OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tengah mendapat sorotan tajam. Salah satu perusahaan distributor resmi, PT Bumi Sriwijaya Utama, diindikasikan melakukan praktik manipulasi logistik demi mengambil keuntungan sepihak dari ongkos angkutan pupuk.
Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dan pantauan di lapangan yang menunjukkan bahwa gudang penyimpanan milik PT Bumi Sriwijaya Utama selalu dalam keadaan sepi. Anehnya, tidak pernah terlihat adanya aktivitas bongkar muat pupuk di gudang tersebut layaknya prosedur operasional standar sebuah distributor.
Berdasarkan pedoman umum tata niaga pupuk bersubsidi, alur distribusi semestinya mewajibkan pupuk dari produsen (Lini II) dibongkar dan diinapkan terlebih dahulu di gudang distributor (Lini III), sebelum akhirnya disalurkan ke kios-kios pengecer (Lini IV). Ketiadaan aktivitas bongkar muat ini memunculkan kecurigaan kuat bahwa pihak distributor memotong kompas alur pengiriman langsung ke pengecer, namun disinyalir tetap mengeklaim biaya angkut, biaya bongkar muat, serta sewa gudang secara penuh.
"Gudangnya terpantau kosong dari aktivitas. Tidak ada buruh yang bongkar muat atau truk tonase besar yang transit. Tentu ini jadi tanda tanya, bagaimana bisa statusnya distributor tapi tidak ada pergerakan fisik barang di gudangnya? Ada indikasi mereka hanya mengambil keuntungan dari selisih klaim ongkos angkutan saja," ungkap sumber di lapangan.
* Konfirmasi PT Pupuk Indonesia Terkesan Ditutupi
Upaya untuk mencari kejelasan dan mengonfirmasi dugaan penyimpangan ini justru menemui jalan buntu. Saat awak media dan pihak terkait mencoba meminta keterangan dari petugas perwakilan PT Pupuk Indonesia di wilayah tersebut yang berinisial AF, respons yang diberikan jauh dari kata memuaskan.
Alih-alih memberikan penjelasan yang terbuka berdasarkan data distribusi (T-Pubers) dan hasil verifikasi lapangan, AF justru terkesan menutup-nutupi masalah ini. Keterangan yang diberikan cenderung berbelit-belit dan tidak transparan mengenai fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh pihak produsen terhadap distributor nakal.
Sikap tertutup dari perwakilan PT Pupuk Indonesia ini tentu sangat disayangkan dan justru semakin memperkuat asumsi publik adanya pembiaran terhadap indikasi kecurangan tersebut.
Hingga kini, publik dan para pemerhati pertanian di OKU Selatan mendesak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat kabupaten, Dinas Pertanian, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh terhadap aliran logistik dan administrasi PT Bumi Sriwijaya Utama harus segera dilakukan agar alokasi pupuk bersubsidi bagi para petani tidak dijadikan celah bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.(FR86)
0 comments:
Posting Komentar