OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Di kawasan Tebing Gading, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, sebuah sengketa tanah yang bermula sejak 27 tahun silam kembali mencuat ke permukaan.
Persoalannya tampak sederhana, namun hingga kini belum menemukan titik terang: siapa pemilik sahnya, berapa luasnya, dan di mana batas-batasnya yang sebenarnya. Para ahli waris Almarhum H. Zainal Abidin kini berjuang mendapatkan kejelasan itu. Mereka menilai, selama puluhan tahun, persoalan ini berputar-putar tanpa kepastian hukum yang tuntas.
* Berawal dari Pembelian Tahun 1989 untuk Yayasan Bakti Ibu
Kisah ini bermula pada tahun 1989. Saat itu, sebidang tanah di kawasan Tebing Gading dibeli oleh Asmadi untuk kepentingan Yayasan Bakti Ibu.
Menurut keterangan pihak ahli waris, awalnya tanah tersebut ditawar seharga Rp 17.000.000. Namun karena diperuntukkan bagi pembangunan sekolah, pemilik memberikan harga khusus sebesar Rp 6.000.000, dan dilepaskan secara resmi pada 9 Agustus 1989.
Pihak ahli waris menyebut, mereka telah mengambil sebagian hak berupa nilai wakaf senilai Rp 1.000.000 yang dikompensasikan dengan tanah seluas 1.300 meter persegi. Namun, sisanya justru berubah status kepemilikannya tercatat atas nama Sudiatno, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di Yayasan Bakti Ibu. Perubahan inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sudiatno maupun Yayasan Bakti Ibu belum memberikan keterangan resmi terkait versi ahli waris tersebut. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak.
* Menang di PN dan PT, Kalah di Kasasi
Persoalan ini kemudian berlanjut ke jalur hukum. Pihak ahli waris menempuh upaya melalui Pengadilan Negeri Baturaja. Di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi, mereka memenangkan perkara dan dinyatakan berhak atas tanah kompensasi seluas sekitar 1.300 meter persegi. Namun, pada tahun 2007, pihak lawan mengajukan upaya hukum kasasi dan putusan berbalik arah.
Menurut penilaian pihak ahli waris, putusan kasasi tersebut justru belum memberikan kejelasan rinci mengenai batas dan luas tanah yang harus dikembalikan. Amar putusan dinilai tidak tegas, karena tidak memerintahkan pengembalian tanah kepada Yayasan Bakti Ibu maupun kepada Sudiatno secara pribadi. "Bagaimana kami harus melaksanakan putusan yang batas dan luasnya tidak terperinci jelas?" Begitu pertanyaan mendasar yang terus bergema di kalangan ahli waris.
* Laporan Polisi Bergantian, Pengukuran Polda Belum Ada Hasil
Selama proses hukum berjalan, pihak ahli waris mengaku beberapa kali dilaporkan ke kepolisian oleh pihak lawan. Laporan itu muncul bergantian di masa pergantian pimpinan, namun dinilai tidak menghasilkan penyelesaian atas persoalan pokok: batas dan status tanah.
Laporan terakhir bahkan sudah naik ke tingkat Polda, yang telah turun langsung melakukan peninjauan lokasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, menurut pihak ahli waris, sudah hampir tiga bulan berlalu, hasil pengukuran itu belum juga diterima oleh mereka.
* Dugaan SHM No. 12 Tahun 2005 Tumpang Tindih
Memasuki babak baru, persoalan ini semakin mengemuka setelah muncul dugaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 Tahun 2005 yang diterbitkan BPN dengan Surat Ukur No. 06 di Desa Sumber Jaya, sekarang Kelurahan Batu Belang Jaya, seluas 3.950 meter persegi atas nama Sudiatno, diduga tumpang tindih dengan lahan Almarhum Zainal Abidin.
Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan dua saksi kunci yang disampaikan pihak ahli waris:
"Dulu tahun 2003 ada program PRONA dan terbit SHM tahun 2005. Tapi tidak pernah ada penerbitan SHM atas nama Sudiatno. Saya tidak pernah bertanda tangan pada lokasi sesuai SHM No. 12 Tahun 2005 itu," ungkap Mantan Kepala Desa Sumber Jaya, Muhamad Syukur.
"Saya yang bertugas mengukur program PRONA pada tahun 2003. Seingat saya, tidak ada pengukuran atas nama Sudiatno," ujar Mantan BPD / Tukang Ukur PRONA 2003, Marlin.
Keterangan kedua saksi tersebut masih merupakan versi pihak ahli waris dan perlu dikonfirmasi kepada BPN serta pihak terkait lainnya.
* Pengukuran Ulang 19 November 2026
Pada Kamis, 19 November 2026, dijadwalkan pengukuran ulang tanah sengketa. Kuasa hukum ahli waris, Teuku Rizkiansyah, S.H., dari Law Office Teuku Rizkiansyah, S.H. & Associates, mengundang awak media untuk hadir sebagai saksi independen. Langkah ini diambil agar proses berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.
Menurut keterangan Teuku Rizkiansyah, setelah dilakukan pengecekan pengukuran pada hari itu, tidak ditemukan kesesuaian dengan yang tertera di SHM tersebut.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Lurah Batu Belang Jaya, telah diterbitkan SHM tahun 2026 dengan pengajuan mandiri atau tidak melalui kelurahan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana proses penerbitan tersebut bisa berjalan.
* Ahli Waris Hanya Minta Kejelasan
Di tengah semua dinamika itu, tujuan ahli waris sebenarnya sederhana dan wajar: bukan sekadar menang di pengadilan, tetapi mendapatkan kejelasan apa milik siapa, berapa luasnya, dan di mana batasnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa selembar sertifikat tanah bukan sekadar kertas, melainkan bukti hukum yang melindungi hak setiap warga negara. Jika putusan pengadilan tidak jelas pelaksanaannya dan hasil pengukuran resmi tertahan tanpa alasan yang transparan, maka keadilan yang dirasakan masyarakat pun akan kabur.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak ahli waris dan kuasa hukumnya. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi yang setara bagi semua pihak, ahli waris, Yayasan Bakti Ibu, Sudiatno, BPN, maupun instansi terkait lainnya.
Keadilan tidak boleh menunggu 37 tahun lebih lama lagi. Warga Tebing Gading berhak tahu, tanah itu milik siapa sebenarnya.(FR86)









.jpeg)



