Arlan Lepas 159 Petugas Sensus, Kepala BPS Sumsel Minta Dukungan Semua Pihak

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Sebanyak 159 petugas dilepas Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah kota Prabumulih untuk Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Bumi Seinggok Sepemunyian, Minggu (14/6/2026).

Pelepasan ratusan petugas yang digelar di Taman Kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur itu dilakukan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto SSi SST MSi bersama Walikota Prabumulih H Arlan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnus SE MM, Sekretaris Daerah H Elman ST MM, Ketua DPRD Deni Victoria SH MSi, Ketua TP PKK Prabumulih Hj Linda Apriana Arlan, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Sebanyak 159 petugas akan melaksanakan pendataan lapangan secara door to door ke rumah warga untuk menanyakan berbagai aktivitas usaha di Kota Prabumulih selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.

Kepala BPS Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar.

Menurut Wahyu, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan sektor usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu Wahyu juga menekankan pentingnya profesionalisme petugas, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat demi keberhasilan sensus.

"Para petugas kami harap bekerja dengan profesional dan kami juga mengharapkan bantuan serta dukungan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar tanpa kendala," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih H Arlan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis dalam menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan daerah.

Untuk itu Arlan mengajak seluruh RT dan RW untuk turut menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mengimbau agar memberikan data yang benar kepada petugas karena kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang.

"Kalian adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus bagian penting dalam kemajuan Kota Prabumulih. Hari ini secara resmi saya melepas petugas untuk melaksanakan tugas pendataan di lapangan," ujar H Arlan.

Untuk diketahui, Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan ini digelar setiap 10 tahun sekali dan telah berlangsung sejak tahun 1986, kemudian 1996, 2006, 2016, dan kini 2026.

Melalui pelaksanaan sensus ini, diharapkan tersedia data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang lebih tepat sasaran khususnya di Kota Prabumulih.(Ikb)

Read More

Pemkot Prabumulih Mulai Terapkan Regrouping Sekolah, Sebanyak 33 Sekolah Digabung Jadi 11 Sekolah

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah kota Prabumulih melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun ini akan mulai menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan data Disdikbud kota Prabumulih ada 33 Sekolah Dasar (SD) di kota Prabumulih yang akan digabung menjadi sebanyak 11 sekolah. Hal itu diungkapkan Kepala Disdikbud Prabumulih, A Darmadi kepada wartawan ketika diwawancarai di ruang kerjanya, belum lama ini.

"Benar, ada 33 sekolah di Prabumulih yang tergabung di 11 titik, nantinya akan dilakukan penggabungan. Insyaallah tahun ini akan kita selesaikan sebanyak 10 sekolah yang akan dijadikan empat sekolah," ungkap Darmadi kepada wartawan.

Darmadi menjelaskan, 10 sekolah yang akan digabung menjadi 4 sekolah antara lain SDN 3 dan SDN 4 akan digabung jadi SDN 3, lalu SDN 8 dan SDN 31 akan digabung jadi SDN 31, dan SDN 30 serta SDN 41 akan digabung jadi SDN 30.

"Lalu keempat yakni SDN 9 yang merupakan gabungan SDN 44, SDN 36, SDN 26 dan SDN 9. Untuk kepala sekolah masing-masing SDN nantinya akan dipindahkan jadi kepala sekolah yang memasuki masa pensiun," bebernya dari 33 sekolah akan digabung jadi 11 sekolah namun bertahap setiap tahun.

Disinggung apa tujuan penggabungan itu, Darmadi mengaku jangan sampai ada sekolah-sekolah di kota Prabumulih tidak memiliki gedung dan pemerintah kota Prabumulih ingin memastikan tiap sekolah memiliki gedung sendiri. "Tidak akan terjadi penumpukan guru dengan penggabungan ini karena kita kan tidak mengurangi kelas tapi kelas tetap hanya sekolah saja digabung, karena ada beberapa sekolah di satu komplek bangunan," jelasnya.

Disinggung bagaimana dengan data dapodik siswa, Darmadi mengaku tentu hal itu akan dimutasi ke sekolah yang akan tergabung sehingga tidak mengalami kendala. "Proses penggabungan sekolah ini kita targetkan selama tiga tahun, kita tidak ingin ada gejolak di sekolah makanya dilakukan selama tiga tahun. Kenapa tiga tahun karena kita menunggu kepala sekolah SD lain pensiun lalu diganti kepala sekolah yang digabung sehingga tidak gejolak," tuturnya.

Untuk diketahui, regrouping sekolah akam dilakukan Pemkot Prabumulih itu dengan tujuan untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, regrouping juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan pemerataan layanan pendidikan. Dengan penggabungan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana dinilai lebih optimal, sementara tenaga pendidik dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar.(05)

Read More

APJI Prabumulih Peduli Korban Kebakaran, Beri Bantuan Sembako Hingga Selimut

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (DPC APJI) Kota Prabumulih, mengunjungi sekaligus memberikan bantuan korban kebakaran di Jalan Melati, Belakang Gereja Oikoumene atau Bedeng enam, Rabu, (10/6/2026).

Bantuan yang diberikan oleh APJI Prabumulih berupa sembako, beras 20 kilogram, telor, mie instan, minyak serta seprei dan selimut. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian APJI Prabumulih terhadap warga yang terdampak musibah dan wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Pengurus DPC APJI Prabumulih dipimpin langsung oleh Ketua Hj. Mariana (Rian Widot) menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran tersebut.

"Alhamdulillah kita dari APJI Prabumulih bisa memberikan bantuan sembako, seprei dan selimut untuk korban kebakaran di bedeng 6 Jln Melati", cetus Rian Widot sapaan akrab Hj. Mariana.

Rian Widot berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban kebakaran. “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para korban, dan ke depan keberadaan APJI semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Prabumulih” ujar Rian Widot.

Ia juga mendoakan agar para korban diberikan ketabahan serta rezeki yang lebih baik setelah musibah yang dialami.

Sedikit cerita dari Rian Widot di jalan melati lokasi kebakaran merupakan tetangga lama yang sudah dianggap dulur. "Saya pribadi ngingetke tempat ini kami masih kecik-kecik tinggal di jalan melati komplek pertamina sering main ke bedeng enam pintu ini, sedih terharu inget cerito disini, mereka sudah kami anggap dulu", ucap Rian Widot.

Salah satu korban kebakaran yang diwakili, Ketua RT 05 RW 01 menyampaikan terima kasih kepada APJI Prabumulih. "Terima kasih atas bantuannya dari APJI Prabumulih, bantuan ini sangat bermanfaat dan bisa meringankan beban kami," kata Maryati.(Ikb)

Read More

Datangi Kejari OKU Selatan, Warga Sukarami Minta Kasus Dugaan Korupsi Segera Dituntaskan

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sejumlah masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Kedatangan sejumlah perwakilan warga tersebut untuk mendesak percepatan penanganan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri OKU Selatan.

Percepatan penanganan perlu dilakukan lantaran menurut warga, proyek pembangunan di desa mereka mandek hingga menyebabkan infrastruktur jembatan terancam ambruk karena belum ada kepastian hukum dan perangkat desa diduga takut melakukan pembangunan. Kedatangan warga ke Kejari OKU Selatan bertujuan meminta transparansi dan kepastian hukum agar roda pembangunan di desa dapat kembali berjalan normal.

- Pembangunan Terhenti

Warga mengeluhkan mandeknya pengerjaan fasilitas publik akibat dana yang diduga bermasalah dan Infrastruktur rusak, dimana Jembatan penghubung desa saat ini dalam kondisi kritis dan terancam ambruk.

Selain itu, akses masyarakat menjadi terganggu, dimana kerusakan jembatan mengancam mobilitas harian dan perekonomian warga setempat. 

Zaini, yang merupakan perwakilan warga, meminta jaksa bergerak cepat melakukan penanganan kasus dugaan korupsi di desa Sukarami sehingga dana desa bisa segera dialokasikan untuk perbaikan jembatan.

- Respons Kejari OKU Selatan

Pihak Kejaksaan Negeri OKU Selatan menyambut baik aspirasi warga dan menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jajaran Kejari beberapa waktu lalu menyebut pihaknya terus melakukan penanganan terkait kasus tersebut.

Jajaran Kejari bahkan pernah berjanji akan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan kasus ini kepada perwakilan warga.

Untuk diketahui, puluhan warga Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan pada Senin (13/10/2025). Warga meminta Kejari OKU Selatan segera menangkap kepala desa Sukarami inisial CA karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain tuntutan itu, puluhan warga juga menuntut berbagai persoalan lainnya di desa tersebut. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan terus ditangani Kejaksaan Negeri OKU Selatan. 

Jajaran Kejari OKU Selatan bahkan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi baik dari perangkat desa, karang taruna hingga warga desa Sukarami namun hingga saat ini belum ada perkembangan kasus. (FR86)

Read More

Komitmen Pemkab OKU, Dua Hak ASN Cair Beruntun di Awal Juni 2026

Baturaja, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Juni 2026 dan Gaji ke-13 dilakukan secara berurutan pada awal Juni 2026.

Sesuai jadwal, gaji ASN bulan Juni akan dicairkan tepat waktu pada 1 Juni 2026. Setelah proses pembayaran gaji reguler selesai, BKAD langsung melanjutkan pencairan Gaji ke-13 yang mulai disalurkan pada 2 Juni 2026.

Pencairan dua hak ASN secara berurutan tersebut menjadi bukti komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten OKU dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai secara tepat waktu.

Kepala BKAD Kabupaten OKU, Setiawan, mengatakan seluruh proses administrasi dan kesiapan kas daerah telah dipersiapkan dengan matang sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten OKU melalui BKAD telah menyiapkan seluruh tahapan pembayaran dengan baik. Gaji ASN bulan Juni 2026 akan cair tepat waktu pada 1 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan pencairan Gaji ke-13 mulai 2 Juni 2026," kata Setiawan. 

Menurut Setiawan, Hal ini sesuai dengan kebijakan dan komitmen dari Bapak Bupati OKU H Teddy Meilwansyah dan Wakil Bupati OKU H Marjito Bachri dalam memenuhi hak-hak ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, Bidang Perbendaharaan BKAD telah memastikan seluruh tahapan pembayaran berjalan tertib dan sesuai prosedur, mulai dari proses pengajuan, verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Menurut Setiawan, pencairan Gaji ke-13 memiliki arti penting bagi ASN dan keluarganya, terutama menjelang tahun ajaran baru yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan anak.

"Kami berharap pencairan Gaji ke-13 ini dapat memberikan manfaat bagi ASN dan keluarganya, khususnya untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak serta kebutuhan lainnya. BKAD akan terus berupaya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, responsif, akuntabel, dan tepat waktu," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pencairan gaji dan Gaji ke-13 secara berurutan merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang baik antara BKAD dengan seluruh perangkat daerah terkait dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pencairan yang dilakukan tepat waktu tersebut, diharapkan ASN dapat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Komitmen ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten OKU dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(SMSI OKU).

Read More