Harga Pupuk di Kecamatan Banding OKU Selatan Melambung Tinggi, Petani Menjerit

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Masyarakat Desa Banding, Kecamatan Banding, OKU Selatan, kembali dihebohkan dengan harga pupuk yang jauh di atas Harga Eceran tertinggi (HET). Menurut petani setempat, harga pupuk subsidi mencapai 130 ribu per sak, bahkan ada yang menjual hingga 160 ribu per sak.

Berdasarkan data yang di himpun Wartawan di lapangan, terhadap salah seorang petani yang membeli pupuk di PPTS inisial CV PAT, Kalau dulu 160 ribu per sak, sekarang agak turun jadi 130 ribu per sak baik Pupuk Urea maupun Phonska. Itu pun kami ambil sendiri di di gudang PPTS, Padahal kami sudah masuk di RDKK kelompok tani" ujar seorang petani, yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Publik.

Petani lainnya menambahkan, "Kami sangat kesulitan dengan harga pupuk yang tinggi ini, terkadang ketersedian pupuk di gudang tidak ada,Kami membeli Urea di arahkan membeli Pupuk Phonska. Kami berharap pemerintah dapat membantu menurunkan harga pupuk agar kami dapat meningkatkan produksi pertanian,harapnya"

Sayangnya, 5 PPTS pupuk di Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan tampaknya tidak mengindahkan peraturan Kementerian Pertanian (Kementan) tentang harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. Mereka terus menjual pupuk dengan harga yang tinggi, tanpa memperhatikan kesulitan petani.

"Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk menurunkan harga pupuk dan meningkatkan kesejahteraan petani," tambah petani tersebut.

Harapan Kami sebagai rakyat jelata, pemerintah akan segera mengambil tindakan untuk membantu petani di Kecamatan Banding Agung dan Menindak para Produsen pupuk di wilayah tersebut.(Tim)

Read More

Putus Rantai Tengkulak, Polri Fasilitasi Permodalan KUR dan Penyerapan Bulog bagi Petani Jagung

Jakarta, Portalsriwijaya.com - Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.

Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi" Ujar Brigjen Langgeng.

Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog." Ujar Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.(Ril/FR86)

Read More

Harga Pupuk Tak Sesuai HET, Petani BPRRT Keluhkan Tercekik!

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Petani di Kecamatan BPRRT Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, kembali menjadi korban dugaan penyelewengan harga pupuk oleh 5 PPTS. Harga pupuk yang dijual mencapai angka fantastis, jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Dimana harga urea yakni Rp1.800 per kilogram dan NPK Phonska seharga Rp1.840 per kilogram

"Kami sangat kesulitan dengan harga pupuk yang tinggi ini. Kami tidak tahu lagi bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian dengan harga pupuk yang seperti ini," ujar seorang petani dengan nada kecewa.

Pengecekan yang dilakukan oleh Awak  Media di Lapangan menemukan bahwa PPTS CV GYF diduga tidak memiliki gudang di wilayah Kecamatan BPRRT. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa PPTS tersebut hanya menjadi perantara untuk menjual pupuk dengan harga tinggi.

Hal ini di buktikan dengan keterangan beberapa petani yang ditemui di Lapangan yang mengungkapkan, bahwa mereka tidak pernah mengetahui adanya nama PPTS tersebut apalagi lokasi tempat usaha.

"Kami tidak pernah mendengar ada PPTS nama tersebut,bahkan gudang apalagi,setau kami hanya ada gudang pak Samsun",terang Petani yang tidak ingin di sebutkan namanya.

Ketika dihubungi, direktur PUD PT RAF tidak memberikan jawaban yang jelas melalui WhatsApp, bahkan tidak merespon lebih lanjut atas pertanyaan lokasi gudang. Hal ini semakin membuat Awak Media merasa tidak dihargai dan diabaikan.

Beragam argumen yang timbul dari Petani, setelah mengetahui ada PPTS yang tidak mereka ketahui gudangnya, "ini adalah penindasan terhadap petani! Kami berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk menurunkan harga pupuk, ketersediaan stok pupuk, dan meningkatkan kesejahteraan petani," tambah petani tersebut dengan nada protes.

Apakah pemerintah akan membiarkan petani terus menjadi korban penyelewengan harga pupuk,gumam petani. (Tim86)

Read More

PPTS di OKU Selatan Keluhkan Dugaan Pungli Oknum Pengawas Pupuk Bersubsidi, AAE akui Tidak ada Pungli dan Kios Menjual sesuai Harga HET

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sejumlah Pengecer Pupuk Tingkat Desa (PPTS) di Kabupaten OKU Selatan mengeluhkan dugaan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oleh seorang oknum Assistant Account Eksekutif (AAE) pengawas pupuk bersubsidi berinisial AF.

Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa PPTS yang mengaku kerap dimintai sejumlah uang oleh oknum AAE saat menjalankan tugas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan. Permintaan itu disebut terjadi lebih dari satu kali dan dinilai memberatkan para pengecer.

“Saat pengawasan atau pembinaan, sering ada permintaan uang. Alasannya macam-macam. Kami merasa tidak nyaman, tapi takut kalau menolak,” ujar salah satu PPTS yang meminta identitasnya dirahasiakan beberapa waktu lalu kepada Wartawan.

Para PPTS menilai, jika dugaan tersebut benar, tindakan itu bertentangan dengan aturan penyaluran pupuk bersubsidi yang seharusnya diawasi secara profesional tanpa adanya pungutan apa pun. Mereka berharap pihak terkait dapat menindaklanjuti keluhan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. “Kami hanya ingin bekerja sesuai aturan dan menyalurkan pupuk ke petani dengan tenang, tanpa ada tekanan,” kata PPTS lainnya.

Saat di konfirmasi Media ini kepada Oknum AAE  keterangan resmi dari oknum AAE berinisial AF terkait tudingan tersebut mengungkapkan bahwa, tidak ada dirinya meminta sejumlah uang kepada PPTS atau pengecer.Namun ,tidak di bantah olehnya apabila diberi oleh PPTS dirinya menerima. Dan terkait harga HET dirinya mengaku belum ada yang menjual sesuai harga HET dengan alasan ongkos angkut, terang AF

Para PPTS berharap adanya evaluasi dan pengawasan internal yang lebih ketat, mengingat pupuk bersubsidi merupakan program strategis pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh petani dan harus dikelola secara transparan serta akuntabel. (Tim)

Read More

Luar Biasa! 20 Kepala Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah Kompak Tidak Hadiri Reses DPRD OKU Selatan

​OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sebuah pemandangan ganjil sekaligus memprihatinkan terjadi dalam agenda Reses Anggota DPRD OKU Selatan Dapil 3 yang digelar di Desa Padang Ratu, Rabu (4/2/2026). Di tengah hadirnya 10 wakil rakyat untuk menjemput aspirasi, batang hidung para Kepala Desa (Kades) justru tak terlihat.

​Meski dihadiri oleh tokoh penting seperti Camat BPR Ranau Tengah, Kapolsek Banding Agung, hingga Kepala Dinas Pariwisata OKU Selatan, Ketidakhadiran 20 dari 21  Kepala Desa Se-kecamatan tersebut memicu reaksi keras dan kekecewaan mendalam dari para legislator.

​

​Ketidakhadiran para pemimpin desa ini memicu pertanyaan besar bagi publik dan masyarakat setempat. Bagaimana mungkin sebuah agenda kenegaraan yang bertujuan menyerap keluhan rakyat justru diabaikan oleh mereka yang menjadi jembatan langsung di tingkat akar rumput?

​"Bagaimana masyarakat mau menyampaikan keluhan jika Kepala Desanya saja tidak hadir? Ini bukan sekadar formalitas, ini soal tanggung jawab moral terhadap warga," cetus salah satu anggota dewan yang nampak geram dengan kondisi tersebut.

​

​Aroma ketidak disiplinan ini tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja. Publik kini mendesak pihak terkait untuk bertindak tegas:

​Dinas PMD OKU Selatan diminta segera memanggil seluruh Kades di Kecamatan BPR Ranau Tengah. Begitu juga ​Inspektorat OKU Selatan diharapkan turun tangan melakukan audit kinerja dan memberikan pembinaan terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kades.

​Sanksi Tegas diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat kehadiran Kades dalam reses adalah bagian dari Juklak dan Juknis koordinasi pemerintahan desa.

​Kekecewaan dewan adalah sinyal buruk bagi sinergi pembangunan di OKU Selatan. Jika pemimpin desa saja enggan bertatap muka dengan wakil rakyat, lantas ke mana lagi masyarakat harus mengadu.(Fr86)

Read More