Pemkot Prabumulih Buka Puasa Bersama, H Arlan Ajak Perkuat Silaturahmi Di Bulan Suci

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih menggelar kegiatan Buka Puasa Ramadan 1447 Hijriah di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, pada Senin (23/2/2026) malam. 

Kegiatan keagamaan yang dihadiri Walikota Prabumulih, H Arlan itu juga digelar salat berjamaah bersama. Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua TP PKK Prabumulih Hj Linda Apriana Arlan, Wakil Walikota Franky Nasril, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria, unsur Forkopimda, jajaran Kepala OPD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, Walikota Prabumulih H Arlan menyampaikan bahwa momentum Ramadan merupakan waktu yang sangat tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

"Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Melalui buka puasa bersama ini, kami berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat dan membangun kebersamaan yang lebih kuat," ujar Arlan.

Usai berbuka puasa dan menunaikan salat Maghrib berjamaah, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan salat Isya dan Tarawih bersama di rumah dinas Walikota.

Kegiatan juga diisi dengan tausiyah agama yang memberikan pencerahan kepada para jamaah tentang pentingnya meningkatkan kualitas ibadah serta menjaga kebersamaan selama bulan suci Ramadan. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sehingga Ramadan 1447 H menjadi bulan yang penuh berkah serta membawa kebaikan bagi seluruh warga Kota Prabumulih. (Ikb)

Read More

Bupati Edison Targetkan Perbaikan Jalan Nasional Muara Enim Rampung H-10 Lebaran

Muaraenim, Portalsriwijaya.com - Bupati Muara Enim H Edison SH MHum menargetkan perbaikan jalan nasional di wilayah Muara Enim selesai H-10 sebelum Idul Fitri. Target tersebut ditegaskan usai dirinya berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan pada Senin (23/2), menyusul banyaknya keluhan masyarakat atas kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang di sejumlah titik.

Dalam koordinasi itu, Bupati meminta kepastian jadwal perbaikan agar segera dilaksanakan. Ia menekankan bahwa masyarakat yang melintas tidak mengetahui batas kewenangan pemerintah daerah, sehingga yang mereka harapkan hanyalah jalan yang aman dan nyaman untuk dilalui.  

Bupati menegaskan jalan nasional yang rusak akan segera diperbaiki yang ditarget rampung H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga arus mudik dapat berjalan lancar dan masyarakat tidak lagi terganggu oleh kondisi jalan yang membahayakan. Menurutnya, sebagian besar jalan rusak di Muara Enim merupakan jalan nasional. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat menggunakan APBD untuk memperbaikinya.

Meski terbatas kewenangan, dirinya telah berkoordinasi dengan BBPJN Sumsel untuk memastikan penanganan segera dilakukan. Ia juga menyebutkan bahwa jalur nasional yang menghubungkan Muara Enim hingga perbatasan Baturaja, Ogan Komering Ulu, saat ini sedang dalam proses perbaikan. Begitu pula jalur Muara Enim menuju Simpang Belimbing yang tengah dikerjakan secara bertahap.  

Bupati berharap jalan nasional di Muara Enim segera mulus sehingga masyarakat merasa nyaman saat melintas, termasuk para pemudik yang akan melewati jalur tersebut menjelang Lebaran. Sebagai bentuk dukungan, ia menurunkan tim dari OPD terkait untuk membantu di lapangan agar pengerjaan perbaikan jalan berjalan tanpa kendala. Dengan adanya komitmen dan koordinasi ini, pemerintah daerah berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur semakin meningkat. Perbaikan jalan nasional di Muara Enim diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung mobilitas, keselamatan, serta kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. (Nov)

Read More

Penanganan Dugaan Intimidasi Wartawan Dinilai Berlarut-larut, Belum Ada titik Terang dari Kepolisian

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Penanganan laporan dugaan intimidasi yang dialami awak media saat menjalankan tugas jurnalistik terus menuai sorotan. Perkara yang telah dilaporkan sejak 8 Januari 2026 itu dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan progres signifikan menuju tahap penyidikan.

Meski Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) disebut telah diterbitkan, pelapor mengaku tidak menerima pembaruan secara sistem daring sebagaimana lazimnya mekanisme pelaporan modern. Penyidik berinisial FZL menyampaikan bahwa SP2HP tidak dilakukan secara online. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan standar administrasi dalam penyampaian perkembangan perkara.

Kasus yang dilaporkan terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan dalam proses klarifikasi pengelolaan BUMDes tersebut bahkan disebut oleh Kasat Reskrim, Aston L. Sinaga, sebagai perkara dengan kategori penanganan “berat”. Pernyataan ini menjadi perhatian, mengingat substansi laporan berfokus pada dugaan tindakan intimidatif dan penghalangan kerja jurnalistik.

Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam menetapkan status perkara ke tahap penyidikan. Ia berpendapat bahwa sebelum menaikkan status, penyidik perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan pakar hukum serta menghadirkan ahli pers untuk melihat konstruksi delik, terlebih dalam konteks penerapan KUHP terbaru.

Namun pernyataan tersebut justru memunculkan sejumlah pertanyaan. Dalam praktik penyelidikan, perbedaan keterangan antara pelapor dan terlapor merupakan hal yang lazim dan menjadi bagian dari proses pembuktian. Kalangan pers menilai bahwa konsultasi ahli seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pendalaman unsur, bukan menjadi alasan yang berlarut tanpa indikator waktu yang jelas.

Lebih jauh, dalam forum diskusi juga muncul pernyataan mengenai kebutuhan biaya apabila harus melibatkan pandangan unsur peradilan untuk melihat delik perkara. Ucapan tersebut dinilai tidak relevan dalam ruang komunikasi bersama pers, karena berpotensi menimbulkan persepsi yang berkembang di luar substansi hukum. Di sisi lain, para pelapor kembali dimintai keterangan dengan substansi pertanyaan yang dinilai serupa dengan laporan awal. Proses klarifikasi berulang tanpa penjelasan progres konkret ini memunculkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penanganan perkara.

Alasan banyaknya perkara lain yang sedang ditangani juga disampaikan sebagai faktor yang memengaruhi kecepatan proses. Namun kalangan jurnalis berpandangan bahwa setiap laporan masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam prinsip pelayanan hukum, terlebih ketika menyangkut dugaan penghalangan kerja pers.

Perkara ini bukan hanya menyentuh kepentingan individual, tetapi juga menyangkut peran pers sebagai kontrol sosial dan mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ketika laporan dugaan intimidasi terhadap wartawan berjalan tanpa kepastian tahapan, hal tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap komitmen perlindungan profesi jurnalistik.

Rekan pers menegaskan sudah dua alat bukti yang cukup, saksi-saksi dari pihak terlapor dan pelapor sudah ada dan bukti rekaman video oknum kades mengajak wartawan berkelahi sudah di serahkan kepada penyidik, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian prosedural, kejelasan timeline, serta transparansi langkah hukum yang sedang ditempuh. Kehati-hatian dalam penetapan status tentu merupakan bagian dari profesionalitas, namun kehati-hatian tersebut juga harus berjalan beriringan dengan kepastian dan akuntabilitas.

Berlarutnya proses tanpa arah yang terukur dinilai justru memperbesar ruang persepsi publik dan memperpanjang ketidakpastian dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan kebebasan pers.(FR86)

Read More

DPRD Prabumulih Gelar Paripurna Bahas Tiga Raperda Usulan Pemkot Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - DPRD Prabumulih menggelar rapat Paripurna dengan pengesahan jadwal dan penyampaian nota pengantar walikota terkait pembahasan 3 Raperda usulan pemerintah Kota Prabumulih, pada Selasa (24/2/2026).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD H Deni Victoria SH MSi dan Wakil I Aryono, Wakil II Ir Dipe Anom serta para anggota DPRD Prabumulih. Paripurna itu dihadiri langsung Walikota Prabumulih H Arlan, Sekda H Elman ST MM dan para pejabat Pemkot Prabumulih lainnya.

Adapun tiga raperda yang diusulkan pemerintah kota Prabumulih antara lain Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal di kota Prabumulih, Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian Raperda tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (Prusda) Petro Prabu menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petro Prabu (Perseroda).

"Terkait penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab kita bersama agar permasalahan bencana dapat ditanggulangi dengan cepat, tepat dan terpadu serta fungsi penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, untuk itu perlu adanya perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana," tutur Walikota Prabumulih, H Arlan.

Arlan melanjutkan terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal di kota Prabumulih merupakan pelaksanaan pasal 7 peraturan pemerintah no 24/2018 dengan mempertimbangkan potensi dan nilai tambah daerah. "Pemberian insentif dan kemudahan ini untuk membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing dan bertujuan meningkatkan aktivitas penanaman modal sehingga menumbuhkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat kota Prabumulih," katanya.

Sedangkan perubahan bentuk hukum Petro Prabu dari Prusda menjadi Perseroda, Arlan mengaku pendirian BUMD memiliki peran dalam kemakmuran daerah dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden. "BUMD dituntut terus meningkatkan PAD, sementera harus mengikuti perkembangan dan bisa bersiang dengan investasi sehingga diperkukan perubahan struktur dan visi misi," katanya.

Rapat paripurna terkait pembahasan tiga Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas selanjutnya terkait pandangan fari fraksi-fraksi DPRD Prabumulih. "Rapat diskor Senin depan dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi," ungkap Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria.(Ikb)

Read More

Masyarakat Harapkan Pemerataan Pembangunan, Jangan Jalan Sepotong-sepotong

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten OKU Selatan mengeluhkan kondisi jalan di beberapa desa,seperti terlihat di desa Simpang Lubuk Dalam Kecamatan Muaradua Kisam.

Seperti di sampaikan Parlin kepada Media Portal Sriwijaya, kondisi jalan yang berlubang seperti kolam yang di lalui di desa Simpang Lubuk dalam sangat mengganggu kenyamanan berkendara, terlebih bila hujan turun dan berpapasan dengan mobil. " Pernah kami tecambam di lobang jalan itu, pas lalu Ado mobil pulok dak galak berenti lagi,tepakso Kito yang stop di lubang tadi dan campaklah motor kami waktu itu,kenangnya lirih.

Lebih lanjut Parlin mengungkapkan, "Ironisnya lagi pak, kok jalan yang sudah di bangun pada desa Prupus terpotong-potong jalan cornya, apa memang begitu aturan di dinas Pekerjaan Umum, dan yang di cor malah bukan pada titik yang parah jalannya" tanyanya. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Bupati OKU Selatan Melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten OKU Selatan Mengungkapkan, Tak hanya infrastruktur jalan, Kesehatan dan Pendidikan juga tak luput dari perhatian. Pemerintah menilai, infrastruktur merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas maupun menunjang pergerakan perekonomian.

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Abusama, SH., mengungkapkan, infrastruktur ini bukan sekadar jalan untuk mengkoneksikakn antar wilayah di Kabupaten OKU Selatan, melainkan lebih dari pada itu. “Ini menjadi salah satu kebutuhan dasar Masyarakat yang terus berupaya kita penuhi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Bupati dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, H. Misnadi jajaran pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah mengucurkan dana milyaran rupiah untuk Pembangunan infrastruktur, baik perbaikan, peningkatan dan lain sebagainya.

Meski demikian, Bupati tak menampik kondisi keuangan daerah saat ini membuat pembangunan belum begitu optimal. “Semuanya kita lakukan secara bertahap. Untuk itu, dalam setiap pertemuan dengan Masyarakat selalu kami sampaikan, kami jelaskan bagaimana kondisi yang ada,” katanya. 

Dalam beberapa kesempatan juga Bupati melakukan Upaya ‘jemput bola’ guna menunjang Pembangunan daerah dengan mencari dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan, hingga kunjungan ke Kementerian-kementerian terkait. Hasilnya, berbagai bantuan berhasil dikucurkan untuk Pembangunan di Kabupaten OKU Selatan.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada Masyarakat yang Pembangunan infrastruktur di wilayahnya belum optimal. “Ini akan terus kita upayakan, bagaimanapun caranya, baik itu melalui APBD, Bantuan dari Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Di beberapa wilayah, alhamdulillah saya dapat turun langsung gotong royong dengan Masyarakat setempat untuk melakukan perbaikan jalan dan respon Masyarakat juga cukup baik,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah ruas jalan strategis yang menghubungkan pusat ekonomi, kawasan pendidikan, serta fasilitas layanan kesehatan. Peningkatan kualitas jalan ini bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung distribusi hasil pertanian dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Program perbaikan jalan meliputi peningkatan jalan kabupaten, pembangunan drainase pendukung, serta penguatan struktur jalan di wilayah yang sebelumnya mengalami kerusakan seperti di Ruas Jalan Simpang Aji -  Simpang Lubuk Dalam, Ruas Jalan Kota Batu Heni Arong, Trans Lubar – Karang Agung, Jembatan Tipe B Komering IV (Simpang), serta berbagai pemeliharaan jalan di Kabupaten OKU Selatan.

Bupati berharap agar ke depan khususnya di tahun 2027 agar kondisi keuangan daerah kian membaik sehingga berbagai program Pembangunan dapat direalisasikan. “Tahun 2026 ini masih ada efisiensi, dan ini bukan hanya kita (OKU Selatan) tapi di seluruh Indonesia, semoga di tahun 2027 ini kian membaik agar berbagai program Pembangunan dapat kita realisasikan. (Tim86)

Read More