Kadisporapar Joko Firdaus, Ajak IWO Prabumulih Realisasikan Ide 'Taman Prabujaya

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Diporapar) Kota Prabumulih Joko Firdaus SPd mewacanakan untuk menggali potensi Taman Prabujaya Prabumulih sebagai salah satu Aset Daerah Kota Nanas yang dinilai belum terlalu dieksplor secara maksimal. 

Hal ini diutarakan oleh Joko Firdaus, saat giat silahturahmi Personil Ikatan Wartawan Online (IWO) Pengurus Daerah (PD) Kota Prabumulih, Anja Rolanza (Sekretaris), bersama Ladi Yansyah (Bandahara) dalam rangka audiensi ke Kadispora di ruang kerjanya yang beralamat di Jalan Lingkar Timur, Selasa (10/12/2024). 

Diungkapkan Joko, dirinya punya konsep program 'Menjadikan Taman Prabujaya Prabumulih' sebagai 'Spot Rekreasi' yang pada akhirnya memiliki goal menstimulasi aktivitas Perekonomian Kerakyatan, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga penggiat Ekonomi Kreatif (Ekokraf) yang dominan dilakoni oleh kalangan pemuda milenial. 

"Sebenarnya wacana ini sudah ada di kepala saya sejak dua tahun lalu, namun sayangnya belum sempat terealisasi, nah kebetulan kalau kawan-kawan IWO punya pemikiran yang satu frekuensi dengan ide 'Menjadikan Taman Prabujaya sebagai Spot Rekreasi', kami berterima kasih dan dengan senang hati mengajak kawan-kawan IWO juga Organisatoris lainnya untuk bekerjasama merealisasikan konsep ini kedepannya," ungkap Joko Firdaus kepada wartawan dengan sumringah sembari menyodorkan lengan menyalami Sekjend IWO. 

"Alhamdulillah untuk saat ini kan, kita sudah ada giat rutin 'Senam Pagi' setiap Minggu di Taman Prabujaya, nah disamping giat senam ini kepengennya saya, untuk mengadakan even-even setiap minggunya, di sela agenda Senam Rutin yang di ikuti oleh ASN SKPD dan warga Bumi Seinggok Sepeminyian itu," lanjutnya.

Disinggung kira-kira kapan wacana ini dapat terealisasi, Pria yang hobi sepak bola itu menuturkan saat ini dirinya tengah berupaya mempelajari alur regulasi dan hal lain yang perlu dipersiapkan. 

"Namun itu kita kerjakan tentunya rencana ini akan saya ceritakan dulu kepada Bapak Pj. Walikota Prabumulih, dan saya harap kalian ikut saya kita menghadap sama-sama ke Pak Elman dalam waktu dekat itu, kita cari jadwal ketemu beliau ya," kata Joko mengajak personil IWO. 

Sementara Sekretaris PD IWO Prabumulih, Anja Rolanza menjelaskan dia bersama rekan Bendahara Ladi Yansyah hari ini sengaja bersilaturahmi sekaligus membahas rencana kerja-kerja organisasi profesi kewartawanan yang salah satu diantara nya menjalin komunikasi aktif dengan kolega untuk menjadi mitra strategis. 

"Kita akui kami IWO di Prabumulih ini sempat vakum, makanya kita mulai lagi aktifkan Kerja-Kerja Organisasi, diantaranya audiensi, silahturahmi komunikasi dan sampaikan ide-ide gagasan kemitraan," ucap Anja. 

Kemudian Ladi Yansyah bendahara menambahkan, mewakili IWO PD Kota Prabumulih pihaknya berterimakasih atas sambutan hangat dari Kadisporapar dan siap menjalin sinergitas dan menyatakan kesiapan personilnya untuk mensuport terealisasi nya program yang diwacanakan Joko Firdaus. (Sitoh)

Read More

Paslon Inopa Tolak Sahkan Hasil Pleno KPU Kabupaten OKU Selatan, Temukan Banyak Dugaan Pelanggaran

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Aljuandi SSos, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Inopa sekaligus Saksi Kabupaten pasangan nomor urut 2  Iwan Hermawan ST MM dan M Faisal Ranopa SP menyampaikan kepada beberapa media tentang penolakan tim untuk menandatangani surat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada di OKU Selatan.

Bukan euforia kemenangan yang terasa, melainkan dugaan Pelanggaran yang begitu kuat tercium, pasalnya adanya dugaan indikasi pelanggaran saat pencoblosan pada tanggal 27 November yang lalu. Sehingga memantik reaksi keras dari pasangan calon nomor urut dua.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung selama dua hari 5-6 Desember 2024, yang berlangsung di Gedung Aula Islamic Center yang digelar oleh KPUD OKU Selatan, menurutnya seharusnya menjadi momen penetapan hasil Pilkada yang demokratis dan transparan.

Dalam jumpa pers di kediaman Paslon nomor urut dua, Aljuandi saksi dari pasangan INOPA menyatakan tidak menerima penetapan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Mereka secara tegas menolak menandatangani surat tersebut, karena merasa adanya pelanggaran hak pilih saat Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024, yang berlangsung pada tanggal 27 November yang lalu.

Aljuandi juga menyoroti banyaknya pelanggaran di antaranya, adanya daftar hadir pemilih yang indikasinya di tanda tangani oleh salah satu orang, itu terjadi di beberapa TPS di enam Desa Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

Keberatan selanjutnya, dengan adanya pemindahan logistik di sembilan desa yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, yang mengakibatkan mundurnya 65 penyelenggara pemilu di Kecamatan kisam ilir Kabupaten OKU Selatan.

Keanehan pada saat hendak penanda tanganan berita acara hasil Pleno KPUD OKU Selatan tingkat Kabupaten, ternyata berita acranya tidak di buatkan hari beserta tanggal hasil pleno.

Dugaan pelanggaran yang disorot terjadi di enam Desa Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. Dalam menanggapi hal ini, Aljuandi menegaskan bahwa Negara kita dilindungi oleh hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan terhadap aturan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada, merupakan bentuk perlindungan terhadap negara kita.

“Kami tidak bisa menandatangani berita acara ini,” tegas Aljuandi dalam jumpa pers yang digelar di kediamannya Paslon nomor urut dua, pada Jumat sore, 6 Desember 2024.

Jumpa pers tersebut, Aljuandi menemukan atas dugaan temuan yang mereka peroleh pada pelaksanaan hak pilih suara pada penyelanggara di enam TPS di Desa, Kecamatan Buay Pemaca, mereka mengungkapkan temuan indikasi kecurangan yang terjadi secara masif pada hari pencoblosan, 27 November 2024.

Bukti-bukti yang mereka kumpulkan, menunjukkan adanya manipulasi suara yang terstruktur dan pelanggaran di enam Desa, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan.

Rincian bukti tersebut masih dirahasiakan untuk menjaga integritas proses hukum yang akan mereka tempuh. “Namun, mereka memastikan bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk mengungkap praktik kecurangan tersebut,” ungkapnya.

Kejanggalan lainnya yang semakin memperkuat kecurigaan mereka adalah, ternyata berita acranya tidak di buatkan hari beserta tanggal hasil pleno.

“Bagaimana mungkin sebuah dokumen resmi seperti ini tidak mencantumkan hari serta tanggal hasil pleno?” tanya Aljuandi dengan nada penuh pertanyaan.

Ketidak adanya hari beserta tanggal hasil pleno tersebut, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan validitas proses penghitungan suara.

“Ironisnya, pasangan calon nomor urut satu pun turut menolak menandatangani dokumen yang cacat administrasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kecurigaan yang meluas, bukan hanya dari satu paslon saja,” terangnya Aljuandi disaat dibincangi oleh awak media.

Langkah berani yang diambil oleh, saksi pasangan calon nomor urut dua ini tentu saja berisiko. Namun, mereka menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan, dan menegakkan prinsip demokrasi yang bersih dan jujur.

Kasus ini, menjadi pengingat penting betapa rapuhnya sistem demokrasi jika dikotori oleh praktik-praktik curang.

Langkah selanjutnya, menurut Aljuandi KPUD OKU Selatan baru saja selesai penghitungan suara di tingkat Kabupaten, dan kemudian selanjutnya dalam kesempatan ini pihak KPU OKU Selatan akan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu, di pleno KPU Provinsi Sumsel. “Untuk itu, mari kita sama-sama menunggu hasil keputusan dari pada pleno tingkat Provinsi Sumsel,” menurutnya.

Ketegasan dan transparansi dari penyelenggara pemilu serta pengawasan yang ketat dari masyarakat, sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Nasib Pilkada OKU Selatan kini berada di ujung tanduk, menunggu hasil investigasi dan proses hukum yang adil. Semoga keadilan akan ditegakkan dan suara rakyat akan benar-benar dihargai,” tegasnya. (FR86)

Read More

Pj Wako Lubuklinggau Ikuti Monitoring Pelaksanaan Pilkada Bersama Pj Gubernur Sumsel

Lubuklinggau, Portalsriwijaya.com - Pj Walikota Lubuk Linggau, H Koimudin mengikuti monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 via zoom meeting di ruang rapat lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, 

Dalam laporannya kepada Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, Pj Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin mengungkapkan Kota Lubuk Linggau terdapat 326 TPS dengan jumlah pemilih 168.384 jiwa.

"Semua tahapan berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Saat ini sedang proses perhitungan suara dan situasi kamtibmas di Kota Lubuk Linggau dalam keadaan kondusif," ujarnya.

Untuk Kota Lubuk Linggau diharapkan perhitungan suara gubernur-wakil gubernur, wali kota/bupati dan wakil wali kota/wakil bupati selesai pada sore nanti.

Turut mendampingi Pj Wako, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa, Asisten l, Erwin Armeidi, Staf Ahli Wali Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Heri Suryanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, M Johan Iman Sitepu, Kaban Kesbangpol, Henny Fitryanti, Kabag Pemerintahan, Ira Dwi Ariyati dan OPD terkait.(ADV/Sitoh )

Read More

Pj Walikota Lubuklinggau Adakan Kegiatan Safari Jumat di Masjid Jami’ At Takwa

Lubuklinggau, Portalsriwijaya.com - Penjabat (Pj) Walikota Lubuklinggau, H Koimudin bersama jajaran Pemkot Lubuklinggau melaksanakan Safari Jumat di Masjid Jami’ At Takwa, Kelurahan Eka Marga Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Jumat (28/11/24)

Dalam sambutannya, H Koimudin kembali mengingatkan bahwa menjelang Pilkada, masyarakat harus menjaga kondusifitas persatuan dan kesatuan.

"Untuk membangung Kota Lubuklinggau dan bangsa Indonesia tidak akan bisa tanpa adanya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, maka dari itu hal yang penting ini untuk kita semua pahami bersama," ucapnya.

Ia juga berpesan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan ini kesemua lapisan masyarakat agar Pilkada berlangsung kondusif dan damai.

Turut hadir mendampingi Pj Walikota, Staf Ahli, Asisten, Kadis, Kaban, dan Camat di Lingkungan Pemkot Lubuk Linggau.(ADV/Sitoh)

Read More

Anggota DPR RI Serahkan Sertifikat PTSL ke Warga Prabumulih, Sosialisasikan Program Strategis ATR/BPN

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Anggota Komisi II DPR RI HM Giri Ramanda Kiemas melakukan sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Fave Hotel kota Prabumulih, Selasa (3/12/2024).

Kegiatan juga dihadiri Penjabat Walikota Prabumulih diwakili staf ahli Mulyadi Mukarom, Kepala bidang survey dan pemetaan Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Mahyudin, Forkopimda Prabumulih dan Kepala BPN Prabumulih. 

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel, Ayu Nur Suri SE MM itu dibagikan secara simbolis sertifikat kepada perwakilan masyarakat yang mengikuti program PTSL. 

Anggota Komisi II DPR RI HM Giri Ramanda Kiemas mengungkapkan kegiatan itu merupakan kerjasama antara Komisi II DPR RI dengan mitra Kantor ATR/BPN kota Prabumulih dan Kanwil BPN Sumsel untuk mensosialisasikan program-program Kementerian ATR/BPN.

"Salah satu programnya yakni bagaimana melakukan digitalisasi dalam proses penyediaan layanan kepada masyarakat dan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk masyarakat mendapatkan legalitas atas tanahnya," ungkap Giri ketika diwawancarai usai kegiatan.

Disinggung terkait banyak keluhan masyarakat dalam pengurusan sertifikat, pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel ini mengatakan keluhan dan masukan masyarakat tersebut secara langsung diteruskan ke BPN untuk selanjutnya dilakukan pembenahan.

"Apalagi di Prabumulih kepala BPN-nya baru sehingga ada semangat baru untuk membenahi, hal-hal yang kemarin menjadi masalah agar diselesaikan. Apa kendalanya, apa masalahnya kenapa tidak bisa selesai setifikatnya dan lainnya harus diselesaikan," bebernya.

Lebih lanjut Giri mengaku permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilapangan tersebut harus disosialisasikan BPN kepada masyarakat sehingga program PTSL yang diikuti masyarakat tidak ada kendala.

"Masyarakat yang mengurus kami imbau tanya dulu bagaimana prosedurnya, bukan berarti dia mendapat sertifikat tapi harus jelas dari mana tanahnya, bagaimana asal usulnya dan persyaratan yang diminta harus dilengkapi sehingga saat PTSL dikeluarkan tidak ada masalah," katanya.

Sementara itu, Kepala BPN Prabumulih Joni Effendi mengungkapkan pada tahun ini BPN kota Prabumulih memiliki target PTSL sebanyak 1628 persil dan tercapai 100 persen.

"Seluruh terget PTSL kita tuntas dan tadi penyerahan sertifikat dilakukan Anggota DPR RI HM Giri Ramanda," ungkapnya seraya mengatakan sangat senang adanya sosialisasi dari DPR RI terkait program strategis nasional ATR/BPN karena masyarakat akan lebih mengetahui.(05)

Read More