Dugaan Pungli Terjadi di Tubuh PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumsel, Pengecer dan Distributor Pupuk Diminta Stor Ratusan Hingga Jutaan Rupiah

PERTEMUAN - Para PUD dan PPTS saat foto bersama manajemen PT Pupuk Indonesia (Persero) wilayah Sumsel ketika acara pertemuan di Novotel Bandar Lampung

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Dugaan aksi pungutan liar (Pungli) terjadi di tubuh PT Pupuk Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Pasalnya, puluhan bahkan ratusan Distributor (PUD) dan Pengecer (PPTS) yang ingin ikut SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Indonesia diminati setoran uang tunai sebesar Rp 750 ribu untuk pengecer dan Rp 2 juta untuk distributor.

Dugaan Pungli jutaan rupiah ini terungkap dari pengakuan sejumlah pengecer yang memiliki kios pupuk di Kabupaten OKU Selatan kepada wartawan Portalsriwijaya.com. Tak main-main, dugaan pungli tersebut bahkan disebut-sebut melibatkan jajaran petinggi di PT Pupuk Indonesia (Persero) wilayah Sumatera Selatan seperti Manager inisial SHC, Akun Eksekutif (AE) inisial S dan dua Asisten Akun Eksekutif (AAE) inisial AS dan AF.

Parahnya, dugaan pungli itu tidak hanya menimpa Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di kabupaten OKU Selatan saja namun juga di Kabupaten OKU.

"Jadi pada tanggal 30 Desember 2025, sebanyak 10 PUD dan lebih dari 110 PPTS gabungan dari Kabupaten OKU dan Kabupaten OKU Selatan sengaja datang dan hadir menandatangani SPJB di Novotel Bandar Lampung," ungkap salah satu pemilik kios kepada Portalsriwijaya.com seraya meminta namanya tidak ditulis.

Sumber itu mejelaskan, dalam kegiatan yang dihadiri Manager PT Pupuk Indonesia Wilayah Sumsel Salman Heru Cakra itu PUD dan PPTS yang akan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dimintai sejumlah uang. "Dengan alasan untuk menyukseskan acara dan agar mendapatkan wilayah kerja tahun 2026 serta agar bisa ikut SPJB, maka PPTS diwajibkan membayar Rp 750.000 per PPTS dan Rp 2.000.000 per PUD," jelas sumber tersebut.

Atas arahan management PT Pupuk Indonesia dalam acara itu, uang kemudian diminta dikumpulkan atau ditransfer ke rekening atas nama ALI ALADIN dengan nomor rekening Bank Mandiri 1120018222872. "Ada bukti-bukti kita transfer, kita selaku pengecer jelas dirugikan apalagi biaya itu belum termasuk biaya transportasi pulang pergi dari OKU dan OKU Selatan menuju Lampung, biaya menginap dan tentu saja biaya konsumsi," keluhnya.

Narasumber tersebut merinci jika uang diminta sebesar Rp 750 ribu dikalikan sebanyak 110 PPTS maka terkumpul Rp 82,5 juta dan jika 10 PUD dikali Rp 2 juta maka total Rp 20 juta. "Uang ini dipakai untuk apa, apakah untuk amplop Manager Sumsel Salman Heru Cakra?. Kenapa Petani yang jadi sasaran beli pupuk mahal tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)," katanya.

Betapa tidak, sumber itu membeberkan bagaimana pihaknya mau menjual pupuk sesuai HET sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto jika pejabat PT Pupuk Indonesia meminta iuran kepada PUD dan PPTS. "Sedangkan kami PPTS dituntut harus berjualan sesuai HET, bagaimana mau jual sesuai HET kalau begini. Silahkan bapak cek di Kabupaten OKU Selatan dan OKU, mana ada kios yang ada menjual sesuai HET," katanya.

Sementara itu, Manager PT Pupuk Indonesia (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Salman Heru Caksa ketika dikonfirmasi membalas pesan WhatsApp yang dikirim oleh wartawan namun tidak memberikan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut.

Dugaan pungli ini tentu akan mengejutkan semua pihak tidak hanya para pengecer dan distributor namun juga para petani. Terlebih dugaan pungli aakan berimbas dengan harga puluk di tengah masyarakat akan meningkat, tentu hal ini akan merugikan petani. Padahal Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mewanti-wanti agar harga pupuk sesuai HET dan tidak ada kecurangan dalam jual beli.

Bahkan baik presiden maupun menteri terus melakukan bersih-bersih kecurangan dalam penjualan atau distribusi pupuk ke masyarakat khususnya para petani, namun justru di Sumatera Selatan yang terkenal sebagai lumbung pangan diduga terjadi praktik pungutan liar.(Fr86)

Read More

Kenal Pamit Kejari Prabumulih, Walikota : Terimakasih Pak Khristya, Selamat Datang dan Bertugas Ibu Aspera Primadona

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Suasana haru dan kehangatan menyelimuti acara kenal pamit Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Prabumulih yang berlangsung di Gedung Kesenian Rumah Dinas (Rumdin) Walikota Prabumulih, Senin (12/1/2026) malam.

Acara ini menjadi momen perpisahan dengan Kepala Kejari sebelumnya, Khristiya Lutfiasandhi SH MH sekaligus penyambutan Kepala Kejari yang baru, Asvera Primadona SH MH. Dalam suasana penuh keakraban, Khristiya menyampaikan pamit sekaligus ucapan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota Prabumulih, Forkopimda, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat di Prabumulih.

Dalam sambutannya, Wali Kota Prabumulih H Arlan menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara pisah sambut tersebut. "Hari ini kita berkumpul untuk melepas Bapak Khristiya Lutfiasandhi SH MH yang telah mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, sekaligus menyambut Ibu Asvera Primadona SH MH yang akan melanjutkan amanah tersebut," ujar Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Khristiya Lutfiasandhi atas dedikasi, pengabdian, serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, khususnya dalam mendukung penegakan hukum di Kota Prabumulih.

Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih yang baru, Wali Kota mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kota Prabumulih, serta berharap sinergi dan kerja sama yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi kemajuan daerah.

Khristya mendapat jabatan baru sebagai Kajari Blora provinsi Jawa Tengah. Kajari Prabumulih selajutnya resmi dipimpin oleh Asvera Primadona SH MH.

Kajari Prabumulih yang baru, Asvera Primadona SH MH menyampaikan rasa senangnya dapat kembali bertugas di daerah. Meski demikian, ia mengaku juga memiliki rasa was-was karena banyaknya keluarga dan relasi yang berada di wilayah penugasannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi didampingi Istri Hj Lenni Kartika SH MSi bersama Walikota Prabumulih, H Arlan, Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana SH SIK MSi, Dandim 0404 Muara Enim, Letkol Arm Tri Budi Wijaya SH, Danyon Zipur Letkol Czi Aji Setyawan SH MIP, serta Kajari yang lama Khristiya Lutfiasandhi SH MH dan Kajari yang baru Asvera Primadona SH MH bersama suami dan serta tamu undangan lainnya.(Ikb)

Read More

Diperiksa Kejaksaan : Ketua Karang Taruna Akui Tidak Menerima Dana Karang Taruna dan Dana Bumdes Tahun 2025

 

Muaradua, Portalsriwijaya.com - Selain Kaur Kesra yakni Sulaiman, sejumlah saksi lain turut dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten OKU Selatan pada Senen 12 Januari 2026.

Hal itu dibenarkan jajaran bidang Pidsus Kejari OKU Selatan yakni Iman yang menyebutkan ada empat warga Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan yang diperiksa. "Ada empat orang yang kita panggil untuk dimintai keterangan," ujar Iman.

Adapun warga yang diundang dan dilakukan pemeriksaan antara lain Kaur Kesra merangkap Guru Ngaji, Ketua Karang Taruna merangkap Ketua Bumdes, Ketua BPD dan Guru Ngaji Hamdan.

Ketua Karang Taruna Desa Sukarami, Agus yang juga merangkap sebagai Ketua BumDes Desa Sukarami Kecamatan Buay Sandang aji Kabupaten OKU Selatan mengaku tidak mengetahui tentang dana Desa untuk Karang Taruna dan Dana Bumdes tahun 2024 pailid dan tahun 2025 tidak menerima sama sekali dari Kepala Desa Sukarami. "Aku dak pernah nerima untuk dana Karang Taruna mulai dari tahun awal kades menjabat periode kedua," tegas Agus.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, untuk dana BumDes dirinya juga tidak menerima dari Kepala Desa untuk Tahun 2025. "Sementara untuk Tahun 2024 di anggap pailid," terang Agus pada Wartawan. Lebih lanjut Agus menerangkan, dirinya tidak tahu berapa dana BumDes tahun 2025 untuk Di Desa Sukarami.

Mengulas pernyataan Agus pada bulan November 2025 dijelaskan oleh dirinya. "Dana BumDes di minta sebesar 50 Juta oleh Kades Cik Ani tanpa bukti kwitansi dan hingga sekarang dana BumDes tahun 2025 di nyatakan pailid oleh Kades," tegas Agus. (Fr86)

Read More

Salurkan Program CSR, Bank Sumsel Babel Prabumulih Berikan 24 Etalase dan 25 Meja Dorong Kebangkitan UMKM di Pasar PTM 1 Prabumulih

Prabumulih, Portalsriwijaya.com - Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Prabumulih kembali menunjukkan komitmennya sebagai mitra pembangunan daerah melalui penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Prabumulih, Selasa (13/1/2026).

Dalam program tersebut, BSB menyerahkan bantuan berupa 24 unit etalase dan 26 unit meja saji yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM di kawasan Pasar Tradisional Moderen (PTM) 1 untuk mendorong kembali aktivitas dan meningkatkan daya tarik PTM 1 sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Pimpinan Cabang (Pincab) Bank Sumsel Babel Kota Prabumulih, Bayu Yudha Perwira, bersama Wali Kota Prabumulih H Arlan dan Ketua Tim Penggerak PKK Prabumulih Hj Linda Arlan, bertempat di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota.

Wali Kota Prabumulih H Arlan menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian Bank Sumsel Babel terhadap pemberdayaan UMKM. Menurutnya, Bank Sumsel Babel merupakan salah satu lembaga perbankan yang memiliki kontribusi CSR terbesar bagi pembangunan ekonomi di Prabumulih. “Cak ucapkan terima kasih banyak kepada Bank Sumsel Babel yang sudah memberikan bantuan etalase dan meja saji kepada ibu-ibu UMKM di PTM, dan Bank Sumsel Babel paling banyak menyalurkan dana CSR untuk masyarakat Kota Prabumulih, ” ujar H Arlan.

Sementara itu Pincab Bank Sumsel Babel Prabumulih, Bayu Yudha Perwira menyampaikan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata dukungan Bank Sumsel Babel terhadap program prioritas Wali Kota Prabumulih yang ingin menjadikan PTM sebagai pusat kuliner unggulan di Kota Prabumulih. “Ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap program kerja Pak Wali Kota Prabumulih, khususnya dalam mengembangkan Pasar Tradisional Modern sebagai sentra kuliner,” ujar Bayu Yudha Perwira.

Selain bantuan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga menyalurkan dukungan lain berupa tenda payung dan kursi bagi pengrajin batik serta PKK Kota Prabumulih. Menurut Bayu, bantuan ini dirancang untuk menunjang aktivitas usaha sekaligus meningkatkan daya tarik produk lokal.

Tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana, Bank Sumsel Babel juga memperkuat kolaborasi dengan PKK Kota Prabumulih melalui program pelatihan dan edukasi bagi pelaku UMKM. Turut hadir dalam penyerahan bantuan CSR ini, Asisten I Setda Prabumulih, Aris Priadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Muchtar Edi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Junaida, serta tamu undangan lainnya.(ikb)

Read More

Ketua APDESI DPC OKU Selatan Diduga Jadi Korban Penipuan Bisnis Gas LPG 3 Kg, Kerugian Capai Rp 53,2 Juta

OKU Selatan, Portalsriwijaya.com - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sarwani, SE, mendatangi Kantor Kepolisian Resor (Polres) OKU Selatan untuk melaporkan dugaan kasus penipuan yang menimpanya dalam bisnis perdagangan tabung Gas LPG 3 Kilogram. Menurut laporan yang disampaikan Sarwani, kerugian yang dialaminya akibat peristiwa ini mencapai Rp 53.200.000, yang diduga dilakukan oleh oknum bagian Sumber Daya Manusia (HRD) PT BALKOM (AS).

 

Kronologi kejadian dimulai sekitar bulan Oktober 2025 silam, ketika Sarwani mendapatkan tawaran bisnis terkait kuota tabung Gas LPG 3 KG dari pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari PT BALKOM (AS). Tawaran tersebut menyatakan bahwa terdapat kesempatan untuk memperoleh kuota gas yang terbatas dengan proses yang dinyatakan mudah dan menguntungkan.

 

Setelah melakukan komunikasi dan mempertimbangkan prospek bisnis yang ditawarkan, Sarwani memutuskan untuk mengikuti tawaran tersebut dan mengeluarkan dana sebesar Rp 53.200.000 secara keseluruhan. Pembayaran dilakukan di wilayah Kabupaten OKU Timur, dan dana tersebut diterima langsung oleh Depi, yang bertugas sebagai bagian Administrasi PT BALKOM (AS) di wilayah tersebut.

 

Namun, setelah pembayaran selesai dilakukan, Sarwani tidak mendapatkan kuota gas LPG 3 KG yang telah disepakati. Berbagai upaya untuk menghubungi pihak PT BALKOM (AS), baik yang mengaku sebagai oknum HRD maupun Depi bagian Administrasi, tidak memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa kali komunikasi dilakukan namun tidak kunjung mendapatkan klarifikasi terkait status kuota gas atau proses pengembalian dana, hingga akhirnya Sarwani menyimpulkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan dan memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.(FR86)

 

 

Read More