OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketegasan Kapolres OKU Selatan, AKBP I Made Redi H., S.H., S.I.K., M.I.K., dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan di tengah masyarakat, tetapi juga diterapkan secara konsisten di lingkungan internal kepolisian.
Sejak menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan pada Juli 2025, AKBP I Made Redi H. telah menunjukkan komitmen penegakan disiplin dan integritas institusi melalui penindakan terhadap lima personel yang terbukti melakukan pelanggaran terkait narkotika hingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan putusan sidang kode etik profesi Polri.
Dari lima personel tersebut, tiga telah resmi diberhentikan dan menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026, sedangkan dua lainnya telah menerima putusan PTDH pada 31 Juli 2026 dan saat ini masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Polres OKU Selatan, sekaligus menegaskan bahwa penegakan aturan berlaku bagi seluruh personel tanpa pengecualian.
Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari integritas aparat penegak hukum itu sendiri.
"Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya. Tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," tegas AKBP I Made Redi H.
* Lima Personel Dijatuhi Sanksi PTDH, Berikut Dasar Putusannya
Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, Polres OKU Selatan menyampaikan rincian putusan sidang kode etik terhadap lima personel tersebut:
1. Bripka YV - Pelanggaran terkait penyalahgunaan dan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika Diproses sejak November 2025 dan telah menjalani sidang kode etik profesi Polri dengan putusan Nomor PUT/05/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan. Selain sanksi kode etik, yang bersangkutan juga telah menjalani sidang di Pengadilan Umum dengan vonis pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2 miliar.
2. Bripka ICK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/03/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/240/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.
3. Bripka EK - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/02/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/241/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.
4. Bripka D - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/04/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 berupa sanksi PTDH. Pemberhentiannya telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor KEP/242/V/2026, dan upacara PTDH telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026.
5. Briptu MRR - Pelanggaran penyalahgunaan narkotika Diproses sejak November 2025 dengan putusan sidang kode etik Nomor PUT/06/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026 berupa sanksi PTDH. Saat ini, proses administrasi pemberhentian masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Selatan.
Dengan demikian, dari lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH, tiga telah menyelesaikan proses pemberhentian, sementara dua lainnya masih berada dalam tahapan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
* Ketegasan Merupakan Bagian dari Pembenahan Institusi
Kapolres OKU Selatan menjelaskan bahwa penegakan kode etik terhadap personel merupakan bentuk tanggung jawab pimpinan dalam menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan kehormatan institusi Polri. Menurutnya, setiap pelanggaran harus ditindak secara objektif dan adil. Namun, penegakan sanksi juga harus disertai evaluasi terhadap sistem pengawasan serta pembinaan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.
"Kami tidak menjadikan banyaknya anggota yang diberhentikan sebagai ukuran keberhasilan. Justru setiap pelanggaran menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperkuat, pembinaan harus diperbaiki, dan integritas harus terus dijaga. Ketegasan diperlukan, tetapi pencegahan jauh lebih utama," ungkap Kapolres.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan sejumlah individu tidak dapat dijadikan gambaran terhadap keseluruhan personel Polres OKU Selatan yang selama ini menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
"Masih banyak anggota kami yang bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan menjaga kehormatan institusi. Karena itu, pelanggaran yang dilakukan individu tidak boleh dibiarkan mencederai pengabdian anggota lainnya maupun merusak kepercayaan masyarakat," jelasnya.
* Pemberantasan Narkoba Dilaksanakan Secara Menyeluruh
Sejalan dengan pembenahan internal, Polres OKU Selatan terus menempatkan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika, serta kegiatan pencegahan yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Kapolres menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan generasi muda, ketahanan keluarga, dan masa depan masyarakat OKU Selatan.
"Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Baik masyarakat maupun anggota Polri, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Prinsip inilah yang terus kami pegang dalam menjalankan tugas," tegasnya.
* Transparansi untuk Memperkuat Kepercayaan Masyarakat
Kapolres OKU Selatan menegaskan bahwa keterbukaan mengenai proses penegakan kode etik maupun proses hukum merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi kekurangan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi, memperbaiki sistem, dan menegakkan aturan secara konsisten.
"Kami menyadari bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tindakan nyata. Setiap pelanggaran yang terbukti harus ditindak, setiap kelemahan harus dievaluasi, dan setiap kekurangan harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan," ujarnya.
Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif mendukung pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.
Menutup keterangannya, AKBP I Made Redi H. menegaskan bahwa penegakan disiplin internal dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari komitmen menghadirkan kepolisian yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
"Ketegasan bukan diukur dari banyaknya orang yang dihukum, tetapi dari konsistensi menegakkan aturan dan keberhasilan mencegah pelanggaran terulang. Tujuan kami bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan membangun institusi yang semakin baik dan semakin dipercaya masyarakat," pungkasnya.(FR86)






.jpeg)
0 comments:
Posting Komentar