Amhar Yusaimi Anggota dan Pengurus PWI Sumsel Tutup Usia, Dimakamham di TPU Kebun Bunga Palembang

Palembang, Portalsriwijaya.com - Kabar duka menyelimuti keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan. Anggota sekaligus pengurus PWI Sumsel, Amhar Yusaimi (Amhar Black), meninggal dunia pada Kamis  (30/7) dalam usia 63 tahun.

Almarhum mengembuskan napas terakhir dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan sesama wartawan, serta seluruh keluarga besar PWI Sumatera Selatan.

Semasa hidupnya, Amhar Yusaimi dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi PWI Sumsel. Selain aktif di dunia jurnalistik dan organisasi kewartawanan, almarhum juga dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Di tengah masyarakat, Amhar Yusaimi dipercaya sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Marga Danau. Melalui organisasi tersebut, almarhum turut berperan dalam mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Bagi rekan-rekan dan orang-orang yang mengenalnya, Amhar Yusaimi dikenal sebagai pribadi yang sederhana, humoris, dan mudah bergaul. Sikapnya yang terbuka dan bersahabat membuat almarhum mudah dekat dengan berbagai kalangan.

Jenazah almarhum dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebun Bunga Palembang pada Jumat (31/7) sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Panca Usaha, belakang SMP Negeri 44, Mantri Terusan Ujung RT 46 Kelurahan Seberang Ulu IKecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Mewakili pihak keluarga, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, menyampaikan belasungkawa, serta mendoakan almarhum.

Pihak keluarga juga memohon kepada seluruh masyarakat, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang yang mengenal almarhum untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan Amhar Yusaimi selama menjalani kehidupan, baik dalam bermasyarakat maupun saat menjalankan aktivitas pekerjaan dan organisasi.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan ucapan duka cita yang telah disampaikan dari banyak pihak. Kami juga memohon agar segala kesalahan dan kekhilafan almarhum selama hidup, baik dalam bermasyarakat maupun bekerja, dapat dimaafkan. Mohon doa agar seluruh amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT," demikian disampaikan pihak keluarga.

Kepergian Amhar Yusaimi menjadi kehilangan bagi keluarga, organisasi, serta insan pers di Sumatera Selatan yang selama ini mengenal sosoknya. Keluarga besar PWI Sumatera Selatan melalui Ketua Kurnaidi, ST  menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, utamanya sang istri  dan 4 putra/putrinya semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi duka atas kepergian almarhum. (*)

Read More

Usai Heboh Diperiksa Kejari, Kepala Desa Sukarami OKU Selatan Inisial CA Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Foto : Karikatur/ilustrasi

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kepala Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan Provinsi Sumatera Selatan berinisial CA, secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepastian yang bersangkutan mundur, setelah beredar surat pernyataan tertulis yang diduga dibuat langsung oleh yang bersangkutan tersebar di tengah masyarakat. Dalam surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Bupati OKU Selatan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten OKU Selatan.

Berdasarkan surat itu, keputusan pengunduran diri itu mulai terhitung sejak tanggal 29 Juli 2026. Kades inisial CA yang sedianya memiliki masa jabatan sebagai Kepala Desa Sukarami untuk periode tahun 2019 hingga 2027. Namun, sebelum masa baktinya berakhir, ia memilih melepaskan jabatan tersebut.

Surat pernyataan pengunduran diri tersebut dibubuhi meterai Rp10.000 dan ditandatanganinya sendiri yang bersangkutan. Dalam surat itu, sang kades menegaskan bahwa keputusan mundur dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa hormat tanpa paksaan. 

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan mendasar dibalik keputusan pengunduran diri kades Sukarami tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU Selatan, A Romzi SE MM membenarkan yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatanya.

"Untuk proses sudah naik nota dinas ke Bupati terkait pengunduran kades tersebut," ungkap Kadin PMD ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Kamis (30/7/2026) malam.

Untuk diketahui, Kades Sukarami inisial CA saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejari OKU Selatan, terkait pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang disampaikan warga Desa Sukarami beberapa bulan lalu. Konon, saat ini kasusnya telah memasuki tahap penyidikan dan informasi yang didapat menyatakan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan menjadi tersangka oleh Kajari OKU Selatan.(FR86)

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Hadiri Rakor Forkopimda, Komitmen P4GN Menuju Indonesia Emas 2045

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Triwulan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai I Gedung Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (29/7/2026).

Rakor ini mengangkat "Membangun Komitmen Bersama dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Menuju Indonesia Emas 2045."

Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan menegaskan bahwa penanganan permasalahan narkoba tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

Sementara itu Ketua DPRD Deni Victoria menekankan, DPRD mendukung aparat menindak tegas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan kita semua harus berperan aktif dengan kebersamaan dan sinergi untuk mewujudkan kota Prabumulih yang aman, sehat, produktif dan bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di Kota Prabumulih.

Turut hadir dalam rakor ini, Wawako Prabumulih, Franky Nasril, Dandim 0404 Muara Enim Letkol Kav. Sahid Winagiri, S,Hub,Int, MM, Ketua BNN Prabumulih, AKBP Pauzia, S,P, M,Si Ketua Pengadilan Negeri, Sugiri Wiryan Dono, SH, M.Hum serta tamu undangan lainnya.(Ikb)

Read More

Membanggakan! Dua Putra Keturunan Desa Kuripan OKU Selatan Dilantik Jadi Perwira PAPK TNI AD

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Prestasi membanggakan datang dari Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Dua putra terbaik desa tersebut resmi dilantik sebagai Letnan Dua TNI AD dalam upacara penutupan Pendidikan Perwira Prajurit Karier - PA PK di Mabes TNI AD Cilangkap, Jakarta Timur.

Kedua perwira muda tersebut yakni Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom dan Letda Inf Rahul Kadafi SP. Keduanya merupakan pemuda kelahiran dan keturunan desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.

Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom merupakan putra kedua dari enam bersaudara pasangan Akmal Jailani SH dan Eni Nuraini. Sofyan memiliki darah keturunan dari Kuripan Haji dari sang ayah yang merupakan warga asli Kuripan 2 atau Kual.

Sofyan Ar Rasyid sejak kecil memang telah memiliki cita-cita sebagai abdi negara dan ia merupakan alumnus UIN Raden Patah Palembang jurusan Teknik Informatika.

Sedangkan Rahul merupakan anak dari pasangan Murhasan dan Sulastri. Rahul memiliki darah Kuripan Haji dari sang ibu yakni Sulastri yang asli kelahiran Desa Kuripan.

Akmal Jailani, selaku orang tua dari Letda Cke Sofyan Ar Rasyid SKom ketika dibincangi mengaku sangat bersyukur dengan keberhasilan sang anak yang telah dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Darat.

"Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan bangga atas karunia dari Allah SWT untuk anak saya. Semoga Sofyan bisa amanah, disiplin, dan terus mengabdi untuk bangsa dan negara," harap pria yang pernah menjadi ketua DPC PKB Kabupaten OKU Selatan itu.

Keberhasilan dua putra keturunan desa Kuripan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemuda di Kecamatan Tiga Dihaji untuk terus berprestasi dan mengabdi kepada NKRI. 

Terpisah, Kepala Desa Kuripan 1, Anas dan Kepala Desa Kuripan 2, Cokro Pranolo ketika dibincangi wartawan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian dua pemuda kelahiran desa mereka tersebut.  

" Kami atas nama Pemerintah Desa Kuripan 1 dan Kuripan 2 beserta seluruh masyarakat Kecamatan Tiga Dihaji mengucapkan selamat. Ini kebanggaan kita bersama, semoga amanah dalam bertugas dan menjadi teladan bagi generasi muda," ujar kedua Kades.(Fr86)

Read More

DPRD Prabumulih Sahkan Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Prabumulih Tahun Anggaran 2025

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - DPRD Prabumulih resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Prabumulih Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-XXVI Masa Persidangan III yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih, Selasa (28/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria, SH, M.Si, didampingi Wakil Ketua I Aryono, ST dan Wakil Ketua II Ir. Dipe Anom. Turut hadir Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wawako Franky Nasril, S.Kom, MM, Sekda Elman ST, anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, kades, serta tamu undangan lainnya.

Agenda paripurna meliputi penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar), pengambilan persetujuan DPRD terhadap Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, serta penandatanganan keputusan bersama sebagai tanda resmi disahkannya Raperda menjadi Perda.

Wali Kota Prabumulih H. Arlan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda secara konstruktif hingga mencapai persetujuan bersama.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Prabumulih atas sinergi dan kerja sama yang baik dalam pembahasan Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar H. Arlan.

Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria, SH, M.Si mengatakan, pengesahan LPJ APBD menjadi Perda merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

“Persetujuan bersama ini menunjukkan komitmen DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih untuk terus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Deni Victoria.(Ikb)

Read More

Bobroknya Tata Kelola RSUD Batin Mangunang Kembali Disorot, SOP Dipertanyakan ? Pasien Rontgen Meninggal Setelah Menunggu 6 Hari

Lampung, Portalsriwijaya.com - Kualitas pelayanan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang, Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, kembali menuai kritik tajam. 

Setelah sebelumnya didesak untuk diaudit terkait dugaan carut-marut pengelolaan anggaran, kini rumah sakit pelat merah tersebut dikeluhkan oleh keluarga pasien akibat lambannya penanganan medis yang berujung pada hilangnya nyawa.

Romainur, perwakilan keluarga pasien menyampaikan kekecewaan mendalam atas lambannya pelayanan fasilitas rontgen di RSUD Batin Mangunang. Sepekan lalu, pamannya yang sedang dalam kondisi kritis harus menunggu hingga enam hari tanpa kepastian untuk mendapatkan tindakan rontgen. Karena tak kunjung mendapat penanganan, keluarga akhirnya memindahkan pasien ke fasilitas kesehatan lain, meski nyawa sang paman pada akhirnya tidak tertolong.

"Sekarang paman kami sudah meninggal. Setelah berselang sehari tidak dilayani dengan baik oleh RSUD Batin Mangunang, almarhum kami bawa ke Rumah Sakit Secanti Gisting. Di sana kami langsung dilayani, langsung dicek, dan hasilnya langsung diperlihatkan kepada kami," ujar Romainur.

Masih dalam suasana duka, Romainur secara tegas mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di RSUD Batin Mangunang. Ia merasa tidak masuk akal jika pasien kritis dibiarkan menunggu berhari-hari tanpa kejelasan dari pihak medis, operator, maupun dokter ahli.

Menurutnya, hal ini sangat ironis mengingat RSUD Batin Mangunang merupakan rumah sakit Kelas C yang menerima suntikan dana hingga puluhan miliar rupiah. Ia turut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pihak rumah sakit.

"Mereka punya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan alat medis seperti USG dan rontgen. Ada juga pos sewa alat medis hingga ratusan juta, dan pengelolaan dana DAK yang nilainya miliaran. Sangat tidak rasional jika pasien harus menunggu berhari-hari hanya untuk melakukan rontgen. Uangnya ke mana?," tegasnya. Sementara, Koordinator GRAK Lampung, Chaidir, menyoroti ketidaksesuaian antara alasan pihak rumah sakit dengan dokumen anggaran yang ada.

Sebelumnya, manajemen RSUD Batin Mangunang menyatakan kedatangan Wakil Bupati Tanggamus bukanlah inspeksi mendadak, melainkan atas permintaan pihak rumah sakit akibat banyaknya sarana dan prasarana yang rusak. Namun, GRAK mencatat bahwa dalam dokumen anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2026, RSUD Batin Mangunang telah memiliki alokasi dana pemeliharaan fasilitas sebesar Rp158.032.000. "Dengan dana pemeliharaan ratusan juta tersebut, seharusnya kerusakan fasilitas sudah tertangani dan tidak perlu lagi meminta bantuan ke pemerintah daerah. Uang itu ada, tetapi penggunaannya patut dipertanyakan," ujar Chaidir dalam keterangannya.

Chaidir juga memaparkan adanya sejumlah alokasi anggaran lain pada tahun 2026 yang dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan dana pemeliharaan fasilitas pelayanan, di antaranya:

1. Pengadaan komputer: Rp823.287.000

2. Sewa kendaraan dinas: Rp301.200.000

3. Makan dan minum rapat: Rp220.550.000

4. Alat tulis dan cetak dokumen: Rp197.791.500

Selain persoalan alokasi anggaran, GRAK juga menolak bantahan pihak manajemen terkait isu pemotongan gaji pegawai dan pungutan liar pada rekrutmen tenaga kerja baru. Menurut Chaidir, pihaknya telah menerima aduan langsung dari sumber internal rumah sakit mengenai praktik tersebut. Ia menyebutkan para pegawai enggan melapor secara terbuka karena khawatir akan ancaman pemecatan. Oleh karena itu, GRAK menilai investigasi internal oleh pihak rumah sakit tidak akan berjalan objektif.

Chaidir meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk proaktif dan menggunakan kewenangannya dalam menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. "Kami mengingatkan kembali komitmen Bupati Tanggamus untuk memberantas korupsi. Inspektorat harus segera turun menyelidiki dan menelusuri setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, dimulai dari RSUD Batin Mangunang," tegasnya. (Tim)

Read More

DPC PAN Se-Prabumulih Dilantik, Diminta Turun Rebut Hati Masyarakat

 

* Sekaligus Pengukuhan Relawan dan Rakerda ke 1 PAN Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) kota Prabumulih melantik enam DPC dan mengukuhkan relawan H Iskandar SE sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, Minggu (26/7/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan di GOR Harmonis Kota Prabumulih itu dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Dapil Sumatera Selatan II H Iskandar SE, Sekretaris Daerah (Sekda) H Elman ST MM, jajaran pengurus PAN, para tokoh masyarakat, serta ketua partai politik yang ada di Kota Prabumulih. Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan naskah pelantikan serta penyerahan bendera pataka PAN kepada pengurus yang baru dilantik.

Ketua DPD PAN Kota Prabumulih Feri Alwi SH MH pada kesempatan itu mengaku ada tiga agenda digelar pihaknya yakni pelantikan DPC se kota Prabumulih sekaligus menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, dan pengukuhan relawan H Iskandar SE.

"Harapan kita bagi yang telah dilantik haris bertanggungjawab dengan amanah yang telah diberikan partai, bekerja, berjuang dan turun ke masyarakat, bagaimana caranya agar PAN menjadi tiga besar secara nasional dan minimal tiga besar di kota Prabumulih," ungkapnya.

Feri Alwi juga mengapresiasi seluruh pengurus dan kader yang telah bekerja keras mendukung pembangunan Kota Prabumulih dan berharap dapat membawa Prabumulih menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pada kesempatan itu, Feri Alwi juga menyampaikan penghargaan khusus kepada H Iskandar Jaafar yang dinilainya memiliki dedikasi dan kepedulian tinggi terhadap kemajuan Kota Prabumulih.

"Beliau merupakan sosok yang senantiasa memberikan dorongan, dukungan, dan pemikiran positif dalam berbagai upaya pembangunan daerah. Dedikasi, integritas, dan kepedulian beliau terhadap masyarakat patut menjadi teladan bagi kita semua," katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Sumsel sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M Alki Ardiansyah berharap kepengurusan yang baru dapat semakin solid dalam membesarkan PAN di Kota Prabumulih serta mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sedangkan Sekda Prabumulih H Elman yang mewakili Walikota Prabumulih mengungkapkan untuk mewujudkan pembangunan di Prabumulih maka Pemerintah Kota Prabumulih sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik dan DPRD.

"Pemkot Prabumulih membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak agar dalam pembangunan. Pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan masukan konstruktif yang dapat membantu pelaksanaan program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, maupun kesehatan," tuturnya seraya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik. 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN H Iskandar SE menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, partai politik, relawan, dan pemerintah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Iskandar juga menyebut jika relawan memiliki peran penting sebagai sahabat perjuangan partai dalam menjangkau dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

"Semua kader dan relawan PAN harus turun ke masyarakat, hadir untuk membantu memperjuangkan kepentingannya masyarakat dan rebut hati masyarakat sehingga kedepan PAN dicintai," katanya.(05/Ikb)

Read More

Unjuk Rasa di Gedung DPRD Prabumulih, Massa PKRI Minta Dewan Awasi Perusahaan Migas

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Kota Prabumulih menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Jumat (24/7/2026).

Mereka menuntut transparansi tata kelola dan kontribusi nyata dari perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Massa bergerak dari Sekretariat PKRI di Jalan Amri, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, dengan mengendarai satu unit mobil dan sekitar 20 sepeda motor.

Sembari membawa pengeras suara, spanduk, dan bendera organisasi, massa tiba di depan gerbang kantor wakil rakyat sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh jajaran Komisi II DPRD Kota Prabumulih yang dipimpin oleh ketuanya, Riza Ariansyah, bersama beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi PKRI, Arief Fazi yang akrab disapa Arief Ahong menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait perizinan operasional, setoran pajak daerah, hingga realisasi dana bagi hasil (DBH) dari sektor migas. Ia juga mempertanyakan efektivitas penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) bagi masyarakat Kota Nanas tersebut.

"Kami meminta transparansi mengenai pajak perusahaan, dana bagi hasil, serta CSR. Apakah kontribusi itu benar-benar ada dan dirasakan oleh masyarakat Prabumulih?" ujar Arief di depan gerbang DPRD Kota Prabumulih, Jumat.

Selain persoalan fiskal, PKRI mendesak adanya pembaruan data inventaris kendaraan serta alat operasional perusahaan. Mereka juga menuntut agar setiap mitra kerja atau vendor dari perusahaan migas utama wajib memiliki kantor perwakilan fisik di wilayah hukum Kota Prabumulih guna memudahkan pengawasan penyerapan tenaga kerja lokal.

Arief menilai, akses informasi terkait rekrutmen pekerja di sektor migas selama ini masih tertutup bagi warga setempat. Oleh karena itu, PKRI mendesak DPRD Kota Prabumulih segera memanggil jajaran manajemen perusahaan migas dan vendor terkait untuk melakukan audiensi terbuka. Merespons tuntutan tersebut, perwakilan massa kemudian dipersilakan masuk untuk menggelar rapat dengar pendapat di ruang rapat utama gedung DPRD.

* Apresiasi Aspirasi, Akan Ditindaklanjuti

Ketua Komisi II DPRD Kota Prabumulih Riza Ariansyah menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah penyampaian aspirasi secara tertib yang dilakukan oleh LSM PKRI. DPRD berjanji akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak korporasi yang dimaksud guna mengklarifikasi seluruh poin tuntutan massa.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas aspirasi ini. Tentu seluruh poin tuntutan akan kami tindak lanjuti dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam waktu dekat," kata Riza. (Ikb)

Read More

Tragedi Berdarah di Desa Segigok Raya OKU Selatan, Edi Bacok Tetangga hingga Tewas

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Aksi penganiayaan berdarah yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Dusun V Desa Segigok Raya Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Peristiwa tragis ini berlangsung pada Kamis (23/7/2026) sore sekitar pukul 14.30 WIB.

Korban diketahui bernama Muin Bin Karmat (60), seorang petani setempat. Sementara pelaku adalah tetangga kebunnya sendiri, Edi Wahono Bin Marsono (35).

Inisiden bermula ketika pelaku menyambangi rumah pondok milik korban untuk berkunjung dan mengobrol. Namun, ditengah perbincangan, timbul perselisihan akibat kata-kata pelaku yang membuat korban tersinggung dan emosi. Korban sempat mendorong pelaku ke arah pintu belakang hingga pelaku hampir terjatuh. 

Tersulut emosi, pelaku kemudian mencabut sebilah parang, lalu mengejar korban dan melakukan penganiayaan secara brutal. Korban akhirnya terkapar bersimbah darah di halaman depan rumah pondoknya dan meninggal dunia di tempat.

Jajaran Satreskrim Polsek Banding Agung yang mendapat informasi itu langsung memburu palaku. Kurang dari 12 jam setelah kejadian, tepatnya pada pukul 22.30 WIB, jajaran Polsek Banding Agung berhasil mengamankan tersangka.

Penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Banding Agung Iptu Wilson Hutahaean SH didampingi Kanit Reskrim Ipda Rahmad Ardiyansah SE beserta personel kepolisian. Pelaku ditangkap di rumah pondok miliknya tanpa memberikan perlawanan.

Tidak hanya mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis parang (digunakan untuk menganiaya korban), 1 lembar celana pendek warnaabu-abumilik pelaku, 1 lembar kaos dalam warna putih merk Amigo milik pelaku, 1 lembar baju kaos warna biru milik korban. Saat ini pelaku berikut barang bukti kejahatan telah digelandang ke Mapolsek Banding Agung untuk proses hukum lebih lanjut.

Guna mengantisipasi dampak susulan, Kapolsek Banding Agung telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Segigok Raya serta tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.

Saat ini, Unit Reskrim Polsek Banding Agung masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka. (FR86)

Read More

Pererat Hubungan Kelembagaan, Kapolres Prabumulih Silaturahmi dengan Ketua DPRD Prabumulih dan Jajaran

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi didampingi Wakil I Aryono ST, Wakil II Ir H Dipe Anom dan Setwan Desi Muharni SSi MSi menerima kunjungan dan silaturahmi Kapolres Prabumulih, AKBP Gunarto SIK MH MTr Mil bersama rombongan Pejabat Utama (PJU) Polres Prabumulih bertempat di ruangan Ketua DPRD, pada Selasa (21/7/2026).

Kunjungan dan silaturahmi ini dalam rangka mempererat sinergitas dan memperkuat koordinasi antar lembaga, serta membangun komunikasi yang semakin solid. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara Polres Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Kapolres Prabumulih beserta jajaran. DPRD Kota Prabumulih menyatakan siap mendukung setiap program dan kegiatan Polres Prabumulih yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendorong dukungan penganggaran terhadap program-program yang bersinergi dengan instansi terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas.

Selain itu, DPRD Kota Prabumulih juga berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Polres Prabumulih terkait perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi masyarakat maupun kegiatan unjuk rasa agar tetap berjalan secara aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto mengatakan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan unsur legislatif demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Prabumulih.

"Silaturahmi ini bukan sekadar mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan DPRD Kota Prabumulih semakin solid sehingga berbagai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan secara optimal," ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi menyampaikan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis Polres Prabumulih dalam mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami menyambut baik kunjungan silaturahmi Kapolres Prabumulih beserta jajaran. DPRD Kota Prabumulih siap mendukung berbagai program Polres Prabumulih yang bertujuan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sinergi yang baik antara legislatif, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas Kota Prabumulih," ungkapnya. (Ikb)

Read More

Dugaan Pelanggaran Berlapis: Oknum Kades di OKU Selatan Rangkap Jabatan Pemilik Kios Pupuk Subsidi hingga Jual di Atas HET

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Tata kelola distribusi pupuk bersubsidi di Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatra Selatan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Seorang Kepala Desa (Kades) aktif berinisial YT diduga kuat menabrak sejumlah regulasi karena merangkap jabatan sebagai pemilik kios pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Praktik rangkap jabatan di Kios Karya Tani ini diduga membuka celah terjadinya rentetan pelanggaran lain. Mulai dari penempatan gudang yang melanggar zonasi hingga penjualan harga pupuk yang mencekik petani lokal.

Berikut adalah tiga dugaan pelanggaran krusial yang melilit oknum kepala desa tersebut:

1. Tabrak Regulasi dan Konflik Kepentingan

Posisi YT sebagai pejabat publik sekaligus pelaku usaha subsidi dinilai menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest). Langkah ini secara jelas melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tegas melarang kepala desa terlibat dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan fasilitas negara. YT juga dinilai mengabaikan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait larangan penyalahgunaan wewenang.

2. Gudang Pengecer Salah Zonasi

Operasional Kios Karya Tani milik YT diketahui berada di luar wilayah kerja (zonasi) yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, tindakan ini dikategorikan sebagai penyimpangan fatal. Pelanggaran wilayah distribusi ini dapat berujung pada sanksi administratif berupa pencabutan izin hingga ranah pidana.

3. Harga Jual Melambung di Atas HET

Petani di Desa Tanjung Jaya semakin terbeban lantaran Kios Karya Tani diduga menjual pupuk bersubsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik sepihak ini menyalahi Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Selain sanksi tata niaga, tindakan menaikkan harga secara tidak sah ini dinilai merampas hak para petani kecil untuk mendapatkan sarana produksi murah.

Merespons kondisi ini, masyarakat tani di Desa Tanjung Jaya mendesak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) OKU Selatan, Dinas Pertanian, dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini. Penertiban di lapangan mendesak dilakukan agar program subsidi negara tepat sasaran dan tidak menjadi ladang keuntungan pribadi oknum pejabat. (BR)

Read More

Ketua DPRD Prabumulih Terima Audiensi KKGO, Dukung Lomba Antar Guru

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria, SH, M.Si, menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kota Prabumulih di Ruang Kerja Pimpinan DPRD pada Jumat, 17 Juli 2026.

Pertemuan ini diinisiasi oleh jajaran pengurus baru KKGO 2026-2028 yang diketuai oleh Oki Budiawan S.Pd., Audiensi ini guna bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan struktur kepengurusan mereka yang baru terbentuk.

Selain perkenalan, sebagai gebrakan awal kepengurusan KKGO yang baru ini memaparkan rencana program kerja terdekat, yaitu menggelar lomba senam antar guru olahraga se-Kota Prabumulih. Acara ini direncanakan bergulir dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) pada September mendatang.

Ketua DPRD Deni Victoria menyambut hangat kehadiran para guru olahraga tersebut dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana kompetisi senam yang diusung. Menurutnya, guru olahraga adalah pilar penting dalam membentuk generasi muda yang sehat dan kompetitif.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif dari KKGO Prabumulih. Rencana lomba senam antar guru olahraga ini adalah ide yang sangat bagus. Sering kali guru yang sibuk melatih dan menjadi juri, kini saatnya mereka sendiri yang berkompetisi dan bergembira bersama," ujar Deni Victoria.

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk menjaga kekompakan sekaligus menyebarkan semangat hidup sehat.

"Jika para gurunya kompak, bugar, dan penuh semangat, energi positif ini pasti akan menular kepada anak-anak didik di sekolah. Kami berharap kepengurusan baru KKGO ini dapat membawa warna baru bagi perkembangan olahraga dan pendidikan jasmani di Kota Prabumulih", pungkasnya.(Ikb)

Read More

Pelaku Pencurian Uang Puluhan Juta dan Motor Milik PT Tispa OKU Selatan, Diringkus di Bengkulu

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Pelarian RLN, terduga pelaku pencurian uang tunai dan sepeda motor di loket PT Titisan Sang Pangeran (Tispa) di kota Muara Dua KabupatenOgan Komering Ulu (OKU) Selatan, berakhir di Kota Bengkulu. 

Pihak manajemen perusahaan berhasil melacak dan mengamankan pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Minggu (18/7/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Terduga pelaku memanfaatkan kondisi loket yang sepi saat ditinggal oleh kasir untuk membeli makan siang.

Dalam situasi lengang itu, RLN diduga menggasak uang tunai milik perusahaan sebesar Rp 30 juta. Tidak hanya membawa kabur uang, ia juga menggondol satu unit sepeda motor milik warga yang tengah terparkir di area loket. Aksi kejahatan ini baru disadari saat kasir kembali ke ruangan dan mendapati tempat penyimpanan uang telah kosong. Di saat yang sama, RLN sudah tidak terlihat lagi di lokasi kejadian.

Setelah menyadari adanya pembobolan, manajemen PT Tispa segera melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor (Polsek) Muara Dua. Guna mempercepat penangkapan dan mencegah pelaku kabur lebih jauh, pihak perusahaan juga berinisiatif melakukan pelacakan secara mandiri melalui jaringan internal mereka. Upaya pencarian mandiri tersebut membuahkan hasil. Posisi RLN terdeteksi berada di wilayah Bengkulu, hingga akhirnya berhasil diamankan oleh tim manajemen perusahaan. 

General Manager PT Tispa, Indra Harja, membenarkan adanya insiden pembobolan sekaligus upaya pengamanan mandiri terhadap terduga pelaku. Menurut Indra, tindakan mengamankan pelaku memiliki dasar hukum yang sah.

"Landasan hukum yang kami gunakan adalah Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan tersebut, setiap orang memiliki hak untuk menangkap seseorang yang tertangkap tangan atau diduga kuat baru saja melakukan tindak pidana," ujar Indra saat dikonfirmasi wartawan, pada Senin (19/7/2026).

Setelah mengamankan RLN, pihak perusahaan langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dihubungi secara terpisah, Kapolsek Muara Dua AKP Fera Endeka mengonfirmasi adanya laporan pencurian tersebut. Pihaknya saat ini telah mengirimkan personel ke Bengkulu untuk menjemput terduga pelaku beserta barang bukti.

"Saat ini anggota sudah kami kerahkan ke lokasi untuk proses penjemputan terduga pelaku dan membawanya kembali ke OKU Selatan guna penyidikan lebih lanjut," kata Fera melalui pesan singkatnya kepada wartawan. (FR86)

Read More

Babak Baru Dugaan Korupsi Dana Desa Sukarami: Kejari OKU Selatan Segera Tetapkan Tersangka!

* Tunggu Hasil Hitung Kerugian Negara & Gelar di Kejati

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kasus dugaan korupsi Dana Desa Sukarami Tahun Anggaran 2022-2024 memasuki babak baru. Hari ini, Senin 20 Juli 2026, perwakilan Masyarakat Peduli Sukarami menggelar audiensi dengan Kejaksaan Negeri OKU Selatan. 

Audiensi yang dilakukan sejumlah warga yang dipimpin Fauzi Rahman itu diterima langsung Kasi Intel Kejari OKUS, Alman Noveri SH MH. Dalam audiensi tersebut Kasi Intel mengungkapkan progres terbaru penanganan perkara. 

"Pada saat ini sedang dihitung Kerugian Negara. Setelah penghitungan Kerugian Negara selesai, maka Kejari akan menggelar perkara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian akan segera dilakukan penetapan," ungkap Alman Noveri.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat OKUS, Ardiansyah, juga telah membenarkan bahwa APIP sudah menerima surat permintaan audit dari Kejari sekitar 2 minggu lalu untuk mengaudit Dana Desa Sukarami tahun 2022 sampai 2024.

Koordinator Masyarakat Peduli Sukarami, Fauzi Rahman, mengapresiasi keterbukaan Kejari dan berharap proses hukum tidak berlarut-larut. "Kami mengapresiasi kerja dan kinerja kejaksaan negeri OKU Selatan. Terkait perkara ini, kami akan kawal sampai tuntas. Ini uang rakyat, harus ada kepastian hukum," tegas Fauzi.

Dengan pernyataan Kasi Intel ini, publik kini menunggu hasil audit APIP yang akan menjadi dasar gelar perkara di Kejati Sumsel dan langkah hukum selanjutnya termasuk kemungkinan penetapan tersangka.(Tim)

Read More

Menjaga Operasional Hulu Migas berjalan tak bertentangan dengan koridor hukum, SKK Migas Sumbagsel Teken PKS bersama Kejati Sumsel

Palembang, Portalsriwijaya.com - KKKS Wilayah Sumsel laksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. PKS disusun sebagai upaya mitigasi penanganan permasalahan yang menjadi kendala kelancaran operasional terhadap kegiatan usaha hulu Migas. Perlunya dukungan pembangunan strategis yang dituangkan dalam PKS antara SKK Migas dengan stakeholder berwenang dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi salah satu dorongan yang menjadi dasar terlaksananya PKS ini.

Kerja sama ini juga berawal dari kesamaan pandangan bahwa keberhasilan kegiatan usaha hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan investasi, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, koordinasi yang erat, serta kepastian hukum. Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan dapat menjadi landasan kolaborasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. "PKS ini menjadi PKS Pertama yang dilakukan Kantor Perwakilan SKK Migas di seluruh Indonesia," ungkap Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang Dwi Djanuarto. 

Hal ini dijelaskannya menjadi semangat yang positif bagi industri hulu migas khususnya KKKS yag beroperasi di wilayah Sumsel untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab serta komitmen guna kelancaran operasional hulu migas. "PKS yang kita tanda tangani hari ini patut untuk kita syukuri, dengan hadirnya Pak Kajati disini secara langsung tentu juga merupakan wujud dukungan yang baik kepada kita SKK Migas dan KKKS," lanjut Bambang. 

Dikatakannya pula bahwa industri hulu migas merupakan sektor strategis nasional yang memiliki kompleksitas tinggi. Bagaimana pengelolaan aset negara, risiko operasional, serta kondisi dan dinamika di wilayah operasi sangat memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum. "Dukungan Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan setiap kegiatan usaha hulu migas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. 

SKK Migas Sumbagsel beserta KKKS menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran atas komitmen dan dukungan yang telah dan akan diberikan dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas di wilayah Sumatera Selatan. 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr Ketut Sumedana menyampaikan apresiasi atas upaya kerja sama yang sangat apik dilakukan oleh SKK Migas – KKKS dengan pihak Kejaksaan. "Kita adalah 2 pihak yang tentu akan saling melengkapi, kami tentu akan memberikan dukungan untuk kegiatan negara dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan tetap menegur, mengingatkan dan mengawasi agar rekan-rekan tetap menjaga kinerja dan pola operasional sesuai dengan tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. 

"Kami berharap kerja sama ini semakin mempererat sinergi antara SKK Migas, KKKS, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam kegiatan kita bersama dapat diantisipasi dengan lebih baik," lanjutnya. 

Ia juga mengingatkan agar rekan-rekan KKKS yang menjalankan kegiatan eksplorasi tidak melupakan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan tanggung jawab lainnya di lapangan. " Kami siap mendukung rekan-rekan sekalian, namun juga siap menegur langsung bila terjadi pelanggaran yang dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi negara," tambahnya. 

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani hari ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi pedoman dalam memperkuat koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi, serta pendampingan hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.(05)

Read More

Sosialisasikan Rencana Survei Seismik 3D, Medco E&P Minta Dukungan Pemerintah dan Warga Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih menggelar Sosialisasi Kegiatan Seismik 3D Wilayah Kerja Amanah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh PT Medco Energi Amanah, bertempat di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (15/7/2026).

Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan survei seismik yang bertujuan memperoleh data bawah permukaan bumi sebagai bagian dari upaya eksplorasi sektor energi di Wilayah Kerja Amanah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD H. Deni Victoria, SH, M,Si, Wakil Walikota Franky Nasril, S,Kom, MM, bersama Forkompinda Prabumulih, perwakilan PT Medco Energi Amanah, SKK Migas Sumbagsel, dan tamu undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Wali Kota Prabumulih menyampaikan bahwa pelaksanaan survei seismik merupakan tahapan penting dalam mendukung pengembangan sektor energi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah, perusahaan, aparat keamanan, serta masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

"Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Komunikasi yang baik dengan masyarakat harus terus dibangun sehingga pelaksanaan survei dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan," ujar H. Arlan.

Pada kesempatan tersebut, PT Medco Energi Amanah memaparkan rencana pelaksanaan Survei Seismik 3D di Wilayah Kerja Amanah yang berada di Kota Prabumulih. Berdasarkan pemaparan, luas area survei yang masuk wilayah Kota Prabumulih mencapai sekitar 57 kilometer persegi, dengan panjang lintasan sekitar 400,4 kilometer dan jumlah titik pengukuran (shot point) sekitar 2.692 titik terdiri dari 6 Desa/Kelurahan di 2 Kecamatan.(Ikb)

Read More

Belasan Mahasiswa Sampaikan Aspirasi ke Ketua DPRD Prabumulih, Ada 7 Poin Penting

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa kota Prabumulih (AMP) melakukan audiensi sekaligus menyampaikan aspirasi kepada DPRD Prabumulih, Rabu (15/7/2026).

Para mahasiswa yang berasal dari Universitas Prabumulih (Unpra) dan STAI Al Furqon tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, Sekretaris Dewan, Desi Muharni dan jajaran lainnya.

Dalam pertemuan itu para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi baik terkait isu nasional, isu provinsi maupun isu lokal kepada ketua DPRD Prabumulih.

Isu Nasional disampaikan yakni meminta DPRD Prabumulih menyampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dilakukan evalausi total dan anggaran dialihkan ke pendidikan melalui beasiswa keapda masyarakat kurang mampu. 

Lalu menuntut pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat. Sedangkan isu provinsi yang disampaikan yakni mendesak Gubernur Sumsel untuk memperbaiki sejumlah jalan provinsi yang berlobang di kota Prabumulih. Sementara untuk isu lokal pihaknya menyampaikan mendesak Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih untuk menata antrean BBM di SPBU yang ada di kota Prabumulih. "Jangan sampai ada korban mengantre di SPBU mengalami meninggal seperti di daerah lain, karena kami lihat anteran sudah panjang dan mengganggu pengguna jalan lain serta menyebabkan kemacetan," kata keduanya berganti bicara.

Tidak hanya itu, aliansi mahasiswa juga mendesak Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih mempercepat pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kota Prabumulih. "Kami juga mendesak Polres Prabumulih untuk mengambil sikap tegas terhadap begal saat ini yang dihadapin oleh masyarakat akibat jalan yang gelap dan berlubang menimbulkan banyaknya begal," katanya.

Menanggapi aspirasi para mahasiswa itu, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan para mahasiswa tersebut. "Tadi sudah disepakati terkait aspirasi untuk sesegera mungkin untuk disampaikan ke Pusat, gubernur dan pak Kapolres. Kami juga ucapkan terimakasih kepada para adik-adik yang sudah peduli kepada kota Prabumulih," ujarnya.(Ikb)

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Sukarami Masuk Penyidikan, APIP Tunggu Gelar Perkara dari Kejari OKU Selatan

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Kejaksaan Negeri OKU Selatan resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa Sukarami ke tahap penyidikan. Kasus ini menyangkut pengelolaan Dana Desa Sukarami tahun anggaran 2022 sampai 2024.

Kepala Inspektorat OKU Selatan, Ardiansyah SH CIAP plt, menyampaikan bahwa sekitar dua minggu lalu pihaknya melalui APIP telah menerima surat permintaan dari Kejaksaan untuk melakukan audit terhadap dana desa tersebut.  

"APIP sudah menerima surat permintaan dari Kejaksaan untuk mengaudit Dana Desa Sukarami dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Tim saat ini sedang mempersiapkan untuk menghitung potensi kerugian negara," ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut Ardiansyah mengatakan, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Kejaksaan untuk menanyakan kapan gelar perkara atau ekspos terkait kasus ini akan dilaksanakan.  "Kami sudah bersurat ke Kejaksaan menanyakan jadwal gelar perkara atau ekspos. Tapi belum ada jawaban kapan waktunya," kata Ardiansyah.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari OKU Selatan Alman menyatakan penyidik saat ini masih mendalami alur penggunaan anggaran dan memeriksa saksi-saksi. Hasil audit dari Inspektorat akan menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses penyidikan.  

"Benar, kasus Dana Desa Sukarami sudah masuk tahap penyidikan. Kami bekerja profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum," ujarnya.

Sementara itu, warga desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji beberapa waktu lalu melakukan musyawarah terkait kasus dugaan korupsi di desa mereka. Bahkan dalam rapa tersebut sempat dibahas rencana unjuk rasa lanjutan terkait kelanjutan kasus tersebut.

Zaini, Warga Desa Sukarami berharap proses hukum berjalan cepat, adil, dan transparan. Mereka juga berharap pengelolaan dana desa ke depan bisa lebih diawasi agar tepat sasaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (TimFr86)

Read More

BRI Gelar Program "Matcha Late", Nasabah Bisa Dapat Sembako hingga Air Cooler Gratis Lewat Top Up Fresh Fund

Prabumulih, Portalsriwijaya.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memanjakan para nasabah setianya melalui program loyalitas terbaru. Kali ini, BRI Unit Prabumulih menghadirkan program bertajuk "Matcha Late" (Manfaatkan Cuannya Hadiah Langsung Terima) yang menawarkan berbagai hadiah menarik tanpa diundi bagi nasabah yang melakukan penambahan dana baru (Top Up Fresh Fund).

Program ini berlangsung selama dua bulan penuh, mulai dari 1 Juni 2026 hingga 31 Juli 2026. Melalui program ini, nasabah berkesempatan membawa pulang hadiah langsung mulai dari kebutuhan pokok (sembako), voucer belanja, hingga peralatan elektronik rumah tangga berukuran besar.

Skema nominal Top Up Fresh Fund beserta jenis hadiah langsung yang bisa didapatkan oleh nasabah antara lain:

- Nominal Top Up Rp 10 Juta bisa meraih hadiah Sembako (Minyak Goreng / Gula / Terigu)

- Nominal Rp 25 Juta bisa meraih hadiah Pecah Belah / Voucher Indomaret

- Rp 50 Juta bisa meraih hadiah Teko Listrik / Setrika

- Rp 100 Juta bisa merahi hadiah Mixer / Blender / Kipas Angin / Tea Set

- Nominal Rp 250 Juta bisa meraih Rice Cooker / Kompor / Slow Juicer

- Nominal Rp 500 Juta bisa meraih Air Cooler / Speaker Multimedia

Pemimpin Cabang (Branch Manager) BRI Kantor Cabang (KC) Prabumulih R.P Rafi Rafsanjani mengatakan, program "Matcha Late" ini berlaku khusus bagi nasabah BRI Unit dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. "Dengan program ini nasabah berkesempatan membawa pulang hadiah langsung mulai dari kebutuhan pokok (sembako), voucer belanja, hingga peralatan elektronik rumah tangga berukuran besar," ungkapnya kepada wartawan.

Bagi nasabah yang ingin meningkatkan saldo tabungannya sekaligus mendapatkan keuntungan hadiah langsung ini, informasi lebih lanjut dapat diakses melalui layanan kontak resmi BRI di 1500017, asisten virtual Sabrina di nomor WhatsApp 0812 1214 017, atau dengan mengunjungi situs resmi www.bri.co.id.(05)

Read More

Usai Heboh Dugaan Potong BLT, Oknum Kades Danau Jaya Diduga Jual Tanah & Bangunan Polindes

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Oknum Kepala Desa (Kades) Danau Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan berinisial RZ diduga telah melelang atau menjual tanah bangunan polindes atau perumahan Bidan Desa.

Informasi terkait penjualan tanah Polindes atau perumahan Bidan Desa tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat desa setempat kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.

Kepada wartawan, sumber yang meminta namanya tidak disebutkan itu membeberkan jika tanah bangunan berikut Kantor polindes Bidan Desa diduga sudah dijual oleh oknum Kepala Desa. Tanah Polindes tersebut menurut informasi didapat dijual kepada warga desa setempat dan saat ini dibuatkan Sumur Bor.

"Oknum kades kami diduga jual tanah Polindes ke warga, terbukti sekarang ini tanah itu sudah dibangun sumur bor milik warga yang membeli," ungkap sumber tersebut kepada wartawan.

Tidak sampai disana saja, sumber itu menyebutkan jika dugaan penjualan tanah  berikut bangunan Polindes itu tanpa ada musyawarah dengan masyarakat termasuk dan BPD serta Perangkat Desa. "Penjualan lahan bangunan ini tidak transparan dan ini diduga jelas melanggar hukum," tutur warga.

Selain dugaan menjual lahan dan bangunan tersebut, oknum kepala desa sempat dikeluhkan warga karena diduga melakukan pemotongan Dana BLT pada tahun 2023-2024.

Oknum Kepala Desa serta perangkat Desa melakukan pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 100 ribu bahkan Rp 200 ribu. "Besaranya bervariasi, ini terjadi tepatnya di dusun 7 Desa Danau Jaya," terang Warga yang siap bersaksi di depan APH jika dibutuhkan.

Terpisah, Oknum Kepala Desa berinisal RZ ketika dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penjualan Lahan Polindes, dirinya membantah sudah menjualkan lahan tersebut. "Lahan itu masih ada di situ kang, idak kemano-mano," jelas Kades dalam sambungan telp kepada wartawan.

Kemudian saat di ditanya tentang pemotongan Dana BLT, dirinya juga membantah bahkan menanyakan pada bulan berapa dana tersebut di potong, sebab dirinya baru menjabat sejak Mei tahun 2023.

Dan tentang Dana Ketahanan Pangan yang di peruntukkan untuk Sapi yang pertanyakan masyarakat, di jelaskan oleh Kepala Desa memang benar ada pembelian sapi sebanyak 5 ekor. "Namun sebenarnya anggaran pada Dana Desa hanya 4 Ekor. Berhubung masih ada dana sisa makanan di belikan satu ekor anak sapi," tegas Kades pada Media Portal Sriwijaya.

Masyarakat berharap kepada pihak berwenang untuk turun mengecek laporan masyarakat tersebut dan berharap Oknum Kepala Desa tidak bertindak semena-mena dan Arogan.(Tim)

Read More

Puspita Sugiartie Resmi Pimpin KORMI Prabumulih: Siap Bikin Warga Sehat dan Gembira!

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Prabumulih resmi memiliki nahkoda baru. Puspita Sugiartie, S.Tr.Kep., terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KORMI Kota Prabumulih periode 2026–2030 dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang digelar di Aula Disnaker, Kamis (9/7/2026).

Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Abdullah Abadi (mewakili Wali Kota H Arlan), Sekretaris KORMI Sumsel Eko Agus Sugianto, Kepala Disporapar Joko Firdaus, serta para ketua Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (Inorga).

Olahraga Jadi Gaya Hidup, Bukan Sekadar Hobi

Wali Kota Prabumulih H Arlan, melalui Abdullah Abadi, berharap kepengurusan baru ini bisa menyatukan seluruh organisasi olahraga di bawah KORMI agar pembinaan lebih terarah.

"Kita berharap KORMI dapat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, bukan sekadar hobi. Tujuannya agar tercipta masyarakat yang sehat, unggul, berkarakter, dan bergembira," tegas Abadi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah, KORMI, dan Inorga untuk menjangkau seluruh lapisan warga.

Target Besar: PORPROV Muara Enim November 2026

Apresiasi dan tantangan baru juga datang dari Sekretaris KORMI Sumsel, Eko Agus Sugianto. Selain meminta pengurus baru menyusun program kerja yang inovatif, Eko mengingatkan agenda besar yang sudah di depan mata.

KORMI Prabumulih ditargetkan segera menjaring atlet terbaik untuk berlaga di Pekan Olahraga Rekreasi Provinsi (PORPROV) di Kabupaten Muara Enim pada November 2026 mendatang. Komitmen Rangkul Semua InorgaSebagai ketua terpilih, Puspita Sugiartie berkomitmen penuh untuk merangkul semua elemen tanpa membeda-bedakan. Ia menegaskan bahwa kunci sukses KORMI adalah kerja sama tim yang solid.

"Seluruh induk organisasi di bawah KORMI akan kita tampung dan kita akan maju bersama. Kami ingin membangun KORMI menjadi organisasi yang solid, aktif, dan memberikan manfaat nyata," ujar Puspita. Ia juga membocorkan telah menyiapkan serangkaian inovasi program untuk mengajak generasi muda hingga tua aktif bergerak lewat olahraga rekreasi. (05)

Read More

Sinkronisasi Hasil Reses, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie Dorong Percepatan Pembangunan OKU Selatan

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie SE MM bergerak cepat mengawal aspirasi warga Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Bersama Anggota Dapil V, Ketua DPRD Sumsel menggelar pertemuan strategis dengan Bupati OKU Selatan, Abusama SH untuk menyelaraskan 7 program pembangunan prioritas daerah.

Pertemuan ini digelar dalam rangka mengawal, mensinkronisasikan, serta mengharmonisasikan hasil pelaksanaan Reses Dapil V yang telah sukses dilaksanakan di 8 desa pada 3 wilayah kecamatan di Kabupaten OKU Selatan.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun oleh legislatif dapat selaras dengan program eksekutif di tingkat kabupaten maupun provinsi.

7 Poin Utama Aspirasi Warga OKU Selatan

Dalam audiensi tersebut, DPRD Sumsel memaparkan tujuh poin krusial yang mendesak untuk segera diakomodasi demi kemajuan daerah OKU Selatan, antara lain:

1. Infrastruktur Utama : Pemerataan dan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi.

2. Kualitas Pendidikan : Peningkatan mutu layanan pendidikan bagi generasi muda.

3. Fasilitas Kesehatan : Optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

4. Sektor Unggulan : Peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

5. Ekonomi Kerakyatan : Pengembangan lini usaha UMKM serta program pemberdayaan masyarakat.

6. Jaringan Listrik : Perluasan pemasangan tiang dan kabel listrik ke wilayah yang belum terjangkau.

7. Proyek Strategis Nasional (PSN) : Pengawalan ketat terhadap pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang hingga saat ini belum rampung.

Cegah Tumpang Tindih Program Kerja

Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tidak terjadi pemborosan anggaran atau tumpang tindih program di lapangan.

"Perlu dilakukan sinkronisasi yang matang antara hasil reses DPRD Sumatera Selatan, Musrenbang, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten. Kita harus memastikan semua program berjalan beriringan," ujar Andie.

Sinergi untuk Pembangunan yang Tepat SasaranMelalui audiensi hangat di kediaman bupati ini, diharapkan hasil penyelarasan program mampu meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan. 

Muara dari keharmonisan ini tidak lain adalah demi mewujudkan pembangunan daerah yang jauh lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat setempat.(Adv/FR86)

Read More

Pemkot Prabumulih Tingkatkan Kualitas Layanan JKN UHC Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wawan Gunawan Ak CA mewakili Walikota Prabumulih, H Arlan menghadiri rapat Koordinasi Lintas Sektor Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (JKN UHC) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program JKN UHC di Kota Prabumulih.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam memastikan pelaksanaan Program JKN UHC berjalan secara optimal. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat semakin mudah diakses, merata, berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten II menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih terus berkomitmen mendukung keberlangsungan Program JKN UHC sebagai salah satu bentuk nyata pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut Wawan, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar seluruh warga memperoleh jaminan kesehatan yang optimal tanpa terkendala akses maupun administrasi.

Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan aktif, memperkuat validitas data penerima manfaat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Kota Prabumulih, Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih, perwakilan Polres Prabumulih, perwakilan Jasa Raharja, para camat, lurah, serta kepala desa di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antarinstansi untuk terus mendukung optimalisasi Program JKN UHC. Dengan kolaborasi yang solid, Pemerintah Kota Prabumulih optimistis cakupan kepesertaan JKN UHC dan kualitas pelayanan kesehatan akan terus meningkat, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Prabumulih yang sehat, sejahtera, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang prima.(Ikb)

Read More

Serap Aspirasi, DPRD Provinsi Sumsel Dapil V Gelar Reses di Sejumlah Titik di OKU Selatan

 

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie SE MM beserta seluruh anggota DPRD Dapil V Sumsel melakukan reses di beberapa titik di Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten OKU.

Reses masa sidang tahap Vl tahun 2026 yang dilakukan DPRD Dapil V meliputi daerah kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) dan kabupaten OKU Selatan itu diagendakan mulai tanggal 03 hingga tanggal 10 Juli 2026 mendatang.

Pantauan Portalsriwijaya.com, pada Senin (6/7/2026) pria yang akrab disapa Bung Andie Gondang dan rombongan dewan lainnya melakukan kunjungan reses di 3 titik, meliputi desa Kiwis Raya, desa Gunung Raya dan desa Mekar Sari di kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan.

Lalu pada Selasa (7/7/2026) rombongan melanjutkan kegiatan reses di Desa Tanjung Jati dengan masyarakat perwakilan dari 9 desa di kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Kemudian dilanjutkan di desa Sipatuhu dan di Desa Tanjung Agung kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan.

Andie Dinialdie SE MM yang juga Ketua organisasi BAPERA (Barisan Pemuda Nusantara) Sumatera Selatan periode tahun 2021-2026 ini mengungkapkan kehadirannya di tengah masyarakat tersebut dalam rangka kegiatan reses yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang bukan hanya di bidang infrastruktur, namun juga bidang pendidikan dan kesehatan serta lainnya dapat disampaikan langsung.

"Nanti aspirasi tersebut akan kami tuangkan berupa laporan kepada gubernur melalui rapat paripurna, mudah-mudahan berbagai usulan dari masyarakat di beberapa desa  kecamatan ini bisa diakomodir pada tahun 2026 ini dan di tahun 2027 nanti," ungkap Bung Andie dari fraksi Golkar tersebut.

Andi juga mengaku jika reses yang dilakukan pihaknya itu merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa resesnya. "Kami hadir dalam kegiatan reses ini juga selaku pengawasan atas kebijakan-kebijakan pemerintah,"  tambah bung Andie.

Hal yang sama disampaikan Sri Mulyadi SE, anggota DPRD lainnya yang menyebut kehadiran pihaknya untuk menyerap aspirasi masyarakat. "Kehadiran kami anggota DPRD disini guna menyerap, menampung dan menindaklanjuti atas semua aspirasi yang sampai ke kami, mudah-mudahan di tahun depan bisa direalisasikan," ujarnya singkat. 

Sementara itu, Camat Warkuk Ranau Selatan, Joneka SE yang berkesempatan hadir menyambut baik kedatangan para anggota dewan provinsi dapil V Sumsel tersebut,

"Terimakasih pak dewan sudah berkenan hadir disini, ini adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menyampaikan aspirasi,semoga saja kedepan Dana aspirasi dari para dewan bisa selalu direalisasikan di daerah kami," harap Camat.

Joneka juga menambahkan terkait keluhan masyarakat tentang armada pengangkut sampah disebabkan untuk wilayah kecamatan Warkuk Ranau Selatan mobil sampah masih pinjam pakai dari kecamatan lain. "Semoga aspirasi masyarakat yang disampaikan ke para anggota dewan akan menjadi pertimbangkan untuk direalisasikan," harapnya.

Dalam kegiatan reses di beberapa titik di Kabupaten OKU Selaran tersebut, para DPRD provinsi memberikan bantuan kursi roda, bola volly untuk karang taruna desa serta cindera mata lainnya kepada masyarakat.

Adapun anggota dewan yang mengikuti reses itu antara lain Isyana Lonitasari SH dari partai Demokrat, Attahirah Putri Lestari SE dari PPP, Fathan Qoribi ST dari fraksi PKB, Mirza Gumay SIp dari partai PAN, Andri Fitriansyah ST MM dari partai Nasdem serta hadir juga para kepala desa, unsur Muspika, Kepala Puskesmas Warkuk Ranau Selatan, pengurus Karang Taruna Desa dan Kecamatan, perwakilan PSHT dan ratusan tokoh masyarakat dari berbagai desa lainnya.

Setelah 2 hari berturut-turut melaksanakan giat reses di kecamatan Warkuk Ranau Selatan dan di kecamatan Banding Agung, lalu pada Rabu ( 08/07/2026 ) rombongan DPRD Provinsi Sumsel bergeser melanjutkan kegiatan reses di 2 titik wilayah kecamatan Mekakau Ilir. (Tim Lipsus)

Read More

Satu Setengah Tahun Menjabat, Arlan-Franky Berhasil Pangkas Utang RSUD Prabumulih Rp 11 Miliar

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih berhasil memangkas utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih sebesar Rp 11 miliar dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir. Dari total utang yang semula mencapai Rp 31 miliar, saat ini beban finansial rumah sakit milik daerah tersebut tersisa sekitar Rp 20 miliar hingga Rp 21 miliar.

Informasi tersebut mengemuka dalam rapat jajaran kedinasan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Prabumulih H Arlan di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Senin (6/7/2026).

Wali Kota Prabumulih H Arlan menjelaskan, sebelum masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Franky Nasril dimulai, akumulasi utang rumah sakit sebenarnya sempat menyentuh angka Rp 42 miliar jika dihitung bersama kewajiban berjalan.

"Dalam setahun setengah ini, utang berhasil kita tekan hingga tinggal Rp 20 miliar lagi. Jika tidak digabung dengan utang berjalan, sisa riilnya sekitar Rp 14 miliar hingga Rp 15 miliar," ujar Arlan saat ditemui usai rapat, Senin.

Strategi Efisiensi Anggaran

Guna mempercepat pemulihan kesehatan finansial rumah sakit, Arlan menginstruksikan manajemen RSUD Prabumulih untuk menerapkan efisiensi ketat di berbagai lini. Langkah ini diambil agar struktur anggaran rumah sakit bisa kembali sehat dan mandiri.

"Jika utang ini sudah lunas, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bisa dialokasikan penuh untuk pembangunan infrastruktur gedung, peremajaan alat medis, dan perekrutan dokter spesialis baru," kata Arlan menambahkan.

Terkait isu keterlambatan pembayaran hak pegawai dan dokter yang sempat mencuat, Arlan memastikan bahwa seluruh gaji dan tunjangan, baik yang bersumber dari Pemerintah Kota (Pemkot) maupun BLUD, telah diselesaikan.

Meski demikian, Pemkot Prabumulih akan menata ulang sistem pengupahan tersebut demi mematuhi regulasi pencegahan korupsi. Ke depan, para pegawai harus memilih satu sumber pendanaan tunggal.

"Menindaklanjuti saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pegawai yang sudah menerima gaji dari Pemkot tidak boleh lagi menerima dari dana BLUD, begitu pula sebaliknya. Aturan ini akan segera kami terapkan," tutur Arlan tegas.

Pelayanan Tetap Sesuai Standar

Ditemui terpisah, Direktur RSUD Prabumulih dr H Ade Nur Ichklas membenarkan adanya tren penurunan utang pihak ketiga tersebut. Kewajiban yang tersisa saat ini mencakup pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel), pengadaan obat-obatan, serta operasional lainnya. Manajemen memastikan bahwa kebijakan pengetatan anggaran tidak akan mengorbankan kualitas perawatan kepada masyarakat.

"Kami melakukan mapping (pemetaan) dan efisiensi untuk mengikis utang. Namun, kami pastikan efisiensi tidak menyentuh sektor pelayanan. Pelayanan publik tetap berjalan prima sesuai standar," ujar Ade.

Sebagai catatan, RSUD Prabumulih dalam beberapa tahun terakhir terus dibayangi krisis finansial akibat penumpukan utang hingga di atas Rp 30 miliar. Masalah struktural ini dipicu oleh pasokan obat dari perusahaan farmasi yang terus berjalan di tengah mandeknya realisasi pembayaran klaim pelayanan.(Ikb)

Read More