Popo Ali Minta Pers dan Masyarakat Awasi Penyaluran BLT, PKH Serta Bantuan Covid 19



Muaradua, Portalsriwijaya.com - Bupati OKU Selatan, Popo Ali mengungkapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan tumpang tindih dengan data warga miskin baru akibat wabah virus corona.

Hal itu diungkapkan Popo ketika menyampaikan pandangan kepada Menteri Sosial dan Gubernur Sumsel Herman Deru dalam video Teleconfrence terkait corona belum lama ini.

Kegiatan Teleconfrence yang juga diikuti Kepala Dinas Sosial OKU Selatan Endar Suhairi, Kepala Dinas DPMPD OKU Selatan, Juproni, Kepala Dinas Kominfo, Firman Bastari beserta para kepala Bidang itu digelar di ruang Vidkon Dinas Kominfo OKU Selatan.

Kepada sejumlah wartawan, Popo Ali usai telekonfren mengaku pihaknya membahas terkait bantuan sosial kepada masyarakat terkait dampak Covid-19 baik berupa sembako, PKH dan Bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita akan sinergikan antara data yang sudah ada di Dinas Sosial dan data yang tergolong Keluarga Miskin baru, semoga tidak tumpang tindih nantinya," tegas Popo.

Popo menuturkan, mengingat saat ini situasi yang mendesak maka secepat mungkin bantuan akibat Covid 19 akan diberikan.

"Jadi besaran nominal per KK akan menerima Rp 600 ribu perbulan. Saya perintahkan agar OPD terkait, Camat, Kepada Desa, Lurah serta RT/RW melaksanakan pendataan dengan sebaik-baiknya. Rasanya tak mungkin dinsos saja secara keseluruhan mendata untuk itu butuh kerjasama semua pihak," bebernya.

Lebih lanjut Popo menegaskan tentang data yang di terima harus akurat. "Baik dari Data Base yang telah ada maupun adanya perubahan yang dilakukan semua ini harus kita upayakan semaksimal mungkin," pinta Bupati.

Selain itu terkait akan kemungkinan akan adanya salah sasaran, Popo berkeyakinan ini akan sesuai peruntukannya.

"Nantinya tidak ada tumpang tindih dalam hal ini, saya harap bantuan tersebut tepat sasaran sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

"Maka saya menghimbau, Kepada seluruh lapisan agar bersama kita awasi ini dan kepada awak media pantau akan hal ini jika ada yang ganjil beri informasi kepada saya," beber Popo.


Hal yang sama di katakan oleh Kepala Dinas Sosial OKU Selatan Endar Suhairi yang menjelaskan, penerima bantuan ini diambil dari data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) sebanyak 34.808 Jiwa.

Menurutnya, ada sebanyak 8.286 jiwa penerima PKH dan Sebanyak 8.154 jiwa penerima sembako sementara terdapat 10.369 jiwa penerima BLT.

"Terdapat sebanyak 9.522 jiwa miskin baru (Misbar) total keseluruhan 44.340 jiwa penerbangan Bansos," papar Kadinsos OKU Selatan itu.

Secara umum data tersebut sudah rampung hanya tinggal Sinkronisasi validasi data, untuk penerimaan perluasan sembako target bulan ini segera terealisasi.

"Mekanismenya mereka dapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Bank dan penerimaan mengambil sembako di warung sembako (Agen) yang telah ditunjuk oleh pihak Bank. Kita  menunggu lebih lanjut dari Pusat sampai saat ini masih proses mendata, nama dan alamat yang jelas, semoga secepatnya terealisasi," akuinya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Juproni mengaku jika pencairan dana desa tahap pertama di alokasikan untuk pencegahan Covid19 dengan rincian berbeda-beda sesuai besaran jumlah dana yang di terima masing-masing desa.

"Pemerintah pusat melalui Kementrian Desa Tertinggal membagi berdasar jumlah dana penerima Dana desa. Seperti Dana kisaran 800 juta akan di anggarkan untuk penanganan Covid19 sebesar 25 persen, kisaran 800 juta sampai dengan 1,2 Miliar sebesar 30 persen , dan kisaran 1,2 Miliar sampai 2 Miliar sebesar 35 persen," terang Juproni.

Lebih lanjut Juproni menegaskan, setiap desa akan menganggarkan untuk itu, dan besaran dana yang akan di terima masyarakat sebesar 600 ribu per Kepala keluarga, dan di anggarkan untuk 3 bulan. Namun bila pada bulan ke dua Covid19 sudah tidak ada lagi, maka dana alokasi tersebut dapat di alihkan ke pembangunan fisik" jelasnya.

Kepada Masyarakat harap bersabar dan yakin bantuan tersebut pasti akan sampai kepada mereka khususnya yang masuk di kriteria penerima. Sebab proses pencairan dana Desa sekarang sudah bebeda dengan tahun sebelumnya.

"Pencairan Dana Desa sekarang sudah melalui Badan Pendapatan Daerah dan di rekomendasikan KPN Baturaja, baru SP2D masuk ke Bank Sumsel Babel, berbeda dengan tahun lalu yang melalui Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah atau BPKAD," papar Juproni.

"Tentang proses pencairan agak lambat jadi harap maklum, sebab mereka yang bekerja di Bapenda harus ekstra hati-hati dan teliti.Semoga verifikasi selanjutnya akan lebih cepat, Alhamdulillah minggu ini sudah dapat di lakukan pencairan di 17 desa dari 31 desa yang di usulkan.dan desa-desa lainnya segera menyusul,"urai Kadin .  (Ajie FR)
Share:

1 komentar:

  1. Kalau untuk daerah sinarmulyo kec.simpang lah turun belum itu dana bantuan?

    BalasHapus


Portalsriwijaya.com

Arsip