdialog dengan anggota kelompok mengenai persiapan pengembangan usaha pengolahan ikan salai. Pembahasan meliputi manajemen usaha, inovasi kemasan, pemenuhan legalitas produk, dan pemasaran digital. Pembekalan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok dalam mengembangkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Senior Manager Communication Medco E&P Leony Lervyn mengatakan pengembangan usaha ikan salai merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal. ”Kami berharap inisiatif ini dapat membantu Kelompok MBJM mengembangkan usaha secara bertahap, mulai dari peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga perluasan pemasaran. Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan yang tepat, potensi lokal dapat berkembang menjadi peluang usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Implementasi program ini juga telah melalui verifikasi lapangan oleh tim Ernst & Young (EY) melalui kunjungan kepada kelompok penerima manfaat Program Ikan Salai (Smoked Fishery Program). Verifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan penerima manfaat, serta penelaahan dokumen program sebagai bagian dari evaluasi implementasi Program LBD. Matahari D. Arianne dari tim Climate Change and Sustainability PT Ernst & Young Indonesia menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan perkembangan dalam penguatan kapasitas kelompok dan pengembangan rantai nilai usaha perikanan.

"Secara umum, Program Ikan Salai telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha masyarakat dan membuka peluang pengembangan pasar yang lebih luas. Kami juga melihat komitmen kelompok untuk melanjutkan pengembangan usaha, antara lain melalui perbaikan kemasan, peningkatan umur simpan produk, dan diversifikasi produk olahan berbasis ikan," ungkap  Matahari. (05)

Share:


Portalsriwijaya.com

Arsip