Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Langkah taktis diambil oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Demi mewujudkan sinergi instansi yang kokoh, Deni Victoria memenuhi undangan khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Asvera Primadona. Keduanya hadir bersama dalam forum nasional yang sangat strategis, yaitu Konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Tahun 2026.
Pertemuan lintas lembaga tingkat tinggi ini digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting. Meskipun dilaksanakan secara virtual, esensi dan dinamika diskusi tetap berjalan dengan bobot yang tinggi. Forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan unsur korps adhyaksa dengan para pemangku kepentingan di daerah, dengan agenda utama menyelaraskan langkah antara penegak hukum dan lembaga legislatif di tingkat kabupaten serta kota seluruh Indonesia.
Komitmen Sinergi Lintas Sektoral
Kehadiran Deni Victoria di tengah padatnya agenda legislatif menunjukkan komitmen tinggi DPRD Prabumulih untuk membuka ruang komunikasi yang intens dengan aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan sistem pengawasan legislatif yang selaras dengan koridor hukum yang berlaku.
Sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan kejaksaan merupakan kunci utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Kolaborasi ini memastikan seluruh kebijakan publik, penganggaran, dan regulasi yang dilahirkan di Kota Prabumulih berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan, sekaligus meminimalisir risiko pelanggaran hukum sejak dini.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Bahas Isu Strategis
FGD ini tidak hanya menjadi agenda koordinasi biasa, melainkan sebuah forum dengan skala cakupan yang luas. Hal ini terbukti dengan kehadiran langsung Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kehadiran tokoh-tokoh penting ini memberikan bobot tersendiri pada ruang diskusi nasional tersebut.
Pembahasan di dalam forum berfokus pada penguatan komunikasi dua arah antara jajaran kejaksaan dan lembaga DPRD di berbagai wilayah nusantara. Melalui wadah FGD ini, para peserta saling berbagi sudut pandang, memetakan potensi hambatan hukum di daerah, serta merumuskan solusi preventif demi terciptanya iklim pemerintahan yang kondusif, bersih, dan berorientasi sepenuhnya pada kesejahteraan masyarakat.(Ikb)
0 comments:
Posting Komentar