Usai Heboh Diperiksa Kejari, Kepala Desa Sukarami OKU Selatan Inisial CA Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Foto : Karikatur/ilustrasi

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kepala Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Provinsi Sumatera Selatan berinisial CA, secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepastian yang bersangkutan mundur, setelah beredar surat pernyataan tertulis yang diduga dibuat langsung oleh yang bersangkutan tersebar di tengah masyarakat. Dalam surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Bupati OKU Selatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan surat itu, keputusan pengunduran diri ini mulai terhitung sejak tanggal 29 Juli 2026. Kades inisial CA yang sedianya memiliki masa jabatan sebagai Kepala Desa Sukarami untuk periode tahun 2019 hingga 2027. Namun, sebelum masa baktinya berakhir, ia memilih melepaskan jabatan tersebut.

Surat pernyataan pengunduran diri tersebut dibubuhi meterai Rp10.000 dan ditandatanganinya sendiri yang bersangkutan. Dalam surat itu, sang kades menegaskan bahwa keputusan mundur dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa hormat tanpa paksaan. 

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan mendasar dibalik keputusan pengunduran diri kades Sukarami tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Selatan dijabat oleh A Romzi SE MM yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatanya.

"Untuk proses sudah naik nota dinas ke Bupati terkait pengunduran kades tersebut," ungkap Kadin PMD ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/7/2026) malam.

Untuk diketahui, Kades Sukarami inisial CA saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejari OKU Selatan, terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang disampaikan warga Desa Sukarami beberapa bulan lalu. Konon, saat ini kasusnya telah memasuki tahap penyidikan dan informasi yang didapat menyatakan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan menjadi tersangka oleh Kajari OKU Selatan.(FR86)

Read More

Membanggakan! Dua Putra Keturunan Desa Kuripan OKU Selatan Dilantik Jadi Perwira PAPK TNI AD

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Prestasi membanggakan datang dari Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Dua putra terbaik desa tersebut resmi dilantik sebagai Letnan Dua TNI AD dalam upacara penutupan Pendidikan Perwira Prajurit Karier - PA PK di Mabes TNI AD Cilangkap, Jakarta Timur.

Kedua perwira muda tersebut yakni Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom dan Letda Inf Rahul Kadafi SP. Keduanya merupakan pemuda kelahiran dan keturunan desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.

Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom merupakan putra kedua dari enam bersaudara pasangan Akmal Jailani SH dan Eni Nuraini. Sofyan memiliki darah keturunan dari Kuripan Haji dari sang ayah yang merupakan warga asli Kuripan 2 atau Kual.

Sofyan Ar Rasyid sejak kecil memang telah memiliki cita-cita sebagai abdi negara dan ia merupakan alumnus UIN Raden Patah Palembang jurusan Teknik Informatika.

Sedangkan Rahul merupakan anak dari pasangan Murhasan dan Sulastri. Rahul memiliki darah Kuripan Haji dari sang ibu yakni Sulastri yang asli kelahiran Desa Kuripan.

Akmal Jailani, selaku orang tua dari Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom ketika dibincangi mengaku sangat bersyukur dengan keberhasilan sang anak yang telah dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Darat.

"Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan bangga atas karunia dari Allah SWT untuk anak saya. Semoga Sofyan bisa amanah, disiplin, dan terus mengabdi untuk bangsa dan negara," harap pria yang pernah menjadi ketua DPC PKB Kabupaten OKU Selatan itu.

Keberhasilan dua putra keturunan desa Kuripan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemuda di Kecamatan Tiga Dihaji untuk terus berprestasi dan mengabdi kepada NKRI. 

Terpisah, Kepala Desa Kuripan 1, Anas dan Kepala Desa Kuripan 2, Cokro Pranolo ketika dibincangi wartawan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian dua pemuda kelahiran desa mereka tersebut.  

" Kami atas nama Pemerintah Desa Kuripan 1 dan Kuripan 2 beserta seluruh masyarakat Kecamatan Tiga Dihaji mengucapkan selamat. Ini kebanggaan kita bersama, semoga amanah dalam bertugas dan menjadi teladan bagi generasi muda," ujar kedua Kades.(Fr86)

Read More

Bobroknya Tata Kelola RSUD Batin Mangunang Kembali Disorot, SOP Dipertanyakan ? Pasien Rontgen Meninggal Setelah Menunggu 6 Hari

Lampung, Portalsriwijaya.com - Kualitas pelayanan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, kembali menuai kritik tajam. 

Setelah sebelumnya didesak untuk diaudit terkait dugaan carut-marut pengelolaan anggaran, kini rumah sakit pelat merah tersebut dikeluhkan oleh keluarga pasien akibat lambannya penanganan medis yang berujung pada hilangnya nyawa.

Romainur, perwakilan keluarga pasien menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya pelayanan fasilitas rontgen di RSUD Batin Mangunang. Sepekan lalu, pamannya yang sedang dalam kondisi kritis harus menunggu hingga enam hari tanpa kepastian untuk mendapatkan tindakan rontgen. Karena tak kunjung mendapat penanganan, keluarga akhirnya memindahkan pasien ke fasilitas kesehatan lain, meski nyawa sang paman pada akhirnya tidak tertolong.

"Sekarang paman kami sudah meninggal. Setelah berselang sehari tidak dilayani dengan baik oleh RSUD Batin Mangunang, almarhum kami bawa ke Rumah Sakit Secanti Gisting. Di sana kami langsung dilayani, langsung dicek, dan hasilnya langsung diperlihatkan kepada kami," ujar Romainur.

Masih dalam suasana duka, Romainur secara tegas mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di RSUD Batin Mangunang. Ia merasa tidak masuk akal jika pasien kritis dibiarkan menunggu berhari-hari tanpa kejelasan dari pihak medis, operator, maupun dokter ahli.

Menurutnya, hal ini sangat ironis mengingat RSUD Batin Mangunang merupakan rumah sakit Kelas C yang menerima suntikan dana hingga puluhan miliar rupiah. Ia turut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pihak rumah sakit.

"Mereka punya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat medis seperti USG dan rontgen. Ada juga pos sewa alat medis hingga ratusan juta, dan pengelolaan dana DAK yang nilainya miliaran. Sangat tidak rasional jika pasien harus menunggu berhari-hari hanya untuk melakukan rontgen. Uangnya ke mana?," tegasnya. Sementara, Koordinator GRAK Lampung, Chaidir, menyoroti ketidaksesuaian antara alasan pihak rumah sakit dengan dokumen anggaran yang ada.

Sebelumnya, manajemen RSUD Batin Mangunang menyatakan kedatangan Wakil Bupati Tanggamus bukanlah inspeksi mendadak, melainkan atas permintaan pihak rumah sakit akibat banyaknya sarana dan prasarana yang rusak. Namun, GRAK mencatat bahwa dalam dokumen anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2026, RSUD Batin Mangunang telah memiliki alokasi dana pemeliharaan fasilitas sebesar Rp158.032.000. "Dengan dana pemeliharaan ratusan juta tersebut, seharusnya kerusakan fasilitas sudah tertangani dan tidak perlu lagi meminta bantuan ke pemerintah daerah. Uang itu ada, tetapi penggunaannya patut dipertanyakan," ujar Chaidir dalam keterangannya.

Chaidir juga memaparkan adanya sejumlah alokasi anggaran lain pada tahun 2026 yang dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan dana pemeliharaan fasilitas pelayanan, di antaranya:

1. Pengadaan komputer: Rp823.287.000

2. Sewa kendaraan dinas: Rp301.200.000

3. Makan dan minum rapat: Rp220.550.000

4. Alat tulis dan cetak dokumen: Rp197.791.500

Selain persoalan alokasi anggaran, GRAK juga menolak bantahan pihak manajemen terkait isu pemotongan gaji pegawai dan pungutan liar pada rekrutmen tenaga kerja baru. Menurut Chaidir, pihaknya telah menerima aduan langsung dari sumber internal rumah sakit mengenai praktik tersebut. Ia menyebutkan para pegawai enggan melapor secara terbuka karena khawatir akan ancaman pemecatan. Oleh karena itu, GRAK menilai investigasi internal oleh pihak rumah sakit tidak akan berjalan objektif.

Chaidir meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk proaktif dan menggunakan kewenangannya dalam menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. "Kami mengingatkan kembali komitmen Bupati Tanggamus untuk memberantas korupsi. Inspektorat harus segera turun menyelidiki dan menelusuri setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, dimulai dari RSUD Batin Mangunang," tegasnya. (Tim)

Read More

DPC PAN Se-Prabumulih Dilantik, Diminta Turun Rebut Hati Masyarakat

 

* Sekaligus Pengukuhan Relawan dan Rakerda ke 1 PAN Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih melantik enam DPC dan mengukuhkan relawan H Iskandar SE sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, Minggu (26/7/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan di GOR Harmonis Kota Prabumulih itu dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Dapil Sumatera Selatan II H Iskandar SE, Sekretaris Daerah (Sekda) H Elman ST MM, jajaran pengurus PAN, para tokoh masyarakat, serta ketua partai politik yang ada di Kota Prabumulih. Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan serta penyerahan bendera pataka PAN kepada pengurus yang baru dilantik.

Ketua DPD PAN Kota Prabumulih Feri Alwi SH MH pada kesempatan itu mengaku ada tiga agenda digelar pihaknya yakni pelantikan DPC se kota Prabumulih sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, dan pengukuhan relawan H Iskandar SE.

"Harapan kita bagi yang telah dilantik haris bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan partai, bekerja, berjuang dan turun ke masyarakat, bagaimana caranya agar PAN menjadi tiga besar secara nasional dan minimal tiga besar di kota Prabumulih," ungkapnya.

Feri Alwi juga mengapresiasi seluruh pengurus dan kader yang telah bekerja keras mendukung pembangunan Kota Prabumulih dan berharap dapat membawa Prabumulih menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pada kesempatan itu, Feri Alwi juga menyampaikan penghargaan khusus kepada H Iskandar Jaafar yang dinilainya memiliki dedikasi dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kota Prabumulih.

"Beliau merupakan sosok yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, dan pemikiran positif dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Dedikasi, integritas, dan kepedulian beliau terhadap masyarakat patut menjadi teladan bagi kita semua," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Sumsel sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M Alki Ardiansyah berharap kepengurusan yang baru dapat semakin solid dalam membesarkan PAN di Kota Prabumulih serta mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Sekda Prabumulih H Elman yang mewakili Walikota Prabumulih mengungkapkan untuk mewujudkan pembangunan di Prabumulih maka Pemerintah Kota Prabumulih sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik dan DPRD.

"Pemkot Prabumulih membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak agar dalam pembangunan. Pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan masukan konstruktif yang dapat membantu pelaksanaan program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan," tuturnya seraya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik. 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN H Iskandar SE menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, partai politik, relawan, dan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Iskandar juga menyebut jika relawan memiliki peran penting sebagai sahabat perjuangan partai dalam menjangkau dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

"Semua kader dan relawan PAN harus turun ke masyarakat, hadir untuk membantu memperjuangkan kepentingannya masyarakat dan rebut hati masyarakat sehingga kedepan PAN dicintai," katanya.(05/Ikb)

Read More

Unjuk Rasa di Gedung DPRD Prabumulih, Massa PKRI Minta Dewan Awasi Perusahaan Migas

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Kota Prabumulih menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Jumat (24/7/2026).

Mereka menuntut transparansi tata kelola dan kontribusi nyata dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Massa bergerak dari Sekretariat PKRI di Jalan Amri, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, dengan mengendarai satu unit mobil dan sekitar 20 sepeda motor.

Sembari membawa pengeras suara, spanduk, dan bendera organisasi, massa tiba di depan gerbang kantor wakil rakyat sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran Komisi II DPRD Kota Prabumulih yang dipimpin oleh ketuanya, Riza Ariansyah, bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi PKRI, Arief Fazi yang akrab disapa Arief Ahong menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait perizinan operasional, setoran pajak daerah, hingga realisasi dana bagi hasil (DBH) dari sektor migas. Ia juga mempertanyakan efektivitas penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bagi masyarakat Kota Nanas tersebut.

"Kami meminta transparansi mengenai pajak perusahaan, dana bagi hasil, serta CSR. Apakah kontribusi itu benar-benar ada dan dirasakan oleh masyarakat Prabumulih?" ujar Arief di depan gerbang DPRD Kota Prabumulih, Jumat.

Selain persoalan fiskal, PKRI mendesak adanya pembaruan data inventaris kendaraan serta alat operasional perusahaan. Mereka juga menuntut agar setiap mitra kerja atau vendor dari perusahaan migas utama wajib memiliki kantor perwakilan fisik di wilayah hukum Kota Prabumulih guna memudahkan pengawasan penyerapan tenaga kerja lokal.

Arief menilai, akses informasi terkait rekrutmen pekerja di sektor migas selama ini masih tertutup bagi warga setempat. Oleh karena itu, PKRI mendesak DPRD Kota Prabumulih segera memanggil jajaran manajemen perusahaan migas dan vendor terkait untuk melakukan audiensi terbuka. Merespons tuntutan tersebut, perwakilan massa kemudian dipersilakan masuk untuk menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat utama gedung DPRD.

* Apresiasi Aspirasi, Akan Ditindaklanjuti

Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah penyampaian aspirasi secara tertib yang dilakukan oleh LSM PKRI. DPRD berjanji akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak korporasi yang dimaksud guna mengklarifikasi seluruh poin tuntutan massa.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas aspirasi ini. Tentu seluruh poin tuntutan akan kami tindak lanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam waktu dekat," kata Riza. (Ikb)

Read More