Muaradua, Portalsriwijaya.com - Dugaan pungli Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat, jadi perhatian serius Ketua LSM Barak NKRI DPD Kabupaten OKU Selatan.
Ketua LSM Barak NKRI OKU Selatan, Misyadin merasa geram dengan informasi itu dan mengharapkan Aparat Penegak hukum segera bertindak.
"Ini hak rakyat miskin KPM (Keluarga Penerima Manfaat) apabila dugaan pemotongan ini benar benar bisa dibuktikan maka saya selaku Ketua LSM BARAK NKRI DPD OKU Selatan meminta kepada Kapolres OKU Selatan untuk merespon berita ini," tegas Misyadin geram.
Misyadin menambahkan, jika harus melalui laporan pengaduan maka LSM BARAK NKRI DPD OKU Selatan siap turun ke masyarakat untuk mencari atau mengumpulkan data dan keterangan lalu melapor ke Polres.
"Kami akan turun ke masyarakat untuk bahan kami membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian Polres OKU Selatan," jelasnya seraya mengatakan seceaptnya akan turun lapangan.
Misyadin mengaku sangat miris sekali hak masyarakat miskin diduga masih dipotong atau dipungut walau dengan alasan apapun dan jika memang benar maka menyalahi. "Apabila benar ini pelanggaran hukum harus diproses karena jelas merugikan masyarakat," paparnya
"Kepada aparat penegak hukum mohon di proses sesuai hukum yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia agar ada efek jera bagi pelaku Pungli seperti ini," pinta Mantan Kepala Desa ini serius.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Desa Datar Dusun 1, 2dan 3 Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan mengeluhkan dugaan pemotongan bantuan tunai langsung (BLT) dari dana desa.
Salah satu warga inisial KD, warga Desa Datar Dusun 02 mengeluhkan jika mereka menerima uang Dana BLT sebesar Rp 800.000, sedangkan untuk Dusun 01 menerima sebesar RP 850.000.
Kuat dugaan adanya pemotongan dana desa dilakukan oknum perangkat di desa tersebut karena semestinya warga mendapat bantuan Rp 900 ribu.(FR86)
0 komentar:
Posting Komentar