Dukung Pemerintah, Sejumlah Provider Telekomunikasi di kota Prabumulih Mulai Tertibkan Kabel Semrawut

Perusahaan provider mulai menata kabel-kabel internet yang semrawut di kota Prabumulih. Selengkapnya..

Bupati Edison Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional

Bupati Muara Enim, Edison melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Kamis (19/2/2026)

SPPG Srimenanti Resmi Diluncurkan, Targetkan Pemenuhan Gizi bagi 3000 Siswa

SPPG Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan, resmi diluncurkan pada Rabu (18/2/2026).

DPC PAN Se-Prabumulih Dilantik, Diminta Turun Rebut Hati Masyarakat

 



* Sekaligus Pengukuhan Relawan dan Rakerda ke 1 PAN Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih melantik enam DPC dan mengukuhkan relawan H Iskandar SE sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, Minggu (26/7/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan di GOR Harmonis Kota Prabumulih itu dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Dapil Sumatera Selatan II H Iskandar SE, Sekretaris Daerah (Sekda) H Elman ST MM, jajaran pengurus PAN, para tokoh masyarakat, serta ketua partai politik yang ada di Kota Prabumulih. Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan serta penyerahan bendera pataka PAN kepada pengurus yang baru dilantik.

Ketua DPD PAN Kota Prabumulih Feri Alwi SH MH pada kesempatan itu mengaku ada tiga agenda digelar pihaknya yakni pelantikan DPC se kota Prabumulih sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, dan pengukuhan relawan H Iskandar SE.

"Harapan kita bagi yang telah dilantik haris bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan partai, bekerja, berjuang dan turun ke masyarakat, bagaimana caranya agar PAN menjadi tiga besar secara nasional dan minimal tiga besar di kota Prabumulih," ungkapnya.

Feri Alwi juga mengapresiasi seluruh pengurus dan kader yang telah bekerja keras mendukung pembangunan Kota Prabumulih dan berharap dapat membawa Prabumulih menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pada kesempatan itu, Feri Alwi juga menyampaikan penghargaan khusus kepada H Iskandar Jaafar yang dinilainya memiliki dedikasi dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kota Prabumulih.

"Beliau merupakan sosok yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, dan pemikiran positif dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Dedikasi, integritas, dan kepedulian beliau terhadap masyarakat patut menjadi teladan bagi kita semua," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Sumsel sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M Alki Ardiansyah berharap kepengurusan yang baru dapat semakin solid dalam membesarkan PAN di Kota Prabumulih serta mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Sekda Prabumulih H Elman yang mewakili Walikota Prabumulih mengungkapkan untuk mewujudkan pembangunan di Prabumulih maka Pemerintah Kota Prabumulih sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik dan DPRD.

"Pemkot Prabumulih membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak agar dalam pembangunan. Pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan masukan konstruktif yang dapat membantu pelaksanaan program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan," tuturnya seraya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik. 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN H Iskandar SE menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, partai politik, relawan, dan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Iskandar juga menyebut jika relawan memiliki peran penting sebagai sahabat perjuangan partai dalam menjangkau dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

"Semua kader dan relawan PAN harus turun ke masyarakat, hadir untuk membantu memperjuangkan kepentingannya masyarakat dan rebut hati masyarakat sehingga kedepan PAN dicintai," katanya.(05/Ikb)

Share:

Unjuk Rasa di Gedung DPRD Prabumulih, Massa PKRI Minta Dewan Awasi Perusahaan Migas


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Kota Prabumulih menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Jumat (24/7/2026).

Mereka menuntut transparansi tata kelola dan kontribusi nyata dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Massa bergerak dari Sekretariat PKRI di Jalan Amri, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, dengan mengendarai satu unit mobil dan sekitar 20 sepeda motor.

Sembari membawa pengeras suara, spanduk, dan bendera organisasi, massa tiba di depan gerbang kantor wakil rakyat sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran Komisi II DPRD Kota Prabumulih yang dipimpin oleh ketuanya, Riza Ariansyah, bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi PKRI, Arief Fazi yang akrab disapa Arief Ahong menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait perizinan operasional, setoran pajak daerah, hingga realisasi dana bagi hasil (DBH) dari sektor migas. Ia juga mempertanyakan efektivitas penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bagi masyarakat Kota Nanas tersebut.

"Kami meminta transparansi mengenai pajak perusahaan, dana bagi hasil, serta CSR. Apakah kontribusi itu benar-benar ada dan dirasakan oleh masyarakat Prabumulih?" ujar Arief di depan gerbang DPRD Kota Prabumulih, Jumat.

Selain persoalan fiskal, PKRI mendesak adanya pembaruan data inventaris kendaraan serta alat operasional perusahaan. Mereka juga menuntut agar setiap mitra kerja atau vendor dari perusahaan migas utama wajib memiliki kantor perwakilan fisik di wilayah hukum Kota Prabumulih guna memudahkan pengawasan penyerapan tenaga kerja lokal.

Arief menilai, akses informasi terkait rekrutmen pekerja di sektor migas selama ini masih tertutup bagi warga setempat. Oleh karena itu, PKRI mendesak DPRD Kota Prabumulih segera memanggil jajaran manajemen perusahaan migas dan vendor terkait untuk melakukan audiensi terbuka. Merespons tuntutan tersebut, perwakilan massa kemudian dipersilakan masuk untuk menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat utama gedung DPRD.

* Apresiasi Aspirasi, Akan Ditindaklanjuti

Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah penyampaian aspirasi secara tertib yang dilakukan oleh LSM PKRI. DPRD berjanji akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak korporasi yang dimaksud guna mengklarifikasi seluruh poin tuntutan massa.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas aspirasi ini. Tentu seluruh poin tuntutan akan kami tindak lanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam waktu dekat," kata Riza. (Ikb)

Share:

Tragedi Berdarah di Desa Segigok Raya OKU Selatan, Edi Bacok Tetangga hingga Tewas

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Aksi penganiayaan berdarah yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Dusun V Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Peristiwa tragis ini berlangsung pada Kamis (23/7/2026) sore sekitar pukul 14.30 WIB.

Korban diketahui bernama Muin Bin Karmat (60), seorang petani setempat. Sementara pelaku adalah tetangga kebunnya sendiri, Edi Wahono Bin Marsono (35).

Inisiden bermula ketika pelaku menyambangi rumah pondok milik korban untuk berkunjung dan mengobrol. Namun, ditengah perbincangan, timbul perselisihan akibat kata-kata pelaku yang membuat korban tersinggung dan emosi. Korban sempat mendorong pelaku ke arah pintu belakang hingga pelaku hampir terjatuh. 

Tersulut emosi, pelaku kemudian mencabut sebilah parang, lalu mengejar korban dan melakukan penganiayaan secara brutal. Korban akhirnya terkapar bersimbah darah di halaman depan rumah pondoknya dan meninggal dunia di tempat.

Jajaran Satreskrim Polsek Banding Agung yang mendapat informasi itu langsung memburu palaku. Kurang dari 12 jam setelah kejadian, tepatnya pada pukul 22.30 WIB, jajaran Polsek Banding Agung berhasil mengamankan tersangka.

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Banding Agung Iptu Wilson Hutahaean SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Rahmad Ardiyansah SE beserta personel kepolisian. Pelaku ditangkap di rumah pondok miliknya tanpa memberikan perlawanan.

Tidak hanya mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis parang (digunakan untuk menganiaya korban), 1 lembar celana pendek warnaabu-abumilik pelaku, 1 lembar kaos dalam warna putih merk Amigo milik pelaku, 1 lembar baju kaos warna biru milik korban. Saat ini pelaku berikut barang bukti kejahatan telah digelandang ke Mapolsek Banding Agung untuk proses hukum lebih lanjut.

Guna mengantisipasi dampak susulan, Kapolsek Banding Agung telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Segigok Raya serta tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Banding Agung masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka. (FR86)

Share:

Pererat Hubungan Kelembagaan, Kapolres Prabumulih Silaturahmi dengan Ketua DPRD Prabumulih dan Jajaran


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi didampingi Wakil I Aryono ST, Wakil II Ir H Dipe Anom dan Setwan Desi Muharni SSi MSi menerima kunjungan dan silaturahmi Kapolres Prabumulih, AKBP Gunarto SIK MH MTr Mil bersama rombongan Pejabat Utama (PJU) Polres Prabumulih bertempat di ruangan Ketua DPRD, pada Selasa (21/7/2026).

Kunjungan dan silaturahmi ini dalam rangka mempererat sinergitas dan memperkuat koordinasi antar lembaga, serta membangun komunikasi yang semakin solid. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara Polres Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Kapolres Prabumulih beserta jajaran. DPRD Kota Prabumulih menyatakan siap mendukung setiap program dan kegiatan Polres Prabumulih yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendorong dukungan penganggaran terhadap program-program yang bersinergi dengan instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas.


Selain itu, DPRD Kota Prabumulih juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Polres Prabumulih terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi masyarakat maupun kegiatan unjuk rasa agar tetap berjalan secara aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan unsur legislatif demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Prabumulih.

"Silaturahmi ini bukan sekadar mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan DPRD Kota Prabumulih semakin solid sehingga berbagai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan secara optimal," ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi menyampaikan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis Polres Prabumulih dalam mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolres Prabumulih beserta jajaran. DPRD Kota Prabumulih siap mendukung berbagai program Polres Prabumulih yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sinergi yang baik antara legislatif, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas Kota Prabumulih," ungkapnya. (Ikb)

Share:

Dugaan Pelanggaran Berlapis: Oknum Kades di OKU Selatan Rangkap Jabatan Pemilik Kios Pupuk Subsidi hingga Jual di Atas HET


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Tata kelola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Seorang Kepala Desa (Kades) aktif berinisial YT diduga kuat menabrak sejumlah regulasi karena merangkap jabatan sebagai pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Praktik rangkap jabatan di Kios Karya Tani ini diduga membuka celah terjadinya rentetan pelanggaran lain. Mulai dari penempatan gudang yang melanggar zonasi hingga penjualan harga pupuk yang mencekik petani lokal.

Berikut adalah tiga dugaan pelanggaran krusial yang melilit oknum kepala desa tersebut:

1. Tabrak Regulasi dan Konflik Kepentingan

Posisi YT sebagai pejabat publik sekaligus pelaku usaha subsidi dinilai menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest). Langkah ini secara jelas melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tegas melarang kepala desa terlibat dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan fasilitas negara. YT juga dinilai mengabaikan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait larangan penyalahgunaan wewenang.

2. Gudang Pengecer Salah Zonasi

Operasional Kios Karya Tani milik YT diketahui berada di luar wilayah kerja (zonasi) yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, tindakan ini dikategorikan sebagai penyimpangan fatal. Pelanggaran wilayah distribusi ini dapat berujung pada sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga ranah pidana.

3. Harga Jual Melambung di Atas HET

Petani di Desa Tanjung Jaya semakin terbeban lantaran Kios Karya Tani diduga menjual pupuk bersubsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik sepihak ini menyalahi Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Selain sanksi tata niaga, tindakan menaikkan harga secara tidak sah ini dinilai merampas hak para petani kecil untuk mendapatkan sarana produksi murah.

Merespons kondisi ini, masyarakat tani di Desa Tanjung Jaya mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) OKU Selatan, Dinas Pertanian, dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini. Penertiban di lapangan mendesak dilakukan agar program subsidi negara tepat sasaran dan tidak menjadi ladang keuntungan pribadi oknum pejabat. (BR)

Share:


Portalsriwijaya.com

Arsip