Dapur MBG Gunung Tiga Resmi Dilaunching, Siap Penuhi Gizi 2147 Siswa dan Ibu Hamil

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua resmi dilaunching pada Jumat (20/02/2026).

Kegiatan dihadiri langsung oleh anggota DPRD Sumatera Selatan Attahirah Putri Lestari, anggota DPRD Kabupaten OKU Selatan, Maimunah dan Wahyudi. Turut hadir dalam acara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Meiliasari Basid, Kepala Dinas Sosial Inada, Camat Muaradua Reza Pahlevi Spd MM, Kapolsek Muaradua AKP Fera Andika, DANRAMIL 0304 Muaradua Kapten Fauzi serta Tamu Undangan lainnya.

Acara berlangsung hikmad dan meriah itu diawali dengan pembacaan Doa oleh seluruh Relawan SPPG Desa Gunung Tiga dan dilanjutkan acara Seremonial Lounching SPPG Desa Gunung tiga yang disaksikan seluruh Relawan SPPG Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua.

SPPG Desa Gunung Tiga dibawah naungan Yayasan Delima Indonesia Raya dipimpin oleh Ketua Zainal Muhtadin SH MM, sementara pemilik dapur atau mitra adalah Rio Hendra. SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 2147 siswa di wilayah Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan.

Dalam sambutannya, Ketua Korwil SPPI, Hafiz Brawindra SKom MM menyampaikan harapannya agar SPPG Desa Gunung Tiga Kecamatan Muaradua dapat memberikan pelayanan terbaik, mulai dari masakan menunya sampai pada distribusi kepada sekolah calon penerima manfaat dari program MBG tersebut.

Sementara itu, Ketua Korwil/pembina yayasan Delima dan Yayasan Jaya, Iwan Hermawan ST MM mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak. "Alhamdulillah dapur Gunung Tiga hari ini diresmikan, pada hari Jum’at dapur Gunung Tiga dan Senin Dapur SPPG Jagaraga juga diresmikan, kami siap menerima masukan bahkan kritikan dari semua pihak demi kebaikan dapur dan kita bersama," ujar Iwan.

Camat Muaradua, Reza Pahlevi SPd MM yang mewakili Bupati OKU Selatan mengapresiasi diresmikannya SPPG Gunung Tiga ini. "Masyarakat Muaradua khususnya anak-anak sekolah sudah tidak sabar menunggu dapur ini berjalan, dan Alhamdulillah pada Jumat ini SPPG Desa Gunung Tiga Kita Resmikan," ungkapnya.

Papan kembang ucapan selamat berjejer rapi turut memeriahkan louncing SPPG Desa Gunung Tiga. Diantaranya papan Kembang ucapan selamat dari dua Anggota DPR RI, masing-masing dari Wahyu Sanjaya SE MM dan Hj Kartika Sandra Desi SH MM terlihat juga papan Kembang ucapan dari Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdi SE MM, anggota DPRD Sumsel AT Thahirah Putri Lestari SE dan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Selatan Carles Minarko SE, Anggota DPRD OKU Selatan Maymunah dan dari berbagai SPPG yang ada di Kabupaten OKU Selatan.

Di akhir kegiatan para tamu undangan berkeliling melihat-lihat di dalam gedung dapur SPPG dari tempat pencucian, tempat penerimaan barang, tempat memasak dan tempat pengepakan serta tempat penerimaan tamu. (Fr86)

Read More

Dukung Pemerintah, Sejumlah Provider Telekomunikasi di kota Prabumulih Mulai Tertibkan Kabel Semrawut

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Peringatan keras Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Prabumulih terhadap para perusahaan provider untuk menata kabel-kabel internet yang semrawut dalam waktu seminggu, ternyata mulai menunjukkan hasil. 

Sejumlah perusahaan provider telah melakukan penertiban dan terlihat petugas-petugas turun ke lapangan menggunakan tangga menertibkan kabel provider sejak beberapa waktu lalu.

Beberapa titik di kota Prabumulih yang menjadi titik utama kabel semrawut seperti di jalan sudirman kecamatan Prabumulih Timur, kawasan cambai, jalan diponogori dan lainnya, telah mulai dirapikan pihak perusahaan. Kabel yang bertebaran semrawut diikat menjadi satu dan dikencangkan sehingga tidak menjuntai mengenai pengendara atau warga ketika melintas.

"Kami tidak hanya memberikan imbauan, tapi turut memantau langsung progres penertiban di lapangan selama masa tenggat waktu kita berikan. Alhamdulillah hasilnya sepekan ini respons provider cukup positif dan beberapa perusahaan mulai merapikan jaringan kabel mereka," ungkap Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Effryadi SPsi kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Effryadi mengapresiasi pihak provider yang telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan penataan ulang kabel dan pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh titik benar-benar bersih dari kabel yang tidak tertata dengan baik. "Bagi provider yang belum melaksanakan kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan, tindakan tegas berupa pemotongan kabel akan diberlakukan," tegas Effryadi.

Pemutusan kabel yang masih semrawut akan dilaksanakan seiring dengan pembentukan tim terpadu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 104 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pengawasan Pembangunan Penyangga atau Tiang Jaringan Kabel Fiber Optik Udara.

Pembenahan kabel ini tidak bersifat sementara, melainkan akan dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada jalan-jalan utama di Kota Prabumulih. Titik awal pengerjaan dipusatkan di Jalan Jenderal Sudirman, dimulai dari kawasan Tugu Air Mancur hingga depan Gedung DPRD Kota Prabumulih. Selanjutnya, penataan akan dilanjutkan ke kawasan sekitar Komplek Islamic Center (IC).

Dengan adanya laporan progres dari sejumlah provider serta rencana pembentukan tim terpadu, Pemkot Prabumulih berharap penataan kabel dapat berjalan menyeluruh dan konsisten, sehingga wajah kota semakin rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat (13/02/2026), seluruh vendor penyedia layanan internet di kota Prabumulih dikumpulkan oleh Pemkot Prabumulih untuk diminta melakukan penataan mandiri terhadap kabel yang terpasang di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib, aman, dan estetis di ruang publik. (Ikb)

Read More

Bupati Edison Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pejabat Fungsional

Muara Enim, Portalsriwijaya.com - Bupati Muara Enim melantik 10 Pejabat Tinggi Pratama, 102 Pejabat Administrator, 114 Pejabat Pengawas dan 10 Pejabat Fungsional Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Kamis (19/2/2026). Pelantikan diselenggarakan di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) Muara Enim. 

Pelantikan yang juga dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan pakta integritas ini, merupakan langkah awal penyegaran rotasi kepemimpinan di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Bupati Edison mengatakan bahwa jabatan yang baru saja diemban merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, integritas, serta komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam acara yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir Yulius MSi beserta Staf Ahli dan Asisten, Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah. Menurut Bupati rotasi jabatan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan mutu pelayanan. 

Dirinya menegaskan bahwa rotasi jabatan ini, tidak dipengaruhi unsur politis dan jual beli jabatan, akan tetapi murni didasari oleh kebutuhan personel di masing-masing OPD serta capaian kinerja dan hasil dari lelang jabatan.

Pada kesempatan itu, Bupati Edison juga meresmikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Klasifikasi Tipe B (Eselon IIIa) menjadi Tipe A (Esellon IIa). 

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peringkat Daerah.

Dengan perubahan tersebut, Bupati mengharapkan peningkatan kinerja khususnya dibidang riset dan inovasi daerah serta penanggulangan bencana di Kabupaten Muara Enim menjadi inovatif, responsif dan cepat tanggap. (Nov)

Read More

Massa Demo DPRD OKU Selatan, Minta Usut Dugaan Penyimpangan Pajak MBLB di Selama 6 Tahun Proyek Strategis Nasional Waduk Tiga Dihaji

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com -  Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan OKU Selatan (AMPPOKUS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten OKU Selatan provinsi Sumatera Selatan, pada Kamis (19/02/2026). Pendemo mendesak DPRD bertindak tegas terhadap dugaan pengemplangan pajak daerah oleh kontraktor Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Tiga Dihaji. 

AMPPOKUS yang di Kordinatori oleh Sutaryo dan beberapa rekan kordinator Aksi lainnya, mendesak DPRD OKU Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan tersebut secara kelembagaan. Selain itu, mereka meminta DPRD bersama Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera melayangkan surat teguran tertulis kepada kontraktor yang menunggak pajak, mulai dari teguran pertama hingga ketiga.

"Kami meminta DPRD Kabupaten OKU Selatan untuk segera membentuk Panitia Khusus untuk mengusut persoalan tersebut secara kelembagaan. Kami meminta kepada Bapenda untuk segera melayangkan surat teguran tertulis kepada Kontraktor yang meninggal pajak, mulai dari pertama hingga ke tiga," jelasnya.

Dalam orasinya, massa juga menuntut adanya sinkronisasi data volume material yang digunakan khususnya terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan realisasi pembayaran pajaknya. Jika terbukti terjadi keterlambatan, DPRD dan Pemda diminta menjatuhkan sanksi denda administratif maksimal sesuai Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang berlaku.

Tak hanya itu, AMPPOKUS mendesak agar kontraktor yang tetap membandel dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait di pemerintah pusat agar dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) untuk proyek-proyek berikutnya.

Mereka juga menegaskan bahwa meskipun proyek berstatus PSN dan mendapat relaksasi pajak tertentu, kewajiban pajak yang tidak termasuk dalam insentif seperti pajak hotel dan restoran untuk pekerja, pajak air tanah, serta MBLB tetap harus dipenuhi tanpa pengecualian.

Hal yang sama disampaikan Kordinator Aksi Fauzi R dalam orasinya yang turut menyampaikan jika Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten OKU Selatan meminta DPRD Kabupaten harus segera bertindak tegas dan cepat, sudah lebih 6 tahun pengerjaan pembangunan Waduk di Kecamatan Tiga Dihaji. "Sungguh miris sekali para kontraktor yang bonafit ternyata menunggak pajak kepada Daerah Kabupaten OKU Selatan," tegasnya. 

"AMPPOKUS turut meminta dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap laporan pajak daerah kontraktor PSN Bendungan Tiga Dihaji. Jika ditemukan indikasi kesengajaan tidak membayar pajak, DPRD dan Pemda diminta menggandeng aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perpajakan," harap Fauzi.

Sebagai bentuk transparansi, mereka juga menuntut agar Pansus nantinya wajib menyampaikan perkembangan, hasil pembahasan, serta rekomendasi secara terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada AMPPOKUS, baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik, dan online.

Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa status proyek strategis nasional bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban pajak daerah. Aliansi masyarakat peduli pembangunan daerah menegaskan pembangunan harus berjalan namun kepatuhan hukum dan kontribusi terhadap pendapatan daerah tidak boleh diabaikan.

Aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD OKU Selatan itu mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres OKU Selatan. Tuntutan massa diterima langsung oleh Ketua DPRD OKU Selatan bersama para anggota dewan. Pimpinan DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan,dan disepakati dalam waktu satu Minggu DPRD Kabupaten OKU Selatan sudah akan membentuk Pansus DPRD untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek Strategis Nasional di Kecamatan Tiga Dihaji.(Red/fr86)

Read More

Perjuangkan Bantuan Alkes dan SDM Kesehatan untuk Warga Prabumulih, Wako Prabumulih Ajukan Usulan ke Kementerian Kesehatan

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Upaya keras untuk menghadirkan alat kesehatan canggih dan sumber daya kesehatan yang terbaik kota Prabumulih, terus dilakukan Walikota Prabumulih H Arlan dan wakil Walikota Franky Nasril SKom MM.

Untuk memperjuangkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM Kesehatan terbaik tersebut, Walikota Prabumulih H Arlan melakukan audiensi langsung ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026. 

Dalam audiensi itu, H Arlan secara langsung juga menyampaikan proposal bantuan usulan sarana prasarana alat kesehatan dan SDMK Bidang Dinas Kesehatan Prabumulih, RSUD Prabumulih serta untuk Puskesmas yang ada di kota Prabumulih. 

Walikota Prabumulih mengajukan usulan itu didampingi Kepala Dinas Kesehatan Djoko Listyano SKM MSi, Kepala Bappeda Ir Abu Sohib MSi, Direktur RSUD dr Ade Nur Ikhlas dan Kepala Bagian Prokopim Herli Apriani SE MSi .

Kedatangan Walikota Prabumulih diterima oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr Dante Saksono Harbiwono Sp PD PhD, Dirjen Kesprimkom Endang Sumiwi, Dirjen SDMK Yuli Farianti, Sahli Menkes Bidang Ekokes Bayu Teja, Ses Ditjen P2 Andi Saguni, Ses Ditjen Kesprimkom Hendrastuti Pertiwi, Dir Prodis Alkes Dede Mulyani, Karo Perencanaan Liendha Andajani, MoD Passkas Sukiyani beserta jajaran terkait lainnya. 

Audiensi ini juga diikuti dari Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara dihadiri oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu juga dari Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Bupati Darmasraya Annisa Suci Ramdhani. 

Kepala Dinas Kominfo Prabumulih, Effryadi membenarkan Walikota Prabumulih H Arlan dan jajaran menyampaikan usulan kepada kementerian kesahatan terkait sarana prasarana dan SDM Kesehatan.

"Walikota bersama jajaran Pemerintah Kota Prabumulih tentubya akan terus berusaha semaksimal mungkin agar program program yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Prabumulih salah satunya di bidang kesehatan dapat terlaksana dan ditingkatkan," ungkap Kadiskominfo.

Program kesehatan yang diusulkan untuk ditingkatkan itu baik di bidang sarana dan prasaran, alat alat kesehatan maupun sumber daya manusia di Bidang kesehatan sehingga masyarakat kota Prabumulih dapat menikmati pelayanan kesehatan dan dapat terlayani dengan baik karena sarana dan prasarana yang menunjang sesuai dengan kebutuhan. 

"Semoga apa yang telah diusahakan dan diusulkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dapat diterima oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bisa direalisasikan untuk masyarakat Kota Prabumulih," harapnya.(Adv/Ikb)

Read More