27 Tahun Sengketa Tanah Tebing Gading Tak Kunjung Usai: Ahli Waris Tagih Kejelasan Batas, SHM Diduga Tumpang Tindih

 


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Di kawasan Tebing Gading, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten OKU Selatan, sebuah sengketa tanah yang bermula sejak 27 tahun silam kembali mencuat ke permukaan.

Persoalannya tampak sederhana, namun hingga kini belum menemukan titik terang: siapa pemilik sahnya, berapa luasnya, dan di mana batas-batasnya yang sebenarnya. Para ahli waris Almarhum H. Zainal Abidin kini berjuang mendapatkan kejelasan itu. Mereka menilai, selama puluhan tahun, persoalan ini berputar-putar tanpa kepastian hukum yang tuntas.

* Berawal dari Pembelian Tahun 1989 untuk Yayasan Bakti Ibu

Kisah ini bermula pada tahun 1989. Saat itu, sebidang tanah di kawasan Tebing Gading dibeli oleh Asmadi untuk kepentingan Yayasan Bakti Ibu.

Menurut keterangan pihak ahli waris, awalnya tanah tersebut ditawar seharga Rp 17.000.000. Namun karena diperuntukkan bagi pembangunan sekolah, pemilik memberikan harga khusus sebesar Rp 6.000.000, dan dilepaskan secara resmi pada 9 Agustus 1989.

Pihak ahli waris menyebut, mereka telah mengambil sebagian hak berupa nilai wakaf senilai Rp 1.000.000 yang dikompensasikan dengan tanah seluas 1.300 meter persegi. Namun, sisanya justru berubah status kepemilikannya tercatat atas nama Sudiatno, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di Yayasan Bakti Ibu. Perubahan inilah yang kemudian menjadi pangkal persoalan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sudiatno maupun Yayasan Bakti Ibu belum memberikan keterangan resmi terkait versi ahli waris tersebut. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi semua pihak.

* Menang di PN dan PT, Kalah di Kasasi

Persoalan ini kemudian berlanjut ke jalur hukum. Pihak ahli waris menempuh upaya melalui Pengadilan Negeri Baturaja. Di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi, mereka memenangkan perkara dan dinyatakan berhak atas tanah kompensasi seluas sekitar 1.300 meter persegi. Namun, pada tahun 2007, pihak lawan mengajukan upaya hukum kasasi dan putusan berbalik arah.

Menurut penilaian pihak ahli waris, putusan kasasi tersebut justru belum memberikan kejelasan rinci mengenai batas dan luas tanah yang harus dikembalikan. Amar putusan dinilai tidak tegas, karena tidak memerintahkan pengembalian tanah kepada Yayasan Bakti Ibu maupun kepada Sudiatno secara pribadi. "Bagaimana kami harus melaksanakan putusan yang batas dan luasnya tidak terperinci jelas?" Begitu pertanyaan mendasar yang terus bergema di kalangan ahli waris.

* Laporan Polisi Bergantian, Pengukuran Polda Belum Ada Hasil

Selama proses hukum berjalan, pihak ahli waris mengaku beberapa kali dilaporkan ke kepolisian oleh pihak lawan. Laporan itu muncul bergantian di masa pergantian pimpinan, namun dinilai tidak menghasilkan penyelesaian atas persoalan pokok: batas dan status tanah.

Laporan terakhir bahkan sudah naik ke tingkat Polda, yang telah turun langsung melakukan peninjauan lokasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, menurut pihak ahli waris, sudah hampir tiga bulan berlalu, hasil pengukuran itu belum juga diterima oleh mereka.

* Dugaan SHM No. 12 Tahun 2005 Tumpang Tindih

Memasuki babak baru, persoalan ini semakin mengemuka setelah muncul dugaan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 Tahun 2005 yang diterbitkan BPN dengan Surat Ukur No. 06 di Desa Sumber Jaya, sekarang Kelurahan Batu Belang Jaya, seluas 3.950 meter persegi atas nama Sudiatno, diduga tumpang tindih dengan lahan Almarhum Zainal Abidin.

Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan dua saksi kunci yang disampaikan pihak ahli waris:

"Dulu tahun 2003 ada program PRONA dan terbit SHM tahun 2005. Tapi tidak pernah ada penerbitan SHM atas nama Sudiatno. Saya tidak pernah bertanda tangan pada lokasi sesuai SHM No. 12 Tahun 2005 itu," ungkap Mantan Kepala Desa Sumber Jaya, Muhamad Syukur.

"Saya yang bertugas mengukur program PRONA pada tahun 2003. Seingat saya, tidak ada pengukuran atas nama Sudiatno," ujar Mantan BPD / Tukang Ukur PRONA 2003, Marlin.

Keterangan kedua saksi tersebut masih merupakan versi pihak ahli waris dan perlu dikonfirmasi kepada BPN serta pihak terkait lainnya.

* Pengukuran Ulang 19 November 2026

Pada Kamis, 19 November 2026, dijadwalkan pengukuran ulang tanah sengketa. Kuasa hukum ahli waris, Teuku Rizkiansyah, S.H., dari Law Office Teuku Rizkiansyah, S.H. & Associates, mengundang awak media untuk hadir sebagai saksi independen. Langkah ini diambil agar proses berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Menurut keterangan Teuku Rizkiansyah, setelah dilakukan pengecekan pengukuran pada hari itu, tidak ditemukan kesesuaian dengan yang tertera di SHM tersebut.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Lurah Batu Belang Jaya, telah diterbitkan SHM tahun 2026 dengan pengajuan mandiri atau tidak melalui kelurahan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana proses penerbitan tersebut bisa berjalan.

* Ahli Waris Hanya Minta Kejelasan

Di tengah semua dinamika itu, tujuan ahli waris sebenarnya sederhana dan wajar: bukan sekadar menang di pengadilan, tetapi mendapatkan kejelasan apa milik siapa, berapa luasnya, dan di mana batasnya.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa selembar sertifikat tanah bukan sekadar kertas, melainkan bukti hukum yang melindungi hak setiap warga negara. Jika putusan pengadilan tidak jelas pelaksanaannya dan hasil pengukuran resmi tertahan tanpa alasan yang transparan, maka keadilan yang dirasakan masyarakat pun akan kabur.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak ahli waris dan kuasa hukumnya. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi yang setara bagi semua pihak, ahli waris, Yayasan Bakti Ibu, Sudiatno, BPN, maupun instansi terkait lainnya.

Keadilan tidak boleh menunggu 37 tahun lebih lama lagi. Warga Tebing Gading berhak tahu, tanah itu milik siapa sebenarnya.(FR86)

Share:

Sumringah! Ratusan Atlet Prabumulih Terima Bonus Puluhan Juta, Walikota H Arlan : Jangan Cepat Puas Diri


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ratusan atlet Kota Prabumulih yang meraih medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel XV dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Sumsel V tahun 2025, tampak sumringah dan bahagia.

Penyebabnya, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DKOP) membagikan bonus alias reward kepada para atlet yang telah mengharumkan nama kota nanas tersebut.

Penyerahan bonus itu dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dan Wakil Wali Kota, Franky Nasril SKom MM di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Kamis (19/11/2026).

* Apresiasi Walikota Prabumulih

"Kami ucapkan selamat kepada para atlet, kami atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih karena berkat para atlet membuat nama Kota Prabumulih harum di kancah olahraga Sumatera Selatan," ungkap Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dalam sambutannya.

Arlan menyadari, di balik medali yang diraih para atlet terdapat proses perjuangan yang cukup panjang, mulai dari latihan rutin, kedisiplinan, pengorbanan waktu, hingga semangat pantang menyerah dalam menghadapi persaingan.

Pada kesempatan itu, Arlan juga mengatakan hendaknya prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berlatih dan menjadi penyemangat bagi yang belum berhasil meraih medali. "Prestasi ini harus dijadikan penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan dan menargetkan pencapaian yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya dan jangan mudah berpuas diri," katanya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Prabumulih itu menegaskan, Pemerintah Kota Prabumulih akan terus memberikan dukungan terhadap kemajuan dunia olahraga di Kota Nanas. Dukungan itu akan terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Bumi Seinggok Sepemunyian. "Terus meningkatkan kemampuan dengan terus berlatih dan bawa harum nama Kota Prabumulih di dunia olahraga," harapnya.

* Prabumulih Borong 161 Medali

Sementara itu, Kepala DKOP Kota Prabumulih, Joko Firdaus, S.Pd., mengungkapkan, kontingen Prabumulih berhasil mengumpulkan puluhan medali dalam dua ajang olahraga tingkat Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

"Pada Porprov Sumsel XV yang digelar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2025 lalu, kontingen Kota Prabumulih berhasil membawa pulang total 90 medali terdiri dari 15 medali emas, 20 medali perak dan 55 medali perunggu," ujarnya.

Sementara pada Peparprov Sumsel V, kontingen Prabumulih mencatatkan hasil yang juga membanggakan dengan perolehan 71 medali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 medali merupakan emas, 24 medali perak dan 13 medali perunggu.

Jika ditotal, kontingen Kota Prabumulih berhasil membawa pulang 161 medali dari dua ajang bergengsi tersebut. Sebuah capaian yang membuat Prabumulih patut diperhitungkan dalam peta olahraga Sumatera Selatan.

* Rincian Bonus Atlet dan Pelatih

"Bonus diberikan sesuai perolehan medali didapat, untuk atlet peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar Rp 10 juta. Atlet peraih perak memperoleh Rp 5 juta dan peraih medali perunggu mendapatkan Rp 2,5 juta," jelas Joko.

Selain atlet, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para pelatih yang telah berperan dalam mempersiapkan dan membina atlet hingga mampu meraih prestasi. "Pelatih yang atletnya berhasil mendapatkan medali emas memperoleh bonus Rp 5 juta. Pelatih atlet peraih medali perak juga mendapatkan Rp 2,5 juta dan pelatih atlet peraih medali perunggu menerima Rp 1,5 juta," katanya.

Pembagian bonus para atlet itu turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Prabumulih yang turut menyerahkan secara simbolis reward atau bonus tersebut kepada para atlet.

Bagi para atlet, bonus itu bukan sekadar angka. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa keringat, air mata, dan kerja keras mereka selama berlatih tidak sia-sia. Dan bagi Kota Prabumulih, 161 medali itu adalah bukti bahwa dari kota kecil ini, lahir atlet-atlet besar yang siap bersaing di level yang lebih tinggi.(Ikb)

Share:

Aklamasi! H Zainudin Nanguri Resmi Pimpin Golkar Prabumulih 2025-2030, Andie Dinialdie: Kembalikan Kejayaan Golkar

 


Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Setelah melalui dinamika partai yang cukup seru, akhirnya teka-teki siapa nakhoda baru Partai Golkar Kota Prabumulih terjawab. H Zainudin Nanguri SH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Prabumulih masa bakti 2025-2030.

Pria yang juga merupakan anggota DPRD Kota Prabumulih itu terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI yang berlangsung di Aula Hotel Grand Nikita, Kota Prabumulih, Selasa (17/11/2026).

Musda ke-VI ini bukan musda biasa. Acara tersebut dibuka dan dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, S.E., M.M., Sekretaris DPD Golkar Sumsel, Kepala Kesbangpol Prabumulih, para ketua partai politik di Prabumulih, serta ratusan kader dan senior Golkar.

* Pesan Tegas Andie Dinialdie: Jangan Ada Kader yang Ditinggalkan

Dalam arahannya, Andie Dinialdie menekankan satu hal yang paling penting: soliditas dan kebersamaan. "Tidak boleh ada kader yang ditinggalkan dalam proses konsolidasi organisasi. Seluruh pengurus, kader, serta para senior partai harus dilibatkan untuk bersama-sama membesarkan Golkar," tegas Andie.

Andie mengingatkan, Golkar adalah partai besar yang hanya bisa menang jika seluruh mesinnya bergerak dalam satu barisan. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Zainudin mampu merangkul seluruh kader tanpa terkecuali.

Ia juga menyampaikan target besar yang harus diperjuangkan Golkar Prabumulih ke depan: mengembalikan kejayaan partai. "Harapan kita kalau dulu Golkar Prabumulih bisa menjadi wali kota dan ketua DPRD Prabumulih, ke depan harapan kita agar itu diraih kembali," katanya.

Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta musda. Sebuah pesan yang jelas bahwa Golkar Prabumulih tidak ingin hanya menjadi penonton, tetapi kembali menjadi pemenang.

* Zainudin: Tidak Ada Kelompok, Tidak Ada Kotak-kotak

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Prabumulih terpilih, H. Zainudin Nanguri, menyampaikan komitmennya untuk membawa Golkar Prabumulih menjadi organisasi yang lebih harmonis, terbuka, dan mampu merangkul seluruh kader.

"Tidak ada kelompok dan tidak ada terkotak-kotak, semua kader Prabumulih akan kita rangkul dan berharap semua berpartisipasi memberikan masukan untuk memajukan Partai Golkar ke depannya," beber Zainudin.

Menurut Zainudin, Partai Golkar bukan milik kelompok atau individu tertentu, melainkan milik bersama yang harus dijaga dan dibesarkan melalui semangat persatuan. Ia ingin seluruh kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

"Golkar ke depan harus mampu menampung seluruh kader dan aspirasi masyarakat. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat. Kita ingin semuanya bersatu dan berjalan bersama sesuai arahan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan," harapnya.

* Babak Baru Golkar Prabumulih

Terpilihnya Zainudin secara aklamasi menjadi sinyal kuat bahwa seluruh kader Golkar Prabumulih sepakat untuk bersatu dan bergerak dalam satu komando.

Kini, babak baru Golkar Prabumulih telah dimulai. Dengan dukungan penuh dari DPD I Golkar Sumsel dan soliditas kader di bawah, publik Prabumulih menanti apakah di bawah kepemimpinan H. Zainudin Nanguri, Golkar benar-benar mampu mengembalikan kejayaannya: merebut kembali kursi Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Prabumulih.(Ikb)

Share:

Serap Aspirasi Warga Buay Pemaca, DPRD Sumsel Tampung Keluhan KUR hingga Usulan Mobil Damkar



OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan Reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Desa Talang Padang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja anggota dewan di wilayah Kabupaten OKU dan OKU Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 23 November 2026.

Kelima legislator provinsi yang hadir dalam dialog terbuka bersama warga tersebut adalah Sri Mulyadi, Attahirah Putri Lestari, Mirza Gumay, Andriansyah, serta Fattan Qoribi.

Dalam sesi dialog, masyarakat setempat menyampaikan empat usulan utama yang menjadi kendala di lapangan. Keempat poin tersebut meliputi sulitnya pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kerap ditolak pihak bank, kebutuhan pembangunan jalan lingkar desa, peningkatan layanan kesehatan, serta pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumsel Sri Mulyadi memastikan seluruh aspirasi warga telah dicatat untuk dibawa ke tingkat provinsi.

"Semua usulan yang disampaikan warga Desa Talang Padang hari ini, baik itu masalah KUR yang ditolak di Bank BRI, jalan lingkar desa, masalah kesehatan, maupun usulan mobil pemadam kebakaran, semuanya sudah kami tampung," ujar Sri Mulyadi.

Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga tuntas. "Saya tegaskan, semua usulan ini akan kami perjuangkan di Dewan Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah amanah dari rakyat dan menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkannya sampai terealisasi," tambahnya.

* Sorotan Layanan Kesehatan

Persoalan akses dan pelayanan kesehatan mendapat perhatian khusus dari para legislator. Anggota DPRD Sumsel Attahirah Putri Lestari mengimbau warga yang hendak dirujuk ke rumah sakit di Kota Palembang agar melapor terlebih dahulu sebelum berangkat.

Langkah ini dinilai penting guna mempermudah koordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan di ibu kota provinsi.

"Untuk masyarakat yang akan berobat, tolong memberi info sebelum pasien berangkat ke Palembang. Supaya dapat dikoordinasikan dengan rumah sakit, agar begitu pasien sampai di Palembang penanganannya bisa lebih cepat, tidak bingung lagi, dan tidak terlambat ditangani," kata Attahirah.

Sementara itu, anggota DPRD Sumsel lainnya, Mirza Gumay, melontarkan pernyataan tegas terkait hak warga memperoleh layanan medis. Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemui penolakan dari pihak rumah sakit, terutama dalam kondisi darurat.

"Apabila ada rumah sakit yang tidak menerima atau menolak warga atau pasien, silakan laporkan. Jangan takut melapor. Warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau ada rumah sakit yang menolak pasien, laporkan kepada kami, biar kami tindak lanjuti dan kami perjuangkan," tegas Mirza yang disambut tepuk tangan warga.

Kegiatan reses yang berlangsung tertib dengan pengamanan aparat TNI dan Polri ini turut dihadiri Camat Buay Pemaca Zainan Sagiman, Danramil Kapten Inf Hairul Masri, Kapolsek Buay Pemaca Ipda Endi Hardi, jajaran Babinsa, serta sembilan kepala desa di wilayah Kecamatan Buay Pemaca.(FR86)

Share:

Reses di OKU Selatan, Ketua DPRD Sumsel Serap Aspirasi Warga hingga Siap Perjuangkan Bantuan Tiang Listrik


OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andi Dinialdi melaksanakan kegiatan reses Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Selasa (17/11/2026).

Kunjungan kerja ini menyasar dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Buay Rawan. Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat setempat tersebut, Andi menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan guna memetakan persoalan warga secara nyata.

"Reses ini adalah kewajiban saya sebagai wakil rakyat. Saya datang langsung untuk mendengar aspirasi masyarakat, bukan sekadar mendengar laporan dari atas meja," ujar Andi di sela-sela sambutannya.

* Serap Aspirasi Pembangunan di Muaradua

Rangkaian kegiatan diawali di Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua. Di lokasi ini, dialog interaktif digelar bersama warga dan tokoh masyarakat setempat.

Sejumlah usulan yang mencuat di kelurahan ini umumnya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan lingkungan. Seluruh catatan keluhan warga tersebut dihimpun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna dan komisi di DPRD Provinsi Sumsel.

* Prioritas Penerangan di Desa Rantau Panjang

Puncak kegiatan reses berlangsung di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan. Pada sesi ini, Pemerintah Desa Rantau Panjang memfokuskan usulan mereka pada satu kebutuhan mendesak, yakni pengadaan tiang listrik.

Kepala Desa Rantau Panjang menuturkan, ketersediaan tiang listrik menjadi kunci pemerataan penerangan di wilayahnya. Selama ini, keterbatasan fasilitas tersebut dinilai menghambat kenyamanan dan keamanan warga saat beraktivitas pada malam hari.

"Dalam reses ini, kami mengusulkan kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumsel agar Desa Rantau Panjang bisa mendapatkan bantuan tiang listrik. Fasilitas ini sangat dibutuhkan agar penerangan di desa kami merata dan masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman," kata Kepala Desa Rantau Panjang.

Menanggapi hal tersebut, Andi Dinialdi menyatakan kesiapannya untuk mengawal usulan itu. Ia menilai, akses penerangan merupakan hak dasar yang harus segera dipenuhi demi menunjang produktivitas masyarakat pedesaan.

"Usulan Kepala Desa Rantau Panjang tentang bantuan tiang listrik ini sudah saya catat. Ini akan menjadi aspirasi prioritas yang akan saya perjuangkan melalui mekanisme di DPRD Provinsi Sumsel, karena listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat," tegas Andi.(FR86)

Share:


Portalsriwijaya.com

Arsip