Sinkronisasi Hasil Reses, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie Dorong Percepatan Pembangunan OKU Selatan

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie SE MM bergerak cepat mengawal aspirasi warga Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Bersama Anggota Dapil V, Ketua DPRD Sumsel menggelar pertemuan strategis dengan Bupati OKU Selatan, Abusama SH untuk menyelaraskan 7 program pembangunan prioritas daerah.

Pertemuan ini digelar dalam rangka mengawal, mensinkronisasikan, serta mengharmonisasikan hasil pelaksanaan Reses Dapil V yang telah sukses dilaksanakan di 8 desa pada 3 wilayah kecamatan di Kabupaten OKU Selatan.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh legislatif dapat selaras dengan program eksekutif di tingkat kabupaten maupun provinsi.

7 Poin Utama Aspirasi Warga OKU Selatan

Dalam audiensi tersebut, DPRD Sumsel memaparkan tujuh poin krusial yang mendesak untuk segera diakomodasi demi kemajuan daerah OKU Selatan, antara lain:

1. Infrastruktur Utama : Pemerataan dan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi.

2. Kualitas Pendidikan : Peningkatan mutu layanan pendidikan bagi generasi muda.

3. Fasilitas Kesehatan : Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Sektor Unggulan : Peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

5. Ekonomi Kerakyatan : Pengembangan lini usaha UMKM serta program pemberdayaan masyarakat.

6. Jaringan Listrik : Perluasan pemasangan tiang dan kabel listrik ke wilayah yang belum terjangkau.

7. Proyek Strategis Nasional (PSN) : Pengawalan ketat terhadap pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang hingga saat ini belum rampung.

Cegah Tumpang Tindih Program Kerja

Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau tumpang tindih program di lapangan.

"Perlu dilakukan sinkronisasi yang matang antara hasil reses DPRD Sumatera Selatan, Musrenbang, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten. Kita harus memastikan semua program berjalan beriringan," ujar Andie.

Sinergi untuk Pembangunan yang Tepat SasaranMelalui audiensi hangat di kediaman bupati ini, diharapkan hasil penyelarasan program mampu meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. 

Muara dari keharmonisan ini tidak lain adalah demi mewujudkan pembangunan daerah yang jauh lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat setempat.(Adv/FR86)

Read More

Pemkot Prabumulih Tingkatkan Kualitas Layanan JKN UHC Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Gunawan Ak CA mewakili Walikota Prabumulih, H Arlan menghadiri rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program JKN UHC di Kota Prabumulih.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam memastikan pelaksanaan Program JKN UHC berjalan secara optimal. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat semakin mudah diakses, merata, berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih terus berkomitmen mendukung keberlangsungan Program JKN UHC sebagai salah satu bentuk nyata pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut Wawan, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar seluruh warga memperoleh jaminan kesehatan yang optimal tanpa terkendala akses maupun administrasi.

Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan aktif, memperkuat validitas data penerima manfaat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih, perwakilan Polres Prabumulih, perwakilan Jasa Raharja, para camat, lurah, serta kepala desa di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antarinstansi untuk terus mendukung optimalisasi Program JKN UHC. Dengan kolaborasi yang solid, Pemerintah Kota Prabumulih optimistis cakupan kepesertaan JKN UHC dan kualitas pelayanan kesehatan akan terus meningkat, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Prabumulih yang sehat, sejahtera, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.(Ikb)

Read More

Serap Aspirasi, DPRD Provinsi Sumsel Dapil V Gelar Reses di Sejumlah Titik di OKU Selatan

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie SE MM beserta seluruh anggota DPRD Dapil V Sumsel melakukan reses di beberapa titik di Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU.

Reses masa sidang tahap Vl tahun 2026 yang dilakukan DPRD Dapil V meliputi daerah kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) dan kabupaten OKU Selatan itu diagendakan mulai tanggal 03 hingga tanggal 10 Juli 2026 mendatang.

Pantauan Portalsriwijaya.com, pada Senin (6/7/2026) pria yang akrab disapa Bung Andie Gondang dan rombongan dewan lainnya melakukan kunjungan reses di 3 titik, meliputi desa Kiwis Raya, desa Gunung Raya dan desa Mekar Sari di kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan.

Lalu pada Selasa (7/7/2026) rombongan melanjutkan kegiatan reses di Desa Tanjung Jati dengan masyarakat perwakilan dari 9 desa di kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Kemudian dilanjutkan di desa Sipatuhu dan di Desa Tanjung Agung kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

Andie Dinialdie SE MM yang juga Ketua organisasi BAPERA (Barisan Pemuda Nusantara) Sumatera Selatan periode tahun 2021-2026 ini mengungkapkan kehadirannya di tengah masyarakat tersebut dalam rangka kegiatan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang bukan hanya di bidang infrastruktur, namun juga bidang pendidikan dan kesehatan serta lainnya dapat disampaikan langsung.

"Nanti aspirasi tersebut akan kami tuangkan berupa laporan kepada gubernur melalui rapat paripurna, mudah-mudahan berbagai usulan dari masyarakat di beberapa desa  kecamatan ini bisa diakomodir pada tahun 2026 ini dan di tahun 2027 nanti," ungkap Bung Andie dari fraksi Golkar tersebut.

Andi juga mengaku jika reses yang dilakukan pihaknya itu merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa resesnya. "Kami hadir dalam kegiatan reses ini juga selaku pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah,"  tambah bung Andie.

Hal yang sama disampaikan Sri Mulyadi SE, anggota DPRD lainnya yang menyebut kehadiran pihaknya untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Kehadiran kami anggota DPRD disini guna menyerap, menampung dan menindaklanjuti atas semua aspirasi yang sampai ke kami, mudah-mudahan di tahun depan bisa direalisasikan," ujarnya singkat. 

Sementara itu, Camat Warkuk Ranau Selatan, Joneka SE yang berkesempatan hadir menyambut baik kedatangan para anggota dewan provinsi dapil V Sumsel tersebut,

"Terimakasih pak dewan sudah berkenan hadir disini, ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan aspirasi,semoga saja kedepan Dana aspirasi dari para dewan bisa selalu direalisasikan di daerah kami," harap Camat.

Joneka juga menambahkan terkait keluhan masyarakat tentang armada pengangkut sampah disebabkan untuk wilayah kecamatan Warkuk Ranau Selatan mobil sampah masih pinjam pakai dari kecamatan lain. "Semoga aspirasi masyarakat yang disampaikan ke para anggota dewan akan menjadi pertimbangkan untuk direalisasikan," harapnya.

Dalam kegiatan reses di beberapa titik di Kabupaten OKU Selaran tersebut, para DPRD provinsi memberikan bantuan kursi roda, bola volly untuk karang taruna desa serta cindera mata lainnya kepada masyarakat.

Adapun anggota dewan yang mengikuti reses itu antara lain Isyana Lonitasari SH dari partai Demokrat, Attahirah Putri Lestari SE dari PPP, Fathan Qoribi ST dari fraksi PKB, Mirza Gumay SIp dari partai PAN, Andri Fitriansyah ST MM dari partai Nasdem serta hadir juga para kepala desa, unsur Muspika, Kepala Puskesmas Warkuk Ranau Selatan, pengurus Karang Taruna Desa dan Kecamatan, perwakilan PSHT dan ratusan tokoh masyarakat dari berbagai desa lainnya.

Setelah 2 hari berturut-turut melaksanakan giat reses di kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan di kecamatan Banding Agung, lalu pada Rabu ( 08/07/2026 ) rombongan DPRD Provinsi Sumsel bergeser melanjutkan kegiatan reses di 2 titik wilayah kecamatan Mekakau Ilir. (Tim Lipsus)

Read More

Satu Setengah Tahun Menjabat, Arlan-Franky Berhasil Pangkas Utang RSUD Prabumulih Rp 11 Miliar

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih berhasil memangkas utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih sebesar Rp 11 miliar dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir. Dari total utang yang semula mencapai Rp 31 miliar, saat ini beban finansial rumah sakit milik daerah tersebut tersisa sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 21 miliar.

Informasi tersebut mengemuka dalam rapat jajaran kedinasan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih H Arlan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (6/7/2026).

Wali Kota Prabumulih H Arlan menjelaskan, sebelum masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril dimulai, akumulasi utang rumah sakit sebenarnya sempat menyentuh angka Rp 42 miliar jika dihitung bersama kewajiban berjalan.

"Dalam setahun setengah ini, utang berhasil kita tekan hingga tinggal Rp 20 miliar lagi. Jika tidak digabung dengan utang berjalan, sisa riilnya sekitar Rp 14 miliar hingga Rp 15 miliar," ujar Arlan saat ditemui usai rapat, Senin.

Strategi Efisiensi Anggaran

Guna mempercepat pemulihan kesehatan finansial rumah sakit, Arlan menginstruksikan manajemen RSUD Prabumulih untuk menerapkan efisiensi ketat di berbagai lini. Langkah ini diambil agar struktur anggaran rumah sakit bisa kembali sehat dan mandiri.

"Jika utang ini sudah lunas, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bisa dialokasikan penuh untuk pembangunan infrastruktur gedung, peremajaan alat medis, dan perekrutan dokter spesialis baru," kata Arlan menambahkan.

Terkait isu keterlambatan pembayaran hak pegawai dan dokter yang sempat mencuat, Arlan memastikan bahwa seluruh gaji dan tunjangan, baik yang bersumber dari Pemerintah Kota (Pemkot) maupun BLUD, telah diselesaikan.

Meski demikian, Pemkot Prabumulih akan menata ulang sistem pengupahan tersebut demi mematuhi regulasi pencegahan korupsi. Ke depan, para pegawai harus memilih satu sumber pendanaan tunggal.

"Menindaklanjuti saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pegawai yang sudah menerima gaji dari Pemkot tidak boleh lagi menerima dari dana BLUD, begitu pula sebaliknya. Aturan ini akan segera kami terapkan," tutur Arlan tegas.

Pelayanan Tetap Sesuai Standar

Ditemui terpisah, Direktur RSUD Prabumulih dr H Ade Nur Ichklas membenarkan adanya tren penurunan utang pihak ketiga tersebut. Kewajiban yang tersisa saat ini mencakup pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel), pengadaan obat-obatan, serta operasional lainnya. Manajemen memastikan bahwa kebijakan pengetatan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas perawatan kepada masyarakat.

"Kami melakukan mapping (pemetaan) dan efisiensi untuk mengikis utang. Namun, kami pastikan efisiensi tidak menyentuh sektor pelayanan. Pelayanan publik tetap berjalan prima sesuai standar," ujar Ade.

Sebagai catatan, RSUD Prabumulih dalam beberapa tahun terakhir terus dibayangi krisis finansial akibat penumpukan utang hingga di atas Rp 30 miliar. Masalah struktural ini dipicu oleh pasokan obat dari perusahaan farmasi yang terus berjalan di tengah mandeknya realisasi pembayaran klaim pelayanan.(Ikb)

Read More

Kades Sukaraja Diduga Potong Dana BLT Dana Desa Tahun 2024, Warga Laporan Polres

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sejumlah warga Desa Sukaraja I Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan, mengeluhkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh penerima manfaat.

Menurut keterangan salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, dirinya hanya menerima BLT sebesar Rp600 ribu. Padahal, berdasarkan dokumentasi yang disebutkan diambil saat penyaluran bantuan tercatat nilai bantuan yang diterima sebesar Rp1,8 juta.

Warga tersebut mengaku sempat mempertanyakan perbedaan nominal bantuan yang diterimanya kepada pihak terkait. Menurut pengakuannya, ia mendapatkan penjelasan bahwa sebagian dana tersebut dibagikan kepada tiga orang warga lain yang tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

"Kalau memang bantuan itu hak saya sebagai penerima, seharusnya diberikan sesuai jumlah yang ditetapkan. Saya keberatan jika dibagikan kepada pihak lain tanpa persetujuan," ungkap warga tersebut kepada wartawan, pada Sabtu 27 juni 2026

Atas persoalan itu, warga berencana meminta pendampingan untuk melaporkan dugaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten OKU Selatan guna mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum terkait penyaluran BLT Dana Desa tahun 2024.

Menanggapi itu, Kepala Desa Sukaraja I, Rahman memberikan keterangan resmi kepada wartawan terkait dugaan yang menghebohkan masyarakat tersebut dan menegaskan dirinya tidak memakan dana BLT tersebut. "Sebenarnya ini buah si malakama, Dana BLT untuk masyarakat sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Nanti aku bertemu langsung saja dengan Saudara Fauzi Rahman," ujar Kades dalam rekaman suara ditujukan kepada media Portal Sriwijaya yang didengar pada Kamis 02 Juli 2026.

Untuk diketahui sesuai aturan berlaku Kepala Desa motong dana BLT bisa dikenakan pidana dan bisa dicopot jabatannya. BLT merupakan Bantuan Langsung Tunai, uang negara dan tidak boleh ada "potongan" sama sekali.

Sanksi Pidana: Korupsi/Penggelapan

UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Kalau Kades motong BLT warga

Pasal 2 : Merugikan keuangan negara → Penjara min 4 tahun, max 20 tahun + denda 200M-1M

Pasal 3 : Menyalahgunakan wewenang → Penjara min 1 tahun, max 20 tahun + denda 50M-1M  

Pasal 8 : Penggelapan dana → Penjara max 7 tahun + denda 500 juta

2. Sanksi Administratif: Copot Jabatan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 & 41

Kepala Desa bisa diberhentikan sementara/diberhentikan tetap oleh Bupati/Wali Kota kalau:

- Terbukti korupsi, kolusi, nepotisme 

- Merugikan keuangan negara/desa

- Menyalahgunakan wewenang

Prosesnya: Laporan → Inspektorat → Bupati SK pemberhentian.

3. Sanksi Lain

- Ganti rugi : Wajib balikin uang BLT yang dipotong + uang negara yang dirugikan

- Blacklist : Nggak boleh jadi Kades lagi, nggak boleh ikut proyek pemerintah

- Perdata : Warga bisa gugat ganti rugi

Kalau Kades bilang "biaya admin/potongan RT", maka hal itu tidak ada aturannya. BLT disalurkan 100% sesuai nama dan penyaluran lewat PT Pos/Bank/Himbara juga gratis.

Dari aturan tersebut dapat disimpulkan juka memotong BLT adalah tindakan korupsi dan dapat dikenakan pencopotan jabatan atau dikenakan pidana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Terkait dugaan dilakukan Kepala Desa Sukaraja I Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan itu, warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa Kepala Desa yang bersangkutan dan menegakkan Hukum yang berlaku. (Tim)

Read More