Heboh Mutasi Heriyani Dari Sekwan Dikaitkan Berbagai Isu, Wako Tegaskan Tidak Benar

* Hasil Audit BPK Tidak Ditemukan Penyimpangan

Prabumulih, Portalsriwijaya.com -  Rolling jabatan yang dilakukan pemerintah merupakan hal yang biasa terjadi dengan tujuan agar roda organisasi pemerintah tetap berjalan baik.

Selain itu, rolling jabatan juga dilakukan sebagai salah satu penyegaran di tubuh pemerintahan dan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Hal itu yang dilakukan Pemerintah Kota Prabumulih dibawah kepemimpinan Walikota Prabumulih HArlan dan Wakil Walikota Franky Nasril SKom MM. Hampir setahun menjabat, Arlan-Franky tercatat sudah beberapa kali melakukan mutasi dan terakhir pada Senin (1/12/2025) sore.

Namun dalam rolling tersebut, satu diantara pejabat yang terkena mutasi menjadi sorotan publik dan media. Pejabat tersebut yakni Heriyani SE MSi yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD dan kini menjabat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRINDA).

Mutasi yang dialami Heriyani sedikit menuai polemik di kalangan masyarakat, terlebih pemindahan pemindahan tugas Heriyani dikaitkan isu dugaan penyelewengan dana makan minum (Mami) DPRD Prabumulih. Padahal pemindahan tugas Heriyani berdasarkan hasil tim Investigasi Inspektorat Kota Prabumulih tidak ada kaitannya dengan isu tersebut.

Tim Investigasi Inspektorat Kota Prabumulih seperti yang dikutip dari media online Rubrikterkini pada Senin 1 Desember 2025, menuliskan bahwa penggunaan anggaran makan dan minum di Sekretariat DPRD Kota Prabumulih ini sebelumnya telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan.

"Anggaran ini juga sudah melalui laporan hasil BPK Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor 42 B/LHP/18 Palembang/05/2025 tanggal 25 Mei 2025. Dimana hasil laporan dari BPK secara tegas menyatakan tidak ada temuan tentang belanja makanan dan minuman rapat yang bersumber dari APBD pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih," ungkap Tim Inspektorat.

Hal yang sama disampaikan Walikota Prabumulih H Arlan yang dilansir dari media online Fajarsumsel pada Selasa (2/12/2025) yang menyebutkan jika perpindahan jabatan tersebut murni atas permintaan Heryani sendiri, lantaran dirinya memasuki masa persiapan pensiun. "Mutasi Heryani dari Sekretaris DPRD atas permintaan sendiri. Karena ia menjelang pensiun. Makanya kita tempatkan sebagai Kabalitbang," ujar Cak Arlan.

H Arlan menegaskan jika mutasi Heriyani dari Sekwan Prabumulih dikaitkan aejumlah isu tidak benar karena mutasi tersebut atas permintaan Heriyani sendiri jelang pensiun.

Untuk diketahui, pada Senin (1/12/2025) sore pemerintah kota Prabumulih melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkuan Pemerintah kota Prabumulih.

Dari para pejabat tersebut terdapat nama Heriyani yang dimutasi dari Sekretaris Dewan (Sekwan) ke Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRINDA) kota Prabumulih. 

Namun sebelum mutasi tersebut sudah berkembang berbagai isu di tubuh DPRD Prabumulih mulai dari dugaan penyelewengan dana makan minum, wartawan siluman serta lainnya. Hal itu lah yang kemudian dikait-kaitkan oknum-oknum jika perpindahan Heriyani ada kaitannya dengan isu-isu tersebut.(Ikb)

Read More

DPRD Kota Prabumulih Sahkan APBD TA 2026 Rp1,065 Triliun

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD pada Jumat (28/11/2025 malam. Dalam paripurna itu diketahui nilai APBD Prabumulih 2026 yang disahkan mencapai Rp 1.065.665.634.782,00.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, wakil ketua I Aryono ST dan wakil ketua 2 Ir Dipe Anom. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Walikota Prabumulih, H Arlan dan Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi serta para wakil ketua.

Rancanan APBD Prabumulih tahun 2026 sebesar Rp1,065 triliun tersebut terdiri dari berbagai sumber pendapatan antara lain Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 898.665.634.782,00. 

Kemudian belanja daerah sebesar Rp 1.065.665.634.782,00 dan Surplus atau defisit Rp 167.000.000.000,00. Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pembiayaan netto sebesar Rp 167.000.000.000,00

Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi mengungkapkan dengan disahkannya Perda tentang APBD 2026 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan pengesahan. 

Sementara itu, Walikota Prabumulih, H Arlan mengapresiasi kinerja DPRD yang telah bekerja keras dalam proses pengesahan APBD. "Kami ucapkan terimakasih kepada jajaran DPRD Prabumulih yang telah membahas dan mengesahkan RAPBD 2026," ungkapnya.

Arlan menambahkan bahwa APBD ini sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Prabumulih.(Ikb)

Read More

Pertamina Drilling Sabet Penghargaan ASRRAT 2025 Kategori Gold Dua Tahun Berturut-turut

Jakarta, Portalsriwijaya.com - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) kembali meraih pencapaian prestisius di ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025. 

Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Pertamina Drilling berhasil mempertahankan penghargaan kategori Gold, menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan, transparansi, serta implementasi prinsip Environment, Social & Governance (ESG) dalam setiap lini operasi.

ASRRAT merupakan program penilaian laporan keberlanjutan yang digelar oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). ASRRAT sebagai ajang yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutan yang kredibel dan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis jangka panjang.

Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita, turut memberikan apresiasi atas kerja keras tim. "Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat Pertamina Drilling untuk menjalankan operasional yang bertanggung jawab dan memberi nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan," ungkapnya.

Pada malam penganugerahan ASRRAT 2025, penghargaan kategori Gold untuk Pertamina Drilling diterima langsung oleh Meddenia Ayu Wulandari Yuliastuti, selaku Manager Communication Relation & CID PT Pertamina Drilling Services Indonesia, pada Jum'at (28/112025) lalu.

Dalam kesempatannya, Meddenia menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun.

"Penghargaan kategori Gold dua tahun berturut-turut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pertamina Drilling, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan keberlanjutan perusahaan," ujar Meddenia.

Dengan diraihnya kembali ASRRAT kategori Gold, Pertamina Drilling semakin mengukuhkan diri sebagai perusahaan jasa pengeboran energi nasional yang tidak hanya fokus pada ketepatan eksekusi dan keselamatan operasi, tetapi juga pada pelaporan keberlanjutan yang berkualitas dan berdampak nyata.

Prestasi ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan implementasi praktik ESG serta kontribusi perusahaan bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari sinergi BUMN energi, Pertamina Drilling juga menegaskan dukungan penuh kepada Pertamina Grup dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah aktif sejak 13 November 2025, terutama dalam memastikan kesiapsiagaan operasional, keandalan peralatan, ketersediaan personel, dan kelancaran supply chain. "Pertamina melayani masyarakat dengan sepenuh hati," tegas Avep.(05)

Read More

Peringati Hari AIDS Sedunia 2025, Kadinkes Sumsel : Stop Diskriminasi ODHA

Palembang, Portalsriwijaya.com - Ratusan lilin mungil menyala dan menjadikan Monpera Palembang bak lautan cahaya, Minggu malam 30 November 2025. Ratusan lilin menyala memaknai peringatan Hari AIDS Sedunia yang digagas oleh Yayasan Sriwijaya Plus bersama dengan penyintas, aktivitas serta tenaga kesehatan. 

Aksi sunyi tersebut menyemai harapan agar semua orang mengakhiri stigma dan memastikan jika Orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di Sumatera Selatan tidak sendiri lagi. Peringatan Hari AIDS Sedunia jatuh pada 1 Desember tiap tahun dilakukan tak lain upaya mengedukasi masyarakat jika HIV tidak ditularkan melalui sentuhan fisik, ciuman ataupun sekedar berbagi makanan.

''Stop stigma dan stop diskriminasi,'' kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sumatera Selatan, dr H Trisnawarman MKes kepada wartawan, Senin (1/12/2025).

Lalu, Trisnawarman menegaskan jika ODHA selayaknya mulai malam ini sudah tidak berjalan sendiri lagi. ''Kami akan terus mengawal dan menjamin layanan kesehatan dan pengobatan," ujarnya.

Disisi lain, Trisnawarman mengharapkan peran keluarga agar terus memberikan penguatan religi kepada anggota keluarga agar terhindar dari penularan. Para ODHA harus tetap mendapatkan keadilan dan ruang yang sama dalam berkehidupan.

''Semua itu dapat terwujud dengan empati, full support dan kolaborasi semua stakeholder,'' kata Ketua Yayasan Sriwijaya Plus Rachmat Saleh.

Aksi menyalakan lilin dapat dimaknai sebagai janji solidaritas dan memberikan pesan kuat. ''Kehadiran para penyintas dan layanan kesehatan di HAS 2025 ini menandakan bentuk dukungan terhadap ODHA," tuturnya.

Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan tahun 1988 dan menjadi Hari Kesehatan pertama yang diperingati sedunia. 

Sementara itu Yayasan Sriwijaya Plus yang telah berdiri sejak tahun 2005 muncul sebagai lembaga yang aktif memberikan dukungan psikososial serta edukasi. Dalam peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Palembang diwarnai dengan aksi sosial berupa bantuan sembako kepada ODHA dan penyintas. (Ikb)

Read More

Pemkot Prabumulih Gerak Cepat, Dalam 2 Hari Berhasil Naikkan MCSP Peringkat 13

 

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Pemerintah Kota Prabumulih bergerak cepat menindaklanjuti rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu (19/11/2025) terkait capaian Monitoring for Strategic Prevention (MCSP) yang menempatkan Prabumulih masuk peringkat terendah.

Berdasarkan data MCSP dari KPK RI menyebutkan jika Prabumulih berada di posisi ke-18 dari total 17 kabupaten kota dan pemerintah provinsi di Sumatera Selatan. Berada di posisi terendah itu membuat Pemerintah kota Prabumulih khususnya Inspektorat Daerah yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan korupsi melakukan langkah cepat.

Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Daerah Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH MH didampingi Sekretaris Inspektorat Soesatyo Widajatmo SP dan Inspektur Pembantu I Sugiarto SKM mengatakan langsung bergerak cepat melakukan perbaikan.

Inspektorat Daerah Prabumulih mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Prabumulih memberikan pemahaman pentingnya MCSP dan menekankan komitmen seluruh OPD harus terlibat aktif dalam perbaikan capaian itu.

"Kami kumpulkan seluruh OPD dan tekanan kalau seluruh OPD harus sepakat serta komit untuk memperbaiki peringkat MCSP. Alhamdulillah, berkat dukungan penuh Walikota, Wakil Walikota dan Sekda, pada hari kedua tepatnya Jumat, kita berhasil naik dari peringkat," ungkap Sapta Putra Dewangga.

Sapta mengatakan, meski berhasil naik satu peringkat, Inspektorat Daerah Prabumulih tidak ingin berpuas diri yang langsung mengumpulkan seluruh OPD untuk memberikan dorongan moral, penguatan teknis dan konsolidasi ulang agar perbaikan bisa diraih lebih maksimal. "Kami kembali menghimpun seluruh OPD untuk kembali bekerja lebih semangat. MCSP ini sebenarnya pekerjaan rutin, tinggal bagaimana kita mengakomodir kebutuhan KPK terutama kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya," jelas Sapta.

Lebih lanjut Sapta menekankan jika persoalan utama bukanlah pada beratnya pekerjaan MCSP, melainkan koordinasi lintas OPD dalam melengkapi dokumen. "Kami memberikan pendampingan teknis, hingga memastikan tidak ada dokumen yang tertunda untuk diunggah ke sistem," tuturnya.

Upaya kerja cepat dan kerja sama antar-OPD itu akhirnya membuahkan hasil signifikan, dimana dalam waktu beberapa hari peringkat MCSP Pemkot Prabumulih melonjak drastis dari posisi terendah atau 18 ke posisi 13. "Kita bersyukur berkat kerja keras dan soliditas seluruh OPD, saat ini kita sudah berada di peringkat 13. Nilai kita naik dari 41 menjadi 56. Ini peningkatan yang cukup baik dalam waktu singkat," lanjutnya.

Peningkatan nilai tersebut menunjukkan bahwa perbaikan dokumentasi, peningkatan transparansi dan pemenuhan indikator pencegahan korupsi telah berjalan pada jalur yang benar. Meski demikian, Sapta mengaku pihaknya menargetkan dengan sisa waktu dua hari lagi sebelum batas penilaian, Inspektorat Prabumulih menargetkan dan optimis menembus 10 besar capaian MCSP KPK Sumatera Selatan. "Harapan kami kerja sama ini tetap solid. Target dari Pak Walikota, Pak Wakil Walikota, dan Sekda itu masuk 10 besar, dengan rentang waktu dua hari lagi kami optimis bisa mencapainya," tegas Sapta.

Disinggung apa penyebab Prabumulih berada di peringkat paling bawah pada capaian awal MCSP, Sapta menyebut hal itu disebabkan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang cekatan dalam merespons kebutuhan dokumen dan penyelesaiannya. "Setelah kita lakukan pendekatan dengan beberapa metode, kita akhirnya mengetahui bahwa SDM kita kurang cepat merespons. Namun setelah diberikan pendampingan, pelatihan singkat dan motivasi, hasilnya mulai terlihat. Walaupun memang ada beberapa dokumen yang masih perlu pembinaan lebih lanjut dari Inspektorat, lanjutnya.

Sementara itu Inspektur Pembantu I (Irban I) Inspektorat Prabumulih, Sugiarto SKM, menambahkan pihaknya saat ini bekerja maksimal untuk mengejar target 10 besar apalagi timnya telah mengunggah lebih dari 50 dokumen sebagai bagian dari pemenuhan indikator MCSP. "Kita gaspol terus, mohon doanya saja. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 50 dokumen sudah kita upload," tambahnya.(05)

Read More