Anggota MPR RI Giri Kiemas Ajak Mahasiswa & Pemuda Prabumulih Tak Anti Parpol

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Para mahasiswa dan pemuda di kota Prabumulih diimbau untuk tidak anti dengan partai politik karena partai merupakan pilar utama demokrasi konstitusional yang berfungsi sebagai jembatan resmi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan melahirkan kebijakan publik.

Hal itu diungkapkan Anggota MPR RI dari PDI Perjuangan, Dr H M Giri Ramanda N Kiemas SE MM dalam kegiatan menyerap aspirasi pemuda dan mahasiswa di kota Prabumulih, pada Sabtu (27/6/2026) sore.

Kegiatan dengan tema penguatan demokrasi substansi dan etika berbangsa itu digelar di Sekretariat PDI Perjuangan di Jalan Lingkar Timur Simpang empat tugu Jogja Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur. 

Hadir juga dalam kegiatan itu Anggota DPRD Prabumulih HM Rasyid SPd, Purwaka, Sekretaris PDIP Prabumulih, Akbar Sirait dan jajaran kepengurusan PDI Perjuangan kota Prabumulih.

Dalam kegiatan itu, Giri Ramanda menyampaikan jika kegiatan penyerapan aspirasi wajib dilakukan pihaknya selaku anggota MPR RI untuk mengetahui usulan, keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Pria yang juga ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Sumatera Selatan itu juga menanggapi berbagai isu yang menarik ditengah masyarakat mulai dari masalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Keperasi Desa Merah Putih (KDMP), harga BBM yang naik dan berbagai persoalan lain ditengah masyarakat. 

"Dari berbagai permasalahan tersebut tentu tidak boleh para pemuda dan para mahasiswa anti partai politik, karena banyak kebijakan berasal dari partai politik yang diserap dari aspirasi masyarakat. Partai politik bisa menjadi tempat masyarakat khususnya pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi," katanya. 

Anggota DPR RI itu juga menjelaskan terkait penyebab nilai tukar rupiah yang terus mengalami kenaikan hingga tembus di angka Rp 18 ribu beberapa waktu lalu. "Nilai tukar rupiah naik karena banyak investor menarik investasinya dari Indonesia, kenapa mereka menarik investasi karena kondisi ekonomi indonesia yang tidak menentu dengan berbagai persoalan," katanya. 

Para mahasiswa dan pemuda yang hadir dalam kegiatan kemudian melakukan tanya jawab terkait berbagai isu baik MBG, KDMP, harga BBM yang terus naik dan menyebabkan berbagai kebutuhan pokok menjadi naik serta isu lain termasuk saat ini sedang dilakukannya sensus ekonomi oleh BPS.

Untuk diketahui, penyerapan aspirasi dilakukan Anggota MPR RI dari PDI Perjuangan, Dr H M Giri Ramanda N Kiemas SE MM ini di kota Prabumulih sudah dilakukan beberapa kali dalam tahun ini. Aspirasi-aspirasi yang diserap ini nantinya akan dibawa dan menjadi pembahasan ke tingkat yang lebih lanjut.(05)

Read More

Dipecat Sepihak oleh Rumah Sakit, Dokter Spesialis Dituding Malpraktek di Prabumulih Melawan!

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Komisi II DPRD Kota Prabumulih memediasi sengketa antara seorang dokter spesialis bedah umum dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Prabumulih terkait dugaan pemutusan kontrak kerja yang dinilai sepihak. Namun, mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak tersebut belum membuahkan kesepakatan.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Ahmad Riza Diswan, didampingi Sekretaris Komisi II Hartono Hamid serta dihadiri anggota komisi lainnya dan pihak rumah sakit maupun dokter dan kuasa hukumnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Hartono Hamid mengatakan pihaknya telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan dengan memberikan solusi yang adil dan tidak memihak. Namun hingga pertemuan berakhir, kedua belah pihak masih mempertahankan pendiriannya masing-masing sehingga belum ditemukan titik temu.

Persoalan ini bermula dari tudingan dugaan malapraktik terhadap dokter inisial BJ, seorang dokter spesialis bedah umum, yang kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan rumah sakit swasta tempatnya bertugas.

"Kami telah menjelaskan kepada Komisi II bahwa setiap keputusan yang diambil rumah sakit bertujuan memastikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Rumah sakit tidak ingin mengambil risiko dalam pelayanan kesehatan sehingga seluruh kebijakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku," ujar Richi yang merupakan kuasa hukum rumah sakit.

Richi juga membantah adanya pemberhentian sepihak terhadap dr BJ yang dilakukan pihakrumah sakit. Ia menjelaskan, mekanisme penghentian kerja telah diatur dalam perjanjian kerja sama antara rumah sakit dengan dokter yang bersangkutan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, apabila seorang dokter terbukti melakukan pelanggaran sesuai keputusan Majelis Kehormatan Profesi, maka dapat dikenakan pemberhentian tetap. Namun, karena dokter BJ merupakan salah satu dokter senior, manajemen hanya menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

Richi juga menambahkan, jajaran rumah sakit telah mengundang kembali dokter BJ untuk kembali bertugas setelah masa sanksinya hampir berakhir. Namun, undangan tersebut tidak direspons karena yang bersangkutan telah memperoleh pekerjaan di tempat lain.

Selain itu, Richi mengungkapkan bahwa dokter BJ sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Prabumulih. Namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim dan hingga kini tidak ada upaya hukum lanjutan yang diajukan.

"Rumah sakit tidak pernah menelantarkan ataupun mengabaikan hak-hak yang bersangkutan. Seluruh kebijakan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum dokter BJ, Rakas Pakarlasa menilai tudingan malapraktik terhadap kliennya tidak berdasar. Ia menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak ditemukan adanya unsur malapraktik yang dilakukan oleh kliennya.

Meski demikian, kata Rakas, rumah sakit tetap melakukan pemutusan kontrak sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, kliennya kehilangan kesempatan menyelesaikan sisa masa kontrak selama sembilan bulan.

Menanggapi hasil mediasi yang difasilitasi Komisi II DPRD Kota Prabumulih, Rakas mengaku pihaknya belum memperoleh jawaban yang diharapkan. "Tanggapan kami terkait pertemuan hari ini, menurut kami belum mendapatkan jawaban yang kami inginkan. Upaya kami masih akan berlanjut bersama tim untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah akan menempuh jalur hukum atau kembali melakukan mediasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," kata Rakas.

Rakas juga membantah pernyataan pihak rumah sakit yang menyebut kliennya pernah ditawari untuk kembali bekerja. "Kalau mengenai adanya tawaran untuk kembali bekerja, klien kami tidak pernah menerima tawaran tersebut. Berdasarkan keterangan klien kami, tidak pernah ada penyampaian, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain, terkait permintaan agar beliau kembali bekerja di rumah sakit," tegasnya.

Hingga rapat berakhir, Komisi II DPRD Kota Prabumulih berharap kedua belah pihak tetap membuka ruang komunikasi untuk mencari penyelesaian terbaik tanpa mengesampingkan aspek hukum maupun kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.(Ikb)

Read More

Puluhan Relawan SPPG Caroline Belajar Pencegahan dan Penangganan Kebakaran

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Caroline Pelita Insani kota Prabumulih mendapat pembekalan keterampilan pencegahan dan penanganan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Prabumulih. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi situasi darurat kebakaran di dapur produksi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hadir secara langsung dalam kegiatan itu, Kepala Yayasan SPPG Caroline Pelita Insani, Hj Mariana dan jajaran serta perwakilan dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD kota Prabumulih, Husenyandi bersama jajarannya.

Dalam pelatihan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai penyebab terjadinya kebakaran, langkah-langkah pencegahan, hingga cara penanganan awal apabila terjadi kebakaran ringan. Selain diberikan pemahaman dengan materi teori, peserta juga mendapatkan praktik langsung penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Sederhana (APAS).

Praktik tersebut dilakukan agar para relawan mampu melakukan tindakan cepat dan tepat sebelum api membesar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kepala Yayasan SPPG Caroline Pelita Insani, Hj Mariana dalam sambutannya mengungkapkan kegiatan dilakukan tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesiapsiagaan seluruh relawan.

Ibu yang akrab disapa Rian Widot ini mengapresiasi kerjasama dengan dengan jajaran bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD kota Prabumulih yang telah memberikan edukasi dan pelatihan secara langsung. 

"Kami berharap para peserta yang mengikuti untuk berul-betul memahami sehingga kedepan makin sigap, disiplin, dan memahami prosedur penanganan kebakaran demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman di SPPG Caroline Pelita Insani," harapnya.

Sementara itu, perwakilan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD kota Prabumulih turut mengapresiasi langkah Yayasan SPPG Caroline Pelita Insani yang menggelar kegiatan pemberian edukasi terhadap para relawannya. "Pelatihan ini sangat penting agar relawan memahami langkah awal penanganan kebakaran dan tidak panik saat menghadapi situasi darurat," ungkapnya.(05)

Read More

PWI Prabumulih Resmi Kembalikan Mobil Dinas, Apresiasi Pemkot Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketua dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kota Prabumulih secara resmi mengembalikan mobil dinas jenis Toyota Avanza yang selama ini dipinjamkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pengembalian kendaraan tersebut dilakukan setelah adanya pernyataan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih yang menyebutkan adanya temuan BPK terkait aturan jika organisasi swasta tidak boleh dipinjamkan kendaraan dinas.

Proses pengambilan mobil dilakukan langsung oleh Ketua PWI Prabumulih, Ronald Atas dan jajaran kepada Bagian Umum Setda Kota Prabumulih, dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum, Ferdi didampingi petugas Bagian Aset, Agus serta sejumlah pegawai Bagian Umum.

Prosesi serah terima berlangsung resmi dan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima, sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah kembali menjadi aset yang dikelola Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum.

Ketua PWI Prabumulih, Ronald Atas dalam keterangannya menegaskan bahwa kendaraan telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Kota Prabumulih. "Dengan berbagai pertimbangan, mobil dinas tersebut sudah kami kembalikan ke Bagian Umum. Sebelumnya kami telah berkoordinasi agar kendaraan diambil langsung karena kondisinya sedang mati dan tidak dapat dioperasikan," ujar Ronald kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan itu, Ronald juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya Bagian Umum atas dukungan yang selama ini diberikan kepada PWI Prabumulih. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bagian Umum Pemerintah Kota Prabumulih atas pinjam pakai mobil dinas yang selama ini telah membantu menunjang aktivitas organisasi PWI Prabumulih. Kini kendaraan tersebut telah kami kembalikan kepada pemerintah," ungkap Ronald.

Lebih lanjut Ronald menuturkan, pengembalian mobil dinas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab PWI Prabumulih terhadap aset milik pemerintah daerah sekaligus mengakhiri polemik yang sempat berkembang. "Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut," tuturnya.

Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima, proses pengembalian kendaraan dinas dinyatakan telah selesai dan seluruh tanggung jawab atas kendaraan tersebut kembali berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum Setda.

Diberitakan sebelumnya, Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih menyebutkan adanya temuan BPK Sumsel terkait 16 mobil dinas yang dipinjam pakaikan ke organisasi swasta. Dari temuan itu, Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkot Prabumulih terus melakukan tindak lanjut hingga akhirnya dari 16 mobil terdapat sebanyak 6 mobil lagi yang belum dikembalikan.(Ril/01)

Read More

Konferkab PWI OKU Selatan Berakhir Kisruh, Panitia Minta PWI Pusat Batalkan Hasil Pemilihan

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Konferensi Kabupaten (Konferkab) III Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) OKU Selatan yang digelar di Ruang Serasan Seandanan, Pemkab OKU Selatan, Selasa (23/6/2026), berakhir ricuh. Sejumlah peserta memilih walk out dari ruang sidang setelah proses pemilihan ketua dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Panitia pelaksana bahkan secara tegas menyatakan hasil Konferkab tersebut cacat hukum dan meminta PWI Pusat turun tangan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi. Menurut keterangan panitia, kericuhan bermula saat tahapan pemilihan ketua berlangsung. Mereka menuding adanya dugaan pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak dari PWI Provinsi Sumatera Selatan.

Panitia menyoroti masuknya nama pemilih yang status keanggotaannya disebut telah tidak aktif atau kartu anggota PWI-nya telah mati lebih dari satu tahun. Namun, menjelang proses pemungutan suara, keanggotaan yang bersangkutan disebut kembali diaktifkan sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, panitia juga mempertanyakan perubahan jumlah pemilik hak suara yang sebelumnya telah ditetapkan, namun berubah pada saat-saat terakhir menjelang pemilihan. "Kami menilai telah terjadi pelanggaran terhadap mekanisme organisasi yang berlaku. Ada perubahan jumlah pemilik hak suara pada detik-detik terakhir sebelum pemungutan suara dilaksanakan," ujar Usman didampingi Asmidan selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Konferkab.

Situasi tersebut memicu protes dari sejumlah peserta yang merasa proses pemilihan tidak lagi berjalan sesuai aturan. Sebagai bentuk penolakan, mereka memilih meninggalkan ruang sidang atau melakukan walk out. Panitia menegaskan bahwa berbagai pelanggaran prosedural yang terjadi membuat hasil pemilihan kehilangan legitimasi organisasi. " Panitia Konferkab PWI OKU Selatan menyatakan hasil Konferkab III ini cacat hukum. Karena itu, kami menilai produk yang dihasilkan tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat sesuai aturan organisasi," tegas pernyataan panitia.

Tak hanya itu, panitia juga menuding adanya intervensi dalam jalannya sidang yang dinilai telah mencederai independensi forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten tersebut. Mereka meminta PWI Pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses Konferkab dan mengambil langkah tegas guna menjaga marwah organisasi. "Kami meminta PWI Pusat turun tangan dan memeriksa seluruh proses yang terjadi dalam Konferkab ini agar organisasi tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan perpecahan di internal," lanjut pernyataan tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan WhatsApp menyatakan bahwa anggota yang status keanggotaannya tidak aktif tidak diperkenankan menggunakan hak suara dalam Konferkab. "Tidak bisa. Jika memang terjadi seperti itu, silakan dilaporkan ke PWI Pusat untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terbukti, hasil Konferkab dapat dibatalkan,"ujar Atal.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan H. Oktaf Riady. Ia menegaskan bahwa anggota yang kartu keanggotaannya mati selama lebih dari satu tahun tidak dapat langsung menggunakan hak organisasi. "Anggota yang kartu PWI-nya mati lebih dari satu tahun harus mengikuti kembali proses dan mekanisme keanggotaan sesuai aturan organisasi. Silakan laporkan ke PWI Pusat dengan tembusan ke PWI Sumsel," tegas Oktaf.

Hingga berita ini ditulis, Ketua PWI Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pelanggaran AD/ART dan dugaan intervensi dalam pelaksanaan Konferkab III PWI OKU Selatan.

Kasus ini kini menjadi sorotan di kalangan insan pers, yang menantikan langkah PWI Pusat dalam menyikapi polemik yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh organisasi wartawan tersebut.(FR86)

Read More

BPK Temukan Pelanggaran, Pemkot Prabumulih Buru 6 Kendaraan Dinas yang Masih Dikuasai Swasta

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketegasan ditunjukkan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Prabumulih. Dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel, pemerintah setempat kini bergerak cepat memburu belasan kendaraan dinas yang telanjur dipinjam-pakaikan kepada organisasi swasta. Berdasarkan aturan terbaru, aset negara sama sekali tidak boleh dipinjamkan ke pihak swasta, melainkan hanya antarinstansi pemerintah.

Dari total 16 kendaraan yang sempat berpindah tangan, 10 di antaranya berhasil ditarik kembali ke gudang aset. Kini, tersisa 6 kendaraan dinas lagi yang masih berada di tangan pihak luar.

"Dulu memang diperbolehkan, namun aturan terbaru melarang hal tersebut sehingga menjadi temuan BPK. Kami minta semua kendaraan dikembalikan," tegas Kabag Umum Setda Prabumulih, Ferdi Rambang, didampingi stafnya Agus pada Senin (22/6/2026).

Ferdi menambahkan bahwa mayoritas pengurus organisasi sudah tahu dan berjanji akan mengembalikan aset tersebut. Alasan keterlambatan bervariasi, mulai dari kendaraan yang masih dipakai hingga kondisi mobil yang rusak.

Menanggapi hal itu, Pemkot Prabumulih tidak mau ambil pusing. Selain akan mengirimkan surat teguran resmi, mereka sudah menyiapkan opsi terakhir yang cukup ekstrem. Jika ada organisasi yang beralasan mobilnya mogok atau rusak, Pemkot siap menerjunkan mobil derek untuk menjemput paksa aset negara tersebut.(Ikb)

Read More

Kisah Sukses Operasi Nurwana: Bukti Nyata RSUD Muaradua Menuju Pusat Rujukan Mandiri

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kabar baik datang dari Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Nurwana, seorang warga setempat, berhasil menjalani operasi pengangkatan tumor di RSUD Muaradua. Operasi yang dipimpin oleh dr Egha SpB bersama tim medis tersebut berlangsung hingga larut malam pada Kamis (18/6/2026) dan berjalan dengan sukses.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Perawat Marwiyah, atau yang akrab disapa Maya, asal Desa Kuripan 2 Kecamatan Tiga Dihaji. Maya turut mendampingi dan merawat Nurwana selama masa pemulihan di rumah sakit. Atas dedikasi tersebut, pihak keluarga menyatakan kepuasan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Muaradua.

"Alhamdulillah, operasi Ibu Nurwana yang dipimpin dr Egha SpB berjalan sukses. Kami sangat berterima kasih atas konsultasi dan arahan beliau di tempat praktik, hingga menyarankan tindakan bedah di RSUD Muaradua," ujar Sahrul, kakak kandung Nurwana kepada Portalsriwijaya.com.

Sahrul juga mengapresiasi seluruh perawat di Ruang Rawat Inap Rakihan Cindo serta Perawat Maya yang sigap mengarahkan pasien. "Pelayanan RSUD Muaradua sekarang sudah semakin baik, tidak seperti yang sering dibilang orang di luar sana. Sabtu pagi ini Ibu Nurwana bahkan sudah diizinkan pulang," tambahnya.

* Respons Direktur dan Komitmen Layanan Prima

Direktur RSUD Muaradua, dr Agus Arif Wijaya SpPD FINASIM turut memberikan apresiasi sekaligus menanggapi komentar negatif yang sempat berkembang di masyarakat. Menurutnya, kritik tersebut menandakan tingginya harapan warga terhadap satu-satunya rumah sakit di OKU Selatan yang melayani lebih dari 420 ribu jiwa ini.

"RSUD terus berbenah dengan menambah layanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Kami ingin menjadi pusat rujukan yang mandiri, bermutu tinggi, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan," ujar dr Agus.

Pihak manajemen kini berfokus membenahi sarana prasarana, peralatan medis, ketersediaan obat, serta menanamkan budaya kerja 6S (Salam, Sapa, Senyum, Sentuh, Simpatik, dan Segera) kepada seluruh pegawai.

* Peningkatan Kunjungan dan Rencana Ekspansi Besar

Tingkat kepercayaan masyarakat yang melonjak tercermin dari angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) yang kini mencapai 80–90 persen dari total 80 tempat tidur yang tersedia. Bahkan, saat lonjakan operasi sesar (SC) dan bedah umum, BOR bisa menyentuh 100 persen sehingga sebagian pasien terpaksa dirujuk akibat keterbatasan ruangan.

Menjawab tantangan tersebut, Kemenkes tengah membangun gedung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). PHTC adalah program quick win presidem prabowo selain MBG, yaitu pembangunan RS berkualitas dan lainnya. Fasilitas baru ini nantinya akan menambah sekitar 70 tempat tidur rawat inap berstandar KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) serta ruangan VIP. Selain itu, gedung baru tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti ruang CT Scan, Cath Lab (pemasangan cincin jantung), ruang kemoterapi, serta ruang intensif (ICU) untuk dewasa, anak, dan bayi.Komitmen pemerintah daerah ini telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Muaradua 2025–2029. 

Dalam lima tahun ke depan, RSUD Muaradua ditargetkan tidak hanya melayani spesialisasi dasar, tetapi juga menyediakan layanan mata, saraf, THT, jantung, kemoterapi kanker, hingga cuci darah. "Semua ini kami siapkan agar masyarakat OKU Selatan kelak tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke luar daerah," pungkas dr Agus. (Lipsus-RED)

Read More

TPP OKU Selatan Ikuti OJT Pelaporan Dana Desa, Optimalkan Kerja

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Untuk lebih mengoptimalkan kerja pendampingan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) di wilayah Kabupaten OKU Selatan, jajaran tenaga ahli (TAPM) TPP Kabupaten OKU Selatan melakukan On the Job Training (OJT) terhadap seluruh tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten OKU Selatan. 

OJT ini dibagi 6 titik yang dipusatkan di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Pulau Beringin, Buay Rawan, Muaradua, Kisam Ilir dan Runjung Agung. OJT ini dipandu oleh PIC Pemanfaatan DD Kabupaten OKU Selatan Sri Mulyanto.

Koordinator TA Kabupaten OKU Selatan, Fery Antoni mengatakan OJT yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendamping desa dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan khususnya dalam penyajian pelaporan kegiatan dana desa berdasarkan format pelaporan yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa.

‘’OJT ini kita fokuskan agar TPP bisa menyajikan pelaporan rutin setiap minggu secara berjenjang mulai dari PLD, PD hingga TA Kabupaten. Dan selanjutnya, menjadi pelaporan Kabupaten OKU Selatan ,’’ ujarnya.

Menurut Fery Antoni, melalui OJT ini diharapkan seluruh TPP OKU Selatan dapat menyusun dan menyampaikan pelaporan berjenjang secara rutin dan terupdate. Dengan seringnya dilakukan OJT ini juga diharapkan semua TPP dapat melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yakni mendampingi, memfasilitasi dan mengawal penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

‘’Setiap TPP kami berharap dapat memastikan program berjalan partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai regulasi Kementerian Desa,’’ harapnya. (02)

Read More

Memprihatinkan ! Jembatan Desa Kuripan OKU Selatan Rusak Parah, Warga Bergantian Meniti Sekeping Papan

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Akses warga Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, kembali disorot karena kondisi jembatan yang memprihatinkan.

Jembatan penghubung di Desa Kuripan mengalami kerusakan cukup parah karena kondisi plat besi lantai jembatan sudah lepas dengan kondisi tajam.

Untuk melintas, lantai plat besi yang telah mengangkat ditimpa warga menggunakan papan dan balok kayu, sehingga warga bisa melintasi jembatan. Namun untuk kendaraan roda dua yang selama ini bisa melintas, saat ini sama sekali tak bisa melintas.

Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat dua desa bahkan warga di Kecamatan di Tiga Dihaji. Padahal jembatan tersebut menjadi akses utama waega yang dilalui setiap pagi dan sore.

Jembatan menjadi akses utama anak sekolah, petani, sampai ibu-ibu yang ke pasar harus antre bergantian di atas papan sekeping tersebut untuk menyeberang. Parahnya, saat hujan kondisi papan sangat licin dan dengan kondisi jembatan yang goyang membuat warga takut jatuh ke sungai.

"Sudah beberapa kali hampir jatuh. Kami sering bertengkar juga gara-gara rebutan mau lewat duluan karena hanya papan sekeping yang bisa dilewati, sangat berbahaya sekali tapi inilah jalan tercepat untuk menyeberang," ungkap warga Tiga Dihaji kepada wartawan.

Warga berharap pemerintah Kabupaten OKU Selatan maupun Pemerintah desa untuk melakukan upaya perbaikan sehingga masyarakat dapat melintas dengan tenang serta nyaman ketika menyeberang.

"Kami mengharapkan bantuan pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa memperbaiki, jangan sampai menunggu ada korban jatuh dulu baru bertindak," kata warga lainnya.

Jika tidak ada tindak lanjut perbaikan, warga berharap Kejaksaan Negeri OKU Selatan untuk mengaudit penggunaan Dana Desa di desa tersebut khususnya berkaitan dengan infrastruktur karena memperbaiki jembatan dinilai masuk dalam pembangunan desa. 

"Harapan kita ketika seperti inilah dana desa itu digunakan, jangan harus menunggu warga jatuh baru mau memperbaiki," keluh warga seraya berharap jaksa mengaudit penggunaan dana desa di desa setempat. (FR86)

Read More

Santri Al-Ittifaqiah Kuripan Diterima di Kairo Mesir, 6 Santri Jebol Tes Jalur SPAN UM-PTKIN

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Prestasi gemilang terus dicetak Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaqiah Kampus Kuripan, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan bagi para santri/ti. Pada wisuda dan haflah yang ke-6 ini, salah satu santri berhasil diterima untuk melanjutkan study di perguruan tinggi ke Kairo Mesir. Santri tersebut, Rafliandi Afdal bin Toni Afrizon, berasal dari Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung.

Mudir Al-Itifaqiah Kuripan, Ilhammudin Mhum juga menyebutkan, untuk tahun ini juga enam orang santri berhasil lulus ke perguruan tinggi negeri melalui tes jalur SPAN UM-PTKIN. Keenam santri masing-masing Aldi Riansah, Jonatan, Feril Tri Ziandino, Zakia Delisa, Serli Rumaisa dan M Arif Hiyatullah. 

‘’Keenam santri ini lulus di UIN Randen Fatah Palembang dan UIN Raden Intan Lampung,’’ ujarnya pada acara Haflah dan Wisuda Santri/ti tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Rabu (17/6) lalu. 

Acara haflah dan wisuda dihadiri Bupati OKU Selatan Abusama SH, Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana, Mudir’Am Ponpes Al Ittifaqiah Indralaya Dr Drs Mudrik Qori Nuri serta para orang tua wali santri/ti. Kegiatan ini berlangsung cukup meriah dengan adanya berbagai macam suguhan hiburan kesenian dan kebudayaan hingga malam hari.

 Lebih lanjut Ilhammudin mengatakan, jebolan Al Ittifaqiah juga telah melakukan tes di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. ‘’Dan mudah-mudahan juga akan lulus dan kembali melanjutkan study ke perguruan tinggi. Prestasi demi prestasi yang ditorehkan para santri ini tentunya sebuah kebanggaan yang tak terhingga bagi Al Ittifaqiah,’’ jelasnya.

 Terlebih lagi, jebolan Al Ittifaqiah tidak hanya masuk di berbagai perguruan tinggi. Akan tetapi berkiprah dan menjalani pendidikan menjadi Abdi Negara. ‘’Salah seorang alumni tahun sebelumnya, Rio Alfarizi, juga lulus di TNI AD dan kini masih menjalani pendidikan,’’ tambahnya.  

 Berkaitan dengan Wisuda Santri/ti tahun ini, Ilhammudin juga menjelaskan, pihaknya juga telah mewisuda 65 santri Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Tak hanya itu, pihaknya juga mewisuda 17 orang santri/ti tahfidz Al Quran mulai dari 1-15 jus. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi para santri yang telah menghafal Al-Quran serta menjadi juara favorit tersebut, pihak Ponpes juga memberikan piala dan uang pembinaaan. 

 Menurut Ilhammudin, dalam masa setahun terakhir pihaknya juga terus berupaya untuk menyempurnakan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang ada di lingkungan ponpes. Hal ini tentunya demi untuk membuat para santri/ti agar dapat nyaman dan sehat tinggal di Ponpes sesuai dengan standar pendidikan nasional. 

 Sementara itu, Bupati OKU Selatan Abusama SH pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ponpes Al Ittifaqiah yang terus berkomitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak mulia serta pemahaman agama yang kuat.

 ‘’Pondok Pesantren memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi benteng moral bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis,’’ ujarnya.

 Bupati juga berharap para santri dapat menjadikan ilmu yang diperoleh dalam menempuh pendidikan di Ponpes menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun mengabdi di tengah masyarakat. ‘’Semoga para santri dapat menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa dan masyarakat,’’ jelasnya.

Haflah tahun ini juga ditandai dengan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Ikon Al Ittifaqiah Kampus Kuripan oleh Bupati OKU Selatan Abusama SH didampingi Mudir Al Ittifaqiah dan para pejabat yang hadir.(tim)

Read More

Arlan Lepas 159 Petugas Sensus, Kepala BPS Sumsel Minta Dukungan Semua Pihak

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Sebanyak 159 petugas dilepas Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah kota Prabumulih untuk Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Bumi Seinggok Sepemunyian, Minggu (14/6/2026).

Pelepasan ratusan petugas yang digelar di Taman Kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur itu dilakukan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto SSi SST MSi bersama Walikota Prabumulih H Arlan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnus SE MM, Sekretaris Daerah H Elman ST MM, Ketua DPRD Deni Victoria SH MSi, Ketua TP PKK Prabumulih Hj Linda Apriana Arlan, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Sebanyak 159 petugas akan melaksanakan pendataan lapangan secara door to door ke rumah warga untuk menanyakan berbagai aktivitas usaha di Kota Prabumulih selama periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang.

Kepala BPS Sumatera Selatan Moh Wahyu Yulianto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar.

Menurut Wahyu, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan sektor usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu Wahyu juga menekankan pentingnya profesionalisme petugas, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat demi keberhasilan sensus.

"Para petugas kami harap bekerja dengan profesional dan kami juga mengharapkan bantuan serta dukungan pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar tanpa kendala," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Prabumulih H Arlan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis dalam menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan daerah.

Untuk itu Arlan mengajak seluruh RT dan RW untuk turut menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mengimbau agar memberikan data yang benar kepada petugas karena kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang.

"Kalian adalah ujung tombak keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus bagian penting dalam kemajuan Kota Prabumulih. Hari ini secara resmi saya melepas petugas untuk melaksanakan tugas pendataan di lapangan," ujar H Arlan.

Untuk diketahui, Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan ini digelar setiap 10 tahun sekali dan telah berlangsung sejak tahun 1986, kemudian 1996, 2006, 2016, dan kini 2026.

Melalui pelaksanaan sensus ini, diharapkan tersedia data ekonomi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang lebih tepat sasaran khususnya di Kota Prabumulih.(Ikb)

Read More

Pemkot Prabumulih Mulai Terapkan Regrouping Sekolah, Sebanyak 33 Sekolah Digabung Jadi 11 Sekolah

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah kota Prabumulih melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun ini akan mulai menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan data Disdikbud kota Prabumulih ada 33 Sekolah Dasar (SD) di kota Prabumulih yang akan digabung menjadi sebanyak 11 sekolah. Hal itu diungkapkan Kepala Disdikbud Prabumulih, A Darmadi kepada wartawan ketika diwawancarai di ruang kerjanya, belum lama ini.

"Benar, ada 33 sekolah di Prabumulih yang tergabung di 11 titik, nantinya akan dilakukan penggabungan. Insyaallah tahun ini akan kita selesaikan sebanyak 10 sekolah yang akan dijadikan empat sekolah," ungkap Darmadi kepada wartawan.

Darmadi menjelaskan, 10 sekolah yang akan digabung menjadi 4 sekolah antara lain SDN 3 dan SDN 4 akan digabung jadi SDN 3, lalu SDN 8 dan SDN 31 akan digabung jadi SDN 31, dan SDN 30 serta SDN 41 akan digabung jadi SDN 30.

"Lalu keempat yakni SDN 9 yang merupakan gabungan SDN 44, SDN 36, SDN 26 dan SDN 9. Untuk kepala sekolah masing-masing SDN nantinya akan dipindahkan jadi kepala sekolah yang memasuki masa pensiun," bebernya dari 33 sekolah akan digabung jadi 11 sekolah namun bertahap setiap tahun.

Disinggung apa tujuan penggabungan itu, Darmadi mengaku jangan sampai ada sekolah-sekolah di kota Prabumulih tidak memiliki gedung dan pemerintah kota Prabumulih ingin memastikan tiap sekolah memiliki gedung sendiri. "Tidak akan terjadi penumpukan guru dengan penggabungan ini karena kita kan tidak mengurangi kelas tapi kelas tetap hanya sekolah saja digabung, karena ada beberapa sekolah di satu komplek bangunan," jelasnya.

Disinggung bagaimana dengan data dapodik siswa, Darmadi mengaku tentu hal itu akan dimutasi ke sekolah yang akan tergabung sehingga tidak mengalami kendala. "Proses penggabungan sekolah ini kita targetkan selama tiga tahun, kita tidak ingin ada gejolak di sekolah makanya dilakukan selama tiga tahun. Kenapa tiga tahun karena kita menunggu kepala sekolah SD lain pensiun lalu diganti kepala sekolah yang digabung sehingga tidak gejolak," tuturnya.

Untuk diketahui, regrouping sekolah akam dilakukan Pemkot Prabumulih itu dengan tujuan untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, regrouping juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan pemerataan layanan pendidikan. Dengan penggabungan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana dinilai lebih optimal, sementara tenaga pendidik dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah dasar.(05)

Read More

APJI Prabumulih Peduli Korban Kebakaran, Beri Bantuan Sembako Hingga Selimut

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (DPC APJI) Kota Prabumulih, mengunjungi sekaligus memberikan bantuan korban kebakaran di Jalan Melati, Belakang Gereja Oikoumene atau Bedeng enam, Rabu, (10/6/2026).

Bantuan yang diberikan oleh APJI Prabumulih berupa sembako, beras 20 kilogram, telor, mie instan, minyak serta seprei dan selimut. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian APJI Prabumulih terhadap warga yang terdampak musibah dan wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Pengurus DPC APJI Prabumulih dipimpin langsung oleh Ketua Hj. Mariana (Rian Widot) menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran tersebut.

"Alhamdulillah kita dari APJI Prabumulih bisa memberikan bantuan sembako, seprei dan selimut untuk korban kebakaran di bedeng 6 Jln Melati", cetus Rian Widot sapaan akrab Hj. Mariana.

Rian Widot berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban kebakaran. “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para korban, dan ke depan keberadaan APJI semakin dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Prabumulih” ujar Rian Widot.

Ia juga mendoakan agar para korban diberikan ketabahan serta rezeki yang lebih baik setelah musibah yang dialami.

Sedikit cerita dari Rian Widot di jalan melati lokasi kebakaran merupakan tetangga lama yang sudah dianggap dulur. "Saya pribadi ngingetke tempat ini kami masih kecik-kecik tinggal di jalan melati komplek pertamina sering main ke bedeng enam pintu ini, sedih terharu inget cerito disini, mereka sudah kami anggap dulu", ucap Rian Widot.

Salah satu korban kebakaran yang diwakili, Ketua RT 05 RW 01 menyampaikan terima kasih kepada APJI Prabumulih. "Terima kasih atas bantuannya dari APJI Prabumulih, bantuan ini sangat bermanfaat dan bisa meringankan beban kami," kata Maryati.(Ikb)

Read More

Datangi Kejari OKU Selatan, Warga Sukarami Minta Kasus Dugaan Korupsi Segera Dituntaskan

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Sejumlah masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji (BSA) Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.

Kedatangan sejumlah perwakilan warga tersebut untuk mendesak percepatan penanganan kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri OKU Selatan.

Percepatan penanganan perlu dilakukan lantaran menurut warga, proyek pembangunan di desa mereka mandek hingga menyebabkan infrastruktur jembatan terancam ambruk karena belum ada kepastian hukum dan perangkat desa diduga takut melakukan pembangunan. Kedatangan warga ke Kejari OKU Selatan bertujuan meminta transparansi dan kepastian hukum agar roda pembangunan di desa dapat kembali berjalan normal.

- Pembangunan Terhenti

Warga mengeluhkan mandeknya pengerjaan fasilitas publik akibat dana yang diduga bermasalah dan Infrastruktur rusak, dimana Jembatan penghubung desa saat ini dalam kondisi kritis dan terancam ambruk.

Selain itu, akses masyarakat menjadi terganggu, dimana kerusakan jembatan mengancam mobilitas harian dan perekonomian warga setempat. 

Zaini, yang merupakan perwakilan warga, meminta jaksa bergerak cepat melakukan penanganan kasus dugaan korupsi di desa Sukarami sehingga dana desa bisa segera dialokasikan untuk perbaikan jembatan.

- Respons Kejari OKU Selatan

Pihak Kejaksaan Negeri OKU Selatan menyambut baik aspirasi warga dan menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Jajaran Kejari beberapa waktu lalu menyebut pihaknya terus melakukan penanganan terkait kasus tersebut.

Jajaran Kejari bahkan pernah berjanji akan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan kasus ini kepada perwakilan warga.

Untuk diketahui, puluhan warga Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Selatan pada Senin (13/10/2025). Warga meminta Kejari OKU Selatan segera menangkap kepala desa Sukarami inisial CA karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Selain tuntutan itu, puluhan warga juga menuntut berbagai persoalan lainnya di desa tersebut. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan terus ditangani Kejaksaan Negeri OKU Selatan. 

Jajaran Kejari OKU Selatan bahkan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi baik dari perangkat desa, karang taruna hingga warga desa Sukarami namun hingga saat ini belum ada perkembangan kasus. (FR86)

Read More

Komitmen Pemkab OKU, Dua Hak ASN Cair Beruntun di Awal Juni 2026

Baturaja, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memastikan pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) bulan Juni 2026 dan Gaji ke-13 dilakukan secara berurutan pada awal Juni 2026.

Sesuai jadwal, gaji ASN bulan Juni akan dicairkan tepat waktu pada 1 Juni 2026. Setelah proses pembayaran gaji reguler selesai, BKAD langsung melanjutkan pencairan Gaji ke-13 yang mulai disalurkan pada 2 Juni 2026.

Pencairan dua hak ASN secara berurutan tersebut menjadi bukti komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten OKU dalam mengelola keuangan daerah sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pegawai secara tepat waktu.

Kepala BKAD Kabupaten OKU, Setiawan, mengatakan seluruh proses administrasi dan kesiapan kas daerah telah dipersiapkan dengan matang sehingga pembayaran dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten OKU melalui BKAD telah menyiapkan seluruh tahapan pembayaran dengan baik. Gaji ASN bulan Juni 2026 akan cair tepat waktu pada 1 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan pencairan Gaji ke-13 mulai 2 Juni 2026," kata Setiawan. 

Menurut Setiawan, Hal ini sesuai dengan kebijakan dan komitmen dari Bapak Bupati OKU H Teddy Meilwansyah dan Wakil Bupati OKU H Marjito Bachri dalam memenuhi hak-hak ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, Bidang Perbendaharaan BKAD telah memastikan seluruh tahapan pembayaran berjalan tertib dan sesuai prosedur, mulai dari proses pengajuan, verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Menurut Setiawan, pencairan Gaji ke-13 memiliki arti penting bagi ASN dan keluarganya, terutama menjelang tahun ajaran baru yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan anak.

"Kami berharap pencairan Gaji ke-13 ini dapat memberikan manfaat bagi ASN dan keluarganya, khususnya untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak serta kebutuhan lainnya. BKAD akan terus berupaya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, responsif, akuntabel, dan tepat waktu," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan pencairan gaji dan Gaji ke-13 secara berurutan merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang baik antara BKAD dengan seluruh perangkat daerah terkait dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pencairan yang dilakukan tepat waktu tersebut, diharapkan ASN dapat lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Komitmen ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten OKU dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(SMSI OKU).

Read More