Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Prabumulih menegaskan komitmennya mendukung hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang digelar di Makassar.
Dukungan tersebut juga ditujukan kepada Ketua Umum PPP, H Mardiono terkait keputusan pemberhentian dua elite partai, yakni Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Taj Yasin.
Ketua DPC PPP Kota Prabumulih, Hj Evi Susanti SE mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap keputusan dan mekanisme organisasi partai.
Menurut Anggota DPRD Prabumulih dua periode itu, pemberhentian kedua pengurus tersebut bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan bagian dari proses konsolidasi organisasi yang berangkat dari usulan DPW PPP se-Indonesia.
"Keputusan itu merupakan bagian dari proses konsolidasi dan pengambilan keputusan organisasi yang berasal dari usulan DPW PPP se-Indonesia," tegas Evi kepada wartawan, pada Sabtu (7/11/2026).
Politisi yang kritis menyuarakan kepentingan masyarakat di kota Prabumulih itu menjelaskan, usulan pemberhentian tersebut disampaikan dalam Rakornas III PPP pada Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut Evi, setiap langkah dan keputusan partai harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan dalam menjalankan roda organisasi.
Lebih lanjut Evi juga menanggapi terkait isu dualisme kepengurusan yang berkembang di internal PPP, dimana menurutnya tidak ada dualisme kepengurusan. Evi mengaku, legalitas kepengurusan harus mengacu pada surat keputusan (SK) kepengurusan yang menjadi dasar resmi organisasi.
"Karena hanya terdapat satu surat keputusan (SK) kepengurusan yang menjadi dasar legalitas kepengurusan partai jadi tidak ada dualisme," tegasnya.
Pada kesempatan itu, ibu yang terkenal tegas di DPRD Prabumulih itu juga menyatakan DPC PPP Kota Prabumulih mendukung penyelesaian setiap dinamika internal melalui mekanisme dan forum resmi partai. Hal itu perlu dilakukan menurutnya agar perbedaan pandangan di internal organisasi tidak sampai menghambat konsolidasi maupun perjuangan PPP dalam menjalankan fungsi politik di tengah masyarakat.
"Prinsip yang harus dijaga adalah kepatuhan terhadap AD/ART, penghormatan terhadap mekanisme organisasi dan kepentingan PPP secara keseluruhan," bebernya.
Evi berharap seluruh kader dapat mengedepankan kepentingan partai dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. "Jangan sampai perbedaan pandangan justru mengganggu konsolidasi dan perjuangan partai di tengah masyarakat," tambahnya.(05)
0 comments:
Posting Komentar