Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Parit di Pasar Tengah Muaradua Tanpa Papan Nama

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Proyek lembangunan parit atau drainase di Jalan Pasar Tengah Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Provinsi Sumatera Selatan, menuai sorotan tajam. 

Pasalnya, pengerjaan proyek ini diduga kuat sebagai proyek siluman karena tidak memasang papan informasi resmi di lokasi kegiatan terkait perusahaan pengerja, jumlah anggaran dan berapa lama masa kerja proyek.

Tidak hanya itu, tidak adanya papan nama tersebut juga membuat masyarakat tidak dapat mengetahui, asal muasal dana apakah bersumber dari APBN atau APBD. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi anggaran publik.

Praktik pengabaian papan nama proyek ini mengangkangi sejumlah regulasi penting, di antaranya:

* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) terkait standar operasional pelaksanaan pekerjaan fisik.

Baca Juga : Memilukan ! Pelajar di OKU Selatan Nekat Naik Atap Angkot Datang ke Sekolah, Warga Minta Pemerintah Peduli

Parahnya, warga menilai papan nama diduga hanya akan dipasang untuk keperluan atau kepentingan foto untuk dilampirkan di penagihan atau pencairan proyek saja namun tidak untuk diketahui publik.

Warga setempat berinisial H membenarkan bahwa sejak awal pengerjaan dimulai hingga saat ini, tidak pernah ada papan nama yang terpasang di area lokasi. 

"Dari awal mulai pembangunan parit ini sampai sekarang, tidak pernah kelihatan papan nama keterangannya," ujar H saat memberikan keterangan.

Dugaan kian menguat setelah tim media berusaha melakukan konfirmasi dengan mendatangi kediaman oknum pemborong yang disinyalir menggarap proyek tersebut, yakni seorang kontraktor berinisial A. Namun, yang bersangkutan enggan menemui awak media dan seolah menghindar dari kroscek publik.

Sikap tertutup dari pihak pelaksana serta tidak adanya keterbukaan informasi ini memicu desakan warga agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. APH diharapkan dapat melakukan penelusuran, memeriksa keabsahan izin, serta mengusut tuntas potensi pelanggaran hukum atau indikasi penyimpangan anggaran pada proyek parit tersebut.

Hingga berita ini dinaikkan belum ada keterangan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten OKU Selatan maupun pihak pengerja proyek. (FR86)

Read More

DPRD Prabumulih Sepakat KUA PPAS APBD Perubahan kota Prabumulih Bertambah Rp 81 Miliar

Prabumulih, Portalsriwijaya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menandatangai kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Prabumulih dipimpin Ketua DPRD H Deni Victoria SH MSi dsn wakil-wakil yakni Aryono dan Ir H Dipe Anom di Ruang Rapat DPRD Kota Prabumulih, Rabu (23/9/2026).

Paripurna yang dihadiri Walikota Prabumulih H Arlan dan Wakil Walikota Franky Nasril SKom Mm itu lebih dulu mendengarkan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan langsung oleh Wakil Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih, Hartono Hamid.

Dalam laporannya dari hasil pembahasan, diketahui total APBD induk Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp1.065.665.634.782 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.147.048.824.072 di APBD Perubahan 2026. Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp81.383.189.290 dibandingkan dengan APBD induk 2026.

"Terdapat pebambahan total anggaran dalam Rancangan APBD Perubahan Kota Prabumulih 2026 yakni sebesar Rp 81.383.189.290," ungkap Hartono Hamid saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD Kota Prabumulih.

Hartono menjelaskan, dalam pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan tersebut, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan terhadap berbagai komponen anggaran.

Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Dari hasil pembahasan, terdapat sejumlah OPD yang mengalami kenaikan anggaran. Namun, di sisi lain terdapat pula OPD yang mengalami penurunan anggaran setelah dilakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026. "Perubahan alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian APBD dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan daerah," lanjutnya. 

Setelah laporan Banggar disampaikan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi mengungkapkan, KUA dan PPAS Perubahan 2026 beserta plafon anggaran perubahan telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna. "Persetujuan KUA dan PPAS Perubahan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026," ujar Deni dalam paripurna itu. (Ikb)

Read More

Memilukan ! Pelajar di OKU Selatan Nekat Naik Atap Angkot Datang ke Sekolah, Warga Minta Pemerintah Peduli

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sebuah video yang memperlihatkan aksi nekat sejumlah siswa-siswi SMP Cokro Muaradua menaiki atap angkutan kota (angkot) viral di media sosial. Aksi berbahaya di trayek Muaradua - Tanjung Beringin (TJB) ini langsung memicu sorotan tajam dari warga dan pengguna jalan. 

Bukannya geram karena kenakalan remaja, masyarakat justru iba. Warga mengungkapkan bahwa para pelajar tersebut terpaksa bertaruh nyawa di atas kap mobil karena keterbatasan armada angkutan umum di wilayah mereka. 

"Angkot sedikit, jamnya tidak tentu, isinya penuh. Anak-anak takut terlambat sekolah. Jadi terpaksa naik di atap. Mohon perhatian pemerintah," ujar salah satu orang tua siswa asal Tanjung Beringin kepada wartawan, Rabu (23/9/2026). 

Kondisi overload ini rutin terjadi setiap hari pada jam-jam krusial, yakni saat berangkat sekolah pukul 06.30 WIB dan jam pulang sekolah sekitar pukul 13.00-14.00 WIB. Karena jumlah mobil yang terbatas, banyak siswa yang kerap tertinggal jika tidak nekat memanjat ke atas atap angkot. 

Salah satu siswa yang kedapatan duduk di atas kabin angkot mengaku sebenarnya merasa takut. Namun, ia merasa tidak memiliki opsi lain agar bisa sampai ke sekolah.  "Tidak ada pilihan, Pak. Mau bagaimana lagi, terpaksa kami di pucuk (atas) atap, Pak," kata siswa tersebut saat ditanya wartawan Portal Sriwijaya. 

* Bayar Rp 12 Ribu Sehari dan Harapan Angkot Gratis 

Beban para siswa ini tidak hanya soal keselamatan, tetapi juga biaya. Untuk bisa pulang-pergi sekolah dengan bertaruh nyawa seperti itu, mereka harus merogoh kocek yang tidak sedikit. "Kami bayar Rp 12.000 setiap hari, Pak," ungkap seorang siswi dengan nada lesu. 

Kondisi miris ini membuat masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, segera turun tangan. Warga berharap pemerintah memfasilitasi angkot khusus pelajar yang aman, layak, dan terjangkau. 

Ada tiga poin utama yang diharapkan warga, yaitu: 

* Penambahan armada angkot sekolah pada jam sibuk pagi dan siang hari.

* Adanya subsidi atau program angkot gratis untuk pelajar seperti di daerah lain.

* Penyediaan angkot khusus pelajar yang aman, sehingga tidak ada lagi anak yang duduk di atap atau bergelantungan di pintu.

"Kami tidak minta yang mewah. Yang penting anak kami bisa berangkat dan pulang sekolah dengan selamat, tepat waktu, dan ongkos murah," tegas salah seorang wali murid. 

* DPRD dan Dishub Diminta Jangan Tutup Mata  

Desakan juga datang dari tokoh masyarakat setempat. Ditegaskan bahwa DPRD dan Dinas Perhubungan OKU Selatan harus segera meninjau langsung kondisi riil di lapangan sebelum jatuh korban jiwa. 

"Ini soal keselamatan generasi kita. Kalau dibiarkan naik atap, jatuh bisa fatal. Pemerintah harus hadir. Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Fasilitasi angkot untuk anak sekolah sekarang," pungkas tokoh masyarakat tersebut. 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi ataupun respons dari pihak Dinas Perhubungan OKU Selatan terkait keluhan warga dan aksi viral para pelajar ini. Di sisi lain, harapan besar agar nasib mereka diperhatikan tersirat dari celetukan polos para siswa saat ditemui di depan gerbang SMP Cokro Muaradua. "Tolong diposting ya, Pak. Biar viral dan mobil kami pacak (bisa) bagus juga," harap salah seorang siswi penuh harap.(Tim)

Read More

SMSI Sumsel Lantik Pengurus 8 Kabupaten/Kota Masa Bakti 2026-2029

Palembang, Portalsriwijaya.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Sumatera Selatan melantik pengurus SMSI di delapan kabupaten/kota untuk masa bakti 2026-2029. Pelantikan berlangsung di Hotel OPA, Senin (21/9/2026) malam.

Delapan kepengurusan yang dilantik masing-masing Ketua, Sekretaris dan Bendahara SMSI Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, Empat Lawang, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, serta Kota Lubuklinggau.

Pelantikan tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, Dewan Penasihat dan pengurus SMSI Sumsel, pengurus SMSI kabupaten/kota, serta sejumlah organisasi perusahaan media dan organisasi wartawan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati OKU Selatan, Drs. H. Misnadi, M.M., M.Si, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus SMSI yang baru dilantik. Ia menilai pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi para pengurus dalam menjalankan tugas sebagai insan media.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan media sosial membuat arus informasi semakin cepat menjangkau masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi juga hingga pelosok desa, kawasan perkebunan dan pegunungan.

Karena itu, keberadaan media yang profesional dinilai penting untuk menghadirkan informasi yang benar sekaligus membantu masyarakat membedakan informasi yang valid dengan berita bohong dan misinformasi.

Ia juga mengajak SMSI di seluruh kabupaten/kota untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. "Jadikan SMSI sebagai mitra yang baik bagi pemerintah kabupaten dan kota. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik untuk bersama-sama memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,"  ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Selatan, Rika Efianti, S.E., M.M, yang mewakili Gubernur Sumsel, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus SMSI delapan kabupaten/kota tersebut.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap SMSI terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat serta menangkal hoaks dan misinformasi.

“Kami sangat percaya dan yakin bahwa SMSI ke depan dapat terus bersinergi dan bersama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menyebarkan informasi yang benar serta menangkal hoaks dan misinformasi,” ujarnya.

Rika Efianti, juga menegaskan pentingnya kebersamaan sebagai fondasi organisasi agar SMSI dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua SMSI Sumatera Selatan Jon Heri menjelaskan bahwa SMSI didirikan pada 2017 sebagai wadah perusahaan media siber sekaligus mendorong profesionalisme media online di Indonesia.

Menurutnya, perkembangan media siber harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan para pengurus dan wartawan SMSI agar selalu mengedepankan kode etik jurnalistik, melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait serta tidak membuat pemberitaan berdasarkan asumsi.

“Berita harus benar. Kalau ada dugaan terhadap seseorang atau suatu persoalan, harus ada konfirmasi. Jangan sampai berita yang dibuat tidak berimbang,” tegasnya.

Jon Heri juga menyampaikan bahwa SMSI Sumsel terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan melalui berbagai kegiatan, termasuk uji kompetensi wartawan, sehingga profesionalisme dan kualitas jurnalistik dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, SMSI Sumsel mendorong peran media dalam mengawal pembangunan desa. Media diharapkan tidak hanya memberitakan persoalan, tetapi juga menyampaikan potensi, program pembangunan dan berbagai kegiatan positif yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh pengurus SMSI kabupaten/kota yang baru dilantik menjaga kekompakan dan membangun sinergi dengan berbagai pihak. “Setelah kembali ke daerah masing-masing, saya berharap seluruh pengurus tetap kompak. Bangun komunikasi yang baik dan jalankan organisasi sesuai aturan,” pesan Jon Heri. 

Pelantikan delapan pengurus SMSI kabupaten/kota ini diharapkan semakin memperkuat jaringan organisasi media siber di Sumatera Selatan sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem pers yang profesional, bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Ril)

Read More

PTBA Raih Dua Penghargaan Katadata ESG Insight Award 2026

Jakarta, Portalsriwijaya.com - PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih dua penghargaan dalam ajang Katadata ESG PTBA Raih Dua Penghargaan Katadata ESG Insight Award 2026 (KESGI) Award 2026 yang berlangsung di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

PTBA menerima apresiasi pada Pilar ESG atas kinerja unggul dalam pengelolaan emisi dan tata kelola dekarbonisasi jangka panjang. Perseroan juga memperoleh penghargaan pada Pilar Lingkungan atas kinerja lingkungan melalui elektrifikasi armada serta pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno, mengatakan apresiasi tersebut mencerminkan upaya perseroan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kegiatan usaha.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi PTBA untuk semakin memperkuat penerapan prinsip ESG dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berupaya menjaga keseimbangan antara kinerja operasional, pengelolaan lingkungan, tata kelola yang baik, serta penciptaan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan,” ujar Eko.

Menurut Eko, transformasi perusahaan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan bernilai tambah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. “Bagi PTBA, keberlanjutan merupakan bagian dari transformasi perusahaan. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan efisiensi, inovasi teknologi, pengurangan emisi, serta penguatan tata kelola untuk mendukung perjalanan menuju target Net Zero Emission,” tambahnya.

Sementara itu, Sustainability Division Head PTBA, Dedy Saptaria Rosa, menjelaskan bahwa pengelolaan aspek lingkungan dilakukan melalui berbagai inisiatif yang terintegrasi dengan operasional perusahaan.

“Kami mengembangkan berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan menurunkan emisi, antara lain melalui elektrifikasi peralatan tambang dan pengembangan teknologi rendah emisi. Implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap sasaran dekarbonisasi perusahaan,” kata Dedy.

Dedy menambahkan, pencapaian sasaran tersebut juga membutuhkan tata kelola yang terukur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. “Pengelolaan ESG membutuhkan konsistensi dan tata kelola yang kuat. Karena itu, kami memperkuat proses perencanaan, pengukuran, serta evaluasi agar setiap inisiatif memberikan hasil yang terukur bagi perusahaan dan lingkungan,” ujarnya.

KESGI Award 2026 merupakan bagian dari rangkaian Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2026, flagship event Katadata di bidang keberlanjutan. Memasuki tahun ketujuh penyelenggaraan, Katadata SAFE 2026 mengangkat tema “The Green Changer”. Forum ini menjadi wadah bagi perusahaan, pemangku kebijakan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk bertukar gagasan serta membahas berbagai perkembangan dan praktik keberlanjutan. (05)

Read More